Tugas Akuntansi Sektor Publk Paper : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Akrual pada Disdukcapil dan Disnaker Bogor Prodi Akuntansi Universitas Pakuan

1. PAPER :
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN DINAS TENAGA KERJA
DISUSUN OLEH :
SYAFIRO PUTRI 022118018
SHINTA WIJAYANTI 022118195
CITRA ALVIONITA 022118217
FARIZ GHIFAR ALFARIZI 022118284
FAISHAL IHSANUDIN 022118288
4B- AKUNTANSI
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR, 2020

2. DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka........................................................................................................ i
Bab I Pendahuluan.................................................................................................1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................2
1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................................2
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................................3
1.5 Metode Penelitian...............................................................................................3
Bab II Tinjauan Pustaka .......................................................................................4
2.1 Definisi Akuntansi .............................................................................................4
2.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik ..................................................................4
2.3 Standar Akuntansi di Indonesia .........................................................................5
2.4 Standar Akuntansi Pemerintah...........................................................................7
2.5 Basis Akrual.......................................................................................................7
2.6 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual .....................................................8
Bab III Pembahasan ..............................................................................................9
3.1 Kesiapan Disdukcapil dan Disnaker menggunakan sistem akuntansi akrual ....9
3.2 Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Disdukcapil dan Disnaker ..10
3.2.1 Format dan Substansi Laporan Keuangan Disdukcapil dan Disnaker...10
3.2.2 Penerapan Laporan Realisasi Anggaran.................................................12
3.3 Manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual...................................14
Bab IV Simpulan..................................................................................................16
4.1 Simpulan ..........................................................................................................16
Lampiran ............................................................................................................... ii

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Basis Akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat
pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Pada
umumnya pencatatan akuntansi di dasarkan pada dua sistem yaitu basis kas (Cash
Basis ) dan basis akrual (Accrual Basis). Basis kas adalah Suatu teknik pencatatan
yang mengakui terjadi transaksi dengan dasar jika kas/uang benar-benar sudah
diterima atau dikeluarkan sedangkan Basis akrual adalah suatu sistem pencatatan
yang mengakui terjadinya transaksi walaupun kas baru bisa dimasuk atau ke luar di
masa depan atau belum terjadi penerimaan maupun pengeluaran kas (Rahayu, 2015:
348)
Perlunya regulasi yang baik untuk penerapan pembuatannya laporan keuangan
dalam Organisasi Sektor Publik (OSP). Regulasi ini terdapat dalam Peraturan
Standar Akuntansi Pemerintah atau yang biasa kita sebut PSAP, Standar akuntansi
pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu
mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kebijakan ini dibuat
berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, sehingga terjadinya reformasi akuntansi
yang diterapkan dalam organisasi sektor publik.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut
menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan
pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Namun penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat
sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Hal ini
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ditetapkan (Lampiran 1).
SAP berbasis kas menuju akrual yang diatur dan dijelaskan pada PP 71
Tahun 2010 Lampiran II peraturan tersebut dapat diterapkan oleh entitas yang
belum siap menerapkan SAP berbasis akrual sampai dengan jangka waktu paling
lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu tahun 2014. Artinya, pada
tahun 2015 ini seluruh entitas pelaporan dan akuntansi sudah harus menerapkan
akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Maret 2015 Kementerian
Keuangan menyelenggarakan permulaan (Kick Off) Implementasi Akuntansi

4. Pemerintahan Berbasis Akrual, bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I
Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan acara Kick Off Implementasi Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual ditujukan untuk menciptakan momentum awal
penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna
menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian
Negara/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual
dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan
(Kementerian Keuangan, 2015)
Menurut Athukorala dan Reid (2003), pemerintah Selandia Baru melakukan
reformasi besar pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990- an. Reformasi
tersebut mengubah manajemen pemerintahan dari sistem berbasis ketaatan, yang
menggunakan aturan yang detil, restriktif dan plafon anggaran kas, menjadi rezim
yang berbasis kinerja dan akuntabilitas. Keberhasilan dari penerapan reformasi ini
memerlukan upaya yang sungguh-sungguh baik pada level strategis maupun level
operasional dan membawa pada perubahan fundamental dan perubahan yang
ekstensif baik dalam manajemen operasi sektor pemerintah (sektor publik) dan juga
laporan keuangan yang disajikan untuk operasi tersebut. Reformasi tersebut juga
diterapkan pada sistem akuntansi yang dianutnya.
Dengan adanya reformasi dalam sistem akuntansi di sektor publik di
Indonesia yaitu perubahan dari berbasis kas menjadi berbasis akrual maka
diharapkan akan menberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan
mempermudah OSP dalam membuat laporan keuangannya sehingga menciptakan
laporan yang relevan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam penerapan basis
akrual pada laporan keuangannya?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi akrual di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ?
3. Apa manfaat dari penerapan sistem akuntansi akrual ini?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam menerapkan
Sistem Akuntansi Akrual.
2. Mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

