Makalah ini membahas tentang struktur organisasi sekolah, termasuk pengertian organisasi sekolah, bentuk-bentuk organisasi sekolah, struktur organisasi sekolah dan macam-macam strukturnya, pentingnya organisasi sekolah, faktor pertimbangan menyusun organisasi sekolah, bagan struktur organisasi sekolah, serta wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah.

1. MAKALAH
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Pendidikan
Disusun Oleh
Kelompok 1 :
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
SIDOARJO
2018
( 1523102 )
( 1523052 )
( 1788203052 )
( 1523065 )
( 1523094 )
1 Anggi Febi Jayanti
2 Dinda Putri
3 Joko Slamet
4 Kurnia Sahala
5 Yudensius

2. ii
DAFTAR ISI
SAMPUL ...................................................................................................................
DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................... 2
1.3 Tujuan ............................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN ...........................................................................................
2.1 Pengertian organisasi sekolah ........................................................................ 3
2.2 Bentuk-Bentuk Organisasi Sekolah ............................................................... 4
2.3 Stuktur Organisasi Sekolah dan Macam-macam Struktur Organisasi ........... 5
2.4 Pentingnya Organisasi Sekolah...................................................................... 9
2.5 Faktor pertimbangan Menyusun Organisasi Sekolah .................................... 10
2.6 Bagan Organisasi Sekolah ............................................................................. 12
2.7 Wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah...................................... 13
BAB III : PENUTUP .................................................................................................
3.1 Kesimpulan .................................................................................................... 20
3.2 Saran............................................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................

3. iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul “STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH” ini dengan baik dan benar.
Dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :
1 Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik.
2 Orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara moriil maupun
materi.
3 Dosen pengampu mata kuliah, yang telah membimbing penulis dalam
pembuatan makalah ini.
4 Dan rekan – rekan yang terlibat dalam pembuatan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari rekan – rekan para pembaca
makalah ini, untuk membangun makalah ini menjadi lebih baik lagi. Atas perhatian
dan sumbang saran rekan – rekan semua penulis mengucapkan terima kasih.
Sidoarjo, Januari 2018
Penyusun

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan
potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas
kehidupan sebagai manuasia, baik secara individual maupun sebagai anggota
masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara
berencana, terarah dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu.
Pengorganisasian suatu sekolah tergantung pada beberapa aspek antara lain: jenis,
tingkat dan sifat sekolah yang bersangkutan. Susunan organisasi sekolah tertuang
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang susunan organisasi
dan tata kerja jenis sekolah tersebut (Depdikbud, 1983:2). Dalam struktur
organisasi terlihat hubungan dan mekanisme kerja antara kepala sekolah, guru,
murid dan pegawai tata usaha sekolah serta pihak lain di luar sekolah.
Kepala sekolah sebagai pengelola sekolah mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Ia
diharapkan mampu meningkatkan iklim sekolah yang kondusif bagi
terlaksanannya proses belajar mengajar yang efektif, dan mengaktuaklisasikan
sumber daya yang ada di sekolah seoptimal mungkin dalam menunjang proses
belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah harus menguasai
kemampuan organizational pendidikan yang efektif.
Sebagai seorang manajer, kepala sekolah perlu melakukan pendekatan
terhadap strategi global sebagai suatu tuntutan untuk dapat mengelola sebuah
organisasi sekolah secara berhasil. Memimpin sebuah organisasi sekolah yang
produktif berarti mengetahui dan memahami perilaku individu di dalam organisasi
sekolah tempat kerja para guru dan seluruh staf yang terlibat, dan menjadikannya
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan organisasi sekolah. Peranan
utama kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi ( organizational leader )
adalah mengerahkan seluruh staf sekolah untuk bekerja sama sebagai sebuah tim
dalam rangka melaksanakan program pertumbuhan dan peningkatan bagi seluruh

5. 2
siswa agar secara akademik berhasil. Sehubungan dengan itu, tantangan utama
kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi adalah bagaimana dia dapat
memadukan antara kepentingan organisasi sekolah dan berbagai potensi, minat
dan bakat para anggotanya sebagai asset demi kemajuan sekolah.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang ada, berikut beberapa rumusan masalah yang
timbul yakni :
1. Apa pengertian dari organisasi sekolah?
2. Apa saja macam-macam organisasi sekolah?
3. Apa saja macam-macam dari struktur organisasi sekolah?
4. Seberapa pentingkah organisasi sekolah itu?
5. Apa saj faktor-faktor yang jadi pertimbangan dalam menyusun organisasi
sekolah?
6. Bagaimana bentuk bagan dari struktur organisasi sekolah?
7. Siapa yang berwewenang dan bertanggung jawab dalam struktur
organisasi sekolah?
1.3 TUJUAN
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata Manajemen
Pendidikan. Melalui makalah ini diharapkan para pembaca lebih mengetahui dan
lebih tanggap akan pentingnya organisasi sekolah dalam dunia pendidikan di
indonesia sekarang ini

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN ORGANISASI SEKOLAH
Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan
yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja
sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam
kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Dalam suatu
susunan atau struktur organisasi dapat dilihat bidang, tugas dan fungsi masing-
masing kesatuan serta hubungan vertikal horizontal antara kesatuan-kestuan
tersebut.
Dalam penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan tidak dapat lepas
dari organisasi negara. Untuk organisasi ini Mulyani A. Nurhadi membedakan
menjadi dua yaitu organisasi makro dan mikro. Organisasi pendidikan makro
adalah organisasi pendidikan dilihat dari segi organisasi secara luas. Dalam
struktur organisasi, organisasi pendidikan pada tingkat makro dibedakan atas:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Pusat, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan di
Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan tingkat
Kecamatan. Organisasi pendidikan mikro adalah organisasi pendidikan dilihat
dengan titik tolak dengan unit-unit yang ada pada suatu sekolah atau lembaga
pendidikan penyelenggara langsung proses belajar mengajar. Struktur disetiap
sekolah atau lembaga tidak seluruhnya sama. Mungkin disuatu sekolah terdapat
sesuatu unit sekolah yang disekolah lain tidak terdapat karena disebabkan
kekurangan tenaga atau sarana lain.
Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam
merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai mahluk sosial agar mampu
berinteraksi dengan lingkungan. Dengan begitu disana kita bisa belajar bagaimana
cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan suatu masalah sehingga kita
bisa menyelesaikannya. Dengan pendewasaan maka kita dapat menyikapi masalah

7. 4
kita dengan baik dan kita juga mampu berinteraksi sebagai mana peran kita
didalam suatu lingkungan.
Definisi organisasi sekolah dari para ahli:
Organization is the form of every human association for the attainment of
comon purpose (James D. Oony)
An organization as a system of cooperative activities of two or more persons
(Chester I. Barnard)
Dari defini tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah
sebuah bentuk atau sistem yang terdiri dari sekelompok manusia yang
berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu sekolah dikatakan
sebagai sebuah organisasi karena sekolah didirikan untuk mencapai tujuan
bersama khususnya di bidang pendidikan.
2.2 BENTUK-BENTUK ORGANISASI SEKOLAH
Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala/pimpinan yang menduduki
posisi menurut tingkat unit kerjanya di dalam keseluruhan organisasi. Posisi,
tanggung jawab dan wewenang di dalam suatu kelompok formal terikat pada
struktur dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mendasari pembentukan
organisasi kerja tersebut. Hubungan kerja yang didasari wewenang dan tanggung
jawab, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal akan menunjukan
pola tertentu sebagai mekanisme kerja. Dengan kata lain pembagian tugas,
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta arus perwujudan tugas, akan
menggambarkan tipe atau bentuk organisasi kerja.
Tipe-tipe organisasi itu antara lain:
1) Organisasi Lini (Line Organization)
Dalam tipe ini semua hak dan kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi.
Personal yang lain disebut bawahan tidak mempunyai hak dan kekuasaan sekecil
apa pun karena hanya berkedudukan sebagai pelaksana tugas dari atasan. Tidak
dibenarkan adanya inisiatif dan kreativitas, semua tugas harus dilaksanakan
sebagaimana diperintahkan. Saluran perintah dan penyampaian tanggung jawab

