SlideShare a Scribd company logo
Pengantar Hukum Indonesia
Nama anggota kelompok 12:
Juniarti(22052090) Khairun
Nisa(22052091) Muhammad Alif
Fidia(22052095)
1. Pengertian PHI
Pengantar Hukum Indonesia merupakan basis atau mata kuliah dasar yang
Ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif
Indonesia yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif di
Indonesia.Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari kata pengantar hukum
Indonesia.pengantar berarti membawa ketempat yang akan dituju mempelajari
masalah masalah dan cabang cabang hukum di Indonesia.
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah dasar yang mempelajari
keseluruhan hukum positif di Indonesia sebagai suatu Sistem Hukum Yang
sedang berlaku di Indonesia dalam Garis besarnya.dengan demikian, objek dari
pengantar Hukum Indonesia ini adalah Hukum Positif Indonesia.Fungsinya
adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang untuk mempelajari hukum
positif di Indonesia.
2 n Pengantar Hukum Indonesia (rm) aengan
Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
-Perbedaan utama antara Pengantar Ilmu Hukum dan
Pengantar Hukum Indonesia adalah Pengantar Ilmu Hukum
berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan
mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang
melingkupinya, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia
berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin
mpelajari hukum positif yang sedang berlaku di
Indonesia.
-sedangkan Pengantar Ilmu Hukum,mempelajari
keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau
negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum
maupun ius constituendum, sedangkan Pengantar Hukum
Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang
sedang berlaku di Indonesia
atau ius constitutum.
Perbedaan PHI dan PIH dapat dilihat dari defenisinya menurut
buku PHI Karya Prof.Dr.Drs. Abintoro
Prakoso,SH.,M.S.,
a. Pengantar Hukum Indonesia atau Inleiding tot het
positiefrecht van Indonesie (Bahasa Belanda), Introduction
Indonesian of Law (bahasa Inggeris) merupakan pengantar
pada Ilmu Hukum sebagai sistem hukum positif (hukum yang
sedang berlaku) di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia
mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di
Indonesia sesuai dengan bahan-bahan realitas
dan bahan- bahan idealitas Indonesia.
b. Pengantar Ilmu Hukum merupakan pengantar guna
memperkenalkan dasar- dasar ajaran hukum umum atau algemeine
rechtslehre yang sudah diakui di mana-mana,mencakup uraian
sejarah terbentuknya lembaga-lembaga
hukum dewasa ini
maupun pengantar falsafahnya dalam arti kerohanian maupun
kemasyarakatan.Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan
pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan
memperkenalkan pengertian- pengertian dan konsep-konsep
dasar tentang hukum..
Menurut Buku "Pengantar Hukum Indonesia” karya Dr. Kamri
Ahmad, SH., M. HUM Dan Andi Khaedir k. Petta Lolo, SH;
pengantar hukum Indonesia ini memiliki perbedaan Yang
signifikan berdasarkan istilah dan Objeknya:
a. Istilah "Pengantar” dalam PHI berarti menunjukkan jalan ke
cabang cabang ilmu hukum (rechtsvakken) yang sebenarnya.PHI
berobyek kepada tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia
sekarang maupun yang telah lalu (hukum dan sejarah).jadi khusus
terhadap hukum positif di Indonesia.
b. Sedangkan Pengantar Hukum Indonesia,Obyeknya Adalah
aturan aturan Hukum pada umumnya,tidak terbatas pada
aturan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat
tertentu saja.Bahasan dari PIH adalah mengenai pokok pokok
dan prinsip prinsip,keadaan ,maksud dan tujuan dari bagian
bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan /tata
hubungan antara bagian bagian yang paling mendasar
tersebut dengan
hukum sebagai Ilmu pengetahuan.
3. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
a.Agar dapat diketahui macam-macam hukum di Indonesia; b. Dapat
mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan,
dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia;
c. Mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang
dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia;
d. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di
Indonesia dalam bidang
legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. prosedur di
dalam melaksanakan hukum (acara peradilan dan prosedur birokrasi
dalam negara) menurut hukum positif
Indonesia.
4. Kasus Kasus yang menjadi pembahasan dalam Pengantar
Hukum Indonesia
Kasus Kasus yang menjadi kajian dalam mata kuliah pengantar
hukum indonesia ini dapat di lihat dari Hukum Positif Indonesia.
hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku di
Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan
yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku
khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur
negara dan dunia peradilan.Hukum Positif di Indonesia terdiri dari 4
kategori, yakni Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata
Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara.
REFERENSI KASUS
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-
peristiwa/04/02/2023/kasus-korupsi- terminal-pal-6
terdakwa-minta-jadi-tahanan-kota/
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
Fenti Anita Sari
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
dionteguhpratomo
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...Yanels Garsione
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Kardoman Tumangger
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
Fenti Anita Sari
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
University of North Sumatera
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Nuelnuel11
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
Fakhrul Rozi
 
putusan hakim
putusan hakimputusan hakim
putusan hakim
anieqoh izzatika
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
Muhammad Akhirul Iksan
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Sigit Riono
 
perdata
perdataperdata
perdata
amanda lubis
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Idik Saeful Bahri
 
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukum
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukumPresentation konsultasi dan penyuluhan hukum
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukum
Natalia Hera Setiyawati
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan...
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
putusan hakim
putusan hakimputusan hakim
putusan hakim
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
 
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukum
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukumPresentation konsultasi dan penyuluhan hukum
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukum
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 

Similar to PPT-PHI.ppt

PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
Khiyaroh1
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
ArdianoUlfa
 
Pengantar-Hukum-Indonesia-1.pptx
Pengantar-Hukum-Indonesia-1.pptxPengantar-Hukum-Indonesia-1.pptx
Pengantar-Hukum-Indonesia-1.pptx
muhammadaliffidia
 
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
Andrew Hutabarat
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
MohammadRioDzulIman
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
rivaldotobing08
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
asifsardari
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
FitryII
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
atuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
Bustamijasri
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
dina susiani
 
Rpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls xRpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls x
eli priyatna laidan
 
SISTEM HUKUM.pptx
SISTEM HUKUM.pptxSISTEM HUKUM.pptx
SISTEM HUKUM.pptx
RizkiDwiKamalulJamal
 
Penegakkan Hukum
Penegakkan HukumPenegakkan Hukum
Penegakkan Hukum
Arvina Frida Karela
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
yasirmaster web.id
 

Similar to PPT-PHI.ppt (20)

PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
 
Pengantar-Hukum-Indonesia-1.pptx
Pengantar-Hukum-Indonesia-1.pptxPengantar-Hukum-Indonesia-1.pptx
Pengantar-Hukum-Indonesia-1.pptx
 
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
Rpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls xRpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls x
 
SISTEM HUKUM.pptx
SISTEM HUKUM.pptxSISTEM HUKUM.pptx
SISTEM HUKUM.pptx
 
Penegakkan Hukum
Penegakkan HukumPenegakkan Hukum
Penegakkan Hukum
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
 

Recently uploaded

MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
NinaRahayuBelia
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
AchmadHasanBasri
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
OsmanHjAbdulWahid
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
pcaiolenovo20232
 

Recently uploaded (6)

MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
 

PPT-PHI.ppt

  • 1. Pengantar Hukum Indonesia Nama anggota kelompok 12: Juniarti(22052090) Khairun Nisa(22052091) Muhammad Alif Fidia(22052095)
  • 2. 1. Pengertian PHI Pengantar Hukum Indonesia merupakan basis atau mata kuliah dasar yang Ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif di Indonesia.Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari kata pengantar hukum Indonesia.pengantar berarti membawa ketempat yang akan dituju mempelajari masalah masalah dan cabang cabang hukum di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif di Indonesia sebagai suatu Sistem Hukum Yang sedang berlaku di Indonesia dalam Garis besarnya.dengan demikian, objek dari pengantar Hukum Indonesia ini adalah Hukum Positif Indonesia.Fungsinya adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang untuk mempelajari hukum positif di Indonesia.
  • 3. 2 n Pengantar Hukum Indonesia (rm) aengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) -Perbedaan utama antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia adalah Pengantar Ilmu Hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mpelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia.
  • 4. -sedangkan Pengantar Ilmu Hukum,mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum.
  • 5. Perbedaan PHI dan PIH dapat dilihat dari defenisinya menurut buku PHI Karya Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso,SH.,M.S., a. Pengantar Hukum Indonesia atau Inleiding tot het positiefrecht van Indonesie (Bahasa Belanda), Introduction Indonesian of Law (bahasa Inggeris) merupakan pengantar pada Ilmu Hukum sebagai sistem hukum positif (hukum yang sedang berlaku) di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan bahan-bahan realitas dan bahan- bahan idealitas Indonesia.
  • 6. b. Pengantar Ilmu Hukum merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar- dasar ajaran hukum umum atau algemeine rechtslehre yang sudah diakui di mana-mana,mencakup uraian sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar falsafahnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan.Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian- pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum..
  • 7. Menurut Buku "Pengantar Hukum Indonesia” karya Dr. Kamri Ahmad, SH., M. HUM Dan Andi Khaedir k. Petta Lolo, SH; pengantar hukum Indonesia ini memiliki perbedaan Yang signifikan berdasarkan istilah dan Objeknya: a. Istilah "Pengantar” dalam PHI berarti menunjukkan jalan ke cabang cabang ilmu hukum (rechtsvakken) yang sebenarnya.PHI berobyek kepada tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang maupun yang telah lalu (hukum dan sejarah).jadi khusus terhadap hukum positif di Indonesia.
  • 8. b. Sedangkan Pengantar Hukum Indonesia,Obyeknya Adalah aturan aturan Hukum pada umumnya,tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu saja.Bahasan dari PIH adalah mengenai pokok pokok dan prinsip prinsip,keadaan ,maksud dan tujuan dari bagian bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan /tata hubungan antara bagian bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai Ilmu pengetahuan.
  • 9. 3. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI) a.Agar dapat diketahui macam-macam hukum di Indonesia; b. Dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia; c. Mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia; d. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. prosedur di dalam melaksanakan hukum (acara peradilan dan prosedur birokrasi dalam negara) menurut hukum positif Indonesia.
  • 10. 4. Kasus Kasus yang menjadi pembahasan dalam Pengantar Hukum Indonesia Kasus Kasus yang menjadi kajian dalam mata kuliah pengantar hukum indonesia ini dapat di lihat dari Hukum Positif Indonesia. hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan.Hukum Positif di Indonesia terdiri dari 4 kategori, yakni Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara.