Dokumen tersebut membahas tentang sistem akreditasi dan sertifikasi di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum akreditasi nasional dan peran Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam mengakreditasikan lembaga-lembaga uji kesesuaian seperti laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi untuk mendukung kebijakan dan perdagangan nasional. Dokumen ini juga menyinggung kerja sama internasional KAN dalam pengakuan timbal balik

1. SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
FGD SERTIFIKASI KELAIKAN SISTEM ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KOMINFO RI
12 AGUSTUS 2015
Oleh:
Konny Sagala, S.Si

2. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang KOMITE
AKREDITASI NASIONAL;
3. Undang – undang No. 20 tahun 2014 tentang Standar dan
Penilaian Kesesuaian.
2

3. UU SPK TELAH DIUNDANGKAN
UN 2014
TENTANG IAN KESESUAIAN
• Pasal 1: Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas
dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
• Pasal 9: KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.
• Pasal 39, ayat (4) KAN melaksanakan akreditasi secara efektif dan efisien paling lama 1 (satu) tahun.

4. Peran Akreditasi dan Sertifikasi dalam Perdagangan
Are they
acceptable?
Accreditation Body
- provides assurance
Are they
competent?
Test, Certify, Inspect
Accredit



Start
4

5. Rantai Kepercayaan Penilaian Kesesuaian
Conformity
Assessment Bodies
Accreditation Body
Products (goods &
services)
Demonstration
of competence
Demonstration
of conformity
Komite Akreditasi Nasional
(KAN)
Laboratorium, Lembaga
Sertifikasi dan Lembaga
Inspeksi
International/
Regional
Cooperation
APLAC, ILAC, PAC, IAF
(WTO dan APEC)
Demonstration
of equivalency
Evaluator
Asesor
Auditor
5

6. SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN
INSPECTION BODY
ACCREDITATION
PROFICIENCY TESTING
PROVIDER A
CCREDITATION
INSPECTION
CERTIFICATE
PROFICIENCY TESTING
PROVIDER REPORT
Standard
Requirement
Standard
Requirement
SUPPLIERS/INDUSTRIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) (SNI ISO/IEC 17011)
Div. Laboratory and Inspection Body Accreditation
REFERENCE MATERIAL
PRODUCER
ACCREDITATION
REFERENCE MATERIAL
CERTIFICATE
Standard
Requirement
TESTING
LABORATORY
SNI ISO/IEC
17025:2008
MEDICAL
LABORATORY
SNI ISO
15189:2012
LABORATORY
ACCREDITATION
CALIBRATION
LABORATORY
SNI ISO/IEC
17025:2008
Standard
Metode
Product
CALIBRATION
CERTIFICATE
Standard
Metode
Product
TESTING
CERTIFICATE
Standard
Metode
Product
MEDICAL
CERTIFICATE
INSPECTION BODY
SNI ISO/IEC
17020:2012
PROFICIENCY
TESTING PROVIDER
SNI ISO/IEC
17043:2010
REFERENCE
MATERIAL
PRODUCER
ISO GUIDE 34:2009

7. SKEMA AKREDITASI KAN UNTUK LS
ORGANIZATIONS/ INDUSTRIES
QMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-3
HACCP CB
SNI ISO/IEC 17021
FSMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO TS 22003
ISMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006
EMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-2
SFM CB
SNI ISO/IEC 17021
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
PRODUCT CB
SNI ISO/IEC 17065
OF CB
KAN GUIDE 901
MDQMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ECOLABEL CB
KAN GUIDE 800
KAN GUIDE 801
GHG V/VB
ISO 14065
ISO 14066
PERSON CB
SNI ISO/IEC 17024
TL CB
SNI ISO/IEC 17065
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
CERTIFICATION BODIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
ISO/IEC 17011
QMS
Certificate
HACCP
Certificate
ISMS
Certificate
EMS
Certificate
SUSTAINABLE
FORREST
Certificate
PRODUCT
Certificate
ORGANIC
FOOD
Certificate
FSMS
Certificate
MDQMS
Certificate
ECOLABEL
Certificate
GHG
Certificate
PERSON
Certificate
TIMBER
LEGALITY
Certificate
SNI ISO
9001
SNI ISO
22000
SNI ISO
13485
SNI terkait
Ekolabel
SNI ISO
14064-1
14064-2
SKKNI
Perdirjen
Kemenhut
SNI 01-
6729-2002
SNI for
Products
Perdirjen
Kemenhut
SNI ISO
14001
SNI
ISO/IEC
27001
SNI 01-
4852-
1998
PERSON
Accreditation

8. SKEMA YANG SEDANG DAN AKAN DIKEMBANGKAN
Usaha Pariwisata
Biorisk Management System
Sistem Manajemen Keamanan
Pada Rantai Pasokan
OHSAS

9. LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI
YANG DIAKREDITASI KAN (per 25 Mei 2015)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
LP LK LM LI PUP
908
198
45 36
4

10. LEMBAGA SERTIFIKASI
YANG DIAKREDITASI KAN (per 25 Mei 2015)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
35
6 7
1
38
5
8
20
15
2
13
Skema Akreditasi
Jumlah LS

11. DISTRIBUSI LABORATORIUM, LEMBAGA INSPEKSI DAN
LEMBAGA SERTIFIKASI YANG DIAKREDITASI KAN

12. MUTUAL RECOGNITION (MLA/MRA) - KAN
PAC/IAF MLA
(Pacific Accreditation Cooperation/
International Accreditation Forum)
QMS, EMS, FSMS, Product Certification
FSMS (Food Safety Management System)
merupakan negara pertama di asia pasific yg
mendapatkan MLA PAC
APLAC/ILAC MRA
(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)
Testing, Calibration, Inspection, Medic

13. CAPAIAN KAN DALAM MRA
2000: MLA on QMS CB
2001 : MRA on Testing Laboratory
2003 : MRA on Calibration Laboratory
2004 : MRA on Inspection Body & MLA on EMS CB
2009 : MLA on Products CB
2013 : MRA on Medical Laboratory & MLA on FSMS CB

14. PERAN KAN DALAM FASILITASI
KEBIJAKAN NASIONAL
BSN
KAN
ORGANISASI
Instansi
teknis
LPK
SNI
akreditasi
sertifikasi
Kerjasama standardisasi dan
penilaian kesesuaian (MOU)
Partisipasi dalam perumusan dan
mendorong penerapan SNI
Penunjukan atau
Pengawasan
Pembinaan dan
Pengawasan

15. KERJASAMA BILATERAL
Dalam rangka saling keberterimaan
penilaian kesesuaian, Kerjasama BSN dan
KAN dengan Saudi arabia (SASO) - 2009,
China (CNAS), Inggris (UKAS) - 2007,
Australia (JAS-ANZ), Philipina (BPS)

16. KERJASAMA NASIONAL
KERJASAMA NASIONAL
DALAM MEMFASILITASI SALING KEBERTERIMAAN

17. KEBERTERIMAAN SKEMA KAN UNTUK
MENDUKUNG REGULASI
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Perdagangan
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian ESDM
 Kementrian Pariwisata

18. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(KAN dan KEMENTERIAN)
Contoh MoU
MoU dengan Kementerian Pertanian - th. 2008
- Akreditasi Lembaga Sertifikasi Pangan Organik
-Merintis ekuivalensi sistem akreditasi dan sertifikasi
nasional pangan organik dengan Jepang.
MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup –
th. 2007
Joint assessment laboratorium lingkungan.
MoU dengan Kementerian Kehutanan - th. 2009
Akreditasi LPPHPL dan LVLK sebagai penerapan tata
kelola kehutanan dan menjamin hasil sertifikasi yang
kredibel.
MoU dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan
- th. 2013
Kerjasama akreditasi dan sertifikasi lingkup perikanan
dan kelautan.

19. CONTOH GAMBARAN SKEMA AKREDITASI KAN UNTUK
SKEMA KELAIKAN SISTEM ELEKTRONIK
BSN
KAN
ORGANISASIKOMINFO
LS
SNI
Akreditasi
Sertifikasi
Partisipasi dalam perumusan dan
mendorong penerapan SNI
Penunjukan
atau
Pengawasan
Pembinaan dan
Pengawasan
Meregister daftar LS yang diakreditasi oleh KAN