8. 5
dalam organisasi tipe ini dilakukan melalui prosedur dari atas ke bawah dan
sebaliknya.
2) Organisasi Staf (Staff Organization)
Dalam tipe ini semua hak, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi habis
pada unit kerja yang ada secara bertingkat. Setiap unit memperoleh sebagian hak
dalam menentukan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan
umum dari pimpinan tertinggi. Wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan
secara luas, sehingga pimpinan berkedudukan sebagai koordinator. Tanggung
jawab disampaikan secara bertingkat sesuai dengan hak dan kekuasaan yang
dilimpahkan.
3) Bentuk Gabungan (Line and Staff Organization)
Tipe ini sebagai gabungan dari kedua tipe di atas, menempatkan pimpinan
tertinggi sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi dan terakhir. Tidak
semua hak, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja yang ada,
tugas yang bersifat prinsipil tetap berada pada atasan/pimpinan tetinggi. Pimpinan
unit kerja sebagai staf memperoleh wewenang dalam bidang kerja masing-masing
sepanjang tidak berhubungan dengan tugas yang menjadi wewenang atau
kekuasaan pimpinan tertinggi.
4) Organisasi Fungsional (Fungsional Organization)
Dalam tipe ini pembagian hak dan kekuasaan dilakukan berdasar fungsi
yang diemban oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang memerlukan
keahlian khusus. Sehingga personal yang diangkat dan menerima wewenang
untuk menjalankan kekuasaan diserahkan pada orang yang mempunyai keahlian
dalam bidang kerja masing-masing. Wewenang yang dilimpahkan dibatasi
mengenai bidang teknis yang memerlukan keahlian tertentu secara khusus.
2.3 STUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DAN MACAM-MACAM
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para
Pembina atau Pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah
yang strategis. Organisasi sekolah juga dapat dikatakan sebagai seperangkat

9. 6
hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata laksana organisasi-
organisasi sekolah di Indonesia.
Struktur Organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam yaitu
sentralisasi dan desentralisasi. Di antara kedua struktur tersebut terdapat beberapa
struktur campuran yakni yang lebih cenderung ke arah sentralisasi mutlak dan
yang lebih mendekati disentralisasi tetapi beberapa bagian masih diselenggarakan
secara sentral. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku
dikebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi
bangsanya.
A. Struktur Sentralisasi
Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di jalankan secara
sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu
badan di pusat pemerintahan maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama
sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun.
Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan
kebijakan (poliey) dan perencanaan, penentuan struktur dan syarat-syarat
personel, urusan kepegawaian, sampai kepada penyelenggaraan bangunan-
bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal dan
penyelenggaraan ujian-ujian, dan sebagainya. Semuanya ditentukan dan
ditetapkan oleh dan dari pusat. Sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah hanya
merupakan pelaksana-pelaksana pasif dan tradisional semata-mata.
Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini, kepala
sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam
prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan
dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya melalui hirarki atasannya.
Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat
menonjol adalah keharusan adanya uniformitas (keseragaman) yang sempurna
bagi seluruh daerah di lingkungan negara itu. Keseragaman itu meliputi hampir
semua kegiatan pendidikan, teutama di sekolah-sekolah yang setingkat dan
sejenis.
Adapun keburukan/keberatan yang prinsipal ialah :

10. 7
a Bahwa administrasi yang demikian cenderung kepada sifat-sifat otoriter
dan birokratis. Menyebabkan para pelaksana pendidikan, baik para
pengawas maupun kepala sekolah serta guru-guru menjadi orang-orang
yang pasif dan bekerja secara rutin dan tradisional belaka.
b Organisasi dan administrasi berjalan sangat kaku dan seret, disebabkan
oleh garis-garis komunikasi antara sekolah dan pusat sangat panjang dan
berbelit-belit, sehingga kelancaran penyelesaian persoalan-persoalan
kurang dapat terjamin.
c Karena terlalu banyak kekuasaan dan pengawasan sentral, timbul
penghalang-penghalang bagi inisiatif setempat, dan mengakibatkan
uniformalitas yang mekanis dalam administrasi pendidikan, yang biasanya
hanya mampu untuk sekedar hanya membawa hasil-hasil pendidikan yang
sedang atau sedikit saja.
B. Struktur Desentralisasi
Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di-desentralisasi,
pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan
sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah.
Kemudian pemerintah daerah membagi-bagikan lagi kekuasaannya kepada
daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten/kotapraja, distrik, kecamatan dan
seterusnya dalam penyelengaraan dan pembangunan sekolah, sesuai dengan
kemampuan, kondisi-kondisi, dan kebutuhan masing-msing. Tiap daerah atau
wilayah diberi otonomi yang sangat luas yang meliputi penentuan anggaran biaya,
rencana-rencana pendidikan, penentuan personel/guru, gaji guru-guru pegawai
sekolah, buku-buku pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian serta
pemeliharaan gedung sekolah.
Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara
desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang
guru kepala, tetapi seorang pemimpin, profesional dengan tanggung jawab yang
luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya. Ia
bertanggung jawab langsung terhadap pemerintahan dan masyarakat awasan dan

