Dokumen tersebut membahas tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terikat oleh sistem hukum adatnya sebagai warga bersama berdasarkan kesamaan tempat tinggal atau keturunan. Dokumen juga membahas sumber-sumber hukum adat seperti adat istiadat, budaya tradisional, dan perasaan keadatilan masyarakat.

1. Novi Catur Muspita, S. Pd., M. Si
Dosen FISIP Universitas Islam Balitar,
disampaikan pada perkuliahan 22 Agustus 2015
sosiologi2015.blogspot.com.
www.slideshare.net/novimuspita

2. D. Masyarakat Hukum Adat & Hak Ulayat
 Psl 1 ayat (3) Permen no 5/1999 ttg Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yg dikeluarkan
Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkn:
“Masyarakat Hukum Adat sbg sekelompok org yg
terikat oleh tatanan hukum adatnya sbg warga
bersama suatu persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar
keturunan”
Dlm Penjelasan : subjek hak ulayat adl masy hkm adat, baik yg
mrpkn persekutuan hkm didasarkan kesamaan tempat
tinggal (teritorial) maupun yg didasarkan pada keturunan
(genealogis), yg diikenal dg berbagai nama yg khas di
daerah yg bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun,
nagari dsb…

3.  Adat Adalah kepribadian sesuatu
bangsa, merupakan salah satu
penjelmaan dari pada jiwa bangsa
yang bersangkutan dari abad ke
abad.
 Tiap bangsa di Dunia ini memiliki adat
kebiasaan sendiri yang satu dengan
yang lain tidak sama.
 ketidaksamaan adat, menyebabkan
adat adalah unsur terpenting yang
memberikan identitas suatu kepada
bangsa.

4.  Van Vollen Hoven
 Apabila hakim menemui bahwa ada
peraturan2 adat, tindakan2 atau
tingkah laku yang oleh adat dan yang
oleh masyarakat dianggap patut dan
mengikat para penduduk serta ada
perasaan umum yang menyatakan
bahwa peraturan2 ditetapkan oleh
para kepala adat dan petugas hukum.
Timbulnya Hukum Adat

5.  – Logemann
 Menyatakan bahwa norma2 yang
hidup adalah norma pergaulan hidup
bersama yaitu :
 „Peraturan2 tingkah laku yang harus
diturut oleh segenap warga pergaulan
hidup bersama itu’.

6.  Maka apabila ternyata bahwa ada
suatu norma yang berlaku, norma itu
tentu mempunyai sanksi, sanksi
apapun dari yang paling ringan
sampai yang berat.
 Orang dapat menganggap segala
norma yang mempunyai sanksi itu
semuanya adalah norma hukum.

7.  Teer Haar
bahwa hkum adat yang berlaku hanya
dapat diketahui dari penetapan2
petugas hukum seperti :
 Kepala adat
 Hakim
 Rapat adat
 Perangkat (perabot)
 Dsbnya.

8.  Soepomo
 Menyatakan bahwa suatu peraturan
mengenai tingkah laku manusia pada
suatu waktu mendapat sifat hokum
pada ketika petugas hokum yang
bersangkutan mempertahankannya
terhadap orang yang melanggar
peraturan itu atau pada ketika
petugas hukum bertindak untuk
mencegah pelanggaran itu.

9.  Tiap peraturan hukum adat adalah
timbul berkembang dan selanjutnya
lenyap, dengan lahirnya peraturan
baru, sedang peraturan baru itu
berkembang juga akan tetapi
kemudian akan lenyap, dengan
perubahan perasaan keadilan akan
hidup di hati nurani rakyat yang
menimbulkan perubahan peraturan
begitulah seterusnya,

10.  Kekuatan materil Peraturan
Hukum Adat
 Kekuatan materil dari pada peraturan
hukum adat itu tidaklah sama,
apabila penetapan itu di dalam
kenyataan social sehari2 diturut oleh
masyarakat maka kekuatan materil
penetapan itu adalah 100 %,

11. Disamping iklim dan juga watak bangsa
yang bersangkutan:
Faktor Magic/Animisme
Faktor2 yang mempengaruhi proses
perkembangan hukum adat :

12. (1) Pengaruh Magic dan Animisme ini
khususnya terlihat dalam 4 hal
1. Pemujaan roh2 leluhur sehingga hukum adat oleh
bangsa barat disebut sebagai adat leluhur.
Ex : China
2. Percaya adanya roh2 jahat dan gaib
Ex : Jepang
3. Takut kepada hukuman atau pembalasan oleh
kekuatan2 gaib.
4. Dijumpainya dimana2 orang2 yang oleh rakyat
(masyarakat, penduduk) dianggap dapat melakukan
hubungan dengan roh2 jahat dan kekuatan gaib
tersebut diatas.

