Dokumen tersebut membahas tentang MONEV (Monitoring dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan daerah. MONEV bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan aspek-aspek yang dievaluasi dan dikendalikan serta beberapa isu terkait pelaksanaan MONEV di daerah.

1. Apakah MONEV ?
 MONEV = Monitoring (pengendalian) dan Evaluasi
 MONITORING = PENGENDALIAN
Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan yg tertuang dlm rencana, melalui
kegiatan koreksi dan penyesuaian SELAMA
pelaksanaan rencana tsb.
 EVALUASI
Untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan. Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN
1

2. Tujuan PENGENDALIAN dan
EVALUASI
Untuk mewujudkan:
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW
nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan
indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2

3. Apa yang DIEVALUASI dan
DIKENDALIKAN ?
1. KEBIJAKAN PERENCANAAN Bangda
 Apakah proses penyusunan dokumen rencana bangda
(pembangunan daerah) sudah tepat syarat dan
menghasilkan rencana yg baik?
2. PELAKSANAAN Rencana Bangda
 Apakah pelaksanaan rencana sudah optimal sesuai syarat
pelaksanaan dan beban target kinerjanya?
3. HASIL Pelaksanaan Rencana Bangda
 Apakah hasilnya sesuai dgn yg direncanakan atau tlh dapat
dimanfaatkan sesuai rencana?
3

4. Pergeseran Pendekatan dan
Peran dalam Evaluasi
Evaluasi
Audit Audit Evaluasi
Berorientasi
Keuangan Kinerja Dampak
Pembelajaran
Evaluator = Evaluator = Evaluator =
Akuntan Peneliti Fasilitator
4

5. Beberapa Isu MONEV (1)
1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar utk perbaikan
kinerja.
Indikasi:
 LAKIP & laporan2 lainnya, masih berorientasi pd pemenuhan
kewajiban administrasi dan formalitas semata.
 Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun
berikutnya.
 Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan.
Indikasi:
 Blm mampu menyusun indikator kinerja yg tepat syarat,
sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.
Lakip = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
5

6. Beberapa Isu MONEV (2)
3. Rendahnya kualitas data dan informasi.
Indikasi:
 Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau
terlambat dlm beberapa tahun.
4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada
audit laporan keuangan. Padahal Opini BPK dari Lap
Keuangan, tdk terkait secara lsng dng substansi kinerja yg
nyata DIHARAPKAN masyarakat.
5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kep.
Daerah. Padahal rekomendasi tsb = bentuk evaluasi DPRD
thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPj = Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kantor, Badan, Dinas, Sekretariat, atau yg sejenisnya)
6

7. Beberapa Isu MONEV (3)
6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan
kinerja Pemda.
7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp
penyelenggaraan pemerintahan daerah
 ILPPD disampaikan pd masyarakat agar mendapatkan
tanggapan sbg masukan utk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
 Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.
8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.
ILPPD = Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Masyarakat CSO = Civil Society Organization
7