Pembahasan pasal 24-30 UU No 12 Tahun 2006 untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPA Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

1. UU NO. 12 TAHUN 2006
Pasal 24 – Pasal 30
Pembahasan Pasal Pasal tentang Kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Nama:
1. Ahmad Lailatus Sibyan
2. Dian Widyaningrum
3. Eka Andriyani
4. Fitria Evtita
5. Zimah Esni Solikhah

2. PASAL 24
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d
tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program
pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti
wajib militer.
 Sebagai mana dijelaskan pada pasal 23 ayat D bahwa
warga negara kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa
izin terlebih dahulu dari presiden. Dalam pasal 24 warga
negara tidak kehilangan kewarganegaraannya meskipun
mengikuti program pendidikan di negara lain yang
mengharuskan mengikuti wajib militer.

3. CONTOH KASUS: BERSTATUS MAHASISWA, 2 WNI YANG IKUT WAMIL DI SINGAPURA
TAK LANGGAR UU
2 WNI kepergok mengikuti wajib militer di Singapura saat mengikuti latihan
bersama TNI dengan Singapore Armed Forces (SAF) di Magelang, Jawa Tengah.
Karena berstatus sebagai mahasiswa, keduanya tak melanggar UU dan tak
berhak dicabut kewarganegaraannya.
"Info mereka student di Singapura dan ada ketentuan pemerintah Singapura
yang sebagai mahasiswa wajb mengikuti wamil. Siapapun yang sekolah di sana
harus ikut," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkum
HAM, Mirza Iskandar.
Polemik kewarganegaraan keduanya disebabkan karena mereka mengikuti
kegiatan wajib militer Singapura. Jika merujuk ke pasal 23 huruf d UU 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan, disebutkan seseorang dicabut
kewarganegaraannya bila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih
dulu dari presiden.
Namun, pengaturan pencabutan kewarganegaraan tak hanya pada pasal 23. Di
pasal berikutnya dijelaskan pencabutan itu tak berlaku jika WNI tersebut
berstatus sebagai pelajar yang diwajibkan ikut wajib mliter.
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi
mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan
mengikuti wajib militer," demikian bunyi pasal 24 UU 12 Tahun 2006.
Merujuk pada pasal 24 itu, maka kedua WNI itu tak akan dicabut
kewarganegaraannya karena mengikuti wamil.

4. PASAL 25
(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah
tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai
hubungan hokum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18
(delapan belas) tahun atau sudah kawin.
 Apabila seorang ayah kehilangan kewarganegaraannya tidak
berlaku bagi anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun
atau sudah menikah.
 Apabila seorang ibu kehilangan kewarganegaraannya tidak
berlaku bagi anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau
sudah menikah.

5. LANJUTAN...
PASAL 25
(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang
ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya
berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
 Apabila seorang ibu putus perkawinannya dan
memperoleh kewarganegaraan negara lain maka hilang
kewarganegaraan RI dan tidak berlaku bagi anaknya
sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah
menikah.

6. LANJUTAN...
PASAL 25
(4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak
berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau
sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 Dari ayat 1 , 2 , 3 anak tidak akan kehilangan kewarganegaraan RI walaupun
ayah/ibu kehilangan kewarganegaraan RI sampai anak tersebut berusia 18
tahun atau sudah menikah dan anak tersebut harus memilih salah satu
kewarganegaraan.
 Namun dalam perkembangannya anak usia 18 tahun sudah banyak yang
mengalami kasus yang menyangkut hukum dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan indonesia hak anak diatur dalam undang-undang
perlindungan anak. Sesuai dengan pasal yang di maksud di atas bahwa anak
tersebut masih berwarganegaraan ganda sebelum usia 18tahun atau
menikah, apakah anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan UU anak
yang berlaku di Indonesia ketika anak tersebut melakukan tindakan pidana
sedangkan anak tersebut belum jelas kewaarganegaraannya. Hal tersebut
masih sangat rancu.

7. PASAL 26
(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan
laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya,
kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami
sebagai akibat perkawinan tersebut.
 Perempuan akan kehilangan kewarganegaraannya karena
perkawinan dengan laki-laki warga negara asing yang
memberlakukan hukum negara suaminya tersebut.
(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan
perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya,
kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri
sebagai akibat perkawinan tersebut.
 Laki-laki akan kehilangan kewarganegaraannya karena
perkawinan dengan perempuan warga negara asing yang
memberlakukan hukum negara istrinya tersebut.

8. LANJUTAN...
PASAL 26
(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-
laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap
menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat
pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan
tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3
(tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
 Perempuan/laki-laki yang akan mengajukan surat pernyataan
mengenai keinginannya tetap menjadi warga negara
indonesia dapat diajukan setelah 3 tahun dari tanggal
perkawinannya.

9. KESIMPULAN PASAL 26
 Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perempuan/laki-laki
akan kehilangan kewarganegaraan RI karena perkawinan
dengan perempuan/laki-laki asing dan akan menjadi
warga negara asing sesuai dengan suami/istrinya
tersebut, namun tidak semua negara memberlakukan
hukum seperti itu.

10. PASAL 27
Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang
terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya
status kewarganegaraan dari istri atau suami.
 Apabila suami kehilangan kewarganegaraan yang masih
terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan istri
kehilangan status kewarganegaraannya.
 Apabila istri kehilangan kewarganegaraan yang masih
terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan suami
kehilangan status kewarganegaraannya.

11. PASAL 28
Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari
dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi
kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang,
dinyatakan batal kewarganegaraannya.
 Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang dalam pasal
ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk
menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu
atau dipalsukan. Misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu
oleh kantor pencatatan sipil.
 Menurut kami pemalsuan dokumen tidak hanya sebatas
kehilanganya kewarganegaraannya saja tetapi lebih jauh lagi
harus ada sanksi untuk seseorang yang melakukan pemalsuan
tersebut, karena hal tersebut juga bisa mencemarkan nama
baik negara.

12. PASAL 29
Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan
kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita Negara
Republik Indonesia.
 Pasal 29 yaitu kata “mengumumkan” bukan “menetapkan”
WNI yang kehilangan kewarganegaraan kata mengumumkan
hanyalah bersifat administratif.
 Jika menteri hanya mengumumkan nama orang yang
kehilangan bukan dihilangkan atau pencabutan oleh sebab itu
kehilangan kewarganegaraan terjadi secara otomatis.
 Kelebihan dari pasal 29 adalah memberi info untuk
mengumumkan menegenai kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia itu adalah suatu hal yang harus dilakukan
agar Warga Negara Indonesia tetap patuh dan tetap
berkewarganegaraan Indonesia serta setelah mengetahui
pengumuman tersebut dapat mengurus kembali
kewarganegaraannya sebagai warga Negara Indonesia.

13. PASAL 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
 Pasal 30 ini sudah jelas disebutkan bahwa ketentuan
mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan atau
pembatalan kewarganegaraan diatur dalam peraturan
pemerintah, di sini jelas hal itu tidak ditetapkan namun lebih
ditujukan kepada peraturan pemerintah karena dalam
perkembangannya mengenai syarat dan ketentuan kehilangan
kewarganegaraan diatur dalam peraturan pemerintah karena
yang berhak menentukan hal itu adalah pemerintah.
Sedangkan yang tercantum di undang-undang dasar pasal 30
ini hanya inti dan maksudnya saja. Adapun mengenai
penjelasan dan maksud yang lebih mendalam di atur dalam
peraturan pemerintah.

14. KESIMPULAN
 Seorang WNI yaang sedang belajar di luar negri di mana
diwajibkan baginya mengikuti wajib militer di negara tersebut
maka dinyatakaan tidak hilang kewarganegaraanya.
 Seorang anak tidak akan kehilangan kewarganegaraan RI
walaupun ayah/ibu kehilangan kewarganegaraan RI sampai
anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah dan anak
tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.
 Perempuan/laki-laki akan kehilangan kewarganegaraan RI
karena perkawinan dengan perempuan/laki-laki asing dan
akan menjadi warga negara asing sesuai dengan suami/istrinya
tersebut, namun tidak semua negara memberlakukan hukum
seperti itu.