SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN DID 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
2
KEBIJAKAN DID TA 2021
Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah
Efektifitas dan efisiensi penggunaanDID dan Penyempurnaan formulasi DID(RPJMN 2020 – 2024)
1,7 5,0
7,5 8,5
10,0
13,5 13,5
5,0
19,9%
50,0%
9,7% 17,8%
90,8%
-27,0%
2015 2016 2017 2018 2019 Perpres
72/2020
2021
RAPBN
DID Tambahan DID Growth DID
Dana Insentif Daerah, 2015-2021 ▪ Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk
mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka
pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan
korupsi
▪ Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID
▪ Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja
APBD
▪ Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas
nasional
▪ Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap
perekonomian nasional
▪ Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan
menggunakan data kinerja tahun berjalan/termutakhir dalam rangka
pemulihan ekonomi di daerah
▪ Penggunaan DID:
✓ Digitalisasi pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan;
✓ Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil,
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
▪ Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun
berjalan
INDIKATOR DID 2020 – DID 2021
Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam
perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah,pelayanan umum pemerintahan,pelayanan dasarpublik, dan
kesejahteraan masyarakat
1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan
Daerah
a. Kemandirian Daerah
b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
c. Creative Financing
d. Mandatory spending
e. Ketepatan waktu pelaporan
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan
a. Angka Partisipasi Murni
b. Peta Mutu Pendidikan
c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan
a. Penanganan Stunting (Baduta)
b. Baduta yang mendapatkan imunisasi
lengkap
c. Persalinan di fasilitas kesehatan
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang
Infrastruktur
a. Akses sanitasi Layak
b. Sumber air minum layak
5. Kesejahteraan Masyarakat
a. Penurunan Penduduk Miskin
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Pelayanan Umum Pemerintahan
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
b. Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
d. Inovasi Pemerintah Daerah
7. Peningkatan ekspor
8. Peningkatan Investasi
9. Pengelolaan Sampah plastik
1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan
Daerah
a. Kemandirian Daerah
b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan
a. Angka Partisipasi Murni
b. Peta Mutu Pendidikan
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan
a. Penanganan Stunting (Balita)
b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
c. Persalinan di fasilitas kesehatan
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur
a. Akses sanitasi Layak
b. Sumber air minum layak
5. Kesejahteraan Masyarakat
a. Penurunan Penduduk Miskin
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
c. Penurunan Angka Pengangguran (baru)
6. Pelayanan Umum Pemerintahan
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
c. Penghargaan Pembangunan Daerah
d. Inovasi Daerah
7. Peningkatan ekspor
8. Peningkatan Investasi
9. Pengelolaan Sampah
10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)
11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)
Kategori Kinerja Kategori Kinerja
Kriteria Utama Kriteria Utama
▪Opini BPK atas LKPD (WTP)
▪Penetapan Perda APBD tepat waktu
▪Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement)
▪Opini BPK atas LKPD (WTP)
▪Penetapan Perda APBD tepat waktu
▪Penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement)
3
2020 2021
4
PENAMBAHAN INDIKATOR/VARIABEL DID 2021
No. Kategori Variabel Keterangan
1 SIKD Hasil penilaian diatas 95% • Mendorong kinerja Pemda untuk melakukan pelaporan transaksi harian secara
real-time
• Penilaian dilakukan berdasarkan interkoneksi SIKD yang meliputi antara lain
registrasi, status koneksi agen SIKD dan penyampaian data
2 Penurunan Angka
Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka Merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan
kerja. Digunakan pada perhitungan DID TA 2021 untuk mendorong penurunan
angka pengangguran selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2020.
3 Pengendalian Inflasi
Daerah
Penerima penghargaan TPID
Award
Mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah
4 Pencegahan Korupsi Indeks Pencegahan Korupsi •Pencegahan korupsi di pemerintah daerah dilakukan melalui program
koordinasi dan supervisi pencegahan-korsupgah. KPK bersama kemendagri
dan instansi lain mendampingi pemerintah daerah dalam pembangunan
sistem, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sistem
diimplementasikan untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana korupsi
•Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kemajuan implementasi perbaikan
di perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa,
PTSP, APIP, manajamen ASN, optimalisasi pajak daerah menajemen asset
daerah, tata Kelola desa
5
INDIKATOR YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA 2021
Kategori Variabel Keterangan
Creative Financing • Penilaian hanya dilakukan terhadap Pemda yang melakukan
pinjaman ke PT. SMI
• Pemda yang melakukan pinjaman hanya sebanyak 29 Pemda
Indikator ini tidak digunakan dalam
perhitungan alokasi DID 2021 karena tidak
memenuhi azas fairness untuk semua daerah
Mandatory Spending Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan
Tidak digunakan Kembali dalam
perhitungan alokasi DID 2021
Ketepatan Waktu Pelaporan Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan
Tidak digunakan kembali dalam
perhitungan alokasi DID 2021
Rata-rata nilai Ujian Nasional Data tidak tersedia karena tidak ada pelaksanaan UN pada
tahun 2020
Tidak digunakan kembali dalam
perhitungan alokasi DID 2021
SUMBER DATA PERHITUNGAN DID 2021
6
No Jenis DataKategoriKinerja Tahun SumberData
V. KategoriKesejahteraanMasyarakat
1 Persentase Penduduk Miskin 2018-2019 BPS
2 Indeks Pembangunan Manusia 2018-2019 BPS
3 Penurunan Angka Pengangguran 2018-2019 BPS
VI. PelayananUmum Pemerintahan
1 PenyelenggaraanPemerintahanDaerah 2018-2019 KEMENDAGRI
2 PenghargaanPembangunanDaerah 2020 BAPPENAS
3
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan(SAKIP)
2018-2019 KEMENPANRB
4 Inovasi Daerah 2020
KEMENPANRB/
KEMENDAGRI
VII. PeningkatanEkspor 2018-2019 KEMENKEU
VIII. PeningkatanInvestasi 2018-2019 BKPM
IX. KategoriPengelolaan Sampah 2020 KLHK
X. TPID Award 2020 MENKO PEREKONOMIAN
XI. Indeks Pencegahan Korupsi 2018-2019 KPK
No Jenis DataKategoriKinerja Tahun SumberData
I. KategoriKesehatanFiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah
1 APBD (Anggaran) 2018-2019 PEMDA
2 Realisasi APBD 2018-2019 PEMDA
3 PDRB Non Migas 2018-2019 BPS
4 SIKD 2020 KEMENKEU
II. Kategori PelayananDasarPublik Bidang Pendidikan
1 Peta Mutu Pendidikan 2018-2019 KEMENDIKBUD
2 Angka Partisipasi Murni 2018-2019 BPS
III. KategoriPelayananDasarPublik Bidang Kesehatan
1 Persentase Balita Stunting 2018-2019 KEMENKES
2
Persentase Balita Sudah
MendapatkanImunisasi Lengkap
2018-2019 KEMENKES
3
Persentase Cakupan Persalinan
dengan Tenaga Kesehatan
2018-2019 BPS
IV. KategoriPelayananDasarPublik Bidang Infrastruktur
1
Persentase RumahTangga
dengan Sumber Air Minum Layak
2018-2019 BPS
2
Persentase RumahTangga
dengan Akses Sanitasi Layak
2018-2019 BPS
No Jenis Data Kriteria Utama Tahun SumberData
1 Opini BPK atas LKPD 2019 BPK
2 PenetapanPerda APBD 2020 PEMDA
3 e-budgeting 2020 KEMENDAGRI
4 e-procurement 2019 LKPP
FLOWCHART PERHITUNGAN
7
Memenuhi:
• Opini WTP atas LKPD
• Penetapan Perda APBD 2020 Tepat
Waktu (sebelum 31 Desember 2019)
• Penggunaan e-Government
(e-budgeting & e-procurement)
Layak
(eligible)
Kriteria Utama
Tidak Layak
(ineligible)
Tidak
Mendapatkan DID
Penilaian Kategori
Kinerja
Memenuhi passing grade (B) untuk kategori:
1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan
keuangan daerah (kecuali SIKD)
2. Pelayanan dasar publik bidang
pendidikan
3. Pelayanan dasar publik bidang
kesehatan
4. Pelayanan dasar publik bidang
infrastruktur
5. Kesejahteraan Masyarakat
6. Peningkatan Ekspor
7. Peningkatan Investasi
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. SAKIP
10.Indeks Pencegahan Korupsi
Menerima penghargaan/rekomendasi K/L
dari kelompok kategori:
1. Penghargaan Pembangunan Daerah
2. Inovasi Daerah
3. Pengelolaan Sampah
4. Pengendalian Inflasi Daerah
5. SIKD
Memenuhi
Tidak
Memenuhi
Mendapatkan Alokasi DID
METODOLOGI PERHITUNGAN
8
I. Kategori KesehatanFiskal danPengelolaanKeuanganDaerah, PelayananDasar Publik, KesejahteraanMasyarakat, PeningkatanInvestasi,
PeningkatanEkspor, PenyelenggaraanPemerintahan, SAKIP, danIndeks PencegahanKorupsi didasarkanpada nilai peningkatan kinerja
dan capaianakhir
II. Kategori PenghargaanPembangunanDaerah, Inovasi Daerah, TPID Award, danPengelolaanSampahdidasarkanpada hasil penilaian oleh
Kementerian/Lembaga dan/atauInstansi yangterkait
Peningkatan Kinerja 2 Tahun terakhir dan
Capaian Akhir Nilai Kinerja
Nilai peningkatan kinerja (delta)
Selisih nilai 2 tahun terakhir (2019 – 2018)
Penyeragaman nilai menjadi skala 0 - 100
Nilai peningkatan kinerja (skala 100)
Nilai akhir capaian kinerja
Nilai tahun terakhir (2019)
Penyeragaman nilai menjadi skala 0 - 100
Nilai akhir capaian kinerja (skala 100)
Nilai Akhir Kategori dikelompokkan menjadi 5 kelompok nilai dari A, B, C, D, dan E
Daerah penerima DID adalah daerah dengan kelompok nilai A dan B
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑥 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎
2
Pembagian kelompok nilai:
(1) A = 91 – 100 (amat baik)
(2) B = 76 – 90 (baik)
(3) C = 61 – 75 (cukup)
(4) D = 51– 60 (sedang)
(5) E = 50 kebawah (kurang)
DAERAH PENERIMA ALOKASI
9
Alokasi DID diberikan kepadaDaerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
03
02
01 Pemerintah daerah yang memiliki nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan (B) dari hasil penilaian
peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir pada:
Pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan/diusulkan dari Kementerian/Lembaga Negara
pada:
Pemerintah daerah yang mendapatkan skor minimal 95 untuk penilaian atas interkoneksi SIKD yang
meliputi registrasi, status koneksi agen SIKD, dan penyampaian data.
1. kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
(selain kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD);
2. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
3. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
4. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
5. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
6. kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. kelompok kategori investasi;
9. kelompok kategori peningkatan ekspor; dan
10. kelompok kategori pencegahan korupsi.
1. kategori penghargaan pembangunan daerah;
2. kategori inovasi daerah;
3. kategori pengendalian inflasi; dan
4. kategori pengelolaan sampah.
No. Uraian 2020 2021 Naik/Turun Column1
1 Pagu DID 13.500 M
Rp 13.500 M
Rp 0,00% 0%
2 Penerima Alokasi DID 416 426 2,40% 0%
3 Nilai Maksimum Perolehan DID 95,19 M
Rp 104,17 M
Rp 9,43% 0%
4 Nilai Minimum Perolehan DID 6,73 M
Rp 6,73 M
Rp -0,08% 0%
5 Rata-rata Perolehan DID 32,45 M
Rp 31,69 M
Rp -2,35% 0%
RESUME PERHITUNGAN
10
No. Uraian 2020 2021 Naik/Turun
1 Opini BPK WTP atas LKPD 443 475 7,22%
2 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu 514 504 -1,95%
3 e-budgeting 531 529 -0,38%
4 e-procurement 531 524 -1,32%
Memenuhi Kriteria Utama 425 445 4,71%
PENGGUNAAN DAN PENYALURAN
11
Penggunaan
DID diprioritaskan untuk:
1. Bidang pendidikan dan kesehatan
termasuk digitalisasi pelayanan
pendidikan dankesehatan;dan
2. Pemulihan dan pemberdayaan
perekonomian daerah termasuk
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, industri kecil, dan
pemberdayaanekonomi masyarakat.
PMK 167/PMK.07/2020 tentangPerubahanatas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentangPengelolaanDana Insentif Daerah
Penyaluran
❑ Penyaluran dilakukansecarabertahap,yaitu:
▪ Tahap I palingcepat bulan Februari (50%); dan
▪ Tahap II palingcepat bulanJuli (50%).
❑ Persyaratanpenyaluran DIDantara lain:
▪ Untuk Tahap I (palinglambat diterimaDJPK tgl 20 Juni)
1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;
2) Rencana penggunaan DID tahun berjalan;dan
3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran
sebelumnyabagi daerahyang mendapatkan.
▪ Untuk Tahap II (paling lambat diterima DJPK 20 November)
dengan menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID
tahap I dengan penyerapan paling sedikit 70% dari dana
yang diterimadi RKUD
❑ Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui
aplikasi SistemInformasi KeuanganDaerah.
2
Tahap
50%
Tiap Tahap
70%
Min. Penyerapan
Tahap I
TERIMA KASIH
@ D i t jenPK d i t j enpk
d i r e ktora t j e nd era l
p e r i mb angan k e u a ngan
1 5 0 0 4 2 0
W h atsa pp 085214087800
Prov Kab. Kota Jumlah Maks Min Rata-rata
13.500,00 30 312 84 426 Rp104,17miliar Rp6,73miliar Rp31,69miliar
1 Ekspor Rp643,77miliar 4,77% 7 61 17 85 Rp8,67miliar Rp6,94miliar Rp7,57miliar
2 Peningkatan Investasi Rp613,48miliar 4,54% 6 63 12 81 Rp8,40miliar Rp7,08miliar Rp7,57miliar
3 Kemandirian Daerah Rp943,81miliar 6,99% 4 60 17 81 Rp13,01miliar Rp10,41miliar Rp11,65miliar
4
Kualitas Belanja Modal
Kesehatan
Rp696,79miliar 5,16% 7 66 19 92 Rp8,41miliar Rp6,73miliar Rp7,57miliar
5
Kualitas Belanja Modal
Pendidikan
Rp742,23miliar 5,50% 5 73 20 98 Rp8,51miliar Rp6,81miliar Rp7,57miliar
6
Persentase Penduduk
Miskin
Rp489,38miliar 3,63% 3 30 9 42 Rp13,94miliar Rp11,15miliar Rp11,65miliar
7 IPM Rp513,85miliar 3,81% 4 37 8 49 Rp12,22miliar Rp9,78miliar Rp10,49miliar
8
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Rp745,73miliar 5,52% 4 49 11 64 Rp13,68miliar Rp10,95miliar Rp11,65miliar
9 Angka Partisipasi Murni Rp643,19miliar 4,76% 6 52 11 69 Rp10,79miliar Rp8,63miliar Rp9,32miliar
10 Peta Mutu Pendidikan Rp755,05miliar 5,59% 6 60 15 81 Rp10,71miliar Rp8,57miliar Rp9,32miliar
11 Penanganan Stunting Rp969,45miliar 7,18% 7 77 20 104 Rp10,39miliar Rp8,31miliar Rp9,32miliar
12
Persentase Balita Sudah
Mendapatkan Imunisasi
Lengkap
Rp615,23miliar 4,56% 3 45 18 66 Rp10,83miliar Rp8,67miliar Rp9,32miliar
13
Persentase Cakupan
Persalinan di Fasilitas
Kesehatan
Rp531,33miliar 3,94% 1 33 23 57 Rp10,46miliar Rp8,37miliar Rp9,32miliar
% dari
Pagu
Total
Alokasi Kinerja DID (Miliar Rp)
Daerah Penerima
Pagu per
Kategori
Total
No. Kategori
RESUME PERHITUNGAN PER KATEGORI (1)
13
Prov Kab. Kota Jumlah Maks Min Rata-rata
13.500,00 30 312 84 426 Rp104,17miliar Rp6,73miliar Rp31,69miliar
14
Persentase rumah
tangga dengan sumber
air minum layak
Rp969,45miliar 7,18% 7 84 13 104 Rp10,73miliar Rp8,58miliar Rp9,32miliar
15
Persentase rumah
tangga dengan akses
sanitasi layak
Rp577,94miliar 4,28% 3 45 14 62 Rp11,01miliar Rp8,81miliar Rp9,32miliar
16 EKPPD Rp540,65miliar 4,00% 1 45 12 58 Rp10,73miliar Rp8,58miliar Rp9,32miliar
17 SAKIP Rp633,87miliar 4,70% 4 52 12 68 Rp10,79miliar Rp8,63miliar Rp9,32miliar
18
Indeks Pencegahan
Korupsi
Rp316,93miliar 2,35% 6 20 8 34 Rp10,69miliar Rp8,55miliar Rp9,32miliar
19
Penghargaan
Pembangunan Daerah
Rp236,54miliar 1,75% 10 9 10 29 Rp8,67miliar Rp6,66miliar Rp8,16miliar
20 Inovasi Daerah Rp212,07miliar 1,57% 5 12 9 26 Rp9,00miliar Rp7,51miliar Rp8,16miliar
21 Inovasi Pelayanan Publik Rp285,47miliar 2,11% 7 20 8 35 Rp10,39miliar Rp7,71miliar Rp8,16miliar
22 TPID Award Rp350,73miliar 2,60% 15 15 13 43 Rp9,85miliar Rp5,39miliar Rp8,16miliar
23 SIKD Rp342,57miliar 2,54% 3 32 7 42 Rp8,35miliar Rp7,93miliar Rp8,16miliar
24 Pengelolaan Sampah Rp130,50miliar 0,97% 2 6 8 16 Rp10,35miliar Rp6,03miliar Rp8,16miliar
% dari
Pagu
Total
Alokasi Kinerja DID (Miliar Rp)
Daerah Penerima
Pagu per
Kategori
Total
No. Kategori
RESUME PERHITUNGAN PER KATEGORI (2)
14
Daerah Alokasi Daerah Alokasi
Bali 10 567 10 545
NTB 11 341 11 363
NTT 7 211 10 208
Jumlah 28 1.119 31 1.115
-4 Miliar
Daerah Penerima Naik
Alokasi Turun
11%
Bali dan Nusra 2020 2021
Daerah Alokasi Daerah Alokasi
Sulut 15 358 14 448
Gorontalo 7 150 6 240
Sulteng 9 310 13 370
Sulsel 18 455 20 537
Sulbar 6 131 5 97
Sultra 15 375 15 412
Jumlah 70 1.779 73 2.103
Sulawesi 2020 2021
324 Miliar
4%
Daerah Penerima Naik
Alokasi Naik
Daerah Alokasi Daerah Alokasi
Kalbar 11 265 12 183
Kalteng 14 410 11 240
Kalsel 14 524 14 446
Kaltim 10 401 10 448
Kalut 4 103 6 227
Jumlah 53 1.703 53 1.544
Alokasi Turun -159 Miliar
0%
Daerah Penerima Turun
Kalimantan 2020 2021
Daerah Alokasi Daerah Alokasi
Jakarta 1 56 1 43
Jabar 24 1.059 27 1.213
Banten 9 317 9 368
Jateng 35 1.710 35 1.199
Yogya 6 413 6 326
Jatim 36 1.464 37 1.506
Jumlah 111 5.020 115 4.656
2020 2021
Daerah Penerima Naik 4%
-364 Miliar
Alokasi Turun
Jawa
Daerah Alokasi Daerah Alokasi
Aceh 20 466 21 519
Sumut 15 402 16 447
Sumbar 18 394 18 455
Riau 13 385 12 329
Kepri 8 241 8 308
Jambi 11 249 12 262
Sumsel 18 387 15 341
Babel 4 146 6 239
Bengkulu 7 143 9 234
Lampung 14 371 12 276
Jumlah 128 3.183 129 3.410
Sumatera 2020 2021
Daerah Penerima Naik 1%
Alokasi Naik 227 Miliar
DISTRIBUSI ALOKASI
15
Daerah Alokasi Daerah Alokasi
Maluku 6 130 6 161
Maluku Utara 7 212 8 189
Papua 5 114 5 130
Papua Barat 8 239 6 192
Jumlah 26 696 25 671
Daerah Penerima Turun
Maluku dan Papua 2020
-4%
Alokasi Turun -24 Miliar
2021

More Related Content

What's hot

Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Dadang Solihin
 
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumSambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
CelvinRamaPratama
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyPfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
BappedaLampungUtara
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
rizqialfadly
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota DepokBahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depokifa09
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
RikiWahyudi19
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
noldy HP
 
Penyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdPenyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pd
Srie Maryati
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
93220872
 
Ppt penilaian aksi 6 sistem manajemen data stunting oke
Ppt penilaian aksi 6   sistem manajemen data stunting okePpt penilaian aksi 6   sistem manajemen data stunting oke
Ppt penilaian aksi 6 sistem manajemen data stunting oke
Anas Kusut
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Dadang Solihin
 
Harmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdf
Harmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdfHarmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdf
Harmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdf
RiadiHadiwinoto2
 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DaerahPemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Lestari Moerdijat
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
TV Desa
 
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptxBahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
gunawan263560
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
 

What's hot (20)

Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
 
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umumSambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
Sambutan bupati wonosobo acara rapat koordinasi pemerintahan umum
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyPfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota DepokBahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Penyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pdPenyusunan renstra pd
Penyusunan renstra pd
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Ppt penilaian aksi 6 sistem manajemen data stunting oke
Ppt penilaian aksi 6   sistem manajemen data stunting okePpt penilaian aksi 6   sistem manajemen data stunting oke
Ppt penilaian aksi 6 sistem manajemen data stunting oke
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Harmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdf
Harmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdfHarmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdf
Harmonisasi DTKS terhadap data P3KE.pdf
 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DaerahPemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptxBahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023 (1).pptx
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 

Similar to Kebijakan dana insentif-daerah-2021

Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...
Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...
Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...
Biswadeep Ghosh Hazra
 
Recent budgeting developments - Kunta Nugraha, Indonesia
Recent budgeting developments - Kunta Nugraha, IndonesiaRecent budgeting developments - Kunta Nugraha, Indonesia
Recent budgeting developments - Kunta Nugraha, Indonesia
OECD Governance
 
Trinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdf
Trinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdfTrinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdf
Trinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdf
OECD Governance
 
Georgia strategy summit presentations 2015
Georgia strategy summit presentations 2015Georgia strategy summit presentations 2015
Georgia strategy summit presentations 2015
State of Georgia
 
2017 19 budget book final
 2017 19 budget book final 2017 19 budget book final
2017 19 budget book final
E'ville Eye
 
City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16
City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16
City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16
Harry Black
 
Fy17 one page strategic plan final 5 5-16
Fy17 one page strategic plan final 5 5-16Fy17 one page strategic plan final 5 5-16
Fy17 one page strategic plan final 5 5-16
Harry Black
 
2012 e slgpr
2012 e slgpr2012 e slgpr
2012 e slgpr
benito procia
 
03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx
03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx
03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx
ShubhayuBasu4
 
2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report 2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
National Economic and Development Authority XII
 
2017 nbs data releases review
2017 nbs data releases review2017 nbs data releases review
2017 nbs data releases review
statisense
 
2020 Budget Education Session
2020 Budget Education Session2020 Budget Education Session
2020 Budget Education Session
Trevor Pinn, CPA, CA
 
Proposed FY 2020-21 Budget
Proposed FY 2020-21 BudgetProposed FY 2020-21 Budget
Proposed FY 2020-21 Budget
City of College Station
 
fintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptx
fintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptxfintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptx
fintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptx
SMWahidurRahim1
 
2018 Regional Development Report
2018 Regional Development Report2018 Regional Development Report
2018 Regional Development Report
National Economic and Development Authority XII
 
2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report 2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
National Economic and Development Authority XII
 
MDG-consistency in the Macroeconomic Models
MDG-consistency in the Macroeconomic ModelsMDG-consistency in the Macroeconomic Models
MDG-consistency in the Macroeconomic Models
Sustainable Development Policy Institute
 
How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...
How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...
How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...
Congressional Budget Office
 
Budget Transparency - Natia GULUA, Georgia
Budget Transparency - Natia GULUA, GeorgiaBudget Transparency - Natia GULUA, Georgia
Budget Transparency - Natia GULUA, Georgia
OECD Governance
 
Budget for outcomes - Struan Little, New-Zealand
Budget for outcomes - Struan Little, New-ZealandBudget for outcomes - Struan Little, New-Zealand
Budget for outcomes - Struan Little, New-Zealand
OECD Governance
 

Similar to Kebijakan dana insentif-daerah-2021 (20)

Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...
Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...
Case Study on CSR Activities for a Coffee company (Biswadeep Ghosh Hazra) - [...
 
Recent budgeting developments - Kunta Nugraha, Indonesia
Recent budgeting developments - Kunta Nugraha, IndonesiaRecent budgeting developments - Kunta Nugraha, Indonesia
Recent budgeting developments - Kunta Nugraha, Indonesia
 
Trinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdf
Trinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdfTrinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdf
Trinish_Padayachee_Best_Practices_in_Gender_Budgeting_Canada.pdf
 
Georgia strategy summit presentations 2015
Georgia strategy summit presentations 2015Georgia strategy summit presentations 2015
Georgia strategy summit presentations 2015
 
2017 19 budget book final
 2017 19 budget book final 2017 19 budget book final
2017 19 budget book final
 
City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16
City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16
City of cincinnati fy17 one page strategic plan final 5 5-16
 
Fy17 one page strategic plan final 5 5-16
Fy17 one page strategic plan final 5 5-16Fy17 one page strategic plan final 5 5-16
Fy17 one page strategic plan final 5 5-16
 
2012 e slgpr
2012 e slgpr2012 e slgpr
2012 e slgpr
 
03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx
03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx
03.11.2021-State of CSR Report_TCS_WIP.pptx
 
2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report 2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2017 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
 
2017 nbs data releases review
2017 nbs data releases review2017 nbs data releases review
2017 nbs data releases review
 
2020 Budget Education Session
2020 Budget Education Session2020 Budget Education Session
2020 Budget Education Session
 
Proposed FY 2020-21 Budget
Proposed FY 2020-21 BudgetProposed FY 2020-21 Budget
Proposed FY 2020-21 Budget
 
fintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptx
fintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptxfintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptx
fintechfininclrhsm-hr-final-dr-habibur (1).pptx
 
2018 Regional Development Report
2018 Regional Development Report2018 Regional Development Report
2018 Regional Development Report
 
2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report 2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
2018 SOCCSKSARGEN Regional Development Report
 
MDG-consistency in the Macroeconomic Models
MDG-consistency in the Macroeconomic ModelsMDG-consistency in the Macroeconomic Models
MDG-consistency in the Macroeconomic Models
 
How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...
How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...
How CBO Adjusts for Underreporting of Means-Tested Transfers in Its Distribut...
 
Budget Transparency - Natia GULUA, Georgia
Budget Transparency - Natia GULUA, GeorgiaBudget Transparency - Natia GULUA, Georgia
Budget Transparency - Natia GULUA, Georgia
 
Budget for outcomes - Struan Little, New-Zealand
Budget for outcomes - Struan Little, New-ZealandBudget for outcomes - Struan Little, New-Zealand
Budget for outcomes - Struan Little, New-Zealand
 

More from BappedaLampungUtara

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
BappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 

Recently uploaded

The Role of a Process Server in real estate
The Role of a Process Server in real estateThe Role of a Process Server in real estate
The Role of a Process Server in real estate
oklahomajudicialproc1
 
一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单
一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单
一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单
ehbuaw
 
PACT launching workshop presentation-Final.pdf
PACT launching workshop presentation-Final.pdfPACT launching workshop presentation-Final.pdf
PACT launching workshop presentation-Final.pdf
Mohammed325561
 
一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单
一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单
一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单
ehbuaw
 
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
ukyewh
 
Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...
Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...
Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...
Congressional Budget Office
 
What is the point of small housing associations.pptx
What is the point of small housing associations.pptxWhat is the point of small housing associations.pptx
What is the point of small housing associations.pptx
Paul Smith
 
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 37
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 372024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 37
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 37
JSchaus & Associates
 
PPT Item # 7 - BB Inspection Services Agmt
PPT Item # 7 - BB Inspection Services AgmtPPT Item # 7 - BB Inspection Services Agmt
PPT Item # 7 - BB Inspection Services Agmt
ahcitycouncil
 
PPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) Amendment
PPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) AmendmentPPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) Amendment
PPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) Amendment
ahcitycouncil
 
MHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptx
MHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptxMHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptx
MHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptx
ILC- UK
 
PNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdf
PNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdfPNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdf
PNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdf
ClaudioTebaldi2
 
一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单
一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单
一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单
evkovas
 
PD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptx
PD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptxPD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptx
PD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptx
RIDPRO11
 
如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样
如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样
如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样
850fcj96
 
快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样
快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样
快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样
850fcj96
 
PPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933F
PPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933FPPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933F
PPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933F
ahcitycouncil
 
一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单
一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单
一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单
ehbuaw
 
Understanding the Challenges of Street Children
Understanding the Challenges of Street ChildrenUnderstanding the Challenges of Street Children
Understanding the Challenges of Street Children
SERUDS INDIA
 
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 36
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 362024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 36
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 36
JSchaus & Associates
 

Recently uploaded (20)

The Role of a Process Server in real estate
The Role of a Process Server in real estateThe Role of a Process Server in real estate
The Role of a Process Server in real estate
 
一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单
一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单
一比一原版(ANU毕业证)澳大利亚国立大学毕业证成绩单
 
PACT launching workshop presentation-Final.pdf
PACT launching workshop presentation-Final.pdfPACT launching workshop presentation-Final.pdf
PACT launching workshop presentation-Final.pdf
 
一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单
一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单
一比一原版(Adelaide毕业证)阿德莱德大学毕业证成绩单
 
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
一比一原版(QUT毕业证)昆士兰科技大学毕业证成绩单
 
Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...
Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...
Effects of Extreme Temperatures From Climate Change on the Medicare Populatio...
 
What is the point of small housing associations.pptx
What is the point of small housing associations.pptxWhat is the point of small housing associations.pptx
What is the point of small housing associations.pptx
 
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 37
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 372024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 37
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 37
 
PPT Item # 7 - BB Inspection Services Agmt
PPT Item # 7 - BB Inspection Services AgmtPPT Item # 7 - BB Inspection Services Agmt
PPT Item # 7 - BB Inspection Services Agmt
 
PPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) Amendment
PPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) AmendmentPPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) Amendment
PPT Item # 9 - 2024 Street Maintenance Program(SMP) Amendment
 
MHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptx
MHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptxMHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptx
MHM Roundtable Slide Deck WHA Side-event May 28 2024.pptx
 
PNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdf
PNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdfPNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdf
PNRR MADRID GREENTECH FOR BROWN NETWORKS NETWORKS MUR_MUSA_TEBALDI.pdf
 
一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单
一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单
一比一原版(WSU毕业证)西悉尼大学毕业证成绩单
 
PD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptx
PD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptxPD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptx
PD-1602-as-amended-by-RA-9287-Anti-Illegal-Gambling-Law.pptx
 
如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样
如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样
如何办理(uoit毕业证书)加拿大安大略理工大学毕业证文凭证书录取通知原版一模一样
 
快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样
快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样
快速制作(ocad毕业证书)加拿大安大略艺术设计学院毕业证本科学历雅思成绩单原版一模一样
 
PPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933F
PPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933FPPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933F
PPT Item # 6 - 7001 Broadway ARB Case # 933F
 
