1. MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Regulasi Sektor Publik
Standar Internasional
Wildha Ardhiyanto
A31112268
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 0

2. Kata Pengantar
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Berkah dan Rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang
sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk
dan pedoman bagi para pembaca dalam Pokok Pembahasan AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
(Regulasi Keuangan Sektor Publik Standar Internasional).
Semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para
pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga
kedepannya dapat lebih baik.
Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua. Penulis
menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari
semua pihak yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, Terima Kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam
penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.
Makassar, 9 September 2014
Penulis
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 1

3. DAFTAR ISI
1. Sampul ................................................................................................................i
2. Kata Pengantar ....................................................................................................1
3. Daftar Isi .............................................................................................................2
4. BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................3
A. Latar Belakang ........................................................................................3
B. Rumusan Masalah .....................................................................................3
C. Tujuan .....................................................................................................3
5. BAB II : PEMBAHASAN ..................................................................................4
A. Perkembangan Akuntansi Akrual Sektor Publik ......................................4
B. International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS) ...................8
C. Tujuan IPSAS......................................................................................... 9
D. Karakteristik Laporan Keuangan ........................................................... 10
6. BAB III : PENUTUP ..........................................................................................12
a. Kesimpulan .............................................................................................12
7. Daftar Pustaka .....................................................................................................13
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 2

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
International Publik Sektor Accounting Standards Board (IPSASB) merupakan penyusun
standar akuntansi internasional untuk sektor publik di bawah International Federation of
Accountants (IFAC). Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar
(International Publik Sektor Accounting Standards/IPSAS) yang telah diterbitkan sebelumnya.
Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah
diterbitkan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai anggota IFAC dimintakan masukan atas draf
publikasian (exposure draft/ED) yang dikeluarkan oleh IPSASB. Revisi IPSAS sangat penting
bagi sektor publik di Indonesia. Revisi tersebut akan mengikat dalam penyajian laporan
keuangan sektor publik di Indonesia jika nanti disahkan menjadi standar meskipun tetap
diperhatikan karakteristik Indonesia. Oleh karena itu, agar IPSAS mengakomodasi kepentingan
kita maka perlu diberi masukan lewat komentar atas ED yang diterbitkan oleh IPSASB.
Pemberian masukan ini juga dimaksudkan untuk menampilkan pemikiran-pemikiran dari
Indonesia di forum internasional dalam bidang akuntansi khususnya sektor publik.
B. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah agar mengetahui:
1. Akuntansi Akrual Dan Penerapannya Di Sektor Publik
2. Perkembangan akuntansi akrual sektor publik
C. Rumusan Masalah
1. International Publik Sektor Accounting Standards
2. Tujuan IPSAS
3. Karakteristik laporan keuangan
4. Perkembangan akuntansi akrual sektor publik
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 3

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Perkembangan Akuntansi Akrual Sektor Publik
Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor publik akibat
stagnansi ekonomi yang menghantam beberapa negara seperti New Zealand, Australia dan
Inggris. Fenomena perubahan ini popular disebut New Publik Management. Apa yang
memotivasi perubahan? Alasan utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja
Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya pada tahun
1970-an dan 1980-an. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus
meningkat, pajak lebih tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus
pemerintah diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas. Pemerintah diinginkan untuk berbuat lebih banyak dengan diiringi
tuntutan agar manajer sektor publik menjadi lebih akuntabel. Konsep New Publik Management
mulai diterapkan di Inggris pada tahun 1979 di masa pemerintahan Perdana Menteri Margareth
Tacther sebagai bentuk perbaikan dari konsep administrasi publik tradisional yang terlihat tidak
berjalan efisien. Bentuk reformasi yang dilakukan Margareth Tacther adalah melakukan
pengurangan jumlah kota, mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan (Gruening, 2001:2).
Stagnansi ekonomi yang dihadapi New Zealand mendorong mereka untuk melakukan inovasi.
Inovasi yang dilakukan adalah menjalankan privatisasi dan desentralisasi di sektor publik.
Sedangkan Australia pada tahun 1980-an juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat rumit
sehingga pada tahun 1983 Perdana Menteri Australia saat itu Robert Hawke telah mendukung
gagasan pengelolaan berdasarkan hasil (output) dengan memulai reformasi manajemen keuangan
di sektor publik untuk mencapai tujuan ini. Atas dasar ini pula Australia melakukan privatisasi,
restrukturisasi pemerintah dan evaluasi program dilakukan untuk mencapai tujuan ini (Janet dan
Robert, 2007:15).
Watkins dan Edward (2007: 34) menjelaskan salah satu konsep yang diturunkan dari New
Publik Management adalah adopsi gaya manajemen sektor privat ke sektor publik. Kebutuhan
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 4