11. 8
sosial-control yang langsung dari pemerintahan dan masyarakat setempat. Hal ini
disebabkab karena kepala sekolah dan guru-guru adalah petugas-petugas atau
karyawan-karyawan pendidik yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh
pemerintah daerah setempat.
Tentu saja, sistem desentralisasi yang ekstrim seperti ini ada kebaikan dan
keburukannya. Beberapa kebaikan yang mungkin terjadi ialah :
a Pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan memenuhi
kebutuhan masyarakat setempat.
b Kemungkinan adanya persaingan yang sehat diantara daerah atau wilayah
sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan
sekolah dan pendidikan yang baik.
c Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan yang lain akan
bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena dibiayai dan dijamin
hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.
Adapun keburukannya adalah sebagai berikut :
a. Karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan
diseluruh negara akan berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan
perpecahan bangsa.
b. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat
berbeda-beda, baik mutu, sifat maupun jenisnya, sehngga menyulitkan
bagi pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya
dikemudian hari di dalam masyarakat yang lebih luas.
c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan lainnya cenderung
untuk menjadi karyawan-karyawan yang materialistis, sedangkan tugas
dan kewajiban guru pada umumnya lain dari pada karyawan-karyawan
yang bukan guru.
d. Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada
daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan beban
mayarakat setempat.
(Ngalim Purwanto, 1991:26-27)

12. 9
2.4 PENTINGNYA ORGANISASI SEKOLAH
Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan
yakni dalam penyusunan/ penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja
sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam
kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Penentuan
struktur, hubungan tugas dan tanggung jawab itu dimaksudkan agar tersusun suatu
pola kegiatan untuk menuju ke arah tercapainya tujuan bersama.
Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung
jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya
dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang
telah ditentukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sesudah semestinya
mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai
sepenuhnya. Kita mengetahui unsur personal di dalam lingkungan sekolah adalah,
kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid. Di samping itu sekolah sebagai
lembaga pendidikan formal ada di bawah instansi atasan baik itu kantor dinas atau
kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Di negara kita, kepala sekolah
adalah jabatan tertinggi di sekolah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin
sekolah dan dalam struktur organisasi sekolah ia didudukkan pada tempat paling
atas.
Melalui struktur organisasi yang ada tersebut orang akan mengetahui apa
tugas dan wewenang kepala sekolah, apa tugas guru, apa tugas karyawan sekolah
(yang biasa dikenal sebagai pengawai tata usaha).
Demikian juga terlihat apakah di suatu sekolah dibentuk satuan tugas (unit
kerja) tertentu seperti bagian UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), bagian
perpustakaan, bagian kepramukaan, dan lain-lain sehingga keadaan ini tentunya
akan memperlancar jalannya "roda" pendidikan di sekolah tersebut.
Dengan organisasi yang baik dapat dihindari tindakan kepala sekolah yang
menunjukkan kekuasaan yang berlebihan (otoriter). Suasana kerja dapat lebih
berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua pihak yang
bertanggung jawab. Partisipasi aktif yang mendidik (pedagogis) dapat digiatkan
melalui kegairahan murid sendiri yang bergerak dengan wadah OSIS (Organisasi