一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单
一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单
一比一原版(UOW毕业证)伍伦贡大学毕业证成绩单
 
Understanding the Challenges of Street Children
Understanding the Challenges of Street ChildrenUnderstanding the Challenges of Street Children
Understanding the Challenges of Street Children
 
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 36
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 362024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 36
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 36
 

Kebijakan dana insentif-daerah-2021

  • 1. KEBIJAKAN DID 2021 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
  • 2. 2 KEBIJAKAN DID TA 2021 Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah Efektifitas dan efisiensi penggunaanDID dan Penyempurnaan formulasi DID(RPJMN 2020 – 2024) 1,7 5,0 7,5 8,5 10,0 13,5 13,5 5,0 19,9% 50,0% 9,7% 17,8% 90,8% -27,0% 2015 2016 2017 2018 2019 Perpres 72/2020 2021 RAPBN DID Tambahan DID Growth DID Dana Insentif Daerah, 2015-2021 ▪ Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi ▪ Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID ▪ Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD ▪ Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional ▪ Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional ▪ Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan menggunakan data kinerja tahun berjalan/termutakhir dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah ▪ Penggunaan DID: ✓ Digitalisasi pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan; ✓ Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ▪ Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan
  • 3. INDIKATOR DID 2020 – DID 2021 Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah,pelayanan umum pemerintahan,pelayanan dasarpublik, dan kesejahteraan masyarakat 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah a. Kemandirian Daerah b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah c. Creative Financing d. Mandatory spending e. Ketepatan waktu pelaporan 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni b. Peta Mutu Pendidikan c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan a. Penanganan Stunting (Baduta) b. Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap c. Persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur a. Akses sanitasi Layak b. Sumber air minum layak 5. Kesejahteraan Masyarakat a. Penurunan Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Pelayanan Umum Pemerintahan a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) d. Inovasi Pemerintah Daerah 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan Investasi 9. Pengelolaan Sampah plastik 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah a. Kemandirian Daerah b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru) 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni b. Peta Mutu Pendidikan 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan a. Penanganan Stunting (Balita) b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap c. Persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur a. Akses sanitasi Layak b. Sumber air minum layak 5. Kesejahteraan Masyarakat a. Penurunan Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) c. Penurunan Angka Pengangguran (baru) 6. Pelayanan Umum Pemerintahan a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) c. Penghargaan Pembangunan Daerah d. Inovasi Daerah 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan Investasi 9. Pengelolaan Sampah 10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru) 11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru) Kategori Kinerja Kategori Kinerja Kriteria Utama Kriteria Utama ▪Opini BPK atas LKPD (WTP) ▪Penetapan Perda APBD tepat waktu ▪Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement) ▪Opini BPK atas LKPD (WTP) ▪Penetapan Perda APBD tepat waktu ▪Penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement) 3 2020 2021
  • 4. 4 PENAMBAHAN INDIKATOR/VARIABEL DID 2021 No. Kategori Variabel Keterangan 1 SIKD Hasil penilaian diatas 95% • Mendorong kinerja Pemda untuk melakukan pelaporan transaksi harian secara real-time • Penilaian dilakukan berdasarkan interkoneksi SIKD yang meliputi antara lain registrasi, status koneksi agen SIKD dan penyampaian data 2 Penurunan Angka Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka Merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Digunakan pada perhitungan DID TA 2021 untuk mendorong penurunan angka pengangguran selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. 3 Pengendalian Inflasi Daerah Penerima penghargaan TPID Award Mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah 4 Pencegahan Korupsi Indeks Pencegahan Korupsi •Pencegahan korupsi di pemerintah daerah dilakukan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan-korsupgah. KPK bersama kemendagri dan instansi lain mendampingi pemerintah daerah dalam pembangunan sistem, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sistem diimplementasikan untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana korupsi •Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kemajuan implementasi perbaikan di perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, APIP, manajamen ASN, optimalisasi pajak daerah menajemen asset daerah, tata Kelola desa
  • 5. 5 INDIKATOR YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA 2021 Kategori Variabel Keterangan Creative Financing • Penilaian hanya dilakukan terhadap Pemda yang melakukan pinjaman ke PT. SMI • Pemda yang melakukan pinjaman hanya sebanyak 29 Pemda Indikator ini tidak digunakan dalam perhitungan alokasi DID 2021 karena tidak memenuhi azas fairness untuk semua daerah Mandatory Spending Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan Tidak digunakan Kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021 Ketepatan Waktu Pelaporan Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan Tidak digunakan kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021 Rata-rata nilai Ujian Nasional Data tidak tersedia karena tidak ada pelaksanaan UN pada tahun 2020 Tidak digunakan kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021