13. Inti dari pada teori yang
dikemukakan Van Den Berg :
Hukum Pribumi ikut agamanya,
karena jika memeluk agama harus juga
mengikuti hukum2 agama itu dengan
setia.
Contoh :
1. Harta perkawinan : Hukum Agama
2. Harta Pusaka : Hukum Adat
Minang Hukum Adat dulu baru hukum Islam.

14. (2) Faktor agama.
 Agama di Indonesia yang
mempengaruhi hukum adat adalah
agama :
 – Hindu
 Pengaruh agama Hindu yang terbesar
terdapat di Bali khususnya dalam soal
pemerintahan Raja dan pembagian
kasta, sedangkan dalam hukum adat
Bali agama Hindu sedikit sekali
mempengaruhinya.
 –

15.  Islam
Agama Islam Sangat mempengaruhi
hukum Adat di Indonesia terutama dalam
Proses perkawinan dan lembaga Wakaf
 Kristen
Agama Kristen juga mempengaruhi
hukum adat asli masyarakat pemeluk
agama Kristen khusunya dalam
perkawinan. Dan dalam perkawinan
masyarakat Kristen dilaksanakan menurut
agama Kristen dan juga hukum adat, hal
ini terlihat pada suku bangsa Batak.

16. (3) Kekuasaan2 yang lebih tinggi dari
penguasa tinggi adat
Misalnya kekuasaan raja2, kepala
nagari. Pengaruh kekuatan ini ada yang
positif ada pula yang negative. Yang
positif sesuai dengan masyarakat yang
bersangkutan, sedangkan yang negative
biasanya menginjak2 persekutuan
hukum yang bersangkutan

17. (4) Hubungan Dengan Orang2 barat
(kekuasaan Asing)
 Faktor ini sangat besar pengaruhnya,
hal inilah yang menyebabkan hukum
adat terdesak dari beberapa bidang
kehidupan hukum.
 Alam pikiran Barat yang dibawa oleh
orang2 asing ke dalam pergaulan
hukumnya, sehingga mempengaruhi
cara berfikir orang Indonesia. Yang
utama lhirnya sifat individualistis
terutama di kota2 besar.


18.  Nilai2 yang universal dalam
hukum adat.
 Azas2 Gotong Royong.
 Fungsi social manusia dan milik dalam
masyarakat
 Asas Persetujuan sebagai dasar
kekuasaan Umum
 Asas perwakilan dan permusyawaratan
dan sistim pemerintahan.
 Nilai2 Universal tersebut diatas tercermin
atau di laksanakan oleh masyarakat desa
dan memberikan corak hidup bagi
mereka.

19. Sumber-sumber hukum adat
Adalah :
1. Kebiasaan dan adat istiadat yang
berhubungan dengan tradisi rakyat :
2. Kebudayaan tradisional rakyat,
3. Perasaan keadilan yang hidup di
dalam hati nurani Rakyat.
4. Rasa keadilan di dalam berhubungan
tanpa pamrih.

20.  Sumber untuk mengenal hukum
adat itu adalah :
 Pepatah2 adat
 Laporan2 Penelitian.
 Dokumen2 bersejarah yang memuat
tentang hukum adat.
 Buku2 ataupun peraturan2 yang
dikeluarkan oleh raja2.
 Buku2 karangan para ahli hukum
Adat.

21. Sistim hukum adat bersendi atas dasar
dalam fikiran bangsa Indonesia.
Hukum adat memiliki corak2sebagai
berikut :
 Mempunyai sifat kebersamaan atau
communal yang kuat.
 Mempunyai Corak religius/Magic yang
berhubungan dengan pandangan hidup
alam Indonesia
 Hukum adat diliputi oleh pikiran
penataan serta kongkrit tapi nyata.

22.  PEPATAH ADAT
Kecuali istilah2 hukum adat diberbagai
lingkungan hukum adat terdapat pula
pepatah adat yang sangat berguna
sebagai petunjuk tentang adanya
sesuatu peraturan hukum adat, pepatah
adat memberikan/memberi lukisan
tentang Pepatah Adat bukan merupakan
sumber hukum adat melainkan
mencerminkan dasar hukum yang tidak
tegas.

23. Contoh Dari daerah Tapanuli Yