Hukum Pariwisata

1. Yudi Setiaji, SH. MM
HUKUM PARIWISATA
 KAIDAH / NORMA
ATURAN – ATURAN YANG MENJADI PEDOMAN
BAGI SEGALA TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM
PERGAULAN HIDUP.
 4 MACAM KAIDAH / NORMA
1. NORMA AGAMA
PERATURAN HIDUP YANG DITERIMA SBG
PERINTAH, LARANGAN & ANJURAN YG
BERASAL DARI TUHAN.
2. NORMA KESUSILAAN
PERATURAN HIDUP YG DIANGGAP SEBAGAI
SUARA HATI SANUBARI MANUSIA.

2. Yudi Setiaji, SH. MM
Lanjutan
3. NORMA KESOPANAN
PERATURAN HIDUP YANG TIMBUL DARI
PERGAULAN SEGOLONGAN MANUSIA
4. NORMA HUKUM
PERATURAN YANG TIMBUL DARI NORMA HUKUM
DIBUAT OLEH PENGUASA NEGARA ISINYA
MENGIKAT SETIAP ORANG & PELAKSANAANNYA
DAPAT DIPERTAHANKAN DENGAN SEGALA
PAKSAAN OLEH ALAT – ALAT NEGARA.

3. Yudi Setiaji, SH. MM
SUMBER HUKUM
SEGALA APA SAJA YANG MENIMBULKAN ATURAN –
ATURAN YANG KALAU DILANGGAR MENGAKIBATKAN
SANKSI YANG TEGAS DAN NYATA.
JENIS – JENIS SUMBER HUKUM :
1. MATERIIL
2. FORMIL
A. UNDANG – UNDANG ( STATUTE )
PERATURAN NEGARA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM YANG MENGIKAT DIADAKAN & DIPELIHARA
OLEH NEGARA.

4. Yudi Setiaji, SH. MM
B. KEBIASAAN ( CUSTOM )
PERBUATAN MANUSIA YANG TETAP DILAKUKAN
BERULANG – ULANG DALAM HAL YANG SAMA & DITERIMA
OLEH MASYARAKAT.
C. KEPUTUSAN HAKIM ( YURISPRODENSI )
KEPUTUSAN HAKIM TERDAHULU YANG SERING DIIKUTI
& DIJADIKAN DASAR KEPUTUSAN OLEH HAKIM MENGENAI
MASALAH YANG SAMA
D. TRAKTAT ( TREATY )
PERJANJIAN YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH
E. DOKTRIN
PENDAPAT AHLI HUKUM

5. Yudi Setiaji, SH. MM
Hukum Positif
 HUKUM :
1. HUKUM SIPIL ( PRIVAT )
A. HUKUM PERDATA
B. HUKUM DAGANG
2. HUKUM PUBLIK
A. HUKUM TATA NEGARA
B. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
C. HUKUM PIDANA
D. HUKUM INTERNASIONAL

6. Yudi Setiaji, SH. MM
HUKUM & UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN
 FAKTOR UTAMA YANG SANGAT MENENTUKAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADALAH
KEPASTIAN HUKUM
 KEPARIWISATAAN MERUPAKAN BISNIS YANG
BERDIMENSI INTERNASIONAL, KEPASTIAN HUKUM
MENJADI SUATU KEHARUSAN
 APABILA SUATU SAAT TERJADI PERSELISIHAN
ANTARA PIHAK INDONESIA DENGAN MITRANYA
( PIHAK ASING ), MAKA AKAN SEMAKIN RUMIT,
KARENA TERKAIT DENGAN KEPASTIAN HUKUM
MULTI NASIONAL.

7. Yudi Setiaji, SH. MM
UNDANG – UNDANG TENTANG PARIWISATA
 UNDANG – UNDANG No. 09 TAHUN 1990
• UU KEPARIWISATAAN PERTAMA YANG DIMILIKI
OLEH NEGARA KITA
• DIPERLUKAN 10 TAHUN DALAM MENYUSUN
RANCANGAN UNDANG – UNDANG ( RUU )
• TANTANGAN UTAMA ADALAH SUBSTANSI KARENA
INDONESIA BELUM PERNAH MEMILIKI PERATURAN
DI BIDANG PARIWISATA, BAIK PENINGGALAN
KOLONIAL BELANDA MAUPUN BUATAN SENDIRI

8. Yudi Setiaji, SH. MM
3 HAL POKOK YANG DIATUR :
1. OBYEK WISATA
* OBYEK & DAYA TARIK WISATA ALAM
* OBYEK & DAYA TARIK BUDAYA
* OBYEK & DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS
2. SARANA PARIWISATA
SARANA AKOMODASI, MAKAN MINUM, ANGKUTAN WISATA,
WISATA TIRTA & KAWASAN PARIWISATA
3. JASA PARIWISATA
BIRO PERJALANAN WISATA, AGEN PERJALANAN WISATA,
PRAMUWISATA, KONVENSI, IMPRESARIAT, KONSULTAN,
INFORMASI.

9. Yudi Setiaji, SH. MM
TUJUAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA :
• MEMPERKENALKAN, MENDAYAGUNAKAN, MELESTARIKAN
DAN MEINGKATKAN MUTU OBYEK & DAYA TARIK WISATA
• MEMUPUK RASA CINTA TANAH AIR & MENINGKATKAN
PERSAHABATAN ANTAR BANGSA
• MEMPERLUAS & MERATAKAN KESEMPATAN BERUSAHA &
LAPANGAN KERJA
• MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN & KEMAKMURAN RAKYAT
• MENDORONG PENDAYA GUNAAN PRODUKSI NASIONAL
MEMPERHATIKAN : NILAI AGAMA, ADAT – ISTIADAT, SERTA
PANDANGAN & NILAI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
KELESTARIAN BUDAYA & MUTU LINGKUNGAN HIDUP.

10. Yudi Setiaji, SH. MM
UNDANG – UNDANG No. 05 TAHUN 1992 TENTANG
CAGAR BUDAYA
• BENDA YANG TERGOLONG BENDA CAGAR BUDAYA :
BENDA BUATAN MANUSIA, BERGERAK ATAU TDK BERGERAK
YANG BERUPA KESATUAN ATAU KELOMPOK ATAU BAGIAN
BAGIANNYA ATAU SISA – SISANYA DIANGGAP MEMPUNYAI
NILAI PENTING BAGI SEJARAH, ILMU PENGETAHUAN DAN
KEBUDAYAAN
WAJIB DIPELIHARA & DILINDUNGI, DILESTARIKAN
KETENTUAN PIDANA

11. Yudi Setiaji, SH. MM
UNDANG – UNDANG No. 04 TAHUN 1982 TENTANG
KETENTUANPOKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG – UNDANG No. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH :
* PRISIPNYA MENGATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH YANG LEBIH MENGUTAMAKAN PELAKSANAAN
ASAS DESENTRALISASI
* MENEMPATKAN OTONOMI DAERAH SEPENUHNYA PADA
DAERAH KABUPATEN ATAU DAERAH KOTA

12. Yudi Setiaji, SH. MM
PERATURAN PEMERINTAH No. 34 TAHUN 1979 TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DALAM
BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT I
UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 :
A. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
B. KESEJAHTERAAN RAKYAT
C. MENGHAPUS KEMISKINAN
D. MENGATASI PENGGANGGURAN
E. MELESTARIKAN ALAM, LINGKUNGAN & SUMBER DAYA
F. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN
G. MENGANGKAT CITRA BANGSA
H. MEMUPUK RASA CINTA TANAH AIR
I. MEMPERKUKUH JATI DIRI & KESATUAN BANGSA
J. MEMPERERAT PERSAHABATAN ANTAR BANGSA.