Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah dasar yang mempelajari hukum positif Indonesia;
(2) Terdapat perbedaan antara PHI yang berfokus pada hukum positif Indonesia, dengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) yang mempelajari hukum secara umum;
(3) Tujuan mempelajari PHI adalah untuk memahami berbagai hukum di Indonesia dan hak serta
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum acara di Indonesia, meliputi hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum acara, landasan hukum, asas-asas, dan alur-alur prosesnya pada berbagai bidang hukum acara.
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen ini membahas tentang konsultasi dan penyuluhan hukum oleh Tim Bankum Desa, termasuk pengertian, prinsip, mekanisme pelaksanaan, dan kerjasama dengan pihak lain seperti OBH. Tim Bankum Desa bertugas memberikan pertimbangan hukum, sosialisasi hukum, dan dukungan dana untuk penanganan kasus masyarakat.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Dokumen tersebut membahas alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode-metode tersebut lebih fleksibel dibanding litigasi dan bertujuan mencapai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase khususnya dijelaskan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian para pihak yang putusannya bersif
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum acara di Indonesia, meliputi hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum acara, landasan hukum, asas-asas, dan alur-alur prosesnya pada berbagai bidang hukum acara.
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen ini membahas tentang konsultasi dan penyuluhan hukum oleh Tim Bankum Desa, termasuk pengertian, prinsip, mekanisme pelaksanaan, dan kerjasama dengan pihak lain seperti OBH. Tim Bankum Desa bertugas memberikan pertimbangan hukum, sosialisasi hukum, dan dukungan dana untuk penanganan kasus masyarakat.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Pengantar Hukum Indonesia membahas pengertian dan ruang lingkup hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini (ius constitutum), serta disiplin ilmu hukum terkait seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, dan cabang-cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Dokumen ini juga membahas berbagai pengertian hukum menurut para ahli hukum dan ruang ling
Dokumen tersebut membahas peranan filsafat Pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber hukum materiil yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sumber hukum formil meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan pendapat para sarjana. Tatanan nilai Pancasila mencakup nilai material, vital, dan rohani yang dioper
Teks tersebut membahas tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI) yang memperkenalkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Juga membahas tentang pengertian hukum, sejarah tata hukum Indonesia, politik hukum nasional, pembagian hukum, dan sumber hukum. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia.
Makalah ini membahas tentang jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia yang terdiri dari 14 bidang, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum pajak, hukum antar golongan, hukum perdata internasional, hukum internasional, hukum acara pidana dan perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Makalah ini
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, istilah, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat memiliki perbedaan dengan adat dimana hukum adat mempunyai sanksi jika dilanggar sedangkan adat belum tentu.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah penegakan hukum di Indonesia, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan tersebut. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang ketidaktegasan penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum, serta perlunya memperbaiki penegakan hukum untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.
KONSEP DASAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA
unsur-unsur Hukum dan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat
Perbedaan, persamaan dan hubungan pih dan phi
Sumber hukum dalam arti formal
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Curup membahas sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Materi pembelajaran meliputi pengertian hukum, macam-macam hukum, sumber hukum, tata hukum Indonesia, dan sistem peradilan nasional. Tujuan pembelajaran antara lain agar siswa memahami konsep-konsep tersebut. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan strategi problem
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Samatiga ini membahas 3 hal utama: (1) kompetensi dasar dan indikator yang mencakup pengertian hukum, penggolongan hukum, dan sistem peradilan Indonesia, (2) materi pelajaran tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia, dan (3) metode pembelajaran saintifik yang menggunakan diskusi dan penugasan.
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
PPT-PHI.ppt
1. Pengantar Hukum Indonesia
Nama anggota kelompok 12:
Juniarti(22052090) Khairun
Nisa(22052091) Muhammad Alif
Fidia(22052095)
2. 1. Pengertian PHI
Pengantar Hukum Indonesia merupakan basis atau mata kuliah dasar yang
Ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif
Indonesia yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif di
Indonesia.Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari kata pengantar hukum
Indonesia.pengantar berarti membawa ketempat yang akan dituju mempelajari
masalah masalah dan cabang cabang hukum di Indonesia.
