Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, meliputi pemantauan triwulanan, evaluasi setahun sekali, serta penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran, efisiensi, efektivitas, manfaat, dan dampak program pembangunan.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas jadwal dan penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat menjelang dan sesudah Pilkada 2024.
2) Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain RPD 2025-2026, Rencana Strategis PD 2025-2026, dan dokumen perencanaan lainnya.
3) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus selesai
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas jadwal dan penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat menjelang dan sesudah Pilkada 2024.
2) Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain RPD 2025-2026, Rencana Strategis PD 2025-2026, dan dokumen perencanaan lainnya.
3) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus selesai
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen ini memberikan panduan tentang cascading kinerja SKP di Kementerian Perdagangan. Dokumen ini menjelaskan konsep cascading kinerja, metode cascading kinerja secara langsung dan tidak langsung, serta contoh-contoh penerapan cascading kinerja di jenjang JPT Pratama seperti contoh matrik peran hasil dan contoh form SKP ketua tim dan anggota tim.
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Yuni
Peraturan ini mengatur standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia jasa konstruksi, mencakup perubahan lingkup pengaturan, pengadaan langsung, pengaturan di Papua dan Papua Barat, serta ketentuan peralihan.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Dadang Solihin
Monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk mempelajari apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan dampaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan fungsi, tugas, peraturan, ketentuan umum, mekanisme pengangkatan, unsur penilaian, dan prinsip dasar penilaian JFP.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan perizinan baru untuk memfasilitasi kemudahan berusaha di Kecamatan Selo sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan dan diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. SLF diterbitkan setelah konstruksi selesai untuk menyata
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Dokumen menjelaskan tentang tugas jabatan perencana yang meliputi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen ini juga menjelaskan komponen penilaian kinerja perencana seperti hasil kerja, pencapaian target, dan perolehan angka kredit.
Ringkasan: Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan kinerja melalui sistem e-Monev yang dilakukan secara online. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pembangunan yang sebelumnya dilakukan secara offline. Sistem e-Monev memberikan fasilitasi pelaporan secara online dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen ini memberikan panduan tentang cascading kinerja SKP di Kementerian Perdagangan. Dokumen ini menjelaskan konsep cascading kinerja, metode cascading kinerja secara langsung dan tidak langsung, serta contoh-contoh penerapan cascading kinerja di jenjang JPT Pratama seperti contoh matrik peran hasil dan contoh form SKP ketua tim dan anggota tim.
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Pokok perubahan-pengaturan-permen-pupr-no14-tahun-2020-85Yuni
Peraturan ini mengatur standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia jasa konstruksi, mencakup perubahan lingkup pengaturan, pengadaan langsung, pengaturan di Papua dan Papua Barat, serta ketentuan peralihan.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Dadang Solihin
Monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk mempelajari apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan dampaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan fungsi, tugas, peraturan, ketentuan umum, mekanisme pengangkatan, unsur penilaian, dan prinsip dasar penilaian JFP.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan perizinan baru untuk memfasilitasi kemudahan berusaha di Kecamatan Selo sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan dan diperlukan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. SLF diterbitkan setelah konstruksi selesai untuk menyata
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang monitoring dan evaluasi program pembangunan. Blognya memberikan informasi mengenai konsep dan praktik monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Dokumen menjelaskan tentang tugas jabatan perencana yang meliputi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen ini juga menjelaskan komponen penilaian kinerja perencana seperti hasil kerja, pencapaian target, dan perolehan angka kredit.
Ringkasan: Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan kinerja melalui sistem e-Monev yang dilakukan secara online. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pembangunan yang sebelumnya dilakukan secara offline. Sistem e-Monev memberikan fasilitasi pelaporan secara online dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara kerjanya. SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai indikator yang digunakan dalam SAKIP beserta cara evaluasi dan strategi perbaikan
Panduan ini memberikan penjelasan tentang pentingnya monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas riset di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk berbagai program risetnya.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan, monitoring, dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh MPS PP Muhammadiyah. Terdapat penjelasan mengenai tujuan, sasaran, tugas tim monitoring dan evaluasi, indikator kinerja, mekanisme monitoring, dan fokus area yang diawasi dalam monitoring program tersebut.
Tugas konsultan adalah melakukan evaluasi manfaat program PAMSIMAS dan RISE 1 yang mendanai pembangunan prasarana air minum dan sanitasi serta pembangunan ekonomi pedesaan. Konsultan akan menganalisis capaian program dibandingkan target, mengidentifikasi masalah, dan menyusun laporan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program berikutnya.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Teknik Penyusunan Model Logik dan Pemilahan Indikator Kinerja Pembangunan membahas cara menyusun model logik dan memilih indikator kinerja untuk mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini menjelaskan konsep model logik, manfaatnya untuk evaluasi, dan cara menentukan indikator kinerja dari tingkat dampak hingga input dengan mempertimbangkan tujuan, output, dan hasil yang diharapkan dari kebij
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian meliputi pemantauan dan pengawasan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan triwulanan pelaksanaan program dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi proyek pemberdayaan anak jalanan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek. Beberapa indikator yang digunakan antara lain jumlah anak yang mendapat bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan, serta penurunan jumlah anak jalanan dan peningkatan
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar selama periode 2015.
Panduan ini memberikan penjelasan mengenai proses penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi pegawai perkhidmatan awam, termasuk peringkat perancangan tahunan organisasi, penetapan sasaran kerja dan petunjuk prestasi, pelaksanaan dan penilaian kerja. SKT perlu disusun selaras dengan perancangan strategik dan tahunan organisasi serta dikaji semula pertengahan tahun.
Panduan penyediaan skt guru dan contoh penulisancik matahariku
Artikel ini berkongsi panduan penyediaan SKT guru atau Penjawat awam yang disediakan oleh JPA.Artikel ini juga mengandungi contoh penulisan SKT yang baik.
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolKotjo Negoro
Dokumen ini membahas tentang pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Pemantauan akan dilakukan secara internal oleh tim yang terdiri dari pemerintah daerah dan eksternal oleh lembaga independen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan mengidentifikasi permasalahan. Laporan bulanan dan akhir akan disusun untuk memberikan informasi mengenai kemajuan program dan masukan untuk perenc
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2006
TATA CARA PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN
2. Bab I : Pendahuluan
• Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen
yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu
program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.
• Pemantauan adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar.
3. BAB II : PENGENDALIAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
• Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang
dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan
• Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap
perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target
keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.
• Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulanan, disampaikan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir
• Menteri menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan triwulanan
Kementerian/Lembaga dan laporan triwulanan Bappeda Provinsi untuk
menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi
permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.
4. Bab III: Evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan
• Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan
dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-
KL dan RPJM Nasional.
• Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi,
efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.
• Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
• Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
• Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL
kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Menteri menggunakan hasil evaluasi RKP guna penyusunan rancangan RKP untuk periode 2 (dua)
tahun berikutnya
• Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi
makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJM Nasional periode berjalan
• Berdasarkan hasil evaluasi, Pimpinan Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan
program kepada Menteri
5. Evaluasi
• Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada
berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;
(i) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara
mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
(ii) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada
saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya, dan
(iii) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk
melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu
mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini
digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan
masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat
(dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
6. Bab IV: INFORMASI PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
• Kementerian/Lembaga menyediakan
informasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh
pelaku pembangunan mengenai
perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan sesuai dengan peraturan
perundang undangan.
7. Bab V: KETENTUAN LAIN-LAIN
• Kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan
di provinsi/kebupaten/kota selain tugas
dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib
menyampaikan tembusan laporan triwulan
kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda
dimana kegiatan tersebut berlokasi.
• Bentuk dan isi dari laporan triwulanan disusun
dengan menggunakan formulir yang tercantum
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah