Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu negara, objek ilmu negara yang adalah negara secara umum, dan ruang lingkup ilmu negara yang meliputi teori-teori tentang sifat, pembenaran, terjadinya, dan tipe-tipe negara serta bentuk dan kedaulatan negara."

1. ILMU NEGARA
Pengertian Ilmu Negara
Istilah Ilmu Negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsleer yang diambil
dari istilah bahasa Jerman Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut The
General Theory of State atau Political Theory.Istilah Ilmu Negara pertama kali
diperkenalkan oleh George Jellinek yang disebut sebagai Bapak Ilmu Negara.
George Jellinek memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan
membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Di
Indonesia, universitas yang pertama kali menggunakan istilah Ilmu Negara
adalah Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta.
Menurut Kranenburg, Ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan
penyelidikan tentang sifat hakekat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri
serta seluruh persoalan di sekitar negara.
Selanjutnya, Kranenburg berpendapat bahwa Ilmu Negara merupakan cabang
penyelidikan ilmiah yang masih muda walaupun menurut sifat dan hakekatnya
merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua karena sebenarnya Ilmu Negara
sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani Kuno.
Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok
dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Pengertian
menitik beratkan pada suatu pengetahuan, sedangkan sendi menitik beratkan
pada suatu asas atau kebenaran. Ilmu negara mempelajari negara secara umum,
mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya dan jenisjenisnya.
Selain itu, Prof. M. Nasroen, SH, menyatakan bahwa Ilmu Negara Umum
adalah suatu ilmu pengetahuan tertentu. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka
Ilmu Negara Umum akan mencari dan menetapkan suatu ketentuan dan
kebenaran terhadap pokok penyelidikannya, yaitu negara. Jadi, Ilmu Negara
Umum harus menjawab pertanyaan mengenai negara.
Pengertian Negara Menurut Pendapat Para Ahli
a. George Jellinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
b. Logemann : Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dengan
kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan suatu
masyarakat.
c. George Wilhelm Friedrich Hegel : Negara merupakan organisasi kesusilaan
yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan
universal

2. d. Krannenburg : Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak
dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
e. Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
f. Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau
kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
g. Prof. Mr. Soenarko : Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai
daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah
kedaulatan.
A. OBJEK ILMU NEGARA
Menurut Kranenburg, obyek penyelidikan Ilmu Negara adalah negara,
dimana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat, hakekat dan segala sesuatu
yang
berkaitan
dengan
negara.
Ilmu
Negara
menitikberatkan
penyelidikannya kepada pengertian negara secara umum.
Prof. M. Nasroen SH, dalam hal ini sependapat dengan Kranenburg,
menurutnya, sebab wujud dari Ilmu Negara Umum adalah menyelidiki dan
menetapkan asal mula, inti sari dan wujud negara pada umumnya.
Obyek penyelidikan ilmu negara adalah negara secara umum, sehingga ia
sering disebut sebagai ilmu negara umum.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup serta obyek penyelidikan
Ilmu Negara adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari waktu dan
tempat, bukan suatu negara tertentu yang secara positif ada pada suatu waktu
dan tempat tertentu. Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok
(grondbegrippen) dan sendi-sendi pokok (grondbeginselen) dari negara yang
berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara.
1.
Negara
Negara berasal dari bahasa latin, status atau statum yang berarti keadaan
yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.
Hasil Konvensi Montevideo Tahun 1993 menyatakan,bahwa : Negara
sebagai pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi sebagai
berikut :
a.
Penduduk yang menetap.
b.
Wilayah tertentu
c. Suatu pemerintahan
d.
Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

3. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya,
baik militer, politik, ekonomi maupun sosial budayanya diatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian
masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain terutama karena hak
negara untuk mencabut nyawa seseorang.
Fenwick mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat politik
yang diorganisir secara tetap, yang menduduki suatu daerah tertentu dan
menikmati dalam batas-batas daerah tertentu suatu kemerdekaan dari
pengawasan negara lain, sehingga ia dapat bertindak sebagai badan yang
merdeka di muka dunia.
Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi, negara adalah kelompok
politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh
perasaaan senasib dan seperjuangan. Membicarakan negara berarti
membicarakan masyarakat dan manusia.
Untuk dapat menjadi suatu negara maka ada beberapa syarat atau
unsur yang harus dipenuhi, yaitu :
a.
Rakyat
Rakyat yaitu sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.
Oppenheim – Lauterpacht berpendapat bahwa rakyat adalah kumpulan manusia
dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat,
meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan
yang berlainan, memiliki warna kulit yang berlainan.
Selain itu, para ahli yang lain berpendapat bahwa ide atau cita-cita untuk bersatu
merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dapat membentuk suatu bangsa
yang akan hidup dalam suatu negara. Oleh karena itu, rakyat yang mempunyai
cita-cita untuk bersatu merupakan unsur yang sangat penting bagi negara.
Dahulu orang berpendapat bahwa suatu bangsa hanya dapat dibentuk oleh suatu
masyarakat yang berasal dari satu keturunan, satu bahasa dan satu adat istiadat,
namun pendapat ini tidak dapat dipertahankan karena tidak terbukti
kebenarannya. Misalnya : bangsa Indonesia, Swiss, USA dll terdiri dari
masyarakat yang memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda.
b.
Wilayah tertentu tempat negara itu berada
Antara wilayah satu negara dengan wilayah negara yang lain dibatasi oleh batas
tertentu.
Batas daerah suatu negara dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :
1) Terjadi secara alamiah (dibatasi oleh gunung, sungai dll).

4. 2) Ditentukan dengan mengadakan perjanjian dengan negara lain yang
berbatasan langsung dengan negara tersebut.
Dalam traktat/perjanjian internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1919
ditetapkan bahwa udara di atas tanah suatu negara, termasuk wilayah negara
tersebut.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk daerah suatu negara adalan :
1) Daratan
2) Lautan. Pada umumnya, lebar laut teritorial adalah 3 mil (5,5 km) yang
dihitung dari garis pasang surut atau garis lurus yang menghubungkan titik-titik
terluar suatu kepulauan.
3) Udara di atas teritorium daratan dan lautan tersebut.
Menempuh atau melintasi wilayah negara asing tanpa ijin dari negara yang
bersangkutan dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara tersebut
dan tindakan tersebut dapat ditindak secara hukum oleh negara yang
bersangkutan.
c.
Pemerintahan yang berdaulat
Pemerintah adalah orang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum
negaranya.
Utrecht berpendapat bahwa istilah pemerintah meliputi 3 pengertian yang
berbeda, yaitu :
1) Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang
berkuasa memerintah, dalam arti kata yang luas. Jadi, termasuk semua
badan-bnadan
kenegaraan
yang
bertugas
menyelenggarakan
kesehajahteraan umum yang meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif.
2) Pemerintah sebagai gabungan dari badan-badan kenegaraan yang
tertinggi yang berkuasa memerintah di suatu wilayah negara, misalnya :
Raja, Presiden, Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
3) Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan
menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif yang umumnya disebut
dengan Dewan Menteri atau Kabinet.
Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berada
di bawah kekuasaan yang lain.
Pemerintah yang berdaulat berarti :

5. 1) Ke dalam, pemerintah tersebut ditaati oleh rakyatnya, dapat
melaksanakanrecthsorde (ketertiban hukum) dalam negara sehingga
kesejahteraan rakyat terjamin.
2) Ke luar, pemerintah negara tersebut mampu
kemerdekaannya terhadap serangan dari pihak lain.
mempertahankan
Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui
oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada
wilayah tempat negara itu berada.
d.
Pengakuan dari negara lain
Unsur ini bukan merupakan unsur atau syarat mutlak terjadinya negara karena
unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi negara tetapi hanya bersifat
menerangkan saja tentang adanya negara.
Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara dapat berdiri. Misalnya :
1) Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1776,
walaupun Inggris baru mengakuinya pada tahun 1873.
2) Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda
baru mengumumkan pengakuannya pada tahun 1949.
Berkaitan dengan pengakuan dari negara lain, di kalangan ahli hukum
internasional terdapat dua teori yang bertentangan, yaitu :
1) Declaratory Theory/Evidentiary Theory (Teori Deklaratif)
Golongan yang menganut teori ini menyatakan bahwa apabila semua
unsur-unsur negara dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka otomatis ia
merupakan suatu negara dan harus diperlakukan sebagai negara oleh negara
lain. Dengan kata lain, hukum internasional secara ipso facto harus
menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai suatu negara dengan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dengan sendirinya melekat
padanya. Pengakuan hanya bersifat ‘pencatatan’ dari negara-negara lain bahwa
negara baru tersebut telah ada.
2) Constitutive Theory (Teori Konstitutif)
Golongan yang menganut teori ini menyatakan bahwa walaupun unsurunsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun ia tidak
secara otomatis diterima sebagai suatu negara di antara masyarakat
internasional. Jika ada pernyataan dari negara-negara lain yang mengakui
masyarakat politik tersebut sebagai suatu negara barulah masyrakat politik
tersebut benar-benar telah memenuhi semua syarat sebagai suatu negara dan
dapat menikmati hak-haknya sebagai suatu negara baru.

6. Unsur rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat merupakan
unsur konstitutif, sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur
deklaratif.
Selain itu, Wright juga mengemukakan syarat-syarat yang harus
dimiliki oleh suatu negara, yaitu :
a. Daerah dengan batas-batas yang ditentukan secara tegas dengan prospek
yang wajar untuk mempertahankannya.
b. Kekuasaan dengan kemampuan de facto untuk memerintah daerah
tersebut.
c. Undang-undang atau lembaga-lembaga yang dapat memberikan
perlindungan yang layak kepada orang asing, golongan minoritas dan
dapat menjamin ukuran keadilan yang patut diantara seluruh penduduk.
d.
Pendapat umum dengan lembaga-lembaga yang menyalurkannya yang
memberikan petunjuk yang layak mengenai keinginan untuk merdeka dan
jaminan yang wajar bahwa syarat-syarat yang terpenting yang
dikemukakan di atas mempunyai sifat yang tetap.
Negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas 0,04 km2
kemudian diikuti oleh Monako seluas 1,95 km2, Nauru seluas 21 km2, Tuvalu
seluas 26 km2 dan San Marino seluas 61 km2.
B. RUANG LINGKUP ILMU NEGARA
Ilmu Negara sebagai suatu pengetahuan telah dikenal sejak zaman Yunani
Purba. Ilmu Negara menitikberatkan penyelidikannya kepada negara sebagai
organisasi dalam pengertian umum.
Georg Jellinek melihat Ilmu Negara dari dua sisi, yaitu :
1.
Sisi Tinjauan Sosiologis, terdiri dari :
a.
Teori Sifat Hakekat Negara
b.
Teori Pembenaran Hukum Negara
c.
Teori Terjadinya Negara
d.
Teori Tipe-tipe Negara
2.
Sisi Tinjauan Yuridis
a.
Teori Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
b.
Teori Kedaulutan
c.
Teori Unsur-unsur Negara

7. d.
Teori Fungsi Negara
e.
Teori konstitusi
f.
Teori Lembaga Perwakilan
g.
Teori Sendi-sendi Pemerintahan
h.
Teori Alat-alat Perlengkapan Negara
i.
Teori Kerjasama antar Negara
C. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAIN
Suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan
lainnya. Tidak mungkin suatu ilmu pengetahuan berdiri sendiri tanpa
berhubungan atau dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu Negara
merupakan salah satu cabang dari Ilmu Pengetahuan Sosial seperti halnya
Politik, Hukum, Kebudayaan dll. Semua Ilmu Pengetahuan pada akhirnya akan
berinduk pada ilmu pengetahuan induk (mater scientarium) yaitu filsafat. Oleh
karena itu Ilmu Negara juga tidak dapat berdiri sendiri dan harus bekerja sama
dengan ilmu pengetahuan lainnya.
Selain memiliki hubungan yang bersifat umum dengan ilmu pengetahuan
lainnya, maka Ilmu Negara juga memiliki hubungan yang bersifat khusus
dengan ilmu pengetahuan sosial tertentu yang memiliki obyek penelitian yang
sama, yaitu negara. Dalam hal ini maka Ilmu Negara memiliki hubungan yang
khusus dengan Ilmu Politik, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Perbandingan
Hukum Tata Negara
Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum
Hubungan antara ilmu negara dengan hukum sebenarnya agak sederhana
dalam Teori Kedaulatan Negara. Hukum merupakan kemauan negara yang telah
dinyatakan. Negara memiliki wewenang untuk memerintah, yaitu memaksakan
kemauannya kepada orang lain secara tidak terbatas, seperti yang dikemukakan
oleh Jellineck bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Hanya
negara yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan dengan tiada bersyarat
kemauannya kepada yang lain. Negara adalah bentuk ikatan manusia-manusia
yang tinggal di dalamnya yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis.
Polis adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan

8. Yunani kuno. Jean Bodin adalah orang pertama yang menggunakan istilah ilmu
politik.
Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis
dan seluruh hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Ilmu Negara
dipraktekkan oleh Ilmu Politik yang merupakan ilmu pengetahuan sosial yang
bersifat praktis.
Ilmu Negara lebih menitikberatkan pada kepada hal-hal yang bersifat
teoritis oleh karena itu kurang dinamis. Ilmu Negara lebih memperhatikan
unsur-unsur statis dari negara yang mempunyai tugas utama untuk melengkapi
dan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas tentang negara.
Sebaliknya, Ilmu Politik menitikberatkan pada faktor-faktor yang konkret
yang terutama terpusat pada gejala kekuasaan, baik yang mengenai organisasi
negara maupun yang mempengaruhi tugas-tugas negara. Oleh karena itu Ilmu
Politik bersifat lebih dinamis dibandingkan Ilmu Negara.
Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah peraturan-peraturan yang
mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, stsruktur, tugas
dan wewenang alat perlengkapan negara,hubungan antar alat perlengkapan
tersebut secara hirarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga
negara serta hak asasinya.
Hubungan Tata Negara dengan Ilmu Negara dapat dilihat dari dua segi,
yaitu :
a. Segi Sifat
Hukum Tata Negara merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat praktis, sehingga
dapat diterapkan langsung. Sedangkan Ilmu Negara merupakan ilmu
pengetahuan yang bersifat teoritis sehingga tidak dapat digunakan secara
langsung.
b.
Segi Manfaat
Ilmu negara tidak mementingkan bagaimana caranya suatu hukum itu harus
dilaksanakan, oleh karena itu ilmu negara lebih mementingkan negara secara
teoritis sedangkan Hukum Tata Negara dan Hukum administrasi Negara lebih
mementingkan segi prakteknya.

9. Selain itu, para ahli juga ada yang menyampaikan pendapat mereka
mengenai hubungan antara HTN dengan Ilmu Negara, diantaranya adalah :
a.
Dasril Radjab
Menyimpulkan bahwa ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang
menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang
bersifat umum bagi Hukum Tata Negara. Oleh karena itu untuk dapat mengerti
Hukum Tata Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara umum
tentang negara (Ilmu Negara). Dengan demikian, Ilmu Negara dapat
memberikan dasar-dasar teoritis untuk Hukum Tata Negara positif dan Hukum
Tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis
dari Ilmu Negara.
b.
Jellinek
Berdasarkan sistematika Jellinek maka jelaslah hubungan antara HTN dengan
ilmu negara, yaitu keduanya merupakan bagian dari staatswissenschaft dalam
arti luas.
Hubungan Ilmu Negara dengan Perbandingan Hukum Tata Negara
Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara bertugas untuk menganalisis
secara teratur, menetapkan secara sistematis mengenai sifat-sifat yang melekat
pada negara, faktor-faktor yang menimbulkan, mengubah atau menghilangkan
suatu negara dll.
Selain itu, Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara juga bertugas untuk
mengadakan perbandingan antara negara-negara, menyelidiki dan menetapkan
bagian-bagian atau unsur-unsur, sifat-sifat, corak umum dari negara yang
merupakan genussuatu bangsa.
Hasil penyelidikan dari ilmu negara yang bersifat umum akan menjadi
dasar bagi penyelidikan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara selanjutnya
yang akan menerangkan, menjelaskan dan membandingkan antara negara yang
satu dengan yang lainnya.
D. SISTEMATIKA ILMU NEGARA
Georg
Jellinek
dalam
bukunya
yang
berjudul Allgemeine
Staatslehre menciptakan suatu sistematis yang lengkap dan teratur dari Ilmu
Negara. Menurut Jellinek, Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft) dapat
dibedakan dalam dua : yaitu :

10. 1.
Staatswissenschaft dalam arti sempit
Yaitu
ilmu
pengetahuan
mengenai
negara
dimana
pembahasannya terletak pada negara sebagai objeknya.
titik
berat
Staatswissenschaft dalam arti sempit dapat dibedakan lagi ke dalam :
Beschreibende staatswissenschaft atau lebih dikenal sebagai statenkunde
Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang melukiskan negara dari segi
masyarakat/penduduk,alam,flora dan fauna.
Theoritische staatswissenschaft atau lebih dikenal sebagai Ilmu Negara
(Staatsleer)
Ilmu pengetahuan mengenai negara yang menganalisa dan mengolah bahanbahan dari Beschreibende staatswissenschaft untuk kemudian disusun dalam
suatu sistematika serta melengkapinya dengan sendi-sendi pokok dan pengertian
pokok dari negara.
Theoritische staatswissenschaft dapat dibagi lagi ke dalam :
1) Allgemeine staatslehre
Yaitu ilmu negara umum yang membahas teori-teori tentang negara yang berlaku
umum terhadap semua negara.
Jellinek membahas Ilmu Negara Umum dengan menggunakan Teori Dua Segi
atau zweiseiten theori. Berdasarkan teori tersebut maka Jellinek membedakan
lagi Allgemeine Staatslehre dalam :
a) Allgemeine soziale staatslehre (peninjauan dari sudut sosiologis).
Melakukan peninjauan dari segi sosiologis. Yang termasuk ke dalamAllgemeine
Soziale adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
Teori mengenai sifat hakekat negara
Teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara
Teori mengenai terjadinya hukum negara
Teori mengenai tujuan negara
Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara dll.
b) Allgemeine staatsrechtslehre (peninjauan dari sudut yuridis). Termasuk di
dalamnya adalah :
a. Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan

11. b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Teori mengenai kedaulatan negara.
Teori mengenai unsur negara
Teori mengenai fungsi negara
Teori mengenai konstitusi negara.
Teori mengenai lembaga perwakilan
Teori mengenai alat-alat perlengkapan negara
Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan
Teori mengenai kerjasama antar negara
2) Besondere Staatslehre
Yaitu ilmu negara khusus yang membahas teori-teori tentang negara yang hanya
berlaku pada suatu negara tertentu.
c.
Praktische staatswissenschaft atau lebih dikenal dengan politiek
Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang menguraikan tentang tata cara
mempraktekkan teori-teori ilmu negara.
Ilmu Politik dalam sistematika Jellinek mempunyai arti yang berbeda
denganPolitical Science yang dikenal di negara-negara Anglo Saxon.
Di negara-negara Anglo Saxon, ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang
berdiri sendiri. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental, ilmu politik tidak
berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan staatswissenschaft. Pelaksanaan ilmu
politik merupakan hasil penyelidikan dari theoritical science.
Negara-negara Eropa Kontinental adalah negara-negara di daratan Eropa
kecuali Inggris. Sedangkan negara-negara Anglo Saxon adalah Inggris dan
daerah jajahannya.
3). Rechtswissenschaft
Yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang titik berat pembahasannya
terletak pada segi yuridis/hukum dari suatu negara.
Rechtwissenschaft terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha
Negara/Hukum Administrasi Negara dan Hukum Antar Negara.
BAB II
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU NEGARA
Ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil pemikiran manusia
dan manusia mempunyai kebebasan untuk menyatakan pemikirannya. Ilmu

12. pengetahuan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh
karena itu ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai lambang utama dari
kemajuan.
A. ZAMAN YUNANI PURBA
Pengetahuan dan penyelidikan tentang negara mulai ada sejak zaman
Yunani Purba. Bangsa Yunani memang dikenal sebagai bangsa yang pertama kali
memiliki peradaban yang sangat tinggi. Sejak Yunani Purba mengenal
pemerintahan yang demokratis, setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya.
Saat
itu,
negara
masih
bersifat polis-polis atau the
Greek
State. Keberadaan polis pada awalnya merupakan suatu tempat di puncak bukit
dimana orang-orang mendirikan rumah dan tempat tersebut kemudian dikelilingi
dengan tembok untuk menjaga penduduknya terhadap serangan musuh dari luar.
Polis merupakan organisasi yang tertinggi. Polis tidak hanya mengatur
hubungan antar organisasi yang ada dalam polis, tetapi juga mengatur
kehidupan pribadi warganya. Oleh karena polis identik dengan masyarakat
negara atau negara maka polis merupakan negara kota (standstaat/citystate).
Pemerintahan di dalam polis merupakan demokrasi langsung (directe
democratie/direct democracy/klassieke democratie) dimana rakyat dalam polis
ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintah (direct government
by all the people). Hal ini dapat terjadi karena dua alasan, yaitu :
1.
Pengertian kota identik dengan negara dengan wilayah yang sangat terbatas.
2.
Jumlah penduduk masih sangat sedikit.
Oleh karena itu, salah satu ciri dari demokrasi adalah turut sertanya
rakyat dalam pemerintahan dan turut sertanya rakyat secara langsung berasal
dari zaman Yunani Purba. Dengan turut serta secara langsung dalam
pemerintahan berarti rakyat melakukan pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan. Pada saat itu, yang disebut ”rakayt” adalah warga kota (citizen)
yang merupakan sebagian kecil dari penduduk Athena.
Menurut Mac Iver, dalam bukunya The Web of Government,
citizen adalah city
dwellersyang
berada
di
daerah
Athena. Sedangkan pengawasan rakyat dijalankan dengan musyawarah rakyat
(Yunani : ecleseia, Romawi : cometia).

13. Pada zaman Yunani Purba terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya
banyak mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan di dunia saat ini, diantaranya
adalah :
2.
Socarates ( ± 470 – 399 AD)
Kemenangan bangsa Yunani terhadap Persia meninggikan martabat dan
menimbulkan perasaan bangga pada diri bangsa Yunani. Disamping itu, bangsa
Yunani mulai menikmati kemakmuran yang dihasilkan dari perdagangan. Namun,
para pejabat negara Yunani mulai melupakan tugas mereka, bertindak sewenangwenang, korupsi dan tindakan-tindakan lainnya yang dirasakan oleh warga
negaranya sebagai tindakan yang sangat tidak adil.
Pada saat itu banyak bermunculan filsuf dari luar negeri terutama dari
Asia kecil yang datang ke Yunani untuk menjual ilmunya. Mereka termasuk ke
dalam golongan kaumSophis, dan aliran mereka disebut Sophisme.
Sophis berasal dari kata sofia/sophia yang artinya bijaksana/kebijaksanaan.
Namun, tindakan kaum Sophis sangat tidak bijaksana karena mereka
menyebarkan dan menganjurkan paham mengenai hukum, keadilan serta negara
yang bersifat merusak masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Thrasymachus
bahwa keadilan merupakan keuntungan atau apa yang berguna daripada yang
lebih kuat.
Dalam keadaan demikan, munculah Socrates dengan metode
dialektis/tanya jawab (dialog) yang mencoba mencari pengertian-pengertian
tertentu, dasar hukum dan keadilan objektif yang dapat diterapkan kepada setiap
orang. Menurut Socrates, dalam hati kecil setiap manusia terdapat hukum dan
keadilan sejati sebab setiap manusia adalah bagian dari nur/cahaya
Tuhan. Walaupun seringkali tertutup oleh sifat-sifat buruk namun rasa hukum
dan keadilan sejati dalam hati kecil manusia tetap ada. Hal ini dapat dipahami
sebab dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa Allah meniupkan ruhnya
kepada manusia, berarti dalam diri manusia ada sebagian kecil ruh Allah. Dalam
agama Katolikpun dikatakan bahwa manusia adalah anak Allah dan mempunyai
dimensi Ilahi. Oleh karena itu dalam diri setiap manusia pasti ada
unsur kebaikan.
Selanjutnya, Socrates berpendapat bahwa negara bukanlah organisasi
yang dibuat untuk kepentingan pribadi. Negara adalah suatu susunan yang
objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia dan bertugas untuk
melaksanakan hukum yang objektif yang memuat keadilan bagi masyarakat
umum. Oleh karena itu negara harus berdasarkan keadilan sejati agar manusia
mendapatkan ketenangan.

14. Namun, ajaran Socrates dianggap membahayakan negara dan Socrates
dijatuhi hukuman mati dengan diperintahkan untuk meminum racun.
3.
Plato ( 429 – 347 AD)
Plato merupakan murid Socrates dan mendirikan sekolah mengenai ilmu
filsafat yaitu Academia. Berbeda dengan Socrates, Plato meninggalkan beberapa
buku, termasuk buku yang berisi tanya jawabnya dengan Socrates. Buku
karangan Plato yang terpenting adalah :
a.
Politeia (The Republic) tentang Negara
b.
Politicos ( The Stateman) tentang ahli Negara
Dalam Politikos dibedakan antara penguasa dengan ahli Negara. Ahli Negara
yang sejati harus menjalankan pendidikan ke arah kebijaksanaan, keadilan dan
berpendirian sesuai dengan Politeia.
c.
Nomoi (The Law) mengenai undang-undang.
Buku karangan Plato lainnya adalah :
a.
Gorgias mengenai kebahagiaan
b.
Sophist mengenai hakikat pengetahuan
c.
Phaedo mengenai keabadian jiwa
d.
Phaedrus mengenai cinta kasih.
e.
Protogoras mengenai hakikat kebajikan.
Plato
meneruskan
ajaran
Socrates.
Dalam
ajaran
tunggalnya, yaitu Politeiadigambarkan adanya suatu negara sempurna (ideale
staat). Oleh karena itu ajaran Plato disebut Idealisme. Menurut ajara Plato,
dunia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Dunia cita yang bersifat immateriil ® idea atau kenyataan sejati berada di
alam cita yang berada di luar ’dunia palsu’.
b.
Dunia alam yang bersifat maeriil ® dunia fana yang bersifat palsu.
Dunia cita bersifat sempurna dan sejati, sedangkan dunia alam bersifat
palsu dan tidak sempurna oleh karena itu apa yang ada di dunia alam harus
diusahakan mendekati bentuk yang sempurna yang ada dalam dunia cita.

15. Pandangan Plato bersifat normatiefkarena ia menghendaki bangunan di dunia
alam sama dengan dunia cita.
Berkaitan dengan dunia cita, maka cita-cita mutlak dapat dibedakan
menjadi tiga, yaitu :
a.
Logika atau cita kebenaran (idee der waarheid)
b.
Estetika (asthetica) atau cita keindahan dan kesenian (idee der schoonheid)
c.
Etika (ethica) atau cita kesusilaan
Menurut Plato, asal mula negara adalah karena banyaknya kebutuhan
hidup dan keinginan manusia dan manusia tidak mampu memenuhi seluruh
kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu kemudian manusia bekerja sama
dan mendapat pembagian tugas sesuai kemampuannya untuk memenuhi
kebutuhannya. Negara merupakan satu keluarga besar, satu kesatuan,oleh karena
itu negara harus dapat memelihara dirinya sendiri. Agar dapat memelihara
dirinya sendiri maka luas suatu negara harus diukur. Suatu negara tidak boleh
memiliki luas yang tidak diketahui.
Negara yang ada di dunia bersifat tidak sempurna karena hanya
merupakan bayangan dari negara yang sempurna (de ideale staat) yang ada
dalam dunia cita. Dunia cita merupakan bagian dari filsafat. Tujuan negara
adalah untuk mempelajari, mengetahui dan mencapai cita yang
sebenarnya. Tujuan
manusia
dalam
negara
adalah
mencapaigood
life (kebahagiaan, sempurna),
Untuk mewujudkan negara yang sempurna ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi. Socrates mengemukakan dua buah syarat, kemudian Plato
menambahkan satu syarat lagi. Syarat-syarat tersebut adalah :
a.
Negara harus dijalankan oleh pegawai yang terdidik khusus.
b.
Pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan umum.
c.
Rakyat harus mencapai kesempurnaan kesusilaan.
Selanjutnya, dalam bagian kedelapan dari Politeia, Plato menguraikan
tentang bentuk negara, dimana negara dapat dibedakan dalam lima macam, yaitu
:

16. a. Aristokrasi (Aristocratie/aristocracy) ® Aristoi ≈ cerdik pandai/golongan
ningrat dan Archien/cratia ≈ memerintah. Jadi, aristokrasi adalah pemerintahan
yang dipegang oleh sejumlah cerdik pandai yang memerintah berdasarkan
keadilan. Jika ternyata kemudian golongan tersebut memerintah demi
kepentingan golongannya sendiri
Aristokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah kecil cerdik
pandai yang memerintah berdasarkan keadilan.
b. Oligarhi (Oligarchie/oligarchy) ® oligos ≈ sedikit, kecil dan archien ≈
memerintah. Apabila golongan kecil itu memerintah dan memperoleh kekayaan
yang berlimpah sehingga timbul hak-hak milik pribadi, maka lahirlah timokrasi.
c. Timokrasi (timocratie/timocraty) ® berasal
dancriteria (memerintah)
dari
kata plutos (kekayaan)
d. Demokrasi (democratie/democracy) ® berasal dari kata demos (rakyat)
dancratein (memerintah). Jika rakyat salah dalam menggunakan hak dan
kemerdekaannya maka hal tersebut akan melahirkan apa yang disebut anarki
(anarchie). Anarki berasal dari kata a artinya tidak dan archien artinya
memerintah. Jadi, tanpa ada pmerintahan maka keadaan akan kacau balau
(chaos). Keadaan ini memerlukan seorang pemimpin yang dapat bertindak
dengan keras dan tegas dan hal ini melahirkan tirani.
e. Tirani (tyranie/tyrany) ® yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh
seorang tiran yang bertindak sewenang-wenang sehingga sangat jauh dari citacita tentang keadilan.
Menurut Plato, timbulnya masyarakat adalah karena saling
membutuhkan, oleh karena itu masyarakat saling bertukar jasa. Masyarakat
adalah susunan manusia dimana setiap anggota harus memberi dan menerima.
Negara harus memperhatikan pertukaran timbal balik tersebut dan harus
berusaha sebaik-baiknya. Dalam sistem ini, manusia bertindak sebagai
penyelenggara berbagai macam tugas yang diperlukan dan harga mereka bagi
masyarakat tergantung dari nilai pekerjaan yang mereka lakukan. Yang
terpenting bagi setiap individu adalah suatu kedudukan yang memungkinkan
mereka untuk berbuat sesuatu.
Pertukaran jasa menimbulkan asas pembagian kerja dan pengkhususan
tugas yaitu diferensiasi kerja dan spesialisasi. Setiap orang memiliki bakat yang
berbeda, oleh karena itu pekerjaannya disesuaikan dengan bakat yang
dimilikinya.

17. Keadilan sosial menurut Plato adalah suatu prinsip dari suatu
masyarakat yang terdiri dari manusia yang berbeda-beda yang bersatu karena
saling membutuhkan dimana setiap orang harus melakukan pekerjaannya dan
menerima apa yang menjadi haknya. Pembagian kerja dan spesialisasi tugas di
lapangan merupakan syarat bagi kerjasama dalam masyarakat.
Berdasarkan pokok-pokok teorinya dapat diketahui dasar alasan Plato
mengemukakan negara utopia tentang asal usul negara. Berkaitan dengan asal
mula negara maka dapat ditarik garis paralel antara sifat negara dengan sifat
manusia yang menimbulkan tiga macam sifat yaitu kebenaran, keberanian dan
kebutuhan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan tiga kelas dalam negara utopia
(ideal-etis), yaitu :
a. The Rulers (penguasa) ® yaitu golongan pegawai yang terdidik khusus yang
merupakan pemimpin negara yang mengusahakan tercapainya kesempurnaan.
Para penguasa disebut juga Philosopher King. Oleh karena itu menurut Plato,
negara harus dipimpin oleh orang yang bijaksana.
b. The Guardians (pengawal negara) ® yaitu mereka yang menyelenggarakan
keamanan, ketertiban dan keselamatan negara.
c. The Artisan (para pekerja) ® yaitu mereka yang menjamin tersedianya
makanan bagi golongan penguasa dan pengawal negara.
Berkaitan dengan asal-usul negara, menurut Plato, negara tumbuh
dibaginya atas berbagai taraf, yaitu :
a. Plato berpendapat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, untuk hidup
manusia memerlukan bantuan dari mahluk lain.
b. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri maka manusia berkumpul untuk
merundingkan cara untuk memperoleh bahan-bahan primer (sandang,pangan dan
papan). Kemudian terjadilah pembagian pekerjaan dimana setiap orang harus
menghasilkan sesuatu lebih dari yang diperlukan sendiri untuk kemudian
ditukarkan dengan orang lain. Hal in imenimbulkan berdirinya desa.
c. Antara desa dengan desa terjadi kerjasama dan seterusnya sehingga
kemudian terbentuk negara. Antara negara yang satu dengan negara yang
lainnya juga saling membutuhkan sehingga terjadilah hubungan internasional.
Menurut Plato, ada tiga masalah penting yang harus diperhatikan,
yaitu :
a.
Harus ada an organic unity in social life.

18. Dalam masyarakat harus ada satu kesatuan yang organis. Namun, kesatuan ini
sering terganggu oleh adanya dua penyakit masyarakat, yaitu
penyakitproperty dan family relationship. Penyakit inilah yang seringkali
menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
b.
Harus ada systematic education
Stabilitas negara terletak dalam sistem pendidikan. Watak yang baik diperoleh
dengan memulai pendidikan di masa kanak-kanak dan meneruskan pendidikan
sesuai dengan taraf umur dan jiwanya.
c.
Harus ada rational basic of aristocracy government
Pemerintahan harus dikendalikan oleh manusia-manusia yang berilmu dan
berpengetahuan.
4.
Aristoteles (384-322 AD)
Aristoteles adalah murid Plato. Ia seorang filsuf yang mempunyai banyak
pengaruh pada abad pertengahan. Aristoteles pernah ditugaskan oleh raja
Philippus untuk mendidik Iskandar Dzulkarnain (342AD). Pada tahun 335 AD ia
kembali ke Yunani dan mendirikan sekolah Lyceum di Yunani.
Aristoteles melanjutkan pemikiran idealisme Plato ke realisme. Oleh
karena itu filsafat Aristoteles adalah ajaran tentang kenyataan (ontology) yaitu
suatu cara berfikir yang realistis dan metode penyelidikannya bersifat induktif
empiris. Aristoteles dijuluki sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan Empiris (Vader der
Empirische Wetenschap).
Aristoteles tidak membagi dunia ke dalam dua bagian seperti Plato. Ia
hanya mengakui adanya satu dunia. Buku yang dikarang oleh
Aristoteles berdasarkan penyelidikannya adalah :
a.
Ethica atau Nicomachean Etics
Ethica merupakan pengantar bagi politica
b.
Politica
Politica terdiri dari 8 buku, antara lain membicarakan tentang bentuk Negara,
undang-undang, hubungan sosial dan hal lain yang bersifat riil.
c.
Rhetorica

19. Dalam rhetorica, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk
mencapai keadilan. Hukum mempunyai tugas murni, yakni memberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya.
Aristoteles sependapat dengan Plato mengenai tujuan Negara. Dimana
Negara bertujuan untuk :
a.
Menyelenggarakan kepentingan warga Negara
b. Berusaha supaya warga Negara hidup baik dan bahagia (good life)
didasarkan atas keadilan. Keadilan itu memerintah dan harus ada dalam Negara.
Berkaitan
dengan
terjadinya
Negara,
menurut
Aristoteles,
manusia berbeda dengan hewan sebab hewan dapat hidup sendiri sedangkan
manusia sudah dikodratkan untuk hidup dengan manusia lain. Untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain. Manusia
merupakan Zoon Politicon.
Manusia dapat hidup berbahagia di dalam dan karena Negara. Oleh
karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dari Negara karena merupakan
bagian dari Negara atau masyarakat. Dengan demikian, negaralah yang utama.
Paham ini disebut universalism bukan collectivism.
Oleh karena itu tujuan Negara adalah kesempurnaan warga yang
berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam
Negara. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberi kepada manusia setiap apa
yang menjadi haknya.
Artistoteles berpendapat bahwa dalam setiap negara yang baik,
hukumlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi, bukan orang perorangan.
Aristoteles menyukai penguasa yang memerintah berdasarkan konstitusi dan
memerintah dengan persetujuan warganegaranya, bukan pemerintah diktatur.
Menurut
Aristoteles,
pemerintahan
konstitusi mengandung tiga unsur, yaitu :
a. Pemerintahan untuk kepentingan
perorangan atau golongan saja.
b.
umum,
bukan
yang
untuk
didasarkan
kepentingan
Pemerintahan yang dijalankan menurut hukum, bukan sewenang-wenang.
c. Pemerintahan yang mendapatkan persetujuan dari warga negaranya, bukan
suatu despotisme yang hanya dipaksakan.

20. Selanjutnya, menurut Aristoteles, berkaitan dengan bentuk Negara,
terdapat 3 bentuk dasar, yaitu :
a. Bentuk cita (ideal form) ð bentuk cita dapat terjadi jika pemerintahannya
ditujukan kepada kepentingan umum yang berdasarkan atas keadilan, dan
keadilan tersebut harus menjelma di dalam Negara.
Terdapat 3 macam bentuk Negara yang termasuk ke dalam bentuk cita yang
didasarkan pada ukuran kuantitatif, yaitu mengenai jumlah orang yang
memerintah, yaitu :
1) Pemerintahan satu orang (one man rule) ð monarchi.
2) Pemerintahan beberapa/sedikit orang (a few man rule) ð aristokrasi.
3) Pemerintah orang banyak dengan tujuan untuk kepentingan umum (the many
man or the people rule) ð politeia, polity atau republic.
b. Bentuk pemerosotan (corruption or degenerate form) ð bentuk pemerosotan
dapat terjadi apabila pemerintahannya ditujukan kepada kepentingan pribadi
dari pemegang kekuasaan, timbulnya kesewenang-wenangan dan diabaikannya
kepentingan umum dan keadilan.
Bentuk Negara yang termasuk dalam bentuk pemerosotan juga ada 3 macam
yang didasarkan pada ukuran kualitatif yaitu berhubungan dengan tujuan yang
hendak dicapai, yaitu:
1) Bila kepentingannya didasarkan pada kepentingan satu orang secara sendiri
untuk kepentingan pribadi ð tirani/despotie
2) Bila tujuannya didasarkan pada kepentingan segolongan orang atau
beberapa
orang ð oligarchi,
clique
form atau plutocrasi (plutos :
kekayaan, cratein/cratia :
memerintah ð pemerintahan
dimana pimpinan
Negara berada di tangan segolongan orang kaya).
3) Bila tujuannya didasarkan tidak untuk kepentingan rakyat seluruhnya tetapi
nama rakyat yang dipakai ð demokrasi.
c. Bentuk gabungan (mixed form) antara bentuk cita dengan bentuk
pemerosotan
Dalam kenyataannya, bentuk Negara cita tidak pernah terlaksana,
melainkan selalu menjadi bentuk campuran. Oleh sebab itu dalam kenyataannya
bentuk Negara dibedakan menjadi dua, yaitu :

21. a.
Bentuk Negara campuran (mixed form)
b.
Bentuk Negara pemerosotan (corruption or degenerate form).
5.
Epicurus (342-271 AD)
Pendapat Epicurus menyimpang dari pendapat umum yang ada di Yunani
saat itu. Menurut pendapat Epicurus, masyarakat ada karena adanya
kepentingan manusia sehingga yang berkepentingan bukanlah masyarakat
sebagai satu kesatuan tetapi manusia-manusia itu yang merupakan bagian dari
masyarakat. Manusia sebagai warga di dalam Negara dimisalkan sebagai
sebutir atom atau sebutir pasir, jadi bersifat atomistis, hanya memikirkan hidup
untuk diri sendiri. Pandangan ini disebut pandangan yang bersifat
individualistis.
Berdasarkan pandangan individualistis, Epicurus berpendapat bahwa
terjadinya Negara disebabkan karena adanya kepentingan perorangan. Dan
tujuan Negara adalah menjaga tata tertib dan keamanan dalam masyarakat dan
tidak memperdulikan macam, sifat atau bentuk Negara. Sedangkan tujuan
masyarakat adalah kepentingan pribadi. Agar tidak timbul perselisihan diantara
warga maka dibuatlah undang-undang sebagai hasil dari suatu perjanjian.
6.
Zeno ( ± 300 AD)
Zeno merupakan pemimpin aliran filsafat Stoazijnen (stoa : jalan pasar
yang bergambar/beschilderde marktgaanderij) yang hidup dalam zaman yang
serba sulit, sama dengan Epicurus. Zeno mengajarkan pahamnya kepada muridmuridnya di jalan yang bergambar. Aliran stoazijnen menimbulkan hukum alam
(natuurrecht) atau hukum asasi dalam kebudayaan Yunani.
Ajaran hukum alam membedakan alam menjadi dua bagia, yaitu :
a.
Kodrat manusia (natuur van de mens)
Kodrat manusia dilihat kepada sifat-sifat manusia. Yaitu kodrat yang terletak
dalam budi manusia yang merupakan zat hakikat sedalam-dalamnya dari
manusia, dan budi itu bersifat tradisional.
Agama bersifat pantheistisch (pan : dimana-mana; theos :Tuhan ð Tuhan ada
dimana-mana). Dengan demikian, agama meyakini bahwa Tuhan ada dimanamana. Tuhan merupakan kodrat itu sendiri. Manusia merupakan bagian dari
kodrat, otomatis, manusia merupakan bagian dari Tuhan sehingga budi manusia

22. merupakan bagian dari budi Tuhan. Oleh karena Tuhan bersifat abadi maka budi
Tuhan juga bersifat abadi, budi manusiapun abadi. Hal ini
mengakibatkan hukum sebagai ciptaan budi manusia juga bersifat abadi.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum alam bersifat abadi, meliputi
segala-galanya karena berlaku bagi setiap orang dalam waktu, tempat dan
keadaan bagaimanapun.
Manusia dilukiskan secara statis sehingga hukum bagi manusia juga tidak
mengalami perubahan. Oleh karena itu tidak ada perbedaaan antara hukum yang
berlaku sekarang (ius constitutum) dan hukum yang akan datang (ius
constituendum).
Oleh karena itu paham kenegaraan didasarkan pada sifat tersebut, yaitucosmo
politis yang tidak mengenal perasaan kebangsaan. Negara tidak usah
berdasarkan perasaan kebangsaan, harus diusahakan suatu Negara ayang
meliputi seluruh dunia atau Negara yang merupakan Negara dunia.
b.
Kodrat benda (natuur van de zaak)
Yaitu kodrat benda yang timbul dalam kebudayaan Yunani. Yaitu kodrat yang
mempunyai pengertian sentral kosmos, sebagai lawan dari chaos.
Menurut Socrates, Plato dan Aristoteles, pelukisan dunia sebagai
kosmos merupakan satu kesatuan yang teratur sedangkan di dunia dalam
bentukchaos, tidak ada paksaan terhadap suatu aturan, tidak terdapat suatu
tatanan sehingga dalam masyarakat terdapat kekacauan.
7.
Polybios (204-122 AD)
Mengenai negara, Polybios melanjutkan paham Aristoteles. Menurut
Polybios, proses perkembangan, pertumbuhan dan kemerosotan bentuk-bentuk
negara secara psikologis bertalian dengan sifat-sifat manusia menurut ajaran
Aristoteles, yaitu bahwa tidak adanya bentuk negara yang abadi disebabkan
karena terkandung benih-benih pengrusakan, seperti pemberontakan, revolusi dll.
Benih-benih tersebut disebabkan karena sifat-sifat manusia, yaitu :
a.
Keinginan akan persamaan
Yaitu terdapatnya hasrat persamaan terhadap mereka yang merasa dirinya sama
dengan orang-oranglain .
b.
Keinginan akan perbedaan

23. Yaitu terdapatnya hasrat perbedaan terhadap mereka yang merasa dirinya
berbeda dengan orang lain.
B. ZAMAN ROMAWI
1.
Masa Kerajaan
Yaitu masa koningschap atau kerajaan. Bentuk negara adalah monarki dan
dipimpin oleh seorang raja.
2.
Masa Republik
Republik
atau republiek berasal
dari
kata res (kepentingan)
dan publica (umum). Republik adalah pemerintahan yang dijalankan untuk
kepentingan umum.
3.
Masa Prinsipat
Masa principat dimulai dari masa Caesar. Walaupun pada saat itu, raja-raja
Romawi belum mempunyai kewibawaan, namun pada hakekatnya mereka
memerintah secara mutlak.
Kemutlakan ini didasarkan pada Caesarismus, yaitu adanya perwakilan yang
menghisap, dari pihak Caesar terhadap kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakyat saat itu disalahgunakan, dimana dalam lapangan ilmu negara
digunakan konstruksi Ulpianus yang menyatakan, bahwa : kedaulatan rakyat
diberikan kepada prinsep atau raja melalui suatu perjanjian yang termuat dalam
undang-undang yang disusun olehnya dan diatur dalam Lex Regia. Jadi,
landasan hukumnya adalah perjanjian yang terletak dalam lapangan hukum
perdata. Setelah kekuasaan diberikan kepada Prinsep maka rakyat pada
kenyataannya tidak dapat meminta pertanggung jawaban atas perbuatan prinsep.
Ahli hukum (doktoris iuris) yang terkenal pada saat itu adalah Gajus,
Modestinus, Paulus, Papinianus dan Ulpianus.
Dalam caesarismus dikenal semboyan yang berbunyi :
a.
Solus publica suprema lex (kepentingan umum mengatasi undang-undang)
b.
Princepes legibus solutus est (Rajalah yang menentukan kepentingan umum).
Pada dasarnya, pemerintahan untuk kepentingan umum tersebut dirumuskan
dalam undang-undang sehingga derajat kepentingan umum lebih tinggi dari
undang-undang. Namun, yang merumuskan kepentingan umum adalah raja.

24. Otomatis, dalam merumuskan kepentingan umum tersebut raja bertindak demi
kepentingan pribadinya.
Dengan demikian, princep dengan berkedok kedaulatan rakyat memerintah demi
kepentingan umum, sebenarnya memerintah dengan sewenang-wenang.
Peraturan hukum Romawi pada abad ke-6 atas perintah Kaisar Justinianus (527565) dikodifikasi dan dinamakan Corpus Iuris Civilis yang terdiri atas 4 bagian :
a.
Institutiones
Merupakan buku pelajaran atas lembaga-lembaga hukum Romawi dan berlaku
sebagai himpunan undang-undang.
b.
Pandectae atau Digesta
Merupakan himpunan karangan yang memuat pendapat para ahli hukum
Romawi. Jika hakim ragu-ragu mengenai putusan atas suatu hal
maka putusannya harus didasarkan pada pandectae/digesta.
c.
Codex
Merupakan kumpulan undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh raja-raja
Romawi.
d.
Novallae
Merupakan himpunan tambahan dan penjelasan keterangan bagi codex.
4.
Masa Dominat
Dominat atau dominaat adalah masa dimana kaisar secara terang-terangan
menjadi raja mutlak, bertindak menyeleweng, menginjak-injak hukum dan
kemanusiaan. Hal ini terlihat dengan adanya manusia dibakar hidup-hidup,
manusia diadu dengan manusia lain atau dengan singa (gladiator) dan dijadikan
tontonan umum, rakyat kelaparan sementara raja dan pengikutnya berpesta pora.
C. ZAMAN ABAD PERTENGAHAN
1.
Agustinus
Bukunya yang terkenal ialah :
a.
Civitas Dei (Negara Tuhan)

25. Civitas dei merupakan kerajaan Tuhan yang abadi, tetapi semangat keduniawian
terdapat dalam Gereja Kristus sebagai wakil dari civitas dei di dunia yang fana.
b.
Civitas Terrena (Diabolis) atau negara setan
Merupakan hasil kerja setan atau keduniawian. Jika sudah mendapat ampunan
dari Tuhan, barulah civitas terrena menjadi baik.
Civitas terrena mengabdikan diri pada civitas dei. Oleh karena itu dalam civitas
terrena terjadi percampuran antara agama, ilmu pengetahuan dan
kesenian. Civitas terrena merupakan persiapan menuju civitas dei.
Imperium Romawi dapat dimisalkan dengan civitas terrena yang tumbuh,
berkembang dan akhirnya musnah karena keserakahan. Agar jangan sampai hal
tersebut terulang kembali, maka pemimpin negara harus memimpin dengan
semangat civitas dei yaitu mempraktekkan dan menganjurkan agar agama
Kristen dimasukkan ke dalam negara seperti yang telah dijalankan oleh
Konstantin Theodisius di Konstatinopel
Kesimpulannya adalah bahwa pada waktu itu yang memegang peranan penting
adalah negara, segala sesuatu harus tunduk pada agama. Negara dipersiapkan
untuk menjadi negara Tuhan. Keberadaan negara-negara di dunia adalah untuk
memberantas musuh-musuh gereja.
2.
Thomas Aquino
Thomas Aquino merupakan tokoh dari aliran hukum alam.
Menurut sumbernya, hukum alam dapat berupa :
a.
Hukum alam yang bersumber dari Tuhan (irrasional)
b.
Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia.
Dalam buku-bukunya yang sangat terkenal, Summa Theologica dan De Regimene
Principum, Thomas Aquino membentangkan pemikiran hukum alamnya yang
banyak mempengaruhi gereja dan bahkan menjadi dasar pemikiran gereja hingga
saat ini.

26. Thomas Aquino membagi hukum ke dalam 4 golongan hukum, yaitu :
a.
Lex Aeterna
Merupakan rasion Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan
sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera
manusia.
b.
Lex Divina
Merupakan bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia
berdasarkan waktu yang diterimanya.
c.
Lex Naturalis
Merupakan hukum alam yaitu yang merupakan penjelmaan dari lex aeterna di
dalam rasio manusia.
d.
Lex Positivis
Yaitu hukum yang berlaku dan merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh
manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia.
Hukum positif terdiri dari hukum positif yang dibuat oleh Tuhan, seperti yang
terdapat dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia.
Mengenai konsepsinya tentang hukum alam, Thomas Aquino membagi asas-asas
hukum alam dalam dua jenis, yaitu :
a.
Principia Prima (asas-asas umum)
Yaitu asas-asas yang dengan sendirinya dimiliki oleh manusia sejak
kelahirannya, berlaku mutlak dan tidak dapat berubah dimanapun dan dalam
keadaan apapun. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan
dilarang melakukan kejahatan, sebagaimana yang terdapat dalam 10 perinta
Tuhan.
b.
3.
Principia Secundaria (asas-asas yang diturunkan dari asas-asas umum)
Dante Alighieri
Pada tahun 1313, Dante menerbitkan bukunya, De Monarchia, salah satu
karya besarnya dan merupakan satu-satunya peninggalan Dante yang merupakan
karya kenegaraan. Dalam bukunya, Dante memimpikan suatu kerajaan dunia
yang melawan kerajaan Paus. Kerajaan dunia tersebut yang akan
menyelenggarakan perdamaian dunia. Tujuan negara menurut Dante

27. adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan cara memberlakukan
undang-undang yang sama bagi semua umat.
De Monarchia terdiri atas 3 bab, yaitu :
a.
Bab I mempersoalkan kerajaan dunia.
Pada bab I, Dante menekankan perlunya kerajaan dunia, yaitu untuk
kepentingan dunia itu sendiri dalam rangka menyelenggarakan perdamaian
dunia.
Kerajaan dunia merupakan kemerdekaan dan keadilan tertinggi. Rakyat yang
hidup dengan berbagai peraturan yang berbeda diatasi dengan peraturan yang
dapat menciptakan kerjasama diantara masyarakat.
Kerajaan dunia (imperium) merupakan satu kesatuan kekuasaan, sebab jika
kerajaan dibagi maka akan musnah.
b.
Bab II menyelidiki apakah kaisar Jerman itu merupakan kaisar yang sah?
c.
Apakah kekuasaan kaisar berasal dari Tuhan atau berasal dari perantara?
Genesis dianggap sebagai sumber bagi teori Innocentius III untuk Teori
Cahayanya sebagai kunci kekuasan Paus yang berasal dari Mattheus, Teori Dua
Belah Pedang dari Bernard Clairvaux, demikian pula ajaran Hadiah dari
Constantin.
semua teori tersebut ditafsirkan oleh Dante sehingga akhirnya dia
menyimpulkan bahwa kaisar memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan untuk
memerintah dan mengurus negara, dan tidak bergantung pada perantara yang
menjelma dalam diri Paus. Paus hanya berkuasa dalam segala hal yang
berkaitan dengan rohani.
Pendapat Dante didukung oleh golongan Franciskaan, yaitu para paderi yang
menganjurkan agar Paus bersifat pendeta kembali yang hidup dengan sederhana
dan semata-mata untuk kesucian Tuhan. oleh karena itu, Paus jangan
mencampuri urusan kemewahan dunia yang dapat merusak kepercayaan rakyat.
Teori Cahaya :
Golongan Canonist berpendapat bahwa Paus memperoleh kekuasaan yang asli
di atas dunia ini. Raja tidak memiliki kekuasaan yang asli sebab kekuasaannya
berasal dan diturunkan dari Paus yang asli. Seperti halnya matahari dan
bulan, Paus adalah matahari yang bersinar sedangkan bulan adalah raja yang
mendapat sinar dari matahari.

28. 4.
Marsiglio di Padua (Marsilius dari Padua)
Pada tahun 1324, terbit karya Marsiglio yang terkenal, yaitu Defenser
Pacis, yang terdiri dari tiga buku atau dictiones, yaitu :
a.
Dictio Pertama menguraikan dasar-dasar negara.
Pada dictio pertama
diuraikan
asal
usul
negara
didasarkan
pada perkembangan alam. Oleh karena itu, negara merupakan badan iudicialis
seu consiliativa yang hidup dan bebas. Tujuan tertinggi negara adalah
mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran dan memberi
kesempatam kepada rakyat untuk mengembangkan dirinya secara bebas. Tugas
utama negara untuk mencapai hal tersebut adalah menciptakan undangundang demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Kekuasaan tertinggi dalam negara dan pemerintahan terletak pada pembuat
undang-undang sehingga pemerintahan hanya alat dari pembuat undang-undang.
Pembuat undang-undang adalah rakyat sebab kedaulatan tertinggi ada di tangan
rakyat dan sumber undang-undang adalah rakyat secara keseluruhan.
Pemerintahan berada di tangan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Rakyat boleh menghukum penguasa jika ternyata penguasa melanggar undangundang.
b. Dictio Kedua menguraikan dasar-dasar gereja dan hubungannya dengan
negara.
Marsilius menentang teori cahaya, ajaran dua belah pedang dan hadiah dari
Constantin. Marsilius menginginkan agar Paus dipillih oleh rakyat sehingga
kekuasaan tertinggi diletakkan di tangan badan permusyawaratan gereja-gereja
(concilie).
Dalam hubungan antara negara dan gereja, Marsilius berpendapat bahwa
kedudukan gereja adalah di bawah negara sehingga gereja tidak berhak membuat
undang-undang sebab hanya rakyat yang berhak untuk membuat undang-undang.

29. BAB III
TEORI SIFAT HAKEKAT NEGARA
(das Wesssen des Staates)
Secara umum banyak sarjana atau para ahli yang mempunyai pendapat
sendiri tentang sifat hakikat suatu negara berkaitan dengan pandangan hidup
yang dianutnya. Diantaranya adalah :
5.
Socrates
Menurut Socrates, setiap orang menginginkan kehidupan yang aman dan tentram.
Oleh karena itu kemudian mereka membentuk suatu kelompok dan tinggal di atas
bukit. Socrates menyebut kelompok tersebut sebagai polis dan ia berpendapat
bahwa polis identik dengan masyarakat dan masyrakat identik dengan negara.
6.
Plato
Menurut Plato, negara adalah keiginan manusia untuk bekerja sama untuk
memenuhi kepentingan mereka. Plato adalah peletak dasar ajaran idealisme.
7.
Aristoteles
Aristoteles adalah murid Plato. Buku yang ditulisnya diantaranya
adalah Eticha yang berisi ajaran tentang keadilan. Ajaran tentang negara
ditulisnya dalam Politica.
Aristoteles mengembangkan ajaran realisme.
Menurut Aristoteles, negara adalah gabungan dari keluarga sehingga menjadi
kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai
jika kebahagiaan individu sudah tercipta. Sebaliknya, bila manusia ingin
bahagia maka ia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan dalam
kepentingan hidupnya.
Selanjutnya, Aristoteles berpendapat bahwa negara adalah kesatuan manusia
dan manusia tidak dapat terlepas dari kesatuannya. Negara
harus menyelenggarakan kemakmuran bagi warganya, namun negara juga
merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
agar tingkah laku manusia sesuai dengan tata tertib dalam masyarakat.

30. 8.
F. Oppenheimer
Negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu
tertib masyarakat.
9.
Leon Duguit
Negara adalah kekuasaan orang-orang kuat yang memerintah orang lemah.
Bahkan dalam negara modern, kekuasaan orang kuat diperoleh dari faktor-faktor
politik.
10. R. Krannenburg
Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh
sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, menurut Krannenburg, yang
harus ada lebih dahulu adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran
untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan
kelompok tersebut. Jadi, yang terpenting (primer) adalah kompok manusia,
sedangkan yan sekunder adalah negara.
11. Logemann
Negara pada hakeketnya adalah suatu organisasi kekuasaan maka organisasi itu
memiliki kewibawaan. Artinya, negara dapat memaksakan kehendaknya pada
semua orang yang ada dalam organisasi.