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah dasar yang mempelajari
keseluruhan hukum positif di Indonesia sebagai suatu Sistem Hukum Yang
sedang berlaku di Indonesia dalam Garis besarnya.dengan demikian, objek dari
pengantar Hukum Indonesia ini adalah Hukum Positif Indonesia.Fungsinya
adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang untuk mempelajari hukum
positif di Indonesia.
3. 2 n Pengantar Hukum Indonesia (rm) aengan
Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
-Perbedaan utama antara Pengantar Ilmu Hukum dan
Pengantar Hukum Indonesia adalah Pengantar Ilmu Hukum
berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan
mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang
melingkupinya, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia
berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin
mpelajari hukum positif yang sedang berlaku di
Indonesia.
4. -sedangkan Pengantar Ilmu Hukum,mempelajari
keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau
negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum
maupun ius constituendum, sedangkan Pengantar Hukum
Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang
sedang berlaku di Indonesia
atau ius constitutum.
5. Perbedaan PHI dan PIH dapat dilihat dari defenisinya menurut
buku PHI Karya Prof.Dr.Drs. Abintoro
Prakoso,SH.,M.S.,
a. Pengantar Hukum Indonesia atau Inleiding tot het
positiefrecht van Indonesie (Bahasa Belanda), Introduction
Indonesian of Law (bahasa Inggeris) merupakan pengantar
pada Ilmu Hukum sebagai sistem hukum positif (hukum yang
sedang berlaku) di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia
mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di
Indonesia sesuai dengan bahan-bahan realitas
dan bahan- bahan idealitas Indonesia.
6. b. Pengantar Ilmu Hukum merupakan pengantar guna
memperkenalkan dasar- dasar ajaran hukum umum atau algemeine
rechtslehre yang sudah diakui di mana-mana,mencakup uraian
sejarah terbentuknya lembaga-lembaga
hukum dewasa ini
maupun pengantar falsafahnya dalam arti kerohanian maupun
kemasyarakatan.Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan
pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan
memperkenalkan pengertian- pengertian dan konsep-konsep
dasar tentang hukum..
7. Menurut Buku "Pengantar Hukum Indonesia” karya Dr. Kamri
Ahmad, SH., M. HUM Dan Andi Khaedir k. Petta Lolo, SH;
pengantar hukum Indonesia ini memiliki perbedaan Yang
signifikan berdasarkan istilah dan Objeknya:
a. Istilah "Pengantar” dalam PHI berarti menunjukkan jalan ke
cabang cabang ilmu hukum (rechtsvakken) yang sebenarnya.PHI
berobyek kepada tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia
sekarang maupun yang telah lalu (hukum dan sejarah).jadi khusus
terhadap hukum positif di Indonesia.
8. b. Sedangkan Pengantar Hukum Indonesia,Obyeknya Adalah
aturan aturan Hukum pada umumnya,tidak terbatas pada
aturan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat
tertentu saja.Bahasan dari PIH adalah mengenai pokok pokok
dan prinsip prinsip,keadaan ,maksud dan tujuan dari bagian
bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan /tata
hubungan antara bagian bagian yang paling mendasar
tersebut dengan
hukum sebagai Ilmu pengetahuan.
9. 3. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
a.Agar dapat diketahui macam-macam hukum di Indonesia; b. Dapat
mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan,
dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia;
c. Mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang
dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia;
d. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di
Indonesia dalam bidang
legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. prosedur di
dalam melaksanakan hukum (acara peradilan dan prosedur birokrasi
dalam negara) menurut hukum positif
Indonesia.
10. 4. Kasus Kasus yang menjadi pembahasan dalam Pengantar
Hukum Indonesia
Kasus Kasus yang menjadi kajian dalam mata kuliah pengantar
hukum indonesia ini dapat di lihat dari Hukum Positif Indonesia.
hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku di
Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan
yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku
khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur
negara dan dunia peradilan.Hukum Positif di Indonesia terdiri dari 4
kategori, yakni Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata
Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara.