Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hak asasi manusia secara historis mulai dari Abad ke-13 hingga perkembangan berbagai undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk dan nilai-nilai hak asasi manusia serta pentingnya mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia di pendidikan sekolah dasar.

1. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal (baik yang
di cantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam UUD), memiliki riwayat
perjuangan panjang bahkan sejak Abad Ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan
gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai segera setelah di tanda
tanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, maka
sering kali peristiwa ini di catat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-
hak asasi manusia, sekali pun sesungguhnya piagam ini belum merupakan
perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang di kenal surat ini.
Menurut Muhammad Kusnardi dan Ibrahim di jelaskan bahwasannya
perkembangan dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditanda tanganinya
Polition of Rights pada tahun 1628 oleh raja Charles 1. Kalau pada tahun 1215
raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya
Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan
parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The House Of Comouons) kenyataan ini
memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang
erat sekali dengan perkembangan demokrasi.Namun dalam hal ini yang perlu
dicatat, bahwasannya hak asasi manusia itu telah ada sejak abad 13, karena
telah adanya pejuangan-perjuangan dari rakyat untuk mengukuhkan gagasan hak
asasi mausia sudah di miliki.

2. BENTUK-BENTUK HAM
 Hak asasi pribadi / personal Right
Hak asasi pribadi hak yang meliputi kebebasan memeluk pendapat
bergerak,kebebasan memeluk agama,bergerak,kebebasan untuk aktif di setiap
organisasi,perkumpulan,atau sebagainya.
 Hak asasi politik / Political Right
Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan,hak pilih dan dipilih.
 Hak asasi hukum / Legal Equality Right
Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan.
 Hak asasi Ekonomi / Property Rigths
Hak Asasi Ekonomi adalah hak untuk memiliki,membeli dan menjual,serta
memanfaatkan sesuatu.
 Hak asasi Peradilan / Procedural Rights
Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan
danperlindungan(proceduralrights),misalnyaperaturan dalam hal
penahanan,penegkapan dan penggeledahan.
 Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yaitu
untuk memilih pendidikan,hak untuk mengembangkan kebudayaan dan lain
sebagainya.

3. NILAI-NILAI HAM
Perdebatan tentang nilai-nilai HAM, apakah universal (artinya berlaku umum di
semua negara) atau bersifat partikular (artinya nilai-nilai HAM pada suatu negara
sangat kontekstual, yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap
negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan
berkembang pada suatu negara) terus berlanjut.
Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat local dan spesifik, berlaku
khusus pada suatu Negara. Teori radikal universal berpandangan bahwa nilai-nilai
HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan
adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara.

4. PENTINGNYA CALON GURU SD/MI MENGAJARKAN
NILAI- NILAI HAM
 bagi anak didiknya sendiri pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat
umum bagi setiap manusia dimuka bumi ini.Pendidikan tidak terlepas dari
segala kegiatan manusia.Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak
efek dari penerapan pendidikan.Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah
untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM yaitu sumber
daya manusia)yang terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya.
Dari tujuan didik yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
mantap.Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan formal pada jenjang
awal untuk menanamkan dan mengembangkan kemampuan siswa yang
mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik guna mempersiapkan dan
memberikan bekal kepada siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya
serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang
selanjutnya. Mengajarkan nilai-nilai HAM di pendidikan sekolah dasar
dimaksudkan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai HAM pada
anakusia sekolah dasar. Penanaman nilai-nilai HAM di pendidikan sekolah
dasar sangat penting sekali dilakukan.Apalagi kalau melihat kondisi
masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik yang terdiri dari berbagai suku,
adat istiadat, budaya, bahasa, ras, dan agama.Dengan ditanamkannya nilai-
nilai HAM semenjak di sekolah dasar,siswasemenjak dini mempunyai
kemampuan untuk hidup bersama, saling menghargai perbedaan, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut, pelaksanaan pendidikan

5. UNDANG-UNDANG HAM DIINDONESIA
 Undang-Undang Yang Mengatur Tentang HAM di Indonesia
Banyak pengertian hak asasi manusia didefinisikan oleh para ahli. Namun, secara
umum dapat digaris bawahi bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang
dimiliki manusia sejak lahir, sebagai pemberian Tuhan karena martabatnya sebagai
manusia. Jadi, hal asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, oleh
masyarakat, maupun oleh negara. Karena bukan manusia yang memberikan hak
asasi.
Meskipun pada pelaksanaannya banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap hak
asasi manusia. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia tersebut, maka artinya
hak asasi manusia berlaku universal (menyeluruh). Bahwa setiap manusia di dunia
ini mempunyai hak asasi yang sama ketika dilahirkan. Dan ini juga diakui oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi internasional terbesar dan
mencakup hampir semua negara di dunia.

6. PENGATURAN HAM DALAM KETETAPAN MPR DAN
UNDANG-UNDANG
 Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang langsung berada di
bawah konstitusi, UUD 1945. Pengaturan HAM diatur dalam TAP MPR nomor XVII
tahun 1998. Tap MPR ini berisikan tentang pengaturan pelaksanaan undang-
undang yang mengatur tentang HAM dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM
dan Piagam HAM Internasional.
 Hak asasi manusia dalam undang-undang diatur secara rinci tentang setiap jenis
hak asasi. Oleh karena itu, ada banyak UU yang mengatur HAM di Indonesia. Dari
banyaknya pengaturan HAM dalam UU di antaranya adalah sebagai berikut ;
 UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti
kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak
berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat.
 UU Nomor 9 TAhun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat
 UU Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di
Indonesia
 UU Nomor 8 Tahun 1999, berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen.
 UU Nomor 19, 20, dan 21 Tahun 1999, berisi tentang perburuhan. Dalam hal ini UU
mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimum pekerja, dan
diskriminsai dalam pekerjaan.
 UU Nomor 26 Tahun 1999, berisikan tentang pencabutan hukum subsversi yang
dianggap membatasi hak berpendapat.