sesi 1 diskusi [ublik

1. 1
Rancangan Peraturan Menteri
Tata Kelola Sistem Elektronik
DR. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA
Jakarta, 19 November 2015

2. Amanat PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik Pasal 14:
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki
kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan
mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem
Elektronik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola,
prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri
Landasan Hukum

3. Proses
Tata Kelola
Asesmen Pembinaan
Analisis Dampak Kebijakan

4. Daftar Isi RPM
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Kategorisasi Sistem Elektronik
Bab III : Proses Tata Kelola Sistem Elektronik
Bab IV : Asesmen Tata Kelola Sistem Elektronik
Bab V : Asesor Tata Kelola Sistem Elektronik
Bab VI : Pelaporan Hasil Asesmen
Bab VII : Level Kapabilitas Proses
Bab VIII : Pembinaan
Bab IX : Pengawasan
Bab X : Sanksi
Bab XI : Ketentuan Peralihan
Bab XII : Ketentuan Penutup

5. Asas dan Ruang LIngkup
• Asas
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur
penerapan Sistem Manajemen Pengamanan
Informasi dalam penyelenggaraan Sistem
Elektronik berdasarkan Asas Risiko
• Ruang Lingkup
Mencakup Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk Pelayanan Publik.

6. PSE Pelayanan Publik
• institusi penyelenggara negara yang terdiri dari
lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan
dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di
lingkungannya;
• korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara
dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
• lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja
Penyelenggara di lingkungannya; atau
• badan hukum lain yang menyelenggarakan
Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi
Negara.

7. Kategorisasi Sistem Elektronik
No Sistem
Elektronik
Penetap Kategori
1 Strategis Menteri dg rekomendasi
Instansi Pengawas dan
Pengatur Sektor setelah
berkoordinasi dg Menteri
2 Tinggi Menteri
3 Rendah Menteri
Kategorisasi Sistem Elektronik didasarkan pada 10 kriteria

8. Ada lima proses:
• Memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka
kerja tata kelola
• Memastikan tercapainya manfaat
• Memastikan Optimalisasi Risiko
• Memastikan Optimalisasi Sumber Daya
• Memastikan Transparansi Stakeholder
Tiap proses memiliki tiga sub proses terkait
Evaluate, Direct dan Monitor
Proses Tata Kelola Sistem Elektronik

9. Kegiatan Tata Kelola Sistem Elektronik

10. Asesmen Tata Kelola Sistem Elektronik
No Penyelenggara Kewajiban Asesmen
1 SE Strategis Satu kali dalam satu tahun
2 SE Tinggi Satu kali dalam dua tahun
3 SE Rendah Dapat

11. Level Kapabilitas Proses
Berdasarkan ISO/IEC 15504

12. Penilaian Kegiatan
Applied
Full
Large
Partial
Null

13. Asesor Tata Kelola Sistem Elektronik
• Asesmen Tata Kelola Sistem Elektronik dilakukan
oleh Asesor yang diakui oleh Menteri.
• Asesor yang melakukan asesmen Tata Kelola
Sistem Elektronik pada Sistem Elektronik
Strategis harus berkewarganegaraan Indonesia.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Asesor Tata
Kelola Sistem Elektronik diatur dengan peraturan
menteri.

14. Laporan Hasil Asesmen
• Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib
menyerahkan laporan hasil asesmen kepada
Direktur Jenderal
• Penyerahan paling lambat 7 hari setelah
asesmen
• Format laporan di Lampiran 1

15. Pembinaan
No Level Kapabilitas Status Pembinaan
5 Optimal Normal
4 Terukur Normal
3 Terkendali Normal
2 Teratur Khusus
1 Terlaksana Khusus
0 Nihil Intensif

16. Sanksi
• Sanksi administratif berupa teguran tertulis

17. Terima Kasih
hasyim.gautama@kominfo.go.id