Permenhut p46 menhut ii2014 tentang renstra 2015

i | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Rencana Kerja Tahun 2015Kementerian Kehutanan

ii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Perairan TN. Komodo, Nusa Tenggara Timur.
Foto oleh Imas Fardilah

iii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.46/MENHUT-II/2014
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015,
mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara
menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun
2015;
b. bahwa ...

iv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan ...

v | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA
KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015.
Pasal 1
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015 adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
Pasal 2 ...

vi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Pasal 2
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan dokumen anggaran unit kerja Eselon I dan Eselon II lingkup
Kementerian Kehutanan Tahun 2015.
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana
Kerja Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I-nya.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan ...

vii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 985
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
KRISNA RYA

viii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

ix | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Rencana Kerja Tahun
2015
Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia.
Nomor : P.46/MENHUT-II/2014
TN. Danau Sentarum. Foto oleh Sandi Kusuma.
Sampul depan adalah foto salah satu staf Balai Besar Taman Nasional
Betung Kerihun melintas di Sungai Derian, TN. Betung Kerihun.
Sampul belakang : ketinting, kapal motor berukuran kecil, yang
digunakan untuk kegiatan eksplorasi di TN. Betung Kerihun. Keduanya
dokumentasi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun.

x | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

xi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Helmi Basalamah Editor
Abdul Hakim
Basoeki Karyaatmadja
Sakti Hadengganan
Hartono
Murdiyono
Amir Wardhana
Trijoko Mulyono
Waspodo Sampul, naskah dan tata letak
Sandi Kusuma
Yanti Novianti
Mira Sofia
Didid Sulastyo
Rini Oktaviani
Kontributor foto (diurutkan sesuai abjad): Agus Triyanto (Balai TN. Danau Sentarum), Asri (Balai TN.
Takabonerate), Bambang Agus Kusyanto (ICWRMIP), BBTN. Betung Kerihun, Didid Sulastyo (Biro Perencanaan),
Evi Wulandari (FORCLIME-TC Module), Fredy Parabang (Balai TN. Lorenz), Haryadi (Balai TN. Kutai), Imas
Fardilah (Biro Perencanaan), Hendro Siswadi (Balai TN. Baluran), Komarwan (Balai TN. Danau Sentarum), Mira
Sofia (Biro Perencanaan), Mohamad Alwi (Balai TN. Wasur), Muhammad Desbi Aditya (Biro Perencanaan), Panji
A Nuariman (Balai TN. Lorenz), Pusat Penyuluhan Kehutanan, Rini Oktaviani (Biro Perencanaan), Rosdy Abaza
(Balai TN. Sebangau), Sandi Kusuma (Biro Perencanaan), Simon Onggo Eko Hastomo (Balai TN. Laiwangi
Wanggameti), Setditjen Planologi Kehutanan, Supratman Taba (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Manado), Suningsih (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Palembang), Surya Harun (Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tengah) Syarief M. Ridwan (Balai Besar TN. Betung Kerihun), dan Teguh Rianto (Balai TN.
Gunung Rinjani),
Biro Perencanaan menerima foto terkait dengan pembangunan
kehutanan untuk dimuat di dalam Rencana Kerja Tahun 2016.
Silahkan dikirimkan ke : sandikusuma@yahoo.com atau
yanov2002@yahoo.com dilengkapi dengan informasi fotografer,
lokasi tahun pengambilan dan informasi terkait obyek foto.
Diterbitkan oleh Biro Perencanaan.
Gedung Manggala Wanabkat Blok VII
Lantai II. Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Jakarta Pusat
Sungai Derian, TN. Betung Kerihun.
Foto oleh Syarief M. Ridwan.

xii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
TN. Taka Bonerate. Foto oleh Asri.

xiii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Bismilahirrohmanirohim. Alhamdulillahirrobil alamin, puji dan syukur
kehadirat Ilahi Robbi. Hanya kepadaNYA kita mengabdi dan berserah
diri, menunaikan tugas untuk menjaga nikmat Allah, SWT, kepada bumi
Indonesia yang kita cintai sepenuh hati.
Dokumen Renja Kerja Tahun 2015 ini disusun, menandai berakhirnya
periode pembangunan 2014-2015 dan menyambut periode baru 2015-2019.
Hari berganti, tahun berlalu, semoga apa yang telah dicapai menjadi
penanda yang dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran pada apa yang
akan kita lakukan di tahun 2015.
Menyiapkan Rencana Kerja Tahun 2015, seperti menyiapkan sebuah
jembatan yang menghubungkan periode pembangunan kehutanan tahun 2010-
2014 dengan periode 2015-2019. Hal ini karena harus diakui bahwa
mengurus hutan, tak hanya sekedar menjaga pohon tetap berdiri, tetapi
lebih dari itu : memastikan sistem di alam tetap berjalan yang
memungkinkan kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga. Inilah esensi
utama pengurusan periode 2010-2014, yang selanjutnya memberikan
landasan bagi pengembangan kekayaan hayati Indonesia pada periode
2015-2019. Jembatan inilah yang menghubungkan skenario besar agar
kekayaan hayati tak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi aktual
dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan
tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.
Langkah utama pengurusan hutan di tahun 2015 adalah mengelola hutan di
tingkat tapak, sering disebut dengan kesatuan pengelolaan hutan.
Sebagai entitas terkecil, kesatuan pengelolaan hutan ini akan
digunakan sebagai unit bisnis dalam pengembangan kekayaan hayati yang
berkelanjutan. Dari sinilah kebutuhan untuk mempertahankan kawasan
hutan bertaut erat dengan upaya mendorong manfaat kekayaan hayati
untuk pembangunan nasional.
PENGANTAR MENTERI
KEHUTANAN
TN. Taka Bonerate. Foto oleh Asri

xiv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Kesatuan pengelolaan hutan akan didukung oleh semua sumberdaya Kementerian Kehutanan,
mulai dari identifikasi potensi dan sebaran spasial oleh Direktorat Jenderal Planologi dan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Sekretariat Jenderal membantu Ditjen
Planologi untuk menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia kehutanan akan diupayakan oleh
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan. Sedangkan pelaksana
lapangan diberikan tanggung jawab sesuai fungsi hutan, kepada : Direktorat Jenderal PHKA
untuk hutan konservasi, Direktorat Jenderal BUK untuk hutan produksi dan BPDASPS untuk
hutan lindung. Inspektorat Jenderal akan membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan di
tingkat tapak.
Ragam hayati TN.
Baluran. Foto oleh
Hendro Siswadi

xv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Akhirnya, semoga Allah, SWT, memberikan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Kementerian Kehutanan
dapat memenuhi setiap target pembangunan yang telah dirumuskan di tahun 2015.
Jakarta, 11 Juli 2014.
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

xvi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

xvii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
TN. Danau Sentarum.
Gugusan 20 danau
yang menyimpan 16
trilyun meter kubik
air, limpasan dari
pegunungan
sekitarnya. Gugusan
danau ini juga
menyumbang 60%
kebutuhan ikan air
tawar di Provinsi
Kalimantan Barat.
Foto oleh Agus
Triyanto.
Upaya mempertahankan hutan sesungguhnya merupakan upaya untuk
mempertahankan kelangsungan belasan juta orang yang
menggantungkan hidupnya secara langsung pada sistem alami
hutan Indonesia, serta ratusan ribu orang pekerja yang
bekerja di industri sektor hulu, dan ratusan ribu lainnya di
industri hilir. Ikhtiar-ikhtiar untuk mempertahankan hutan
itu juga telah memungkinkan kita masih bisa menikmati Gajah
Sumatera, Orangutan Kalimantan, Elang Jawa, Komodo, Anoa,
Cendrawasih, serta hidupan lain yang pada akhirnya menjadi
karakter adanya suatu wilayah.
Pembangunan kehutanan juga berusaha untuk memulihkan peran
hutan dan lahan dalam menyangga kehidupan manusia, yang
bertaut erat dengan upaya mempertahankan hutan, sehingga
memungkinkan 20 sektor pembangunan nasional bisa berjalan,
sekaligus sebagai bagian dari sub sektor yang harus
memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto Indonesia.
RINGKASAN EKSEKUTIF

xviii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Secara numerik, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk mendorong produk
domestik bruto, antara lain produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri. Angka pada
tahun 2013 sebesar 50,437 juta m3
, meningkat dibandingkan tahun 2012 (49,258 juta m3
) dan
tahun 2011 (47,429 juta m3
). Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan
tanaman (29,67 juta m3
), angka ini juga meningkat dibanding tahun 2012 (26,13 juta m3
).
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan supplay kayu dari hutan tanaman
dan mengurangi supplay kayu dari hutan alam (lebih dikenal dengan kebijakan soft
landing) telah mulai terlihat hasilnya. Secara langsung, upaya ini dapat dipahami sebagai
upaya untuk mendorong mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan yang telah menjadi
komitmen Pemerintah Indonesia.
Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar US$ 6.078.187.543,74.
Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US$ 2.644.183.733,25, berturut-
turut setelahnya adalah pulp US$ 1.850.147.441,80 dan kertas sebesar US$ 842.019.354,95.
Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus
ditingkatkan. Pada tahun 2013 produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209
juta m3
, meningkat dibanding tahun 2012 (19,64 juta m3
). Produk olahan lain tahun 2013
diantaranya plywood mencapai 3,2 juta m3
, veneer 904,9 ribu m3
dan kayu gergajian 1,18 juta
m3
.

xix | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Situasi TN.Lorenz, Papua (gambar atas dan bawah, sebelah kiri). Lanskap TN. Lorenz (gambar sebelah kanan) : atas, Danau Habema di
ketinggian 3225 mdpl dengan luas 224,35 ha. Nama Habema diadopsi dari nama seorang perwira detasemen militer Belanda, Letnan D.
Habbema, yang mengawasi detasemen militer pada ekspedisi pimpinan H. A. Lorentz di kawasan ini tahun 1909 dengan misi utama untuk
mencapai salju tropis yang terdapat di Puncak Wilhelmina (Puncak Trikora saat ini). Bawah, sebelah kiri, Danau Walesi, yang difoto
dari camp pendakian 3.602 mdpl, Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya. Sebelah kanan, meander sungai Baliem yang terdapat di lembah
Kwiyawage di bagian Utara Pegunungan Tengah. Meander ini membelah formasi hutan Nothofagus raksasa yang terlihat hijau di punggung
perbukitan, di bagian kanan dan kiri meander terpola dengan baik perladangan masyarakat lokal yang bermukim di lembah ini. Peta dan
foto oleh Panji A Nuariman.

xx | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
DAFTARISI
vii. Pengantar Menteri Kehutanan
xi. Ringkasan Eksekutif
xiv. Daftar Isi
xv. Keterangan Istilah
I. Pendahuluan
II. Capaian Pembangunan Kehutanan 2013
III. Tantangan dan Kebijakan 2015
IV. Sasaran, Program dan Kegiatan 2015
V. Penutup
TN. Alas Purwo. Foto oleh Rini Oktaviani.

xxi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
KETERANGAN ISTILAH
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mekanisme pengangggaran
tahunan oleh Negara, yang mencerminkan besarnya pendapatan dan
belanja.
BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia, salah satu lembaga
tinggi Negara yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap
pelaksanaan pembangunan. Hasil audit diungkapkan dalam bentuk
opini, antara lain : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.
DAK : Dana Alokasi Khusus, transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah
kabupaten/kota untuk memperkuat fiskal dan membiayai prioritas
nasional.
DAS : Daerah Aliran Sungai, sebuah unit pengelolaan yang didasarkan atas
wilayah tangkapan air hujan, dibatasi punggung-punggung bukit.
Dekonsentrasi : Pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat (dalam hal ini
Kemenhut) kepada pemerintah provinsi (Dinas yang menangani urusan
kehutanan), yang diikuti dengan penganggaran.
HA : Hutan Alam, kawasan hutan produksi yang masih alami. Pemanfaatannya
dilakukan melalui penebangan kayu jenis komersial, selanjutnya
dilakukan penanaman.
HD : Hutan Desa, sebuah mekanisme pengelolaan yang diberikan kepada
lembaga desa.
HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu,biasanya dalam bentuk getah, rotan, sutera
alam, buah jelutung dan lain-lain.

xxii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
HKm : Hutan Kemasyarakatan, sebuah mekanisme pengelolaan hutan yang
diberikan kepada kelompok masyarakat.
HR : Hutan Rakyat, sebuah mekanimse pengelolaan hutan di atas tanah
milik.
HT : Hutan Tanaman, kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya diawali
dengan mekanisme penanaman, hingga mencapai umur tertentu untuk
dilakukan penebangan. Jika pemanfaatan dilakukan oleh kelompok
masyarakat, selanjutnya disebut dengan hutan rakyat (HTR).
IUCN : International Union for Conservation of Nature Resources, komisi
internasional untuk konservasi alam.
IUPHHK-HA : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam, mekanisme
pemanfaatan kayu di hutan alam.
IUPHHBK : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu, mekanisme
pemanfaatan HHBK di kawasan hutan produksi dan hutan lindung
IUPHHK-HT : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanamman, mekanisme
pemanfaatan kayu di hutan tanaman
KHDTK : Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, alokasi kawasan hutan untuk
tujuan penelitian dan pengembangan.
KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan, unit pengelolaan hutan terkecil, di
tingkat tapak. Untuk kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh
hutan produksi, disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP), hutan lindung (KPHL) dan hutan konservasi (KPHK).
KPS : Kerjasama Pemerintah Swasta, mekanisme pembiayaan pembangunan
diluar anggaran pemeerintah, biasanya oleh masyarakat dan swasta.

xxiii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
KTH : Kelompok Tani Hutan, mekanisme penguatan kelembagaan dalam upaya
pemberdayaan masyarakat
NSPK : Norma, Standar Pedoman dan Kriteria, koridor yang mengatur hal-hal
tertentu untuk dijadian pedoman dalam pelaksanaannya.
PHPL : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, standar pengelolaan hutan
produksi untuk mendorong keberlanjutan produksi hutan.
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak, di Kemenhut diterima dari
pemanfaatan kayu, HHBK, peredaran TSL, pemanfaatan wisata alam dan
jasa lingkungan, penggunaan kawasan hutan
RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca, rencana aksi yang menjadi
kesepakatan pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Ditandatangani oleh Presiden sebagai Instruksi Presiden Nomor 61
Tahun 2011.
Renja : Rencana Kerja, dokumen perencanaan kementerian/lembaga, dalam hal
ini adalah Kementerian Kehutanan.Untuk jangka 5 tahunan, disebut
dengan Rencana Strategis (Renstra)
RJP : Rencana Jangka Panjang, disusun untuk memandu pengelolaan KPH,
berjangka waktu 10 tahun.
RKP : Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan tahunan pemerintah.
Untuk jangka 5 tahunan sering disebut dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMN)
RKTN : Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), arahan pemanfaatan ruang
untuk kawasan hutan tingkat nasional. Untuk provinsi (RKTP) dan
untuk kabupaten/kota (RKTK).

xxiv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
RTRW : Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, pola pengaturan ruang, didalamnya
mengatur pola pemanfaatan lahan. Untuk wilayah nasional (RTRWN),
provinsi (RTRWP) dan Kabupaten/kota (RTRWK).
SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mekanisme
transparansi kinerja instansi pemerintah yang penilaiannya
dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur
Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Hasil penilaian dalam
bentuk poin yang dimasukkan ke dalam kategori (A, B, CC, dan
seterusnya).
SDM : Sumberdaya Manusia
SPORC : Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, kesatuan polisi hutan yang
dipergunaan yang memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan
pemberantasan penebangan liar.
TN : Taman Nasional, salah satu tipe hutan konservasi sesuai UU Nomor 5
Tahun 1990 dan UU Nomor 41 Tahun 1999. Hutan Konservasi dibagi
kedalam (1) kawasan saka alam (KSA), terdiri atas cagar alam (CA),
suaka margasatwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA), terdiri
atas : taman wisata alam (TWA) dan cagar biosfer (CB); dan (3)
taman buru (TB).
TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar, hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa dari
hasil penangkaran yang diperkenanan untuk diperdagangkan.
UPT : Unit Pelaksana Teknis, satuan kerja di bawah Kemenhut yang
melaksanakan kebijakan.
WBK : Wilayah Bebas Korupsi, sebuah upaya untuk mendorong pemberantasan
korupsi yang dengan kriteria tertentu, sebuah satuan kerja dapat
ditetapkan sebagai WBK.

xxv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
Pagi di TN. Danau Sentarum. Foto oleh Mira Sofia.

1 | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5
I. PENDAHULUAN
Mandat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009, Kementerian Kehutanan dibentuk
untuk menyelenggarakan urusan kehutanan.
Amanat. Penyusunan Rencana Kerja (selanjutnya
disebut dengan Renja) Kementerian Kehutanan
Tahun 2015,merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.
Proses penyusunan. Kamis, 20 Maret 2014.
Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan
menerbitkan surat bersama yang berisi pagu
indikatif Kemenhut Tahun 2015. Dari sinilah
trilateral meeting (Kemenhut,Kemen
PPN/Bappenas dan Kemenkeu) dilaksanakan
untuk merumuskan dan menyepakati target yang
akan dicapai tahun 2015.
Rumusan berikutnya disusun dan disepakati
pada trilateral desk (Kemenhut,Kemen
PPN/Bappenas dan Bappeda seluruh provinsi),
untuk target dan anggaran di setiap provinsi.
Sebelumnya, kisi-kisi pembangunan kehutanan
2015-2019 dirumuskan di berbagai diskusi dan
lokakarya. Kisi-kisi pembangunan ini yang
menjadi pijakan, sehingga apa yang akan
dilakukan tahun 2015 merupakan bagian dari
pembangunan kehutanan tahun 2015-2019.

Visi. Hutan lestari
untuk kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan. Visi dan
selanjutnya misi yang
disepakati di dalam
Trilateral Meeting
masih mengacu pada
Rencana Strategis
(selanjutnya disebut
dengan Renstra)
Kementerian Kehutanan
Tahun 2010-2014. Hal
ini mengingat bahwa
Renstra masih menunggu
RPJMN Tahun 2015-2019
yang harus disyahkan
oleh Presiden terpilih
hasil Pemilu Tahun
2014.
Jalak Bali di TN. Bali Barat.
Foto oleh Didid Sulastyo.

Ikhtiar untuk mempertahankan dan memulihkan kawasan
hutan itu terserak dari Pegunungan Leuser hingga
Pegunungan Lorentz. Mulai dari menjaga hidupan Harimau
Sumatera hingga menjamin Cendrawasih di Papua.Bahkan
yang menarik, di dalamnya masih harus memenuhi kebutuhan
kayu, rotan, madu, sutera alam dan hasil hutan bukan
kayu lainnya untuk konsumsi dalam dan luar
negeri.Semuanya seperti menautkan fungsi hutan Indonesia
sebagai penyangga, yang memungkinkan 20 sektor
pembangunan nasional bisa berjalan, sekaligus sebagai
bagian dari sub sektor yang harus memberikan kontribusi
bagi produk domestik bruto Indonesia.
Namun yang paling penting, mempertahankan hutan
sesungguhnya adalah mempertahankan kelangsungan belasan
juta orang yang menggantungkan hidupnya secara langsung
pada sistem alami hutan Indonesia, serta ratusan ribu
orang pekerja yang bekerja di industri sektor hulu, dan
ratusan ribu lainnya di industri hilir.
Hasil utama dari ihktiar itu adalah turunnya laju
deforestasi Indonesia menjadi seluas 0,61 juta ha pada
periode 2011-2012,angka ini cenderung turun dibandingkan
2 (dua) dasawarsa sebelumnya.
TN. Sebangau. Foto atas dan samping
oleh Rosdy Abaza.
II. CAPAIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN 2013

1,87
3,51
1,08
1,17
0,83
0,45 0,61
1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 2011-2012

No. Sasaran
Capaian (%)
2012 2013
1 Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga
pengelolaan sumberdaya hutan dapat
dilaksanakan secara lebih optimal
95,55 104,71
2 Peningkatan investasi usaha pemanfaatan
hutan produksi dan industri primer hasil
hutan, serta peningkatan produksi dan
diversifikasi hasil hutan
116,10 132,20
3 Biodiversitas dan ekosistemnya berperan
signifikan sebagai penyangga ketahanan
ekologis dan penggerak ekonomi riil, serta
pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan
global
123,72 119,04
4 Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas 102,64 111,66
5 Minimal 60% hasil penelitian dan
pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan
dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan
teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu
pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan
dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu
perubahan iklim
72,22 78,55
6 Terwujudnya pengawasan dan peningkatan
akuntabilitas aparatur Kemenhut, serta
mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan
tata kelola Kemenhut
126,79 130,86
7 Meningkatnya tata kelola administrasi
pemerintahan kemenhut secara efektif dan
efisien, serta mewujudkan reformasi
birokrasi dan tata kelola
106,30 92,35
8 Peran serta masyarakat dalam pembangunan
kehutanan dan peningkatan kualitas aparatur
Kemenhut
107,94 134,42
Rerata 106,41 112,97
Capaian kinerja tahun 2013
memperoleh nilai sebesar
112,97%. Capaian ini meningkat
6,56% bila dibandingkan capaian
Tahun 2012 (106,41%).
Berdasarkan hasil pengukuran
terhadap capaian 18 sasaran
strategis yang telah ditetapkan,
realisasi pencapaian target
kumulatif rata-rata sampai
dengan tahun 2013 sebesar
87,59%.
Terkait dengan pelaksanaan
anggaran,Kemenhut menerima
Rp.6,606 trilyun,atau meningkat
sebesar 16,14% dibandingkan
alokasi anggaran tahun 2012
(Rp.5,688 trilyun). Secara
relatif, realisasi pelaksanaan
anggaran tahun 2013 sebesar
92,36%. Angka ini juga meningkat
16,73% dibandingkan tahun 2012 .
Dengan demikian, kinerja
pelaksanaan anggaran Kemenhut
tahun 2013 selain meningkat dari
nilai absolutnya, juga meningkat
dari aspek relatifnya,
dibandingkan dengan tahun 2012.

12
12
36
30
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
3.366
5.148,83
16.336,07
18.359,88
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN
DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
Tata batas kawasan hutan yang
diselesaikan tahun 2013 sepanjang
18.359,88 km. Angka ini terus
ditingkatkan dari tahun 2010 untuk
memastikan penyelesaian pemantapan
kawasan hutan sebagai hutan tetap.
Batas kawasan hutan yang dibutuhkan
untuk ditata batas sepanjang 63.000 km,
sedangkan secara kumulatif, panjang
batas yang sudah ditata batas hingga
tahun 2013 sepanjang 43.210,78 km.
Secara paralel, pemantapan kawasan
hutan juga didorong dengan penguatan
pengelolaan hutan di tingkat tapak
dalam bentuk KPH.
Dari target 600 KPH yang akan dibangun
di seluruh kawasan hutan, target pada
tahun 2010-2014 sebanyak 120 KPH.
Hingga tahun 2013, telah dibangun 90
KPH. Sebagai upaya awal
operasionalisasi KPH, 90 KPH yang
dibangun telah dideliniasi wilayah,
disiapkan kelembagaan, dan dipenuhi
sarana prasarana minimal dalam bentuk
kantor dan kendaraan operasional.

BINA USAHA KEHUTANAN
Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar US$ 6.078.187.543,74.
Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US$ 2.644.183.733,25, berturut-
turut setelahnya adalah pulp US$ 1.850.147.441,80 dan kertas sebesar US$ 842.019.354,95.
Produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri pada tahun 2013 sebesar 50,437 juta m3
,
meningkat dibandingkan tahun 2012 (49,258 juta m3
) dan tahun 2011 (47,429 juta m3
). Sumbangan
terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan tanaman (29,67 juta m3
), angka ini juga meningkat
dibanding tahun 2012 (26,17 juta m
3
).
Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus
ditingkatkan. Pada tahun 2013 produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209
juta m3
, meningkat dibanding tahun 2012 (19,64 juta m3
). Produk olahan lain tahun 2013
diantaranya plywood mencapai 3,2 juta m3
, veneer 904,9 ribu m3
dan kayu gergajian 1,18 juta
m
3
.
Pengelolaan hutan produksi di PT. Balikpapan Forest Industry (BFI), Kalimantan Timur. Foto oleh Sandi Kusuma.

37.690
30.152
24.02725.922
32.323
18.778
2011 2012 2013
Toleransi maksimal Jumlah hotspot
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN
PERLINDUNGAN HUTAN
Luas konflik yang telah diselesaikan hingga tahun 2013 seluas
26.559,70 ha. Angka ini telah melebihi target tahun 2010-2014 (25.000
ha). Lokasi konflik yang telah diselesaikan di tahun 2013 berada di
Taman Wisata Alam Sibolangit (Sumatera Utara) dan Taman Wisata Alam
Laut Padamarang (Sulawesi Selatan).
Secara statistik, rerata dari 14 spesies berhasil ditingkatkan
populasinya, namun demikian, jumlah spesies yang berhasil
ditingkatkan populasinya hingga tahun 2013 sebanyak 11 spesies, 3
spesies diantaranya mengalami penurunan yaitu Gajah Sumatera,
Orangutan dan Jalak Bali.
Jumlah hotspot di 3 pulau prioritas pengendalian kebakaran hutan-
Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (21 provinsi)- pada tahun
2013 sebanyak 18,778 titik, atau berhasil menurunkan jumlah hotspot
sebanyak 40.112 titik dari rerata 2005-2009 (58.890 titik). Dengan
demikian, pada tahun 2013 target penurunan hotspot tercapai sebesar
115.03%.
Keragaman burung TN. Laiwangi
Wanggameti, Foto oleh Simon
Onggo Eko Hastomo

PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL

100.737
201.480
302.466
408.122400.608
801.216
1.358.733
1.175 2.570 2.570
3.606
10.401 19.210 31.613
2010 2011 2012 2013
rehabilitasi hutan (ha)
rehabilitasi lahan (ha)
hutan kota (ha)
rehabilitasi mangrove/pantai (ha)
Pemulihan kawasan hutan yang telah rusak, utamanya
di hutan konservasi dan hutan lindung, pada tahun
2013 telah dilakukan 105, 6 ribu ha (kumulatif
mencapai 408,1 ribu ha). Untuk lahan kritis seluas
557,5 ha (kumulatif 1,3 juta ha). Upaya rehabilitasi
juga dilakukan di mangrove dan pantai, seluas 12,4
ribu ha dan pembangunan hutan kota 1.036 ha.
Penetapan areal kerja HKm dan HD juga dilakukan
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
pengelolaan hutan. Tahun 2013, telah ditetapkan
areal kerja seluas 446,4 ribu ha (kumulatif seluas
1,9 juta ha). Sedangkan untuk di luar kawasan hutan,
telah didorong kemitraan hutan rakyat seluas 54,8
ribu ha di tahun 2013 (kumulatif mencapai 213,3 ribu
ha)
Persemaian Permanen BPDAS Tondano, Sulawesi Utara,
Foto oleh Sandi Kusuma.

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEHUTANAN
Jumlah kelompok usaha produktif (KUP) yang telah
difasilitasi tahun 2013 sebanyak 137 unit (secara
kumulatif menjadi 452 unit). Keberhasilan dari capaian
ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan perputaran
permodalan dan pendapatan kelompok yang bertambah kurang
lebih 30% dari modal awal yang dikucurkan (Rp.25 juta
per kelompok). Jenis usaha yang dikembangkan meliputi
pembibitan tanaman kayu-kayuan, persemaian, budidaya
lebah madu, budidaya jamur kayu/jamur tiram, pengolahan
kopi mangrove, inokulasi gaharu, pembibitan tanaman
mangrove, dan sebagainya.
Jumlah kemitraan yang dibangun tahun 2013 sebanyak 16
kelompok. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran
serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan
masyarakat, yang dilakukan kemitraan antara industri
pengolahan kayu dan Kelompok Tani Hutan (KTH sebagai
pelaku utama).
KUP di Kabupaten Pringsewu,Lampung, keberadannya menyumbang
keberlanjutan ketersediaan air untuk 25 ha usaha padi, dengan
menyediakan pilihan ekonomi masyarakat selain menebang hutan.
Foto oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan

No Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013
1. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang - 189 307 560
2. Terbentuknya 500 kelompok usaha produktif kehutanan 81 105 129 137
3. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi
kehutanan minimal 15.000 orang
5.190 9.231 3.036 4.667
4. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 orang 308 311 323 461
5. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran
serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan
masyarakat
18 2 10 16
Capaian Kinerja Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Memberdayakan masyarakat untuk
melestarikan hulu DAS Citarum,
salah satu tujuan dari Integrated
Citarum Water Resources Management
Investment Programme (ICWRMIP).
Bersinergi dengan model desa
konservasi di Balai Besar KSDA Jawa
Barat. Foto diatas menggambarkan
pelatihan pertanian organik dan
kewirausahaan sebagai bagian dari
penguatan kelompok dalam upaya
pelestarian kawasan konservasi di
hulu das Citarum. Foto oleh Bambang
Agus Kusyanto.

Target output program pada akhir tahun 2014 adalah menghasilkan 25 paket iptek, dan
sampai dengan tahun 2013 telah tercapai sebesar 80%. Sasaran utama Program Penelitian
dan Pengembangan adalah minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat
dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan
ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu
perubahan iklim.
Dari target 60%, hasil iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna setiap
kegiatan adalah : bidang konservasi dan rehabilitasi sebesar 81,16%, di bidang
produktivitas hutan sebesar 80,88%, bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil
hutan sebesar 72,00%, dan bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebesar 80,17%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
Penangkaran Flora dan Fauna Endemik Sulawesi, Balai Litbang Kehutanan Manado bekerjasama dengan Balai Konservasi
Sumberdaya Alam Sulawesi Utara, yang menyediakan informasi prilaku satwa untuk mengetahui faktor penting dalam
peningkatan populasi spesies langka. Foto oleh Sandi Kusuma.

No. Diseminasi Hasil Litbang
Jumlah Terbitan/Event
2009 2010 2011 2012 2013
A. Penerbitan hasil litbang 86 99 93 127 131
1. Jurnal ilmiah 31 35 34 34 37
2. Prosiding Seminar 18 16 11 31 27
3. Publikasi Semi Ilmiah (Info/Wana/Tajuk/Seri 19 29 26 38 41
4. Publikasi (Warta/newsletter) 18 19 22 24 26
B. Event Diseminasi 306 318 277 340 422
1. Penyelenggaraan Pameran 83 79 21 37 34
2. Partisipasi Pameran 83 79 81 71 89
3. Penyelenggaraan Seminar/ekspose 42 45 52 60 58
4. Pelayanan konsultasi/advis teknis 73 86 102 146 223
5. Penyelenggaraan Alih teknologi 25 29 21 26 18
Jumlah 392 417 370 467 553
Diseminasi hasil Litbang
Beberapa hasil litbang yang cukup menonjol antara lain : teknologi budidaya gaharu,
teknik pembibitan metode KOFFCO, aplikasi mikorisa, kelembagaan mikrohidro, bibit hasil
pemuliaan (mangium, jati, kayu putih, jabon dll), pengendalian penyakit sengon, sistem
perencanaan DAS, penangkaran rusa dan anoa, budidaya bambu dan rotan, sutera alam,
rekayasa alat pemadam kebakaran, bambu lamina, cuka kayu, persamaan allometrik penduga
biomassa pohon dan kebijakan perubahan iklim/REDD+. Badan Litbang Kehutanan juga telah
menghasilkan 31 sumber benih bersertifikat. Hasil dari sumber benih dapat dimanfaatkan
lebih lanjut untuk mendukung pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi. Perlindungan
hasil penelitian sebagai hasil karya intelektual peneliti melalui Hak atas Kekayaan
Intelektual (HKI) sampai tahun 2013 telah diperoleh 23 hak paten dan 9 hak
cipta.Selanjutnya, hasil-hasil penelitian dan pengambangan serta hasil kerjasama dapat
diunduh di alamat website http://www.forda-mof.org dan http://www.redd.indonesia.org

Indikator kinerja
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
Kelemahan administrasi diturunkan (%) 20,04 23,59 29,85 12,74 9,23
Pelanggaran terhadap peraturan perundangan
berkurang (%)
14,69 7,10 6,12 3,78 3,51
Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang
(%)
14,31 13,65 10,69 6,19 8,57
Potensi kerugian negara diturunkan (Rp. milyar) 695, 079 644, 575 633,046 580,702 87,668
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Sasaran utama program ini untuk menurunkan beberapa jenis kelemahan, yang hasilnya
pada tahun 2013 adalah :
Hari Bakti Rimbawan Tahun 2013 di
Gedung Manggala Wanabakti, salah
satu upaya untuk merekatkan dan
meningkatkan kualitas aparatur
Kementerian Kehutanan. Foto oleh
Sandi Kusuma.

53,37
56,5 58,49
65,06
68,04
86,29
82,18 81,2
91,89
92,63
2009 2010 2011 2012 2013
SAKIP (point) Realisasi Anggaran (%)
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Laporan keuangan Kementerian Kehutanan
menunjukkan peningkatan kualitasnya
dari tahun ke tahun. Tahun 2011, Badan
Pemeriksa Keuangan memberikan opini
“Wajar Tanpa Pengecualian dengan
Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)”.
Sedangkan untuk tahun 2012, masih
belum diterbitkan oleh BPK karena
masih dalam proses audit. Meski
demikiian, hasil audit semester I
(audited) laporan keuangan tahun 2013
sudah mengarah pada target opini “
wajar tanpa pengecualian (WTP)”.
Kondisi yang sama juga untuk nilai
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang diberikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun
2013, Kementerian Kehutanan memperoleh
nilai 68,04 (predikat B).
Lokalatih sustainable livelihood
assessment di Kapuas Hulu untuk
fasilitator desa di Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat. Dilaksanakan
Forestry and Climate Change
Programme, kerjasama Pemerintah
Indonesia dan Jerman,untuk
mengimplementasikan kebijakan
pembangunan kehutanan dalam rangka
mengurangi emisi gas rumah kaca
sebesar 300-400 ton setara karbon
di Kapuas Hulu, Malinau (Kalimantan
Utara) dan Berau (Kalimantan
Timur). Pelaksana dari program inii
adalah Biro Perencanaan. Foto oleh
Evi Wulandari, Forclime Programme.

III. TANTANGAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2015
Harus diakui bahwa ekosistem hutan Indonesia memiliki mekanisme yang rumit.
Ragam hayati yang besar dalam satu ruang, pastilah berbanding terbalik dengan
kelimpahan tiap spesiesnya. Belum lagi tautan keseimbangannya dengan
keberadaan masyarakat dan kebutuhan pembangunan secara nasional.
Dengan demikian, tantangan utama pembangunan kehutanan tahun 2015 adalah
bagaimana menyiapkan skenario pengelolaan di tingkat tapak, yang didasari
basis data di tiap tapak yang jelas, sehingga membuka ruang pemanfaatan
keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.
Lanskap dan ragam hayati TN.
Sebangau.Foto oleh Rosdy Abaza.

Tantangan dan kebijakan pembangunan nasional
2015, memantapkan perekonomian nasional,
menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat
pengurangan pengangguran. Selanjutnya tema
pembangunan nasional 2015, melanjutkan
reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi
yang berkeadilan.
Bidang-bidang yang didukung oleh pembangunan
kehutanan di dalam prioritas nasional tahun
2015 : (1) Ekonomi, terkait dengan
penyelesaian isu strategis transformasi
sektor industri dalam arti luas, yang
kebijakannya diarahkan dalam penumbuhan
populasi dan pemerataan persebaran industri,
yang dilakukan melalui peningkatan tata
kelola hutan pada 109 KPH serta peningkatan
produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta
ha yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk
mendukung forest based industry di luar Pulau
Jawa; (2) Sarana dan Prasarana, terkait
dengan penyelesaian isu strategis peningkatan
ketahanan air. Kebijakan dan strateginya
ditempuh melalui peningkatan kualitas
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi DAS, peningkatan rehabilitasi dan
reklamasi DAS, peningkatan pengelolaan DAS
dalam KPH dan peningkatan fungsi konservasi
sumberdaya air DAS yang bersangkutan;

(3) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan, terkait dengan isu strategis peningkatan
keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan yang
dilaksanakan diarahkan untuk mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi
keanekaragaman hayati, mengembangkan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati
yang bernilai tambah (bioprospecting), meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui
fasilitasi pemulihan tutupan hutan dan memperkuat penanganan perubahan iklim; dan (4)
Lintas bidang, utamanya terkait isu strategis gender dan perubahan iklim.
Foto Atas : Danau Habema pada ketinggian 3.200 mdpl, berlatar belakang Barisan Pegunungan Jayawijaya dan Paramatiya
montium di Lembah Habema. Keduanya di TN. Lorenz, Papua. Foto oleh Fredy Parabang. Foto Samping Danau Sentarum, TN.
Danau Sentarum, Kalimantan Barat.Foto oleh Agus Triyanto.

Kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2015,
diarahkan pada :
1. Peningkatan tata kelola sumberdaya
hutan melalui pembangunan dan
peningkatan pengelolaan KPH di hutan
produksi, hutan konservasi dan hutan
lindung.
2. Peningkatan hasil hutan dan
bioprospecting melalui pola kemitraan
dalam pengelolaan kawasan hutan (public
private patnership)dan perkuatan
integrasi industri hulu-hilir dalam
bentuk pengembangan integrated forest
based cluster industry.
3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan
kawasan hutan serta pencegahan
penanggulangan kebakaran hutan.
4. Pemulihan kawasan hutan untuk
meningkatkan fungsi dan daya dukung
DAS.
5. Peningkatan Litbang serta penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM
kehutanan untuk memenuhi
operasionalisasi KPH.
Air terjun di TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.

Air terjun panas Danau Segara Anakan, TN. Gunung Rinjani. Foto
oleh Teguh Rianto.

Seluruh program dan kegiatan yang dilakukan
tahun 2015 diberikan konteks (pengarusutamaan)
yang responsif gender, utamanya untuk mendorong
pelibatan perempuan dalam pembangunan
nasional.Kegiatan tersebut antara lain : (1)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemenhut; (2) Pengembangan
perhutanan sosial; (3) Penyelenggaraan RHL,
Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan
perencanaan DAS; (4) Perencanaan Pengembangan
SDM Kehutanan; (5) Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Itjen
Kemenhut; (6) Pengelolaan kawasan konservasi
dan pengembangan kawasan ekosistem esensial;
(7) Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan
konservasi; (8) Pengelolaan taman nasional; (9)
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam; (10)
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Ditjen Planologi Kehutanan; (11)
Pemantapan kawasan hutan; (12) Peningkatan
tertib peredaran hasil hutan dan iuran hutan
kehutanan; (13) Koordinasi perencanaan dan
evaluasi Kemenhut; dan (14) Pembinaan
standardisasi, pengelolaan lingkungan dan
penanganan perubahan iklim kehutanan.

Anak-anak suku Bajo di TN. Taka Bonerate. Foto atas dan
samping oleh Asri.

Ragam hayati TN. Baluran. Foto oleh Hendro Siswadi.

Sasaran 2015 1. Pembentukan 109 KPH baru serta penetapan kawasan hutan
35% melalui penyelesaian tata batas 6.000 km
2. Pengelolaan 120 KPHP dan KPHL serta 50 taman nasional,
data dan informasi kawasan hutan di bagian hulu 108 DAS
dan rehabilitasi hutan mangrove 2.000 ha
3. Produksi kayu dari hutan alam sebesar 7 juta m3
, dari
hutan tanaman 26 juta m3
, hutan rakyat 15 juta m3
4. Ekspor kayu senilai USD 6,5 Milyar, tumbuhan dan satwa
liar Rp.5 trilyun dan hasil hutan bukan kayu sebesar Rp.
1,6 trilyun, dan kontribusi PNBP dari pemanfaatan wisata
alam dan jasa lingkungan Rp. 200 milyar.
5. Populasi 25 spesies terancam punah sesuai RED List IUCN
meningkat 2%, hotspot di kawasan hutan untuk Pulau
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi turun hingga 17.464
hotspot
6. Peningkatan akses dan pemberdayaan masyarakat melalui HTR
50.000 ha, dan HKm/HD 100 unit
7. Pemanfaatan iptek dasar dan terapan untuk mendukung
produksi, konservasi dan rehabilitasi sebesar 20% dari
produk iptek guna mendukung pengembangan KPH
8. Peningkatan sumberdaya manusia yang profesional sebanyak
5.000 orang
IV. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Program 2015 1. Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan
hutan
2. Bina hutan produksi dan usaha kehutanan
3. Pengelolaan hutan konservasi dan keanekaragaman hayati
4. Bina hutan lindung dan pengelolaan DAS
5. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan
6. Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan
7. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

TN. Danau
Sentarum.
Foto oleh
Agus Triyanto

Kegiatan Kinerja Rp. Milyar
Pembangunan wilayah
pengelolaan hutan
Tersedianya 100% peta permohonan areal pemanfaatan
kawasan hutan
3,6
Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 109 KPH 5,9
Pengukuhan dan
tenurial kawasan
hutan
Terselesaikannya substansi penetapan kawasan hutan
minimal 35% kawasan hutan
9,4
Terselenggaranya 100% pengukuhan hutan secara parsial 2,3
Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan
minimal 35% kawasan hutan melalui tata batas kawasan
hutan 6.000 km
2,6
Inventarisasi
sumberdaya hutan
Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan di 109
KPH (keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran
spasial)
9,4
Penyusunan rencana
makro kawasan hutan
Terjaminnya 258 KPH dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK 9,8
Terjaminnya 258 KPH dalam RKTN, RKTP dan RKTK 5,1
Pengendalian
penggunaan kawasan
hutan
Tercapainya pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan
minimal 80%
6,4
PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Dukungan manajemen
dan pelaksanaan
tugas teknis
lainnya pada Ditjen
Planologi Kehutanan
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen
planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk
menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai
minimal 70,00 (kategori A)
71,2
Pemantapan kawasan
hutan
Terlaksananya penataan batas kawasan hutan sepanjang
6.000 km dan terbangunnya kesepahaman publik serta
pengendalian pemantapan kawasan hutan
140,9
Terselesaikannya tata hutan dan rencana pengelolaan 109
KPH
203,6
Terselesaikannya inventarisasi sumberdaya hutan
(keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran
spasial di 109 KPH setara 330 klaster
30,9
Penataan batas,
salah satu upaya
mengurangi
konflik kawasan
hutan. Gambar
samping adalah
penataan batas di
Hutan Lindung
Padu Empat, Lebak
Kerawang. Foto
hasil dokumentasi
Ditjen Planologi
Kehutanan

Peningkatan
perencanaan
pengelolaan hutan
produksi
Terjaminnya penyelenggaraan pengelolaaan HP di 80 unit KPHP 5,3
Tersedianya data arahan pemanfaatan dan investasi hutan
produksi pada kawasan HP yang belum dibebani izin di 27
provinsi
4,1
Meningkatnya produksi dan ragam hasil HHBK dari kawasan HP
sebesar 4% dari tahun 2013
1,4
Peningkatan usaha
hutan alam
Meningkatnya sertifikat PHPL pada 8 unit IUPHHK-HA/RE 6,6
Meningkatnya penerapan multi sistem silvikultur pada 10 unit
IUPHHK-HA
2,3
Total produksi kayu bulat dari HA sebesar 7 juta m3
3,3
Bertambahnya investasi usaha pemanfaatan HA/RE sebesar 200.000
ha
1,2
Peningkatan usaha
hutan tanaman
Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan pada 10 unit manajemen
HT
3,1
Total produksi kayu bulat dari HT menjadi 26 juta m3
2,5
Bertambahnya usaha pemanfaatan HT untuk pertukangan dan
bioenergy sebanyak 10 unit
3,0
Bertambahnya usaha pemanfaatan HTR seluas 50.000 ha 1,5
Penyelesaian konflik lahan pada 10 lokasi 3,0
Implementasi SI-PUHH on line pada 14 unit manajemen IUPHHK 6,1
BINA HUTAN PRODUKSI DAN USAHA KEHUTANAN

Peningkatan tertib
peredaran hasil
hutan dan iuran
hutan kehutanan
PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat 5%
dari tahun 2013
2,5
Peningkatan
industri primer
kehutanan
Meningkatnya nilai investasi industri kehutanan sebesar Rp.500
Miliar
2,1
Meningkatnya implementasi RPBBI on line pada industri primer
hasil hutan kayu sebesar 5% dari tahun 2013 (746 unit)
3,2
Meningkatnya produksi hasil hutan dari IUPHHK yang
bersertifikat legalitas kayu sebesar 5% dari tahun 2013 (27,9
juta m3)
2,3
Total nilai eksport produksi hasil hasil hutan kayu menjadi
sebesar US$ 6,5 Miliar
3,6
Dukungan manajemen
dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
Ditjen BUK
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK
sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 point
52,1
Peningkatan
pengelolaan hutan
produksi
Terlaksananya pengelolaan hutan produksi di 80 KPHP 742,0
Tersedianya perencanaan dan evaluasi usaha hutan alam di 18
wilayah
5,6
Meningkatnya kinerja produksi hutan tanaman pada 18 wilayah
sebesar 26 juta m3
24,0
Terbinanya tenaga teknis kehutanan PHPL sebesar 100% 27,4
Meningkatnya usaha industri primer hasil hutan di 18 wilayah 83,7

BINA HUTAN LINDUNG DAN PENGELOLAAN DAS
Persemaian permanen BPDAS Tondano, Sulawesi Utara. Foto oleh Sandi Kusuma.

Pembinaan
pengelolaan HL dan
rehabilitasi hutan
Terjaminnya pengelolaan HL di 40 KPHL 12,6
Pembuatan tanaman hutan kota dan pemeliharaannya seluas 200 ha 0,5
Pengembangan
perhutanan sosial
Peningkatan produksi dan ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 11%
dari tahun 2014
1,6
Produksi kayu di HR menjadi 15 juta m
3
1,5
Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD
sebanyak 100 unit
4,4
Pembinaan
penyelenggaraan
pengelolaan DAS
Tersusunnya RPDAST sebanyak 36 DAS 2,0
Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja 108 DAS 3,0
Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS di 34 provinsi 2,0
Pengembangan
perbenihan tanaman
hutan
Terjaminnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih
semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 170
ha
4,8
Terjaminnya penyediaan dan distribusi bibit sebanyak 37,5 juta
batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya
untuk mendukung KPHL, HL dan HR
0,7
Areal sumber benih seluas 10.500 terkelola 1,0
Dukungan manajemen
dan pelaksanaan
tugas teknis
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS
329,4

lainnya Ditjen
BPDASPS
Penyelenggaraan RHL,
Reklamasi hutan,
perhutanan sosial
dan perencanaan DAS
Terlaksananya pengelolaan HL di 40 KPHL 393,0
Pembuatan tanaman hutan kota dan pemeliharaannya seluas 200 ha 16
Peningkatan produksi dan ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 11%
dari tahun 2014
14
Produksi kayu di HR sebesar 15 juta m3
50
Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD
sebanyak 100 unit
30
Tersusunnya RPDAST sebanyak 36 DAS 18
Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja 108 DAS 49
Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS di 34 provinsi 11
Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 27 juta
30
Penyelenggaraan
perbenihan tanaman
hutan
Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih
semai/kebun benih klon dan areal sumberdaya genetik seluas 170
ha
5
Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 10,5 juta
13

Pengelolaan
kawasan konservasi
dan pengembangan
kawasan ekosistem
esensial
Terjaminnya 12 unit KPHK beroperasi pada kawasan konservasi non
TN
2,1
Tersusunnya rencana pengelolaan di kawasan konservasi sebanyak
30 rencana pengelolaan
3,8
Terjaminnya kawasan ekosistem esensial terbentuk di 3 lokasi 3,4
PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Keanekaragaman hayati TN. Kutai. Foto oleh Hariyadi.

Terjaminnya pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang
terdegradasi seluas 50.000 ha
2,9
Konservasi
keanekaragaman
hayati
Terjaminnya peningkatan populasi 25 spesies terancam punah
(menurut Redlist IUCN) sebesar 2% sesuai baseline data tahun
2013
2,1
Terjaminnya 10 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk
melakukan peredaran luar negeri
2,1
Terjaminnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting
sebesar Rp. 5 trilyun
2,1
Terjaminnya nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 10
Milyar
2,1
Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakan di
lembaga konservasi bertambah 2 jenis dari database 2013
2,3
Pemanfaatan jasa
lingkungan kawasan
konservasi
Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 20
unit dari tahun 2014
2,3
Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 5 perusahaan 2,1
Terjaminnya kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok
swadaya masyarakat/kelompok profesi yang aktif sejumlah 1.200
orang
1,8
Terjaminnya kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan
mencapai Rp. 200 milyar
1,9

Pengendalian
kebakaran hutan
Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di
Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimum
tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 17.464 hotspot
5,8
Terjaminnya penurunan luas KSA dan KPA yag terbakar di Pulau
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimal tahun
2014 (3.861,3 ha) menjadi 3.784 ha
5,8
Jumlah SDM pengendalian kebakaran hutan yang ditingkatkan
kapasitasnya sejumlah 600 orang
10,4
Terjaminnya jumlah brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang
terbentuk pada KPH di Pulau Sumatera, Kalimantan dn Sulawesi
sebanyak 20 brigade
8,4
Penyidikan dan
pengamanan hutan
Terjaminnya penanganan perkara tindak pidana kehutanan
terselesaikan minimal 75 kasus per tahun
9,4
Terjaminnya pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan
ancaman bidang kehutanan terlaksana di 15 lokasi UPT PHKA
9,9
Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan
hutan di 50 lokasi UPT PHKA dan Brigade SPORC
8,8
Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang
pengamanan hutan sebesar 2.000 orang
1,9
Dukungan manajemen
dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
Ditjen PHKA
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA
313,1

Pengelolaan taman
nasional
Jumlah rencana pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun
sebanyak 10 dokumen
13,0
Terbentuknya kawasan ekosistem esensial di 1 lokasi 4,5
Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang terdegradasi seluas
30.000 ha
72,5
Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut redlist
IUCN) sebesar 2% sesuai baseline data tahun 2013
37,0
Nilai eksport pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar
sebesar Rp.2,5 Trilyun
12,0
Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 5 Milyar 6,0
Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakan di lembaga
konservasi bertambah 1 jenis dari database
5,0
Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820
hotspot) menjadi 17.464 hotspot
12,0
Luas kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di
Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi
maksimum tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.784 Ha
13,0
Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan
2,0

Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada
Kesatuan Pemangku Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi sebanyak 2 Brigade
1,0
Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan
minimal 75 Kasus
16,0
Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang
kehutanan Terlaksana di 10 Lokasi pada UPT PHKA
13,0
hutan di 50 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC
15,5
Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan
hutan sebesar 1.000 orang
5,5
optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 poin
333,4
Pengelolaan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Beroperasinya 12 Unit KPH Konservasi pada Kawasan Konservasi
non Taman Nasional
40,0
Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang tersusun
sebanyak 20 Dokumen
7,0
Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 Lokasi 10,0
Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas
20.000 Ha
37,7

Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist
IUCN) sebesar 2 %
10,5
Tersertifikasinya 10 unit penangkaran yang akan melakukan
peredaran Luar Negeri.
13,0
Nilai Ekspor pemanfaaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp 2,5
trilyun
8,0
Nilai PNBP dari Pemenfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar Rp
5 Milyar
4,0
Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga
Konservasi bertambah 1 jenis
4,5
Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 10 unit 20,0
Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 3 perusahaan 8,0
Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA),
Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
aktif sejumlah 600 KK
5,0
Kontribusi PNBP dari perusahaan jasa lingkungan mencapai 100
Milyar
7,0
Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820
hotspot) menjadi 17.464 hotspot
12,5

Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di
Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi
maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.784 Ha
10,5
Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan
3,0
Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada
Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi sebanyak 18 Brigade
19,0
Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan
minimal 75 kasus
14,0
Pengamanan dan Pinindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang
kehutanan terlaksana di 10 lokasi pada UPT PHKA
12,5
hutan di 50 lolasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC
10,0
Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan
hutan sebesar 1.000 orang
3,5
optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 poin
362,0

Pengunjung mancanegara menikmati Segara Anakan di TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.

Perencanaan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kehutanan
Jumlah tenaga bakti rimbawan sebanyak 987 Orang di 600 KPH 48,5
Jumlah sertifikat SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya yang
kompeten 1.000 orang
7,6
Peningkatan
Penyuluhan
Kehutanan
Meningkatnya kelas kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam KPH dan
Hutan Rakyat menjadi kelas madya sebanyak 600 KTH
27,5
Terbentuknya 25 unit koperasi KTH di dalam KPH dan hutan
rakyat
1,6
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
KUP di Kabupaten Pringsewu,Lampung, keberadannya menyumbang keberlanjutan ketersediaan air untuk 25 ha usaha padi,
dengan menyediakan pilihan ekonomi masyarakat selain menebang hutan. Foto hasil dokumentasi Pusat Penyuluhan Kehutanan

Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku
usaha kehutanan, 10 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat
0,9
Penyelenggaraan
pendidikan dan
latihan SDM KPH dan
SDM Kehutanan
lainnya
Jumlah SDM KPH dan SDM kehutanan lainnya yang lulus diklat
berbasis kompetensi minimal 8.540 orang
187,2
Tersedianya SDM Aparatur Kehutanan yang lulus pendidikan S2
dan S3, 35 orang
9,9
Meningkatnya kapasitas pengelolaan di 1 KHDTK sebagai sarana
kediklatan
8,5
Penyelenggaraan
Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan
Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 280
orang
60,4
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Lingkup Badan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM
Kehutanan
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Lingkup
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin

Persemaian konservasi genetik Diospyros sp, di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manado, Sulawesi Utara . Foto
oleh Sandi Kusuma.

Penelitian dan
pengembangan
teknologi pengolahan
hasil hutan untuk
peningkatan daya
saing produk kayu
dan bukan kayu
Iptek dasar dan terapan bidang teknologi pengolahan hasil
hutan untuk mendukung inovasi teknologi, diversifikasi
produk, peningkatan kualitas, optimasi proses produksi, dan
pemanenan hasil hutan di 7 KPHP dan 3 KPHL sebesar 20 %
17,5
Pilot project litbang di KPH Lakitan sebesar 30% 0,7
Penelitian dan
pengembangan
konservasi dan
rehabilitasi SDH
(flora, fauna,
mikroba dan kawasan)
Iptek dasar dan terapan bidang teknologi konservasi dan
rehabilitasi sumberdaya hutan dalam mendukung peningkatan
pemanfaatan flora dan fauna langka, mikroba hutan tropis dan
pengelolaan kawasan konservasi serta penurunan laju
sedimentasi DAS prioritas di 22 KPHP, 18 KPHL dan 22 KPHK
sebesar 20 %
41,5
Pilot project litbang di KPHP Banjar dan KPHP Kuburaya
sebesar 20 %
1,0
Penelitian dan
pengembangan
peningkatan
produktivitas hutan
(kayu dan non kayu)
Iptek dasar dan terapan bidang peningkatan produksi kayu dan
HHBK di 29 KPHP, 3 KPHL dan 2 KPHK sebesar 20%
40,7
Pilot project litbang di KPHP Biak Numfor, KPHP Bualemo,
KPHP Jeneberang sebesar 20%
1,8
Peningkatan kapasitas
penyusunan kebijakan
Iptek terapan untuk peningkatan kapasitas penyusunan
kebijakan dan penanganan perubahan iklim, yang meliputi :
17,5
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

kehutanan dan
penanganan perubahan
iklim
(1) kontribusi sektor kehutanan dalam penanganan perubahan
iklim; (2) kebijakan lanskap dan jasa hutan; (3) politik dan
hukum pemanfaatan hutan; (4) kebijakan tata kelola dan
ekonomi kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL sebesar 20%
Pilot project litbang di KPH Yogyakarta sebesar 20% 0,8
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Lingkup Badan
Penelitian dan
Pengembangan Kemenhut
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja
yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin
208,4
Tanaman Jelutung muda, hasil pembiakan Litbang di kebun masyarakat. Foto oleh Suningsih (Gambar kanan). Gambar kiri adalah
sepasang Julang Sulawesi, hasil eksplorasi Litbang untuk mengetahui populasi. Foto oleh Supratman Taba.

Pengawasan yang
profesional guna
menjamin mutu
kinerja
Kementerian
Kehutanan pada
Wilayah Kerja
Inspektorat I
Berkurangnya temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI
pada wilayah kerja Inspektorat I sebesar 10% dari baseline
rata-rata temuan tahun 2007-2012
3,1
Persentase unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas
kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat I sebesar
20%
1,5
Pengawasan yang
profesional guna
menjamin mutu
kinerja
Kementerian
Kehutanan pada
Wilayah Kerja
Inspektorat II
pada wilayah kerja Inspektorat II sebesar 10% dari baseline
3,1
kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat II sebesar
20%
1,5
Pengawasan yang
profesional guna
menjamin mutu
pada wilayah kerja Inspektorat III sebesar 10% dari baseline
3,9
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

kinerja
Kementerian
Kehutanan pada
Wilayah Kerja
Inspektorat III
kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat III
sebesar 20%
1,5
Pengawasan yang
profesional guna
menjamin mutu
kinerja Kementerian
Kehutanan pada
Wilayah Kerja
Inspektorat IV
pada wilayah kerja Inspektorat IV sebesar 10% dari baseline
3,9
kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat IV sebesar
20%
1,5
Pengawasan terhadap
kasus pelanggaran
yang berindikasi KKN
Terbentuknya satker berpredikat WBK sebanyak 35 satker 2,6
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Lingkup Itjen
Kementerian
Kehutanan
Itjen Kementerian Kehutanan sesuai kerangka reformasi
birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan
nilai minimal 70 Poin
34,0

Penyelenggaraan
tata hutan dan
organisasi
Kemenhut
Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong peningkatan
produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm,
HD, HR, HTR, KPS sebanyak 2 regulasi
3,5
Gugatan perkara yang sudah putus terhadap Kemenhut yang
dinyatakan menang oleh pengadilan sebesar 80%
2,0
Dukungan terbentuknya kelembagaan 109 KPH 3,7
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Penandatanganan kinerja pembangunan kehutanan tahun 2014 oeh Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal,Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Kepala Dinas. Foto oleh Muhammad Desbi Aditya.

Penyelenggaraan
administrasi dan
penataan
kepegawaian
Kemenhut
Terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkup Kemenhut (pusat dan
UPT) serta KPH sekurang-kurangnya 900 orang sesuai dengan
hasil analisis jabatan oleh Kemenpan dan RB
5,0
Terpenuhinya standar kompetensi pegawai pada setiap sebanyak
1.500 orang
10,2
Penyelenggaraan
administrasi
keuangan Kemenhut
Opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) 13,8
Peningkatan PNBP sebesar 10% dari PNBP tahun 2013 39,3
Koordinasi
perencanaan dan
evaluasi Kemenhut
Capaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan 95% 225,2
Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan sebesar 70 point 2,9
Penyelenggaraan
ketatausahaan
kerumahtanggan dan
pengelolaan
perlengkapan
Kemenhut
Optimalnya pelayanan kerumahtanggaan di lingkup Sekratriat
Jenderal dan Kementerian Kehutanan di dalam mendukung
pencapaian SAKIP Kemenhut sebesar 70 point
139,1
Terkelolanya manajemen aset untuk mendukung pencapaian opini
WTP di 236 satker
8,4
Penyiaran dan
penyebarluasan
informasi
pembangunan
kehutanan
Meningkatnya dukungan pemberitaan pembangunan kehutanan di 10
media massa
10,6
Meningkatnya dukungan pembangunan kehutanan di 5 institusi
dan lembaga
7,0
Pengelolaan
keuangan, penyaluran
Terdistribusikannya pendanaan mitra kerja KPH sebesar Rp. 0,4
trilyun
100,8

dan pengembalian
dana bergulir
pembiayaan
pembangunan
kehutanan
Pembinaan dan
koordinasi kerjasama
luar negeri
Kerjasama bilateral, regional dan multilateral baru yang
mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 3 kerjasama
11,3
Pengendalian
pembangunan
kehutanan regional I
Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional I sebanyak 29
unit
3,8
Diselesaikannya masalah tenurial di regional I sebanyak 2
kasus
1,0
Pengendalian
pembangunan
kehutanan regional
II
Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional II sebanyak 10
unit
3,6
Diselesaikannya masalah tenurial di regional II sebanyak 2
kasus
1,1
Pengendalian
pembangunan
kehutanan regional
III
Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional III sebanyak 40
unit
2,6
Diselesaikannya masalah tenurial di regional III sebanyak 2
kasus
0,6
Pengendalian
pembangunan
Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional IV sebanyak 30
unit
4,2

kehutanan regional
IV
Diselesaikannya masalah tenurial di regional IV sebanyak 2
kasus
1,0
Pembinaan
standardisasi,
pengelolaan
lingkungan dan
penanganan perubahan
iklim kehutanan
Rancangan SNI dan SNI harmonisasi, dan hasil evaluasi
penerapan standar sebanyak 25 rancangan
3,5
Meningkatnya tata kelola unit pengelolaan hutan lestari
sebesar 20%
2,9
Instrumen dan invetarisasi pencapaian hasil RAN-GRK bidang
kehutanan dan lahan gambut sebanyak 1 rancangan
6,0
Penataan sarana dan
peralatan kehutanan
Sarana dan peralatan kehutanan tersedia dan berfungsi baik di
354 satker
8,0
Penyediaan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) sarana
dan prasarana kehutanan sebanyak 2 pedoman
1,2

Vegetasi Jabon di Hutan Rakyat Desa Batui, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah.Foto oleh Surya Harun.

Umum Transformasi pembangunan kehutanan dari mempertahankan dan
memulihkan kawasan hutan di tahun 2010-2014 menjadi
memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati menjadi produk
aktual di tahun 2015-2019, membutuhkan perubahan paradigma
kearah pemangkuan kawasan hutan. Penguasahaan terhadap
potensi kawasan hutan (kayu, non kayu, TSL, jasa
lingkungan dan hasil hutan lainnya) dalam skala jumlah
spesies dan populasi mutlak diperlukan.
Prakondisi Badan Litbang Kehutanan dan Ditjen Planologi Kehutanan
bertugas menyiapkan iptek pemanfaatan dan data potensi,
utamanya di tingkat tapak (KPH), sehingga pengembangan KPH
dilakukan dengan menggunakan iptek kehutanan dan potensi
di tingkat tapak.
Pengurusan NSPK pengelolaan hutan produksi disiapkan oleh Ditjen Bina
Usaha Kehutanan, NSPK pengelolaan hutan lindung oleh
Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, dan
NSPK pengelolaan hutan konservasi oleh Ditjen Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam.
Pengaturan
kawasan hutan
Ditjen Bina Usaha Kehutanan membina KPHP, Ditjen Bina
Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial membina KPHL, dan
Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membina KPHK
dan mengelola Taman Nasional.
V. PENUTUP

Regulasi dan
kelembagaan
Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal mengatur
regulasi pengelolaan di tingkat tapak dan kemungkinan
pemanfaatan keanekaragaman hayati. Lembaga KPH disiapkan
oleh Ditjen Planologi Kehutanan. SDM KPH diatur dan
disiapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kehutanan. Termasuk dalam pengaturan regulasi dan
kelembagaan adalah membangun birokrasi yang efektif dan
efisien
Pembiayaan dan
evaluasi
Sekretariat Jenderal mengatur mekanisme pembiayaan APBN
(UPT dan dekonsentrasi) dan DAK, yang mendorong
pelaksanaan KPH. Inspektorat Jenderal memantau kinerja,
sehingga memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan
nasional, dan Sekretariat Jenderal menyusun hasil
evaluasi.
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

Pantai Tinabo, TN. Taka Bonerate, Sulawesi Selatan. Foto oleh Sandi Kusuma.

Permenhut p46 menhut ii2014 tentang renstra 2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Permenhut p46 menhut ii2014 tentang renstra 2015

Similar to Permenhut p46 menhut ii2014 tentang renstra 2015 (20)

Permenhut p46 menhut ii2014 tentang renstra 2015