Dokumen tersebut membahas skema regulasi penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Terdapat penjelasan tentang penyelenggara layanan publik dan non-publik, kewajiban hukum, ketentuan umum dan khusus, serta perbandingan dengan PM tentang pendaftaran sistem elektronik.

1. Agustus 2015
TEGUH ARIFIYADI

2. SKEMA REGULASI
PENYELENGGARAAN SISTEM & TRANSAKSI ELEKTRONIK
[UU 11/2008 ITE & PP 82/2012 PSTE]
PENYELENGGARASE
PELAYANAN
PUBLIK
NON-
PELAYANAN
PUBLIK
KEWAJIBAN / TANGGUNG JAWAB HUKUM
KETENTUAN UMUM
KETENTUAN KHUSUS
• TATA KELOLA PSE SECARA UMUM [RISK MANAGEMENT,
DATA PRIBADI, DLL]
• PENGAMANAN [EDUKASI, FITUR, INFORMATION
DISCLOSURE, DLL]
• PENYIMPANAN DATA TRANSAKSI DI DALAM NEGERI
• PENDAFTARAN PENYELENGARAAN SE DAN SOFTWARE PSE
• TATA KELOLA KHUSUS PSE PP [BCP, PENEMPATAN DC DAN DRC DI
INDONESIA]
• SERTIFIKASI KELAIKAN PSE PELAYANAN PUBLIK
• SERTIFIKAT ELEKTRONIK
• TENAGA AHLI
• AUDIT SISTEM ELEKTRONIK [INTERNAL & EKSTERNAL]
KETENTUAN PERALIHAN

3. Definisi Pelayanan Publik?
[PP 96/2012]
• Institusi/Korporasi/Badan Hukum [Swasta, Yayasan, dll]
• APBN/non APBN
• Misi Negara [ex. Kesehatan, Pendidikan, Keuangan, dll]
• Jika Badan Hukum Swasta >>besaran nilai aktiva [aset]
paling sedikit 50 (lima puluh) kali besaran pendapatan
per kapita per tahun
Ex; PDB Tahun 2015 = 41.8 Juta
50 x 41.8 juta = Rp. 2,09 Miliar

4. KOMPARASI DAN HARMONISASI DENGAN PM 36 TAHUN 2014
TENTANG PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK
PSE PP YANG WAJIB MELAKUKAN PENDAFTARAN ADALAH PSE YANG MEMILIKI:
a. Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi
penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
b. Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau
transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau
internet;
c. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang
mengandung atau membutuhkan deposit dana ataU yang dipersamakan dengan
dana;
d. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau
penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan
untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktifitas
transaksi keuangan dan perdagangan;
e. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar
melalui jaringan data baik dengan cara download melalui portal/situs, pengiriman
lewat e-mail, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.

5. PENDEKATAN SERTIFIKASI
KELAIKAN SISTEM ELEKTRONIK
[Usulan]
PENGUJIAN/AUDIT
UJI DOKUMEN
DEKLARASI DIRI /
SELF DECLARATION OF
CONFORMITY [SDoC]
Low
Risk
High
Risk
Medium
Risk
Classifica(on
Model
Based
on
Risk
Sampling System
SURVEILLANCE
Persyaratan Teknis

6. PENDEKATAN SERTIFIKASI
KELAIKAN SISTEM ELEKTRONIK
[RPM SK SE]
PENGUJIAN
&PEMERIKSAAN
UJI DOKUMEN
Low
Risk
Strategic
Risk
High
Risk
Classifica(on
Model
Based
on
Risk
Sampling System
SURVEILLANCE
Persyaratan Teknis

7. YANG TIDAK WAJIB SERTIFIKASI
1. Sistem Elektronik Pelayanan Publik yang digunakan dalam rangka uji coba
penelitian;
2. Sistem Elektronik Pelayanan Publik yang digunakan dalam rangka penanganan
bencana
Penggunaan hanya berlaku 2 tahun

8. LEMBAGA SERTIFIKASI SE
BERDASARKAN PENETAPAN DAN PENGAKUAN OLEH MENTERI MELALUI
BADAN PENETAP (DITJEN APTIKA)
Tata cara dan syarat penetapan Lembaga Sertifikasi diatur dalam Peraturan
Menteri
PP PSTE

9. Prosedur Sertifikasi Kelaikan SE!
Lembaga Sertifikasi
Kelaikan
SertifikatPROSEDUR
SERTIFIKASI
Persyaratan/
Standar
Teknis
Pemohon
PSE Pelayanan
Publik / Non P
3
Pengklasifikasian
PSE
Surat
Persetujuan
Pengujian
Surat Penerimaan
Perintah Pembayaran
(SP3)
BANK
Surat Perintah
Pembayaran
(SP2)
Paling Lama 3 hari!
LHU
(Test
Report)
Penolakan
Paling Lama 3 hari!
Diumumkan di web
site Ditjen Aptika!

10. Surat Persetujuan Pengujian didalamnya memuat tentang penetapan kelompok
Sistem Elektronik pemohon, metode sertifikasi yang harus dilakukan, estimasi waktu
pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
Surat Perintah Pembayaran (SP2) didalamnya memuat tentang biaya yang
dibutuhkan guna mendapatkan Sertifikat Kelaikan dan bank atau rekening yang
ditentukan untuk menerima pembayaran.
Surat Penerimaan Perintah Pembayaran (SP3) adalah surat pernyataan
penerimaan pembayaran SKSE dari Bank kepada Pemohon
SPP, SP2, DAN SP3

11. Durasi Waktu Pengujian
Lamanya waktu Uji Dokumen kelompok Sistem Elektronik dengan risiko rendah
paling cepat 3 hari kerja dan paling lama 7 hari kerja.
Lamanya waktu pengujian dan pemeriksaan kelompok Sistem Elektronik dengan
risiko tinggi paling cepat 5 hari kerja dan paling lama 14 hari kerja.
Lamanya waktu pengujian dan pemeriksaan kelompok Sistem Elektronik Strategis
paling cepat 10 hari kerja dan paling lama 14 hari kerja.
Sistem Elektronik Pemohon yang tidak lulus dalam Uji Dokumen atau Pengujian
dan Pemeriksaan dapat diajukan kembali setelah dilakukannya perbaikan atau
penyesuaian dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

12. Penerbitan Sertifikat
Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kelaikan yang telah memenuhi
persyaratan teknis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Laporan
Hasil Uji (Test Report).
Sertifikat Kelaikan di dalamnya memuat identitas dan klasifikasi kelompok
Penyelenggara Sistem Elektronik, Sistem Elektronik yang disertifikasi, nomor serta
masa berlaku sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Menteri ini.
Lembaga Sertifikasi mengumumkan Sistem Elektronik yang telah memiliki sertifikat
kelaikan melalui situs (website) Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika

13.
• Masa berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tahun.
• Sertifikat wajib diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir, kecuali jika Sistem
Elektronik tidak digunakan lagi.
• Pemegang sertifikat kelaikan dapat mengajukan pembaharuan sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengirimkan surat permohonan
pengujian ulang kepada Lembaga Sertifikasi.
• Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat wajib dilampirkan:
a. sertifikat asli; dan
b. copy dokumen penunjang teknis dan operasional.
• Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah surat permohonan pengujian ulang
diterima oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi menyampaikan Surat
Persetujuan Pengujian dan SP2.
MASA BERLAKU DAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT (1)

14. MASA BERLAKU DAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT (2)
Penggantian sertifikat dilakukan dalam hal :
a. pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain;
b. perubahan nama badan usaha;
c. perubahan alamat badan usaha;
Pemegang sertifikat mengajukan penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat 6 dengan mengirimkan surat permohonan penggantian kepada Lembaga
Sertifikasi.
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan penggantian
sertifikat diterima, Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat pengganti.
Permohonan penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 diajukan
dengan melampirkan:
1) sertifikat asli; dan
2) Bukti sah perubahan kepemilikan badan usaha, perubahan badan usaha, atau
serah terima kepemilikan sertifikat.

15.
Pemegang Sertifikat wajib memberikan label (marking) pada Sistem Elektronik yang
telah mendapatkan Sertifikat Kelaikan.
Label harus dapat dilihat secara visual oleh pengguna pelayanan publik pada
kesempatan pertama mengakses Sistem Elektronik.
Label (marking) berbentuk fisik atau digital sesuai contoh desain yang tercantum pada
Lampiran.
PELABELAN SERTIFIKAT

16. BIAYA SERTIFIKASI
Komponen biaya sertifikasi terdiri atas:
1. Belanja Operasional
2. Belanja Modal
Biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk
penerbitan sertifikat baru, pembaharuan sertifikat, atau penggantian sertifikat.
Dalam hal pengujian dan pemeriksaan harus dilakukan dengan on site test, maka
biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi penguji dibebankan kepada
pemohon, dan biaya turut disertakan dalam SP2 untuk dibayarkan bersama
dengan biaya pengujian.
Biaya penerbitan sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

17. BADAN
PENETAP
DESIGNATION
BODY
(DA)
LEMBAGA
SERTIFIKASI
LEMBAGA
PENILAI
KESESUAIAN
CONFORMITY
ASSESSMENT
BODY
(CAB)
LS KSE
KAN
PEMERINTAH
CERTIFICATE OF DESIGNATION

18. ALUR PENETAPAN LS KSE
BADAN PENETAP
SERTIFIKAT
PENETAPAN
EVALUASI
PENETAPAN
PERSYARATAN
ADMINISTRASI
DAN TEKNIS
LS
3
Surat
Persetujuan
Evaluasi
Surat Penerimaan
Perintah Pembayaran
(SP3)
BANK
Surat Perintah
Pembayaran
(SP2)
Paling Lama 10 hari
HASIL
EVALUASI
Penolakan
Paling Lama 3 hari