13. 10
Siswa Intra Sekolah). Oleh karena itu di dalam memikirkan pembentukan
organisasi sekolah, maka fungsi dan peranan OSIS tidak boleh dilupakan.
2.5 FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN MENYUSUN
ORGANISASI SEKOLAH
1) TINGKAT SEKOLAH
Berdasarkan tingkatnya sekolah yang ada di Indonesia dapat dibedakan atas :
a Sekolah Dasar (SD)
b Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
c Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
d Perguruan Tinggi
Keadaan fisik dan perkembangan jiwa anak jelas berbeda antara anak
tingkat yang satu dengan tingka berikutnya. Contohnya : di sekolah dasar
biasanya tidak ada seksi bimbingan penyuluhan (Guidance and Conseling) sebab
masalah ini merupakan tugas rangkapan dari kepala sekolah, dan hingga saat ini
yang memegang adalah pemerintah dan Departemen P dan K tidak atau belum
mengangkat seorang pembimbing khusus bagi sekolah dasar.
Lain halnya dengan sekolah lanjutan, biasanya tersedia satu orang tenaga
konselor atau pembimbing dengan tugas pokoknya sebagai pembimbing. Karena
itu biasanya di sekolah lanjutan dalan struktur organisasinya kita dapati seksi GC
(Guidance and Conseling/ seksi bimbingan penyuluhan). Masih banyak bidang-
bidang lain yang ditangani secara khusus pada sekolah lanjutan tetapi tidak
demikian pada sekolah dasar, misalnya masalah Organisasi Intara Sekolah
(OSIS), penggarapan majalah dinding, pengelolaan perpustakaan sekolah, dan
bagian pengajaran yang menangani kelancaran dan pengembangan
kurikulum/program pendidikan dan pengajaran.
Pada perguruan tinggi yang kita jumpai banyak bidang tugas yang
ditangani secara khusus lebih banyak daripada tugas-tugas dari sekolah lanjutan.
Ciri khas perguruan tinggi di Indonesia yang mengemban tugas Tri Dharma
perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

14. 11
memungkinkan perguruan tinggi berkembang secara otonom, sehingga semakin
bervariasi susunan organisasinya.
2) JENIS SEKOLAH
Berdasarkan jenis sekolah, kita membedakan ada sekolah umum dan
sekolah kejuruan. Sekolah umum adalah sekolah-sekolah yang program
pendidikannya bersifat umum dan bertujuan utam untuk melajutkan studi
ketingkat yang lebih tinggi lagi. Sedangkan yang dimaksud sekolah kejuruan
adalah sekolah-sekolah yang pendidikannya mengarah kepada pemberian bekal
kecakapan atau keterampilan khusus setelah selesai studinya, anak didik dapat
langsung memasuki dunia kerja dalam masyrakat.
Dengan melihat perbedaan program pendidikan (kurikulum dan tujuan)
yang hendak dicapai maka struktur organisasi sekolah yang berlainan jenis
tersebut pasti berlainan pula. Perbedaan organisasi ini mungkin dapat
digambarkan antara lain sebagai berikut :
Pada sekolah kejuruan terdapat petugas (koordinator) praktikum,
sedangkan pada sekolah umum tidak. Pada sekolah kejuruan terdapat petugas
bagian ketenaga kerjaan penempatan alumni, sedangkan pada sekolah umum
tidak.
3) BESAR KECILNYA SEKOLAH
Sekolah yang besar tentulah memiliki jumlah mirid, jumlah kelas, jumlah
tenaga guru, dan karyawan serta fasilitas yang memadai. Sekolah yang kecil
adalah sekolah yang cukup memenuhi syarat minimal dari ketentuan yang
berlaku.
Tipe sekolah secara implisit menunjukkan besar kecilnya sekolah yang
bersangkutan. Dengan begitu akan mempengaruhi penyusunan struktur organisasi
sekolah karena makin besar jumlah murid tentu saja semakin beraneka ragam
kegiatan yang dapat dilakukan baik yang bersifat kurikuler maupun kegiatan-
kegiatan penunjang pendidikan.
4) LETAK DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Letak sebuah sekolah dasar yang ada di daerah pedesaan aan
mempengaruhi kegiatan sekolah tersebut, berbeda dengan sekolah dasar yang ada

15. 12
di kota, demikian pula sekolah lanjutan pertama yang kini mulai didirikan hampir
di setiap daerah kecamatan, kegiatan dan programnya tentulah berbeda dengan
sekolah-sekolah lanjutan di kota apalagi di kota besar. Ada kecenderungan yang
nyata, bahwa sekolah-sekolah di pedesaan lebih berintegrasi dengan masyarakat
sekitarnya. Hal ini berakibat pula ada hubungan yang lebih akrab diantara orang
tua murid dengan sekolah.
Dari segi keadaan lingkungan atau masyarakat sekitar sekolah mungkin
ada dalam lingkungan masyarakat petani, masyrakat nelayan, masyarakat buruh,
masyarakat pegawai negeri, dan lain-lain. Perhatikan kelompok masyarakat yang
berbeda ini terhadap dunia pendidikan bagi anak-anak mereka di sekolah pasti
menunjukkan berbagai variasi perbedaan. Oleh karenanya dalam penyusunan
struktur organisasi sekolah, hal-hal tersebut perlu diperhatikan.
2.6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

16. 13
2.7 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI
SEKOLAH
Setelah mengetahui struktur sekolah seperti apa, maka sebaiknya kita juga
harus tahu apa saja wewenang dan tanggung jawab sekolah. Sebelum itu kita lihat
pengertian dari wewenang dan tanggung jawab itu sendiri.
Wewenang ( Authority ) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai
penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk
mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang
juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan
kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang
ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah
orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat
tercapai.
T. Hani Handoko membagi wewenang dalam dua sumber, yaitu teori
formal ( pandangan klasik ) dan teori penerimaan. Wewenang formal merupakan
wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain. Wewenang ini berasal dari
tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat
ke tingkat. Berdasarkan teori penerimaan ( acceptance theory of authority )
wewenang timbul hanya bila hal diterima oleh kelompok atau individu kepada
siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (
reciver ).
Chester Bamard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima
komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi :
a Memahami komunikasi tersebut
b Tidak menyimpang dari tujuan organisasi
c Mampu secara mental dan phisik untuk mengikutinya.
Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh bawahan
maka diperlukan adanya:
Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut,
dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut jenisnya
kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu :

17. 14
a. Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang formal,
besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang
menduduki posisi tersebut.
b. Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut dan
didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan
merasa terikat pada pimpinan.
Macam-macam kekuasaan:
1) Kekuasaan balas jasa ( reward power ) berupa uang, suaka, perkembangan
karier dan sebagainya yang diberikan untuk melaksanakan perintah atau
persyaratan lainnya.
2) Kekuasaan paksaan ( Coercive power ) berasal dari apa yang dirasakan
oleh seseorang bahwa hukuman ( dipecat, ditegur, dan sebagainya ) akan
diterima bila tidak melakukan perintah,
3) Kekuasaan sah ( legitimate power ) Berkembang dari nilai-nilai intern
karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya.
4) Kekuasaan pengendalian informasi ( control of information power )
berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain, ini dilakukan
dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.
5) Kekuasaan panutan ( referent power ) didasarkan atas identifikasi orang
dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan.
6) Kekuasaan ahli ( expert power ) yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan
seseorang dalam bidangnya.
Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab (responsibility) yaitu
kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima
wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung jawaban
atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting
untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya
tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan
keputusan-keputusan yang akan diambil. Pengaruh ( influence ) yaitu transaksi
dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan
sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena

18. 15
status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga
penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.
Setelah melihat pengertian wewenang dan tanggung jawab di atas, dapat
disimpulkan bahwa wewenang dan tanggung jawab sekolah adalah hak dari
organisasi sekolah untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu di sertai
pertanggung jawaban dari organisasi sekolah dalam mengambil keputusan agar
tujuan dapat tercapai.
Berikut ini adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi
sekolah:
 Kepala sekolah
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah
b. Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Pembelajaran
Kurikulum/Program
c. Mengembangkan SDM
d. Melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan
e. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar
f. Merencanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan
g. Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi
h. Menetapkan program kerja sekolah
i. Mengesahkan perubahan kebijakan mutu organisasi
j. Melegalisasi dokumen organisasi
k. Memutuskan mutasi siswa
l. Mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan
m. Menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah
n. Memberi pembinaan warga sekolah
o. Memberi penghargaan dan sanksi
p. Memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
 Komite sekolah

19. 16
a. Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
b. Memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan
c. Mengawasi kebijakan sekolah.
 Kepala Tata usaha
a. Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
b. Menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah.
c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah.
d. Mengurus administrasi kepegawaian.
e. Mengurus administrasi kesiswaan.
f. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah.
g. Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah.
h. Menyusun administrasi lainnya.
i. Melaporkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah
secara berkala.
 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Menyusun program kerja bidang Kurikulum/Program
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum/Program
c. Memantau pelaksanaan Pembelajaran
d. Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum
e. Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran
g. Menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran
h. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembelajaran
i. Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru
j. Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru
k. Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan
l. Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program Pembelajaran

20. 17
m. Memverifikasi Kurikulum
n. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try out kelas 3
o. Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah
 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Mengkoordinasikan PSB ( Penerimaan Siswa Baru )
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Masa Orientasi peserta didik (MOS)
c. Mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS
d. Mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua bentuk
beasiswa
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan 4 K (ketertiban, kedisiplinan, keamanan,
dan kekeluargaan)
f. Membina program kegiatan OSIS
g. Memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus Osis
h. Melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata tertib siswa
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba
j. Mengkoordinasikan ekstrakurikuler
k. Mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar
l. Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah
 Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/
wali siswa
b. Membina hubungan sekolah dengan komite sekolah
c. Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga
pemerintah, dunia usaha – dunia industri, dan lembaga sosial lainnya
d. Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala
e. Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

21. 18
 Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
b. Mengkoordinasi pendayagunaan sarana dan prasarana
c. Menyusun laporan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana secara
berkala
d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah
 Bendahara
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Menerima setoran keuangan dari bagian pemungut keuangan
b. Membukukan keuangan yang diterima baik dari pemungut, bantuan
pemerintah atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat
c. Mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan sekolah kepada penanggung
jawab kegiatan yang ditunjuk oleh sekolah setelah mendapat persetujuan
kepala sekolah
d. Membuat daftar kebutuhan honorarium/ transport guru dan karyawan
e. Menerima keuangan untuk keperluan honorarium guru/ karyawan
f. Membayar honorarium guru dan kayawan
g. Membukukan pengeluaran lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya
dan ditutup setiap bulan sesuai dengan mata anggaran
h. Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah
 Koordinator BP
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
a. Menyusun program kerja bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan
kejuruan
b. Memberikan penjelasan kepada calon siswa tentang macam-macam
program keahlian yang ada di sekolah, kemampuan tamatan dan lapangan
kerja yang dimasuki

22. 19
c. Mengkoordinasi pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan
d. Mengkoordinasi penyusunan dan pengumpulan data siswa dalam rangka
kegiatan bimbingan dan penyuluhan
e. Melaksanakan bimbingan kepada siswa secara individu maupun kelompok
yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh
lingkungan serta kesulitan dalam belajar
f. Memberikan layanan konseling kepada siswa baik secara individu maupun
kelompok
g. Membantu mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat siswa
h. Memberikan informasi dan wawasan tentang karier kejuruan kepada siswa
i. Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

23. 20
20
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para
Pembina atau Pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah
yang strategis. Struktur oganisasi juga tidak lepas dengan wewenang dan
tanggung jawab. Wewenang yaitu hak untuk memerintah orang lain untuk
melalukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Sedangkan
tanggung jawab yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung
jawab yang dilimpahkan kepadanya. Pertanggung jawaban sendiri memiliki arti
sebagai penjumlahan kegiatan yang telah dilakukan karena pendiskripsian
wewenang. Selain itu ada juda pendekatan-pendekatannya. Yaitu, Peningkatan
Mutu Pendidikan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian organisasi
sekolah dapat tercapai.
3.2 SARAN
Dengan organisasi sekolah ini diharapkan terjadi pembidangan dan
pembagian kerja sebagai kegiatan pengendalian sehingga memungkinkan terjalin
nya kerjasama antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dan semua wali
kelas bahkan dengan guru dan murid, antar wali kelas, antar guru dan sebagainya.

24. DAFTAR PUSTAKA
Anonim. SMU Negeri 14 Jakarta . [online] tersedia.
http://smanegeri14jakarta.tripod.com/str_org.html
Aditya Media.Nawawi, Hadari. 1989. Organisasi Kelas sebagai Lembaga
Pendidikan. Jakarta: Haji Masagung. [online] tersedia. 25 April
2011. http://ermapoenya.blogspot.com/2010/07/manajemen
lembaga-dan-organisasi.html
Marlina. 2010. Struktur Organisasi [online] tersedia. 25 April 2011.
http://marlinafis.blogspot.com/2010/04/sistem-dan-struktur-
organisasi-sekolah.html
Pmancoffeemix. 2010. Kurikulum Organisasi Sekolah. [online] tersedia.
25 April 2011.
http://pmancoffeemix.wordpress.com/2010/12/18/kurikulum
Tentang-organisasi-sekolah/
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. Pendidikan dan Pelatihan
Pengorganisasian Sekolah. [online] tersedia. 25 April 2011.
www.google.com/pengorganisasiansekolah