KERUKUNAN BERAGAMA

1. Brigjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Serang, Februari 2017
1

2. INDONESIA AT A
GLANCE
• Populasi > 250 Juta Jiwa
• Memiliki 6 agama yang diakui negara
• Kaya budaya, > 500 bahasa dan > 1300 suku bangsa
• Negara demokratis terbesar ke-3
• Kaya sumber daya alam
2

3. SEJARAH SINGKAT 4 PILAR KEBANGSAAN
 MASA
PENJAJAHAN
BELANDA
• IMPERIALISME KUNO
(GOLD, GOSPEL, GLORY)
• IMPERIALISME MODERN,
DIPACU REVOLUSI
INDUSTRI THN 1760 (SDA).
• POLITIK ADU DOMBA DAN
TANAM PAKSA
(CULTUURSTELSEL).
• POLITIK ETIS BELANDA
1901, MEMICU
KEBANGKITAN NASIONAL
TAHUN 1908 (BOEDI
OETOMO).
• SUMPAH PEMUDA TAHUN
1928, MEMPERSATUKAN
KOMITMEN KEBANGSAAN.
 MASA
PENJAJAHAN
JEPANG
• 8 MARET 1942,
BELANDA MENYERAH
DARI JEPANG DAN
JEPANG MENGUASAI
INDONESIA.
• SEPTEMBER 1944,
JEPANG JANJI BERIKAN
KEMERDEKAAN,
UNTUK DAPATKAN
BANTUAN RAKYAT
INDONESIA PADA PD II.
• PEMBENTUKAN BPUPKI
DAN PPKI
 SIDANG
BPUPKI
• PERUMUSAN DASAR
NEGARA, BENTUK
NEGARA, UUD DAN
PREAMBULE.
• 1 JUNI 1945, LAHIRNYA
PANCASILA.
• PENETAPAN PANCASILA
(PIAGAM JAKARTA)
SBG DASAR NEGARA.
• MENETAPKAN NKRI
SBG BENTUK NEGARA.
 SIDANG PPKI
• PADA 18 AGUSTUS, SIDANG
I PPKI MEMUTUSKAN:
 PENETEPAN PRESIDEN
DAN WAPRES.
 PENGESAHAN UUD 1945.
 DENGAN KOMITMEN
BHINNEKA TUNGGAL IKA
DAN MENIMBANG
BERBAGAI SARAN,
TERUTAMA DARI
DAERAH TIMUR
INDONESIA, MAKA SILA
PERTAMA PANCASILA,
DIREVISI DARI
KETUHANAN DENGAN
KEWAJIBAN MENJALANKAN
SYARIAT ISLAM BAGI
PEMELUK-PEMELUKNYA
MENJADI
KETUHANAN YANG MAHA ESA
3

4. 1
2
3
KONDISI KERUKUNAN BERAGAMA SAAT
INI
• UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA
AGAMA MERUPAKAN URUSAN ABSOLUT YG JADI
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT. (HARI LIBUR
KEAGAMAAN, PENGAKUAN AGAMA & TETAPKAN
BIJAK DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA).
URUSAN UMUM OLEH PEMDA TERKAIT PBINAAN
KERUKUNAN ASPEK SARA.
REGULASI KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
DEMOGRAFI AGAMA DAN
SUKU BANGSA
• PASAL 28 E UUD 1945.
• UU NO.1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.
• UU NO. 7 TAHUN 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
• PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 9 DAN NO. 8 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PELAKS TUGAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FKUB, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.
• JUMLAH PENDUDUK : 237.641.326 JIWA,
ISLAM : 87,1 %, KRISTEN : 6,9 %, KATHOLIK
3 %, HINDU : 1,7 %, BUDHA : 0,8 % &
KONGHUCU : 0,1 %
• SATU DESA SATU AGAMA : 38.177 DESA
• SATU DESA MULTI AGAMA : 44.013 DESA
• SATU DESA SATU ETNIS : 23.198 DESA
• SATU DESA MULTI ETNIS : 59.992.
SUMBER SENSUS BPS 2010 DAN POTENSI DESA 2014
SITUASI KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
• SECARA UMUM, KONDISI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI
INDONESIA DAPAT TERPELIHARA DENGAN BAIK.
• TETAPI KITA PATUT MEWASPADAI DENGAN RIWAYAT KONFLIK DAN
SEMAKIN MENINGKATNYA TANTANGAN TERHADAP KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA, SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS, BAIK YANG TERJADI PADA TINGKAT
GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL MAUPUN LOKAL.
4

5. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
SOSBUD & EKONOMI
• INFILTRASI BUDAYA ASING, REDUPKAN NILAI
GOTONG ROYONG DAN KEKELUARGAAN.
• PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL, ANGKA
KEMISKINAN RI 2016 10,9 % & GINI RATIO 0,4.
KONFLIK ENERGI
• ARAB SPRING DI TIMUR TENGAH, ADU
PENGARUH USA DAN RUSIA.
• NEGARA BESAR SALING BEREBUT KUASAI
ENERGI DENGAN STRATEGI PROXY WAR.
• PROXY WAR TELAH MEMECAH BELAH NEGARA
DI TIMUR TENGAH DAN MENGAKIBATKAN
BERKEMBANGNYA FAHAM RADIKAL ISIS.
MEDIA SOSIAL & IT
• PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
UNTUK PROVOKASI, AGITASI
& PROPAGANDA NEGATIF.
• KEBEBASAN BERLEBIHAN.,
MARAKNYA HOAX DAN HATE
SPEECH.
• PENYEBARAN FAHAM SESAT.
• SARANA BELAJAR TANPA
GURU, TIMBULKAN
PEMAHAMAN SALAH
TENTANG AGAMA.
DONALD TRUMP EFFECT
• KEBIJAKAN ULTRA NASIONALIS DALAM
PENANGANAN KELOMPOK ISLAM
RADIKAL DAN PENANGANAN IMIGRAN
NEGARA TERTENTU.
• SENTIMEN ANTI ISLAM, YANG
BERDAMPAK TERHADAP
KEHIDUPAN BERAGAMA PADA
NEGARA LAIN.
FAHAM RADIKAL
• ISIS TELAH MENJADI
INSPIRASI BAGI SEBAGIAN
KELOMPOK RADIKAL, UNTUK
MEMPERJUANGKAN
PENEGAKKAN SYARIAH DAN
KHILAFAH.
5

6. MUNCUL FAHAM SESAT DAN
RADIKAL
KURANGNYA PENGHARGAAN
AKAN HAM
TANTANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
FANATISME BERLEBIHAN
INTOLERANSI
ANCAM
AN
FAKTUA
L
KONFLIK SOSIAL BERNUANSA AGAMA YANG MELIBATKAN
KELOMPOK MASYARAKAT, ALIRAN-ALIRAN KEAGAMAAN,
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ORMAS KEAGAMAAN.
MUNCULNYA GERAKAN POLITIK BERSIMBOL AGAMA DAN
BERKEMBANGNYA FAHAM KEAGAMAAN YANG CENDERUNG
RADIKAL SERTA BERTENTANGAN DGN IDEOLOGI PANCASILA.
PENISTAAN AGAMA.
PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.
DAMPAK
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
6

7. POTENSI DAN PELUANG DUKUNG KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA
P
O
T
E
N
S
I
 4 PILAR KEBANGSAAN.
 NAWACITA 1
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP
BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
NEGARA
 NAWACITA 9
MEMPERTEGUH KE‐BHINEKA‐AN & MEMPERKUAT RESTORASI
SOSIAL INDONESIA.
 REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.
PELUANG
• MASIH ADANYA ORMAS MAINSTREAM YANG MODERAT DAN
HARGAI KEBHINNEKAAN.
• MASIH DIJUNJUNGNYA NORMA ADAT ATAU KEARIFAN LOKAL
YANG MENGATUR KERUKUNAN;
• MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP NILAI
HAM DAN KERUKUNAN.
7