19. Lembaga Sertifikasi ditetapkan oleh Badan Penetap setelah dilakukan evaluasi
oleh Direktorat Keamanan Informasi terhadap kelengkapan permohonan dan
dilakukan peninjauan langsung ke sarana pengujian yang dimiliki oleh pemohon.
EVALUASI PENETAPAN LS KSE
1. Evaluasi permohonan dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Informasi paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
penetapan Lembaga Sertifikasi diterima setelah dinyatakan lengkap.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Penetap dapat menyetujui atau menolak
permohonan penetapan Lembaga Sertifikasi sebagai Lembaga Penilaian
Kesesuaian(Conformity Assessment Body/CAB).
3. Dalam hal permohonan disetujui, Badan Penetap menerbitkan Sertifikat
Penetapan (Certificate of Designation) dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Persetujuan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan penetapan Lembaga Sertifikasi diterima
dengan lengkap.
5. Dalam hal permohonan ditolak, Badan Penetap menerbitkan surat penolakan
dengan disertai alasan penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan penetapan Lembaga Sertifikasi.

20. PERSYARATAN PENETAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI
Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (Conformity
Assessment Body/CAB), Lembaga Sertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. berada di wilayah dan berbadan hukum Indonesia;
2. telah diakreditasi oleh KAN sebagai LS;
3. memiliki keahlian, kemampuan, kompetensi teknis, dan peralatan dalam
melakukan pengujian perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan;
4. menyediakan dan menyiapkan (memberikan) informasi dan dokumen sesuai
persyaratan Badan Penetap.
5. Lembaga Sertifikasi harus dapat memberikan laporan hasil uji sesuai dengan
jumlah item uji yang dipersyaratkan oleh persyaratan teknis.
6. Lembaga Sertifikasi harus menjadikan hasil ujinya secara jelas dan lengkap dan
para penerimanya dapat memahami secara benar.

21. Lampiran Permohonan penetapan Lembaga Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik
sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (Conformity Assessment Body/CAB):
1. rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk Lembaga Sertifikasi Kelaikan
Sistem Elektronik yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk
sebagai badan hukum Indonesia untuk Lembaga Sertifikasi yang merupakan
laboratorium di bawah organisasi induk tertentu;
2. salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi
dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi ISO/IEC 17065 atau revisinya
yang termutakhir;
3. struktur organisasi dan daftar riwayat tenaga ahli dan karyawan;
4. surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan pemeriksaan yang didalamnya
memuat uraian metode pengujian yang digunakan untuk menguji sistem elektronik
terhadap persyaratan teknis;
5. sampel salinan laporan hasil pengujian berdasarkan kemampuan pengujian dan
pemeriksaan sistem elektronik;
6. daftar periksa (checklist) Persyaratan Kompetensi Teknis dengan menggunakan
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini; dan
PERSYARATAN PENETAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI (2)

22. KEWAJIBAN LS YANG TELAH MENDAPAT PENETAPAN
1. memelihara status akreditasi yang diberikan oleh KAN;
2. menjamin bahwa pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur, aturan dan
kebijakan dari Badan Penetap.
3. memberi informasi kepada Badan Penetap mengenai:
• perubahan status hukum, usaha, organisasi atau akreditasi;
• perubahan tempat kedudukan;
• perubahan yang dapat mempengaruhi kesinambungan penilaian
kesesuaian dengan setiap kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh
Badan Penetap; dan
4. memenuhi persyaratan penetapan lainnya yang ditetapkan oleh Badan
Penetap.

23. • Sertifikat Penetapan Lembaga Sertifikasi berlaku selama tiga tahun atau
selama masa laku akreditasi yang diberikan oleh KAN.
• Badan Penetap harus melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun untuk
menjamin kesinambungan pemenuhan persyaratan kompetensi terkait
persyaratan teknis.
• Evaluasi secara berkala dilakukan dengan memeriksa laporan hasil uji.
• Setelah masa laku berakhir, Lembaga Sertifikasi dapat memperpanjang
Sertifikat Penetapan.
• Badan Penetap dapat melakukan evaluasi ulang terhadap permohonan
perpanjangan Sertifikat Penetapan.
MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENETAPAN DAN EVALUASI LPK SE

24. PENCABUTAN SERTIFIKAT PENETAPAN
• akreditasi Lembaga Sertifikasi telah dicabut oleh KAN;
• ditemukenali bahwa Lembaga Sertifikasi tidak memenuhi kriteria atau
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
• Lembaga Sertifikasi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

25. Pemohon membayar biaya penetapan Lembaga Sertifikasi yang besarannya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ???
BIAYA PENETAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI

26. Terima Kasih