  • 6. SUMBER DATA PERHITUNGAN DID 2021 6 No Jenis DataKategoriKinerja Tahun SumberData V. KategoriKesejahteraanMasyarakat 1 Persentase Penduduk Miskin 2018-2019 BPS 2 Indeks Pembangunan Manusia 2018-2019 BPS 3 Penurunan Angka Pengangguran 2018-2019 BPS VI. PelayananUmum Pemerintahan 1 PenyelenggaraanPemerintahanDaerah 2018-2019 KEMENDAGRI 2 PenghargaanPembangunanDaerah 2020 BAPPENAS 3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(SAKIP) 2018-2019 KEMENPANRB 4 Inovasi Daerah 2020 KEMENPANRB/ KEMENDAGRI VII. PeningkatanEkspor 2018-2019 KEMENKEU VIII. PeningkatanInvestasi 2018-2019 BKPM IX. KategoriPengelolaan Sampah 2020 KLHK X. TPID Award 2020 MENKO PEREKONOMIAN XI. Indeks Pencegahan Korupsi 2018-2019 KPK No Jenis DataKategoriKinerja Tahun SumberData I. KategoriKesehatanFiskal dan PengelolaanKeuangan Daerah 1 APBD (Anggaran) 2018-2019 PEMDA 2 Realisasi APBD 2018-2019 PEMDA 3 PDRB Non Migas 2018-2019 BPS 4 SIKD 2020 KEMENKEU II. Kategori PelayananDasarPublik Bidang Pendidikan 1 Peta Mutu Pendidikan 2018-2019 KEMENDIKBUD 2 Angka Partisipasi Murni 2018-2019 BPS III. KategoriPelayananDasarPublik Bidang Kesehatan 1 Persentase Balita Stunting 2018-2019 KEMENKES 2 Persentase Balita Sudah MendapatkanImunisasi Lengkap 2018-2019 KEMENKES 3 Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 2018-2019 BPS IV. KategoriPelayananDasarPublik Bidang Infrastruktur 1 Persentase RumahTangga dengan Sumber Air Minum Layak 2018-2019 BPS 2 Persentase RumahTangga dengan Akses Sanitasi Layak 2018-2019 BPS No Jenis Data Kriteria Utama Tahun SumberData 1 Opini BPK atas LKPD 2019 BPK 2 PenetapanPerda APBD 2020 PEMDA 3 e-budgeting 2020 KEMENDAGRI 4 e-procurement 2019 LKPP
  • 7. FLOWCHART PERHITUNGAN 7 Memenuhi: • Opini WTP atas LKPD • Penetapan Perda APBD 2020 Tepat Waktu (sebelum 31 Desember 2019) • Penggunaan e-Government (e-budgeting & e-procurement) Layak (eligible) Kriteria Utama Tidak Layak (ineligible) Tidak Mendapatkan DID Penilaian Kategori Kinerja Memenuhi passing grade (B) untuk kategori: 1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (kecuali SIKD) 2. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan 3. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan 4. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur 5. Kesejahteraan Masyarakat 6. Peningkatan Ekspor 7. Peningkatan Investasi 8. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. SAKIP 10.Indeks Pencegahan Korupsi Menerima penghargaan/rekomendasi K/L dari kelompok kategori: 1. Penghargaan Pembangunan Daerah 2. Inovasi Daerah 3. Pengelolaan Sampah 4. Pengendalian Inflasi Daerah 5. SIKD Memenuhi Tidak Memenuhi Mendapatkan Alokasi DID
  • 8. METODOLOGI PERHITUNGAN 8 I. Kategori KesehatanFiskal danPengelolaanKeuanganDaerah, PelayananDasar Publik, KesejahteraanMasyarakat, PeningkatanInvestasi, PeningkatanEkspor, PenyelenggaraanPemerintahan, SAKIP, danIndeks PencegahanKorupsi didasarkanpada nilai peningkatan kinerja dan capaianakhir II. Kategori PenghargaanPembangunanDaerah, Inovasi Daerah, TPID Award, danPengelolaanSampahdidasarkanpada hasil penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan/atauInstansi yangterkait Peningkatan Kinerja 2 Tahun terakhir dan Capaian Akhir Nilai Kinerja Nilai peningkatan kinerja (delta) Selisih nilai 2 tahun terakhir (2019 – 2018) Penyeragaman nilai menjadi skala 0 - 100 Nilai peningkatan kinerja (skala 100) Nilai akhir capaian kinerja Nilai tahun terakhir (2019) Penyeragaman nilai menjadi skala 0 - 100 Nilai akhir capaian kinerja (skala 100) Nilai Akhir Kategori dikelompokkan menjadi 5 kelompok nilai dari A, B, C, D, dan E Daerah penerima DID adalah daerah dengan kelompok nilai A dan B 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑥 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 2 Pembagian kelompok nilai: (1) A = 91 – 100 (amat baik) (2) B = 76 – 90 (baik) (3) C = 61 – 75 (cukup) (4) D = 51– 60 (sedang) (5) E = 50 kebawah (kurang)
  • 9. DAERAH PENERIMA ALOKASI 9 Alokasi DID diberikan kepadaDaerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 03 02 01 Pemerintah daerah yang memiliki nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan (B) dari hasil penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir pada: Pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan/diusulkan dari Kementerian/Lembaga Negara pada: Pemerintah daerah yang mendapatkan skor minimal 95 untuk penilaian atas interkoneksi SIKD yang meliputi registrasi, status koneksi agen SIKD, dan penyampaian data. 1. kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (selain kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD); 2. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan; 3. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan; 4. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; 5. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat; 6. kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 8. kelompok kategori investasi; 9. kelompok kategori peningkatan ekspor; dan 10. kelompok kategori pencegahan korupsi. 1. kategori penghargaan pembangunan daerah; 2. kategori inovasi daerah; 3. kategori pengendalian inflasi; dan 4. kategori pengelolaan sampah.
  • 10. No. Uraian 2020 2021 Naik/Turun Column1 1 Pagu DID 13.500 M Rp 13.500 M Rp 0,00% 0% 2 Penerima Alokasi DID 416 426 2,40% 0% 3 Nilai Maksimum Perolehan DID 95,19 M Rp 104,17 M Rp 9,43% 0% 4 Nilai Minimum Perolehan DID 6,73 M Rp 6,73 M Rp -0,08% 0% 5 Rata-rata Perolehan DID 32,45 M Rp 31,69 M Rp -2,35% 0% RESUME PERHITUNGAN 10 No. Uraian 2020 2021 Naik/Turun 1 Opini BPK WTP atas LKPD 443 475 7,22% 2 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu 514 504 -1,95% 3 e-budgeting 531 529 -0,38% 4 e-procurement 531 524 -1,32% Memenuhi Kriteria Utama 425 445 4,71%