8. KEBIJAKAN POLRI DALAM MEMELIHARA
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
• C E G A H K O N F L I K S O S I A L
MENGUTAMAKAN PENCEGAHAN TERHADAP
BERBAGAI BENTUK POTENSI KONFLIK SOSIAL
(SARA), AGAR TIDAK MELUAS DAN MENGOYAK
PERSATUAN DAN KESATUAN
• P E N E G A K K A N H U K U M
MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS
DAN TERUKUR, TERHADAP SELURUH AKSI YANG
MENGGANGGU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.
I M P L E M E N T A S I
DETEKSI DINI, PREEMTIVE, PREVENTIVE SEBAGAI
LANGKAH UTAMA DAN MENGINTENSIFKAN
DIALOG DALAM MENGANTISIPASI SETIAP POTENSI
YANG DAPAT MERUSAK KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA.
• PROACTIVE POLICING STRATEGY
PENYELESAIAN KONFLIK HARUS
KOMPREHENSIF, NETRAL DAN LIBATKAN FKUB,
ELEMEN MASY & PEMERINTAH SCR SINERGIS.
• KOORDINATIF, NETRAL DAN SINERGIS
BANTEN
BERSATU
KOPI
BINMAS
PATROLI
4/10
60 MENIT
BERSAMA
POLRI
8

9. STRATEGI POLDA BANTEN DALAM MEMELIHARA
KEBHINNEKAAN
SINERGI STRATEGIS SINERGI OPERASIONAL SINERGI TAKTIS
• TINGKATKAN KERJASAMA ANTAR
INSTITUSI/LEMBAGA, UNTUK
JAGA KEBHINNEKAAN DAN KIKIS
INTOLERANSI.
• HILANGKAN EGO SEKTORAL.
• BANGUN KOORD & KOMUNIKASI
LEVEL MIDDLE MANAGER
(KAPOLDA – DANREM – BIROKRAT
– FKUB - ELMASY) DAN KAPOLRES
– DANDIM – BIROKRAT – FKUB –
ELMASY).
• PERSAMAAN VISI DAN MISI KAPOLSEK –
BIROKRAT – DANRAMIL _ ELMASY, UTK
TANAMKAN TOLERANSI, KERUKUNAN
UMAT DAN KEBHINNEKAAN PD MASY.
• BHABINKAMS – BABINSA, FAHAMKAN
MASY TERKAIT PERSATUAN NKRI.
F K U B
T O G A
T O M A S
T O D A
P
O
L
R
I
T
N
I
BIROKRAT
MEMBANGUN SINERGITAS 4 PILAR DALAM MEMELIHARA KEBHINNEKAAN
9

10. PERAN ELEMEN MASYARAKAT
MEMBANGUN KESADARAN, MEMBERIKAN
BIMBINGAN SERTA MENJADI SURI
TAULADAN BAGI MASYARAKAT DLM
BANGUN KEHIDUPAN YG PENUH DGN
KEHARMONISAN, TOLERANSI DAN
KERUKUNAN ANTAR/INTER UMAT
BERAGAMA.
P E L I H A R A K E R U K U N A N U M AT B E R A G A M A D A N S O S I A L I S A S I K A N
4 P I L A R K E B A N G S A A N M E L A L U I S I N E R G I TA S P O L I S O N A L
• TOGA, TOMAS DAN TODA
• F K U B
• PUPUK TOLERANSI DAN PERSATUAN BANGSA.
• SOSIALISASIKAN DAN PERKUAT KEBHINNEKAAN.
• HARGAI PERBEDAAN YANG ADA.
• PERKUAT FILTER INFILTRASI BUDAYA ASING (MULAI DARI
KELUARGA).
• CEKAL PENYEBARAN FAHAM RADIKAL.
• MENYEIMBANGKAN FANATISME AGAMA YANG
BERLEBIHAN, CEGAH EKSLUSIVISME AGAMA.
• MEREDAM ISU NEGATIF TERKAIT DISKRIMINASI,
INTOLERANSI DAN ISU HAM.
• FASILITATOR KOMUNIKASI ANTARA
PEMDA DAN MAJELIS KEAGAMAN.
• DINAMISATOR, INTENSIFKAN DIALOG
ANTAR UMAT BERAGAMA.
• KATALISATOR ASPIRASI UMAT KEPADA
PEMDA.
• BANTU PEMERINTAH MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN ANTAR UMAT BERAGAMA.
• KEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN.
• MEMBIMBING UMAT BERAGAMA.
• SOSIALISASIKAN PBM NO. 9 DAN NO. 8
THN 2006 UNTUK DIPEDOMANI UMAT
DALAM DIRIKAN TEMPAT IBADAH.
INDONESIA SBG NEGARA PLURALIS,
MEMILIKI POTENSI, DENGAN ADANYA
PIMPINAN INFORMAL DI MASY SEPERTI
TOGA, TOMAS DAN TODA.
10