Sosialisasi Penggunaan Uang Non Tunai

1. GERAKAN NASIONAL NON-TUNAI
Bank Indonesia

2. | 2
Agenda
Tugas BI dalam
Sistem Pembayaran
Dominasi Uang Tunai dalam
Transaksi Ritel
 Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Sangat
Tinggi
 Uang Tunai Masih Mendominasi Transaksi Ritel
 Kelemahan Uang Tunai
Gerakan Nasional Non-Tunai
 Definisi
 Pencanangan GNNT: 14 Agustus 2014
 Layanan Pembayaran Non-Tunai
 Manfaat Penggunaan Non-Tunai
 Peluang-peluang Transaksi Non-Tunai
Instrumen Pembayaran Non-
Tunai
 APMK: Definisi dan Jenis
 APMK: Fitur
 Uang e: Definisi
 Uang e: Karakter Transaksi
 Uang e: Jenis
 Uang e: Produk
 Uang e: Tempat Transaksi
 Penggunaan Uang e Masih Sangat Rendah
 Uang e di Masyarakat Maju dan
Berkembang
Peluang & Tantangan dalam
Mewujudkan GNNT
 Peluang: Mempengaruhi Demand
 Peluang: Mempengaruhi Supply
 Tantangan
Upaya dalam Mendorong
GNNT
 Instrumen, Infrastruktur, Kelembagaan &
Mekanisme
 Implementasi, Edukasi dan Sosialisasi
 Lokasi Kampus Kawasan LCS 2014
 Rencana GNNT Ke Depan
 Upaya Ke Depan
1
2
3
4
5
6

3. |
Tugas BI dalam Sistem
Pembayaran
3
1

4. |
Tugas BI dalam Sistem Pembayaran
4
SP yang efisien,
aman & andal dgn
memperhatikan
perluasan akses
dan perlindungan
konsumen
Pengawas
Mengawasi
penyelenggaraan sistem
pembayaran
Fasilitator
Memfasilitasi
pengembangan
sistem pembayaran
oleh industri
Regulator
Merumuskan
kebijakan
Perizinan
Memberikan izin
penyelenggaraan sistem
pembayaran
Operator
Menyediakan layanan
sistem pembayaran
(RTGS,SKNBI dan BI-
SSSS)

5. | 5
Dominasi Uang Tunai dalam
Transaksi Ritel
2

6. |
Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Sangat Tinggi...
6(sumber: SEKI Bank Indonesia – www.bi.go.id)
57
%
Porsi PDBPertumbuhan
Konsumsi (YoY)
9%
Nominal konsumsi
rumah tangga
Rp1.531 triliun
dari total PDB
Rp2.690 triliun
(harga berlaku)
Tumbuh dari
Rp1.399 triliun
pada Triwulan IV 2013
menjadi
Rp1.531 triliun
pada Triwulan IV 2014

7. |
...Sayangnya Uang Tunai Masih Mendominasi TransaksiRitel
7(sumber: McKinsey & Company, Asia Pacific Payments Trend, Global Payment Summit 2013)
55.5
92.3
97.2
99.4
Singapura
Malaysia
Thailand
Indonesia
% Transaksi Ritel dengan
Tunai
Dibandingkan dengan negara-
negara peer ASEAN lainnya,
persentase transaksi ritel
dengan uang tunai di
Indonesia paling tinggi yakni
sebesar 99,4%

8. |
Padahal Uang Tunai Memiliki Beberapa Kelemahan
8
1. Biaya yang besar
Pengelolaan uang rupiah
(meliputi perencanaan,
pencetakan, pengeluaran,
pengedaran, pencabutan
dan penarikan, dan
pemusnahan) oleh BI
memerlukan biaya yang
sangat besar.
2.Kerepotan
bertransaksi
•Penyediaan uang
kembalian (Jasa Marga
membutuhkan uang
kembalian Rp 2 miliar per
hari);
•Antrian karena waktu
transaksi yang lama.
3. Tidak tercatat
•Memberi peluang
penggunaan untuk
tindakan kriminal
(pencucian uang,
terorisme);
•Perencanaan ekonomi
kurang akurat karena ada
banyak transaksi yang
tidak tercatat (shadow
economy).

9. |
Gerakan Nasional Non Tunai
9
3

10. |
GerakanNasionalMendorongMasyarakat
MenggunakanSistemPembayarandan
InstrumenPembayaranNon-Tunai
dalamMelakukanTransaksiPembayaran
Definisi
10

11. |
Pencanangan GNNT: 14 Agustus 2014
11
BI-Kemenkeu BI-Kemenko Ekonomi BI-APPSI BI-Pemda DKIJakarta
Memperluas akses
layanan keuangan dan
edukasi kepada
masyarakat;
Memperluas akses
layanan keuangan dan
edukasi kepada
masyarakat;
Memperluas akses
layanan keuangan dan
edukasi kepada
masyarakat;
Memperluas akses
layanan keuangan dan
edukasi kepada
masyarakat;
Penggunaan non tunai
untuk layanan
keuangan pemerintah
pusat;
Penggunaan non tunai
untuk layanan
keuangan Pemerintah.
Implementasi e-
payment dan e-
budgeting Pemerintah
Provinsi termasuk
transaksi kepada
UMKM.
Implementasi e-
payment dan e-
budgeting Provinsi DKI
Jakarta termasuk
transaksi kepada
UMKM.
Kajian pemberian
insentif transaksi non
tunai.
Agustus 2014
141 7 21 28
GNNT!
Pada tanggal 14 Agustus 2014 telah ditandatangani MoU oleh 5 (lima) lembaga
APPSI: Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

12. |
Layanan Pembayaran Non-Tunai
SistemPembayaran
Diselenggarakan BI
RTGS
SSSS
SKNBI
Diselenggarakan
Industri
PTD
APMK
Kartu ATM
Kartu Debet
Kartu KreditUang Elektronik
RTGS = Real Time Gross Settlement
SSSS = Scripless Securities Settlement System
SKNBI = Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
PTD = Penyelenggara Transfer Dana
APMK = Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
12

13. |
Manfaat Penggunaan Non-Tunai
13
Praktis
Tidak perlu
membawa
banyak uang
tunai, higienis
Efisiensi
Rupiah
Menekan biaya
pengelolaan uang rupiah
dan cash handling,
Akses
Lebih
Luas
Meningkatkan
akses
masyarakat ke
dalam sistem
pembayaran
Less
Friction
Economy
Meningkatkan
sirkulasi uang
dalam
perekonomian
(velocity of money)
Membantu usaha
pencegahan dan
identifikasi
kejahatan kriminal
Transparansi
Transaksi
Perencanaan
Ekonomi
Lebih
Akurat
Transaksi tercatat
secara lebih lengkap
sehingga perencanaan
lebih akurat

14. |
Peluang-peluang Transaksi Non-Tunai
1. Person to Person Payment (P to P Payment)
Pembayaran antar perorangan.
Contoh: transfer dana antar perorangan menggunakan SP non-tunai (a.l. RTGS, SKNBI)
dan instrumen non-tunai (a.l. APMK dan uang elektronik).
2. Person to Business Payment (P to B Payment)
Pembayaran dari perorangan kepada bisnis/perusahaan.
Contoh: belanja di merchant, pembelian tiket pesawat, commuter line, TransJakarta, Parkir,
dll.
3. Business to Business Payment (B to B Payment)
Pembayaran antar perusahaan.
Contoh: Pembelian barang atau jasa antar perusahaan, transaksi PUAB, setelmen kliring
APMK
4. Government to Person Payment (G to P Payment)
Pembayaran dari pemerintah kepada perorangan.
Contoh: pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH),
dll.
5. Person to Government Payment (P to G Payment)
Pembayaran dari perorangan kepada pemerintah.
Contoh: pembayaran pajak, pembuatan paspor, dll.
14

15. |
Instrumen Pembayaran Non-Tunai
15
4

16. |
APMK
Kartu
Kredit
Kartu ATM
Kartu
Debet
APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) adalah alat pembayaran yang
berupa kartu kredit, kartu ATM dan/atau kartu debet.
Kartu pembayaran tersebut saat ini menggunakan teknologi pita magnetik (magnetic stripe)
untuk kartu ATM dan/atau kartu debet serta teknologi chip untuk kartu kredit. Kartu
digunakan sebagai media akses terhadap fitur layanan dari akun/rekening yang dimiliki
pemegang, baik rekening simpanan maupun rekening kartu kredit
APMK: Definisi dan Jenis
16

17. |
Kartu DebetKartu ATM Kartu Kredit
 Fitur a.l. tarik tunai, cek saldo,
transfer dana antar dan intra
bank
 Sumber dana berasal dari
simpanan
 Saldo simpanan akan
berkurang secara langsung
pada saat transaksi
 Fitur adalah untuk berbelanja
pada pedagang
 Sumber dana berasal dari
simpanan
 Saldo simpanan akan
berkurang secara langsung
pada saat transaksi
 Fitur berbelanja pada atau tarik
tunai di ATM
 Sumber dana berasal dari pinjaman
(kredit) yang diberikan penerbit
 Dikenakan bunga / denda jika
membayar setelah jatuh tempo/
angsuran.
APMK
17
APMK: Fitur

18. |
Uang Elektronik: Definisi
18
UANG
ELEKTRONI
K
Disetor di
awal
Disimpan
dalam media
tertentu
Bukan
simpanan:
tidak dijamin,
tidak
memperoleh
bunga
Fungsi
utama
sebagai alat
pembayaran
(sumber: PBI Uang Elektronik No. 16/8/PBI/2014)

19. |
Uang Elektronik: Karakter Transaksi
19
Nominal
Kecil
Frekuens
i Sering
Digunaka
n Secara
Massal
Transaksi
Cepat

20. |
Uang Elektronik: JenisElektronik
A. Berdasarkan Media
B. Berdasarkan Pencatatan
• Chip Based [ Off-Line ]
Nilai uang disimpan dalam media chip dan transaksi dilakukan
secara offline
• Server Based [ On-Line ]
Nilai uang disimpan dalam server, transaksi dilakukan secara online
• Registered
• Unregistered
Data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit
Data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada
Penerbit
20

21. |
Uang Elektronik: Produk
21
BCA Mandiri
Mega
BNIBRI
CIMB
Bank
DKI
Skye
Sab
Indosat
XL
Telkoms
el
Finnet
Artajasa
#ChipBased#ServerBased
Telkom
Nusa
Inti
Arta
Permata
Nobu

22. |
Uang Elektronik: Tempat Transaksi
22
Convenience
Store
Transportasi
Pulsa
Tagihan
Utilitas
Belanja
Online

23. |
Penggunaan Uang Elektronik Masih Sangat Rendah
23
0.5
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
2013 2014 2015
Triliun RpTriliun Rp Nominal Transaksi APMK (rrh)
Kartu ATM-Debet (LHS)
Kartu Kredit (RHS) 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2013 2014 2015
Miliar RpNominal Transaksi Uang Elektronik (RRH)
14
15
15
16
16
17
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
2013 2014 2015
Juta KartuJuta Kartu Jumlah Kartu APMK
Kartu ATM-Debet
(LHS)
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2013 2014 2015
Juta Kartu Jumlah Instrumen Uang Elektronik

24. |
Uang e:Octopus
(berbasis kartu) Uang e:M-Pesa
(berbasis hp)
Uang Elektronik di Masyarakat Maju dan Berkembang
24
Kenya
Masyarakat Berkembang
Hong Kong
Masyarakat Maju
Faktor Kesuksesan
Kemudahan Top-Up: Di ATM,
di loket subway, di loket 7-
Eleven
Seluruh perusahaan
transportasi massal memiliki
saham di Octopus
Warga Hong Kong mudah
menggunakan teknologi baru
Tingkat penetrasi handphone
yang tinggi
Killer app–solusi
mengirimkan uang dengan
mudah dan murah ke daerah
pelosok
Keberadaan provider Telco
yang dominan
Faktor Kesuksesan

25. |
Peluang dan Tantangan dalam
Mewujudkan GNNT
25
5

26. |
• Mendorong perubahan perilaku: kewajiban
penggunaan uang elektronik (contoh: Transjakarta dan
KCJ)
• Rencana pembatasan transaksi tunai
• Program bantuan pemerintah secara non tunai: BSM,
PKH dan BPJS
• Lembaga pemerintah menggunakan pembayaran non
tunai untuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pejak)
• Dengan ditandatanganinya MoU dan Deklarasi GNNT 14
Agustus 2014, peluang mempengaruhi transaksi non
tunai yang dilakukan oleh pemerintah semakin terbuka
Peluang: Mempengaruhi Demand
26
300 T
2001
1800 T
2013
Potensi APBN untuk
menggunakan non tunai

27. |
839,608
300,000
500,000
700,000
900,000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1
2013 2014 2015
Pertumbuhan EDC
89,890
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1
2013 2014 2015
Pertumbuhan ATM
Peluang: Mempengaruhi Supply
27
Pertumbuhan jumlah
telepon seluler dan
infrastruktur yang
mendukung
Pertumbuhan jumlah
ATM dan EDC
Relaksasi ketentuan:
penggunaan agen
individu (LKD)

28. |
• Perilaku masyarakat yang lebih “percaya”
dengan uang tunai
• Masyarakat masih belum memahami
keberadaan instrumen non-tunai
• Infrastruktur yang belum merata sebarannya
dan belum terstandarisasi
• Interkoneksi yang masih terbatas
• Ekosistem belum terbentuk secara
komprehensif
• Model bisnis yang berkesinambungan
(sustainable)
• Koordinasi diantara regulator dan pelaku
bisnis
• Industri domestik vs global
Tantangan
28
A B

29. |
Upaya dalam Mendorong GNNT
29
6

30. |
• Peningkatan instrumen & infrastruktur
– Standardisasi instrumen dan infrastruktur
– Interkoneksi prinsipal ATM/Debit
– Kewajiban peningkatan keamanan: chip, PIN, OTP,
PCI-DSS
• Penguatan Kelembagaan
– Koordinasi antar-regulator
– Mendorong peran aktif SRO dalam pengembangan SP
• Mekanisme
– Guideline proses bisnis dan model bisnis proses
transaksi
– Guideline mekanisme kliring dan setelmen
Instrumen, Infrastruktur, Kelembagaan & Mekanisme
30

31. |
• Penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk
layanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 16 Feb 2015
• Implementasi Transaksi Elektronik Parkir (E-Parking)
di Jalan Sabang, Kelapa Gading, dan Jalan Falatehan
29 Jan 2015
• Pencanangan GNNT, MoU & Deklarasi GNNT 14 Agu
2014
• E-ticketing KCJ BCA 8 Des 2013, BRI-Mandiri-BNI 16 Jun 2014
• Kawasan Non-Tunai Kampus UI, Agu – Okt 2013
• Interkoneksi Transfer Antar Prinsipal ATM, Jul 2013
• E-ticketing Kereta Bandara Kuala Namo Stasiun Medan,
Jun 2013
• Pilot Project Branchless Banking Mei - Nov 2013
• Interkoneksi P2P Transfer antar 3 Telco Mei 2013
• E-ticketing TransJakarta Jan 2013
Implementasi, Edukasi dan Sosialisasi
31

32. |
Lokasi Kampus Less-Cash Society 2014 (Agu-Nov)
32
USU
UNAND
UNSR
I
IPB UNPAD IPDN IKOPI
N
UGM UNAI
R
UDAYAN
A
UNM
IAIN
ANTASA
RI

33. | 33Laporan RDG Agustus 2014 - SPPU
Kementerian
Keuangan
Kemenko
Perekonomian
APPSI
Pemprov
DKI Jakarta
Insentif Pajak
2014:
TOR
2015:
Implementasi
Distribusi APBN
- Rp 1.800 T
- Implementasi 2015
- Hingga Level
Provinsi
Integrasi e-Payment
INSW
Implementasi
2015
Kawasan
Non Tunai
Bandara
Implementasi
2015
Retribusi
Pemerintah Daerah
Bekerjsa Sama
Dengan KPwDn
2015
Distribusi APBN
- Rp 1.800 T
- Implementasi 2015
- Hingga Level
Desa/Kelurahan
Retribusi
Monas
Implementasi
2014
Gaji Honorer
Di Luar
Dinas Kebersihan
Implementasi
2015
Retribusi
Ragunan / TMII
Implementasi
2015
Infrastruktur
& Kebijakan
Domestic
Switching
Kartu Kredit
2015
PIN K. Kredit
2015
Pin & Chip
K. Debet
2016
Kampanye
Surcharge
Implementasi
2015
Gaji
Honorer
Bekerjsa Sama
Dengan KPwDn
2015
Rencana GNNT Kedepan
Kementerian
Sosial
Penyaluran
Bantuan PKH
Implementasi
September
2014
Kementerian
Hukum dan HAM
Pembayaran PNBP
secara Non Tunai
(Paspor, KITAS, HAKI,
Administrasi
Hukum dan Umum)
Implementasi
September
2014

34. |
• Mendorong agar kartu dari berbagai penerbit
dapat diterima/dibaca oleh penerbit lain
• Pengembangan standar
• Koordinasi dengan Pemerintah untuk penyediaan
sarana pendukung
• Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
secara luas melalui media cetak dan elektronik
Upaya ke Depan
34

35. | 35