  • 11. PENGGUNAAN DAN PENYALURAN 11 Penggunaan DID diprioritaskan untuk: 1. Bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dankesehatan;dan 2. Pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaanekonomi masyarakat. PMK 167/PMK.07/2020 tentangPerubahanatas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentangPengelolaanDana Insentif Daerah Penyaluran ❑ Penyaluran dilakukansecarabertahap,yaitu: ▪ Tahap I palingcepat bulan Februari (50%); dan ▪ Tahap II palingcepat bulanJuli (50%). ❑ Persyaratanpenyaluran DIDantara lain: ▪ Untuk Tahap I (palinglambat diterimaDJPK tgl 20 Juni) 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; 2) Rencana penggunaan DID tahun berjalan;dan 3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnyabagi daerahyang mendapatkan. ▪ Untuk Tahap II (paling lambat diterima DJPK 20 November) dengan menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID tahap I dengan penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang diterimadi RKUD ❑ Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi SistemInformasi KeuanganDaerah. 2 Tahap 50% Tiap Tahap 70% Min. Penyerapan Tahap I
  • 12. TERIMA KASIH @ D i t jenPK d i t j enpk d i r e ktora t j e nd era l p e r i mb angan k e u a ngan 1 5 0 0 4 2 0 W h atsa pp 085214087800
  • 13. Prov Kab. Kota Jumlah Maks Min Rata-rata 13.500,00 30 312 84 426 Rp104,17miliar Rp6,73miliar Rp31,69miliar 1 Ekspor Rp643,77miliar 4,77% 7 61 17 85 Rp8,67miliar Rp6,94miliar Rp7,57miliar 2 Peningkatan Investasi Rp613,48miliar 4,54% 6 63 12 81 Rp8,40miliar Rp7,08miliar Rp7,57miliar 3 Kemandirian Daerah Rp943,81miliar 6,99% 4 60 17 81 Rp13,01miliar Rp10,41miliar Rp11,65miliar 4 Kualitas Belanja Modal Kesehatan Rp696,79miliar 5,16% 7 66 19 92 Rp8,41miliar Rp6,73miliar Rp7,57miliar 5 Kualitas Belanja Modal Pendidikan Rp742,23miliar 5,50% 5 73 20 98 Rp8,51miliar Rp6,81miliar Rp7,57miliar 6 Persentase Penduduk Miskin Rp489,38miliar 3,63% 3 30 9 42 Rp13,94miliar Rp11,15miliar Rp11,65miliar 7 IPM Rp513,85miliar 3,81% 4 37 8 49 Rp12,22miliar Rp9,78miliar Rp10,49miliar 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Rp745,73miliar 5,52% 4 49 11 64 Rp13,68miliar Rp10,95miliar Rp11,65miliar 9 Angka Partisipasi Murni Rp643,19miliar 4,76% 6 52 11 69 Rp10,79miliar Rp8,63miliar Rp9,32miliar 10 Peta Mutu Pendidikan Rp755,05miliar 5,59% 6 60 15 81 Rp10,71miliar Rp8,57miliar Rp9,32miliar 11 Penanganan Stunting Rp969,45miliar 7,18% 7 77 20 104 Rp10,39miliar Rp8,31miliar Rp9,32miliar 12 Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap Rp615,23miliar 4,56% 3 45 18 66 Rp10,83miliar Rp8,67miliar Rp9,32miliar 13 Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Rp531,33miliar 3,94% 1 33 23 57 Rp10,46miliar Rp8,37miliar Rp9,32miliar % dari Pagu Total Alokasi Kinerja DID (Miliar Rp) Daerah Penerima Pagu per Kategori Total No. Kategori RESUME PERHITUNGAN PER KATEGORI (1) 13
  • 14. Prov Kab. Kota Jumlah Maks Min Rata-rata 13.500,00 30 312 84 426 Rp104,17miliar Rp6,73miliar Rp31,69miliar 14 Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak Rp969,45miliar 7,18% 7 84 13 104 Rp10,73miliar Rp8,58miliar Rp9,32miliar 15 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak Rp577,94miliar 4,28% 3 45 14 62 Rp11,01miliar Rp8,81miliar Rp9,32miliar 16 EKPPD Rp540,65miliar 4,00% 1 45 12 58 Rp10,73miliar Rp8,58miliar Rp9,32miliar 17 SAKIP Rp633,87miliar 4,70% 4 52 12 68 Rp10,79miliar Rp8,63miliar Rp9,32miliar 18 Indeks Pencegahan Korupsi Rp316,93miliar 2,35% 6 20 8 34 Rp10,69miliar Rp8,55miliar Rp9,32miliar 19 Penghargaan Pembangunan Daerah Rp236,54miliar 1,75% 10 9 10 29 Rp8,67miliar Rp6,66miliar Rp8,16miliar 20 Inovasi Daerah Rp212,07miliar 1,57% 5 12 9 26 Rp9,00miliar Rp7,51miliar Rp8,16miliar 21 Inovasi Pelayanan Publik Rp285,47miliar 2,11% 7 20 8 35 Rp10,39miliar Rp7,71miliar Rp8,16miliar 22 TPID Award Rp350,73miliar 2,60% 15 15 13 43 Rp9,85miliar Rp5,39miliar Rp8,16miliar 23 SIKD Rp342,57miliar 2,54% 3 32 7 42 Rp8,35miliar Rp7,93miliar Rp8,16miliar 24 Pengelolaan Sampah Rp130,50miliar 0,97% 2 6 8 16 Rp10,35miliar Rp6,03miliar Rp8,16miliar % dari Pagu Total Alokasi Kinerja DID (Miliar Rp) Daerah Penerima Pagu per Kategori Total No. Kategori RESUME PERHITUNGAN PER KATEGORI (2) 14
  • 15. Daerah Alokasi Daerah Alokasi Bali 10 567 10 545 NTB 11 341 11 363 NTT 7 211 10 208 Jumlah 28 1.119 31 1.115 -4 Miliar Daerah Penerima Naik Alokasi Turun 11% Bali dan Nusra 2020 2021 Daerah Alokasi Daerah Alokasi Sulut 15 358 14 448 Gorontalo 7 150 6 240 Sulteng 9 310 13 370 Sulsel 18 455 20 537 Sulbar 6 131 5 97 Sultra 15 375 15 412 Jumlah 70 1.779 73 2.103 Sulawesi 2020 2021 324 Miliar 4% Daerah Penerima Naik Alokasi Naik Daerah Alokasi Daerah Alokasi Kalbar 11 265 12 183 Kalteng 14 410 11 240 Kalsel 14 524 14 446 Kaltim 10 401 10 448 Kalut 4 103 6 227 Jumlah 53 1.703 53 1.544 Alokasi Turun -159 Miliar 0% Daerah Penerima Turun Kalimantan 2020 2021 Daerah Alokasi Daerah Alokasi Jakarta 1 56 1 43 Jabar 24 1.059 27 1.213 Banten 9 317 9 368 Jateng 35 1.710 35 1.199 Yogya 6 413 6 326 Jatim 36 1.464 37 1.506 Jumlah 111 5.020 115 4.656 2020 2021 Daerah Penerima Naik 4% -364 Miliar Alokasi Turun Jawa Daerah Alokasi Daerah Alokasi Aceh 20 466 21 519 Sumut 15 402 16 447 Sumbar 18 394 18 455 Riau 13 385 12 329 Kepri 8 241 8 308 Jambi 11 249 12 262 Sumsel 18 387 15 341 Babel 4 146 6 239 Bengkulu 7 143 9 234 Lampung 14 371 12 276 Jumlah 128 3.183 129 3.410 Sumatera 2020 2021 Daerah Penerima Naik 1% Alokasi Naik 227 Miliar DISTRIBUSI ALOKASI 15 Daerah Alokasi Daerah Alokasi Maluku 6 130 6 161 Maluku Utara 7 212 8 189 Papua 5 114 5 130 Papua Barat 8 239 6 192 Jumlah 26 696 25 671 Daerah Penerima Turun Maluku dan Papua 2020 -4% Alokasi Turun -24 Miliar 2021