6. transparansi, akuntablitas dan penilaian kinerja dalam sistem New Publik Management
mendorong penggunaan Akuntansi Akrual. Sektor privat sudah sangat familiar menggunakan
akuntansi akrual, sedangkan sektor publik baru mengenal penggunaan akuntansi akrual pada
tahun 1992 ketika New Zealand menjadi Negara pertama yang mengadopsi akuntansi akrual
sebagai basis pelaporan keuangan. Dalam pemilihan basis akuntansi, akuntansi kas masih
mendominasi di seluruh dunia. Akan tetapi tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap
dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual. International Federation of Accountants (2010:1)
merekomendasikan akuntansi akrual akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada
pengelolaan keuangan sektor publik.
Pemerintah memberikan pelayanan publik tanpa memprioritaskan keuntungan. Tujuan utama
dari akuntansi dan penganggaran pemerintah adalah menjelaskan kualitas barang dan jasa publik
yang diberikan kepada warganya. Sebelumnya pemerintah tidak perlu melaporkan biaya operasi
dan penerimaan kepada masyarakat dengan model yang sama sebagaimana sektor swasta
melaporkannya kepada para pemegang saham. Tujuan akuntansi penganggaran pemerintah lebih
sederhana karena hanya berfokus pada pengendalian input. Pengelolaan keuangan pemerintah
menekankan bahwa dana harus digunakan secara ketat sesuai dengan anggaran yang telah
disetujui oleh lembaga legislatif. Penerapan akuntansi berbasis kas pada akuntansi dan
penganggaran pemerintah konsisten dengan kebutuhan manajemen sektor publik sehingga basis
ini banyak diadopsi. Situasi mulai berubah pada 1990-an ketika munculnya peristiwa yang
memicu kekhawatiran dan gencarnya implementasi New Publik Management. Peristiwa yang
memicu ini antara lain keinginan untuk mengatasi kesulitan fiskal atau krisis utang, keharusan
menjaga kredibilitas dan reputasi sektor publik sebagai sektor ekonomi yang modern atau
canggih, adanya tuntutan perubahan oleh organisasiorganisasiinternasional, tekanan dari otoritas
audit nasional, dan tuntutan masyarakat agaradanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja
pemerintah dalam rangka mendukung efektifitasdan efisiensi.
Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen
keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar
basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 5

7. melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta
pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output), hasil (outcome) dan pada saat
yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Para manajer di sektor publik diminta
agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan output/outcome
yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi
akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002:11).
Salah satu faktor yang mendorong adopsi akuntansi akrual adalah ketidakpuasan dan
banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh basis kas. Meskipun memiliki banyak
keterbatasan, akuntansi berbasis kas memiliki beberapa kelebihan sehingga masih banyak
digunakan oleh sektor publik di beberapa Negara. Kelebihan itu adalah sederhana, lebih
murah dan mudah untuk dipahami oleh non-akuntan (Buhr, 2010:12). Akan tetapi trend dan
tuntutan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi mendorong akuntansi akrual untuk diadopsi oleh
sektor publik.
Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan
kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan
system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau terjadi (incured)
tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau dikeluarkan. Tujuannya pengenalan accrual
basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besarpada organisasi pemerintah dan
meningkatkan efisinsi dan efektifitas. Sementara itu, beberapa Negara Uni Eropa lainnya masih
mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis.
Negara - negara yang mengadopsi akuntansi akrual membutuhkan waktu yang sangat
lama. Mengapa dibutuhkan waktu begitu lama untuk berubah? Jones dalam Buhr
(2012:12) menjelaskan tentang kurangnya kebutuhan komparatif laporan keuangan antar
sektor publik untuk menilai kinerja. Hal ini dikarenakan masing–masing pemerintah memiliki
kemampuan untuk menetapkan kebijakan keuangan dan akuntansi sesuai keinginannya. Selain
itu, dulu akuntansi pada sektor publik hanya dilihat sebagai alat pertanggungjawaban bukan
sebagai alat pengambilan keputusan sehingga keunggulan akuntansi kas yang sangat sederhana
menyebabkan pemerintah enggan untuk pindah ke akuntansi akrual.
Memperkenalkan akuntansi akrual mendapatkan tantangan dalam proses adopsinya
sehingga membutuhkan pendekatan bertahap (Treasury, 2005:40). Perlu diketahui bahwa tidak
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 6

8. ada perubahan mendadak dari kas ke akrual. Perubahan basis akuntansi dilakukan bertahap
melalui basis kas, basis kas yang dimodifikasi, basis akrual dimodifikasi, dan terakhir basis
akrual. Kas yang dimodifikasi berbeda dari basis kas dalam akhir tahun penyesuaian dilakukan
untuk beberapa non-cash item seperti piutang dan utang. Beberapa kasus menunjukkan
bahwa reformasi ke arah accrual basis ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus
yang terjadi di Italia, pengenalan terhadap accrual basis memberikan kotribusi yang kurang
signifikan terhadap transparasi, efisiensi, dan efektifitas organisasi publik di Negara
tersbut. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang
mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologi Negara tersebut.
Perubahan dari cash basis ke accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu –
buru. Akrual Modifikasi berbeda dari
akuntansi berbasis akrual dalam aset modal tidak diakui sebagai aset melainkan sebagai
pengeluaran secara penuh dalam periode di mana mereka dibeli. New Zealand menjadi negara
pertama yang sepenuhnya melaksanakan akuntansi akrual
baik di tingkat nasional dan lembaga. Reformasi akuntansi akrual di New Zealand
merupakan paling komprehensif di antara semua negara. Perubahan adalah bagian dari
gelombang reformasi tahun 1980-an sebagai akibat dari kesulitan fiskal negara. Reformasi ini
bertujuan untuk mencapai efisiensi. Untuk mencapai tujuan ini New Zealand menjalankan tiga
kebijakan yaitu memisahkan fungsi komersial dari operasi pemerintah lainnya, menguatkan
garis pertanggungjawaban menteri dan eksekutif dan merancang anggaran dan sistem
manajemen keuangan untuk meningkatkan pengukuran kinerja sektor publik.
Tiga kebijakan ini mempengaruhi adopsi akuntansi akrual di New Zealand.
Departemen Keuangan New Zealand sudah mulai mempersiapkan akuntansi akrual pada
tahun 1987.
Pada tahun 1992 New Zealand berhasil membuat laporan keuangan dengan akuntansi
akrual di seluruh entitas pemerintah. New Zealand butuh tiga tahun untuk menerapkan akuntansi
akrual dan empat tahun untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi untuk seluruh
pemerintah (Beerson B,2011:17). Secara keseluruhan, reformasi keuangan di New Zealand
menghasilkan perubahan positif yaitu peningkatan akuntabilitas, kinerja keuangan yang lebih
baik, mencapai efisiensi dan pengurangan staf.
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 7

9. Lebih lanjut Beerson menjelaskan bahwa New Zealand adalah pelopor dalam adopsi
akuntansi akrual. Sebagai pelopor tentu New Zealand harus mampu merumuskan konsep
akuntansi akrual ini tanpa berpanduan dari negara – negara lain. Oleh karena itu
terdapatbeberapa tantangan yang dialami oleh New Zealand dalam mengadopsi akuntansi akrual
yaitu biaya implementasi yang cukup besar dan kualitas informasi yang belum langsung
dirasakan manfaatnya. Akuntansi akrual memerlukan biaya implementasi yang besar. Perubahan
basis akuntansi memaksa seluruh departemen di New Zealand mengganti sistem informasi
keuangan mereka hanya dalam waktu dua tahun. Selain itu terdapat risiko pengambilan
keputusan yang buruk di awal implementasi. Hal ini diakibatkan pemerintah belum terbiasa
menggunakan informasi akuntansi akrual. Sejak konversi ke akuntansi akrual volume dan
kompleksitas laporan pemerintah kepada parlemen telah meningkat. Kompleksitas laporan
keuangan menyebabkan parlemen membutuhkan saran analitis independen dari para ahli yang
tentu akan memakan waktu dan biaya.
Contoh kegagalan penerapan akuntansi akrual dapat dilihat di Nepal. Nepal merupakan
salah satu negara yang kurang mampu secara ekonomi. Keadaan ini menyebabkan Nepal sering
menerima bantuan dana dari lembaga internasional. Lembaga internasional berharap dana ini
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga “memaksa” Nepal untuk mengadopsi
akuntansi akrual. Adhikari P dan Mellemfik F (2011:136) menjelaskan kegagalan
penerapan akuntansi akrual di Nepal diakibatkan oleh ketidakmampuan lembaga
internasional dalam melihat rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan kurangnya
motivasi dari pemerintah. Kurangnya motivasi pemerintah karena adopsi akuntansi
akrual bukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan pemaksaan dari organisasi
internasional.
B. International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS)
International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk
entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Publik Sektor Accounting Standards
Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation
of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun
1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang
konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 8

10. akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat
tersebut.
Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong
keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian
tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.
IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik
untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual
(accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu
kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang
diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan
di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap
memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.
Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan
kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di
seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi
sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan
penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan
keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing.
Meskipun demikian, laporan keuangan sektor publik hanya boleh mengklaim telah
mematuhi IPSAS jika laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam
masing-masing standar.
C. Tujuan IPSAS
Untuk improvisasi kualitas pelaporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas sektor
publik, yang mengarah ke penilaian informasi yang lebih baik dari alokasi sumber daya
keputusan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Cakupan IPSAS adalah standar akuntansi untuk aplikasi oleh Pemerintah nasional, regional
(misalnya, negara bagian, propinsi, teritorial) Pemerintah, lokal (misalnya, kota, kota)
Pemerintah dan badan pemerintah terkait (misalnya, lembaga,dan komisi. Standar IPSAS secara
luas digunakan oleh organisasi antar pemerintah. IPSAS tidak berlaku untuk badan usaha
pemerintah.
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 9

11. Dalam IPSAS( internasional publik sektor accounting standart ) NO. 1 paragraf 37
disebutkan bahwa manajemen harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi entitas dan
meyakinkan bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi sebagai berikut :
1. Relevan dengan pengambilan keputusan bagi para pemakai. Informasi yang relevan
harus mempunyai seperangkat standar yang jelas dengan tujuan akuntansi dan
berlandaskan pada konsep-konsep yang jelas serta dapat diterima umum.
2. Reliabel (dapat dipercaya) yang berarti informasi harus :
 Disajikan secara cepat dalam hal kinerja dan posisi keuangan entitas,
 Mencerminkan substansi ekonomi atas kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi dan tidak
hanya bentuk formalitasnya,
 Netral yang berarti bebas dari bias dan kesalahan,
 Kehati-hatian (prudent), dan
 Lengkap dalam semua hal yang material.
D. Karakteristik laporan keuangan
Selanjutnya, lampiran IPSAS No. 1 menyajikan karakteristik kualitatif agar laporan
keuangan menjadi informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Karakteristik
kualitatif tersebut adalah understandability, relevance, reliability, and comparability.
1. Dapat dimengerti (Understandability)
Informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, para
pemakai laporan keuangan diharapkan dapat dimengerti atau memahami artinya. Untuk tujuan
ini, para pemakailaporan keuangan diasumsikan mempunyai pengetahuan atas aktivitas dan
lingkungan entitas yang beroperasi dan mau mempelajari informasi tersebut.
2. Relevance
Informasi harus relevan bagi para pemakai laporan keuangan sehingga informasi dapat
digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan dating. Informasi
yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat waktu.
3. Materiality
Informasi yang relevan dipengaruhi oleh sifat dan materialnya. Informasi dikatakan material jika
salah saji laporan keuangan dapat mepengaruhi pengambilan keputusan bagi para pemakai
laporan keuangan.
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 10