5. 3. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menggunakan sistem akuntansi
akrual.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan membantu masyarakat dan pemangku
kepentingan dapat memahami mengenai penerapan Sistem akun akrual dalam
pemerintah khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
1.5 Metode Penelitian
Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, penulis menggunakan
metode data sekunder. Pengambilan data tersebut diambil dari jurnal, artikel,
dan insititusi lainnya yang tentunya relevan dengan karya ilmiah ini.

6. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Akuntansi
Definisi mengenai akuntansi yang diberikan oleh American Accounting
Association, yang terjemahannya sebagai berikut : “Akuntansi adalah proses
identifikasi, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomis untuk
memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan
keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut”.
Pengertian diatas menekankan kepada kegunaan dan kegiatan akuntansi,
sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Definisi menurut Kegunaan
Akuntansi merupakan aktifitas jasa yang berfungsi memberikan informasi
kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat
keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan
2. Definisi menurut kegiatan
Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan
transaksi-transaksi / kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan
keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.
Berikut ini merupakan beberapa definisi akuntansi menurut pada ahli, yaitu :
1. ABP Statement No. 4 dalam Smith Skousen (1995 : 3), akuntansi adalah
suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif,
terutama yang bersifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam
menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.
2. Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison (Horngren Harrison, 2007:4)
menyatakan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur
aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan
hasilnya kepada para pengambil keputusan.
2.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana
masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: "...
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan
dana masyarakat". Dari definisi tersebut perlu diartikan dana masyarakat
sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya

7. dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-
proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: "...
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-
departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan
yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan
swasta".
Akuntansi Sektor Publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah
organisasi Sektor Publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor
privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan
beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk
organisasi sektor publik diantaranya adalah organisasi pemerintah, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lain-lain. Perbedaan tujuan organisasi
tersebut menyebabkan bentuk pelaporanya berbeda karena akuntabilitas yang
dituntut oleh stakeholder berbeda. Tujuan pelaporan diarahkan pada tujuan
pertanggungjawaban pelaksanaan tujuan organisasi tersebut.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas
dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah
publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang
berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi
lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara
lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta
unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan
BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2.3 Standar Akuntansi di Indonesia
1. PSAK-IFRS
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial
Report Standard (PSAK) adalah nama lain sari SAK (Standar Akuntansi
Keuangan) yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada Tahun
2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki
akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses
pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan,
BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun).
PSAK sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan
informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan

8. penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota
IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS
sebagai standar akuntansi mereka.
2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-
ETAP)
Digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak
signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi
pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar
akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi
komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan
properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga
perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar,
serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena
beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.
3. PSAK-Syariah
PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk
lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian
syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar
akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh
MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan
pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar
khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah,
dan istishna.
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai
peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemeritah dalam
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjadmin
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Standar Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM)
Standar ini merupakan standar yang khusus diimplementasikan
pada entitas yang tergolong mikro, kecil, dan menengah karena
meningkatnya kebutuhan entitas pada golongan ini untuk dapat memiliki
sebuah pertanggungjawaban yang andal.

9. 2.4 Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang
akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa standar akuntansi
pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.
Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan
pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat
digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders
sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan
akuntabel (Wijaya, 2008:3).
2.5 Basis Akrual
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat
(10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.
Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual
mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis
kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.
Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara
lain (Bastian, 2010: 120):
1. penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal
dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan
nilai historis dan inflasi.
3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual
membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya
admnistrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

10. 2.6 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8)
menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah
standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.
Disimpulkan oleh KSAP (2006:3) bahwa Suatu basis akuntansi di
mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan
disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut,
tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP.
Dan Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa Basis
akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh
basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan
pengawasan menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu
pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya,
sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena
seluruh arus sumber daya dicatat.

11. BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Kesiapan Disdukcapil dan Disnaker menggunakan sistem akuntansi
akrual
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai
tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas
pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah Lembaga pemerintahan yang
mempunyai fungsi sebagai Membina, mengendalikan dan pengawasan di
bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar
memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga
kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan
penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan
bursa kerja.
Kebijakan peraturan daerah bogor bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.
Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,
maka LRA disusun berdasarkan basis kas.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas
Tenaga Kerja (Disnaker) mempunyai tugas dan fungsi mewujudkan
pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan
transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan
Kementerian/Negara yang berkualitas. Melalui peran tersebut diharapkan
kualitas laporan dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhimya
Laporan Keuangan Pemerintah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat
dan transparan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku kedua dinas tersebut
menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

12. Salah satu kriteria opini WTP yaitu kesesuaian penyajian laporan
keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dimana pada Tahun 2015
ini merupakan tahun pertama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
3.2 Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Disdukcapil dan
Disnaker
Sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku, Pemerintah
Kabupaten Bogor selaku entitas pelaporan telah melakukan langkah-
langkah antara lain : telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai acuan pelaksanaan
implementasi akuntansi berbasis akrual; melaksanakan Bimbingan Teknis
bagi para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), petugas akuntansi, dan
bendahara SKPD; mengubah aplikasi penatausahaan dan pelaporan SIPKD
R IV menjadi R VI berbasis akrual; menyusun laporan keuangan dengan
pendampingan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat dan tenaga ahli dari
perguruan tinggi; penyempurnaan aplikasi pengelolaan barang daerah
(ATISIBADA) yang mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;
serta melakukan pembinaan terhadap Pengelola Barang SKPD dan
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada seluruh Kepala UPT.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung terhadap terciptanya
pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel.
3.2.1 Format dan Subtansi Laporan Keuangan Disdukcapil dan Disnaker
Penentuan Format dan substansi laporan keuangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan Balai Penelitian
Tanah Kota Bogor ini, meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-
LRA dan belanja selama periode yang ditetapkan

13. b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas
c. LaporanOperasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,
beban, surplus defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
d. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
e. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan.
Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi merupakan prinsipprinsip, dasardasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praKik-praKik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebuakan yang ditetapkan oleh Balai Penelitian Tanah yang
merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping
itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahah.

14. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun dan dilaksanakan berdasar
basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.
3.2.2 Penerapan Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen
laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang
realisasi dan entitas untuk suatu periode tertentu.
Manfaat Laporan Realisasi Anggaran :
1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan
penggunan sumber daya ekonomi
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh
Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi
tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran :
1. pernyataan standar diterapakan dalam penyajian Laporan
Realisasi Anggaran yang disusun berbasis akuntansi kas.
2. pernyataan standar berlaku untuk setiap entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.
Struktur laporan realisasi anggaran :
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
b. cakupan entitas pelaporan
c. periode yang dicakup
d. mata uang pelaporan, dan
e. satuan angka yang digunakan
Periode pelaporan
suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran
selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Isi laporan realisasi anggaran :
Laporan Realisasi Anggaran disajikan sdemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan. Belanja, transfer,
surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperluakn untuk penyajian yang
wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelasakan lebih lanjut dalam
catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan Anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara lain

15. angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurang nya mencakup pos pos
sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA)
Informasi dalam laporan realisasi anggaran :
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih
lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja
dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut
organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan
atas Laporan Keuangan.
Akuntansi pendapatan- LRA :
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut
jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas
pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari
pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum,
pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya
sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode

16. sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non13
recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang
pendapatan- LRA pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non17
recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada
periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan
pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.
3.3 Manfaat penerapan Sistem Akuntansi berbasis Akrual
Akuntansi berbasis akrual akan mendukung terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Manfaat sistem berbasis
akrual antara lain (Van Der Hoek, 2005 dalam Irvan 2012) :
1. Mendukung Manajemen Kinerja
2. Memfasiilitasi Manajemen keuangan yang lebih baik
3. Memperbaiki pengertian akan biaya program
4. Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya
5. Meningkatkan pelaporan keuangan
6. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen asset (termasuk kas)
Tujuan penggunaan basis akrual :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi
dan pelaporan)
2. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan
jasa oleh pemerintah
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan
keputusan
5. Mereformasi sistem anggaran belanja
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan
olehpemerintah
Manfaat Basis Akrual
1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah
3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif
dalam peyajian informasinya
4. Standar yang dapat diterima umum

17. 5. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya
melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban
pemerintah
6. Sesuai statistik keuangan pemerintah (GFS) yang dipraktekkan
secara internasional

18. BAB IV
SIMPULAN
4.1 Simpulan
Implementasi sistem akuntasi berbasis akrual pada sektor publik
tidaklah mudah karena terdapat perbedaan karakteristik antara sektor
publik dengan sektor swasta. Sektor publik beroperasi dengan
memberikan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk menjaga
kelangsungan entitas bisnis. Selain itu sulitnnya mencapai efisiensi
dalam sektor publik karena penyediaan layanan yang beraneka ragam
dan banyak.
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan
harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan terpadu. Hasil
dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat.
Keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis kas pada sektor
publik dipengaruhi oleh peran satuan kerja dan pengaruh lain pada
satuan kerja tersebut seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat
pendidikan dan pelatihan yang diberikan, latar belakang pimpinan,
kepemimpinan, dan komitmen dari seluruh entitas pemerintah. Selain
itu kualitas teknologi informasi, tenaga ahli konsultan dan pengalaman
satuan kerja.

19. DAFTAR PUSTAKA
Kirana, I. dan Erawati, N. 2016. Pengaruh sumber daya manusia, sistem
pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan
daerah. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6 Hal. 1290.
Kristiawati, E. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan
akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah kalimantan barat. Jurnal
Akuntanbilitas, Vol.8 Hal. 172.
Satrio, M., Yuhertiana, I., dan Ardi H. (2016). Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan, Vol.18 Hal. 59.
Herwiyanti, E., Sukirman, dan Aziz F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi
Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal
Akuntansi Keuangan, Vol.19 Hal. 13.
Jayanti, F. (2017). Akuntansi dan Laporan Keuangan. [Online] Makalah. Tersedia
di : http://fitriajayanti14.blogspot.com/2017/10/perangkat-pembelajaran-mata-
kuliah.html [Diakses Tanggal 17 Maret 2020]
Ufatma, R. (2015). Modul Akuntansi Pengertian Akuntansi, Macam-macam
Laporan Keuangan. [Online] Makalah. Tersedia di : http://darnoufatmaunidayan.
blogspot.com/2015/09/makalah-pengertian-akuntansi-by-darno.html [Diakses
Tanggal 17 Maret 2020]
Rustana, A. (2011). Makalah Akuntansi Sektor Publik. [Online] Makalah.
Tersedia di : https://www.academia.edu/17544427/Makalah_Akuntansi
_Sektor_Publik [Diakses Tanggal 16 Maret 2020]
Utami, W. (2018). 4 Standar Keuangan yang Berlaku di Indonesia. [Online]
Jurnal. Tersedia di : https://www.jurnal.id/id/blog/2017-4-standar-akuntansi-
keuangan-yang-berlaku-di-indonesia/ [Diakese Tanggal 17 Maret 2020]

20. LAMPIRAN
Lampiran 1: Isi dari Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas
PSAP.
7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis
akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.
9. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan
ekuitas dana berbasis akrual.
10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas
menyusun SAP.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi

21. akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah.
Pasal 2
1. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
2. SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
Pasal 3
1. PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi
dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP.
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah
dan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sebelum IPSAP diterbitkan.
BAB II
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pasal 4
1. Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
2. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam bentuk PSAP.
3. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
4. PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 5
1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa
Keuangan.
2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan
SAP.
3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.

22. 4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan
untuk mendapat pertimbangan.
Pasal 6
1. Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada
SAP.
2. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan.
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan
peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan.
4. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 7
1. Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
1. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dinyatakan dalam bentuk PSAP.
2. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
3. PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

23. BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan
akuntansi pemerintahan sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.