12. 4. Reliabilit
Informasi yang reliabel (dapat dipercaya) adalah informasi yang bebas dari bias dan kesalahan
material.
5. Faithul Representation
Informasi yang mengenai transaksi atau kejadian lainnya secara tepat harus disajikan sesuai
6. Substance Over Form
Informasi akuntansi disajikan secara jujur atas transaksi dan kejadian yang harusnya disajikan.
Transaksi atau kejadian tersebut disajikan sesuai dengan substansinya dan realitas ekonomi,
bukan hany mengikuti aspek formalitasnya saja. Substansi transaksi dan kejadian lainnya tidak
selalu konsisten dengan aspek formalitasnya.
7. Neutrality
Informasi yang netral adalah informasi yang bebas dari bias. Laporan keuangan dikatakan tidak
netral jika informasinya telah dipilih dan dirancang untuk memengaruhi pengambilan keputusan
agar dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Prudence
Kehati-hatian meruoakan pelaksanaan pertimbangan yang memerlukan pembuatan estimasi
menurut kondisi ketidakpastian, seperti aktiva dan pendapatan yang tidak dinilai terlalu tinggi
(overstated) dan kewajiban atau beban yang tidak dinilai terlalu rendah (understated).
9. Completeness
Informasi laporan keungan harus disajikan secara lengkap dengan batas materialitas dan biaya.
10. Comparability
Informasi dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan ketika para pemakai laporan keuangan
mampu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara informasi tersebut dan informasi
laporan lainnya. Perbandingan tersebut meliputi :
 Perbandingan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda dan
 Perbandingan laporan keuangan atas periode waktu yang sama.
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 11

13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Akuntansi akrual merupakan salah satu bagian dari paket reformasi keuangan negara dan
daerah yang berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan kinerja pemerintah.
IPSASB sebagai penyusun standar akuntansi IFAC untuk sektor publik telah menerbitkan empat
exposure draft (ED) dalam kerangka konvergensi standar akuntansi sektor publik (IPSAS) ke
standar akuntansi sektor komersial/bisnis (IAS/IFRS). Diakui, kedua sektor ini memang tetap
berbeda dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi penyusun standar sendiri mengakui adanya
perbedaan-perbedaan tersebut dengan melampirkan hal-hal yang berbeda di kedua sektor ini.
Perbedaan in dibuat dalam bentuk pembandingan antara IPSAS dengan IAS/IFRS dengan judul
Comparison to IAS.
Setiap ED meminta adanya komentar dan tanggapan untuk itu dalam memberikan
komentar dapat diarahkan pada kondisi yang ada di Indonesia. Hal ini penting karena ruang
lingkup sektor publik yang dimaksudkan oleh IPSASB adalah sektor pemerintah.
*
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 12

14. DAFTAR PUSTAKA
http://accounting-media.blogspot.com/2014/05/international-public-sector-accounting.html
Bastian, I. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
http://books.google.co.id/books?id=HKarXQgrf_oC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=pengertian+t
entang+ipsas&source=bl&ots=FIdMNIOxA6&sig=TdxwUK3rGqOaONbaHKsU8Bw0mTo&hl
=en&sa=X&ei=DVQMVOmEGJKl8AWM1oDABA&ved=0CHIQ6AEwBg#v=onepage&q=pen
gertian%20tentang%20ipsas&f=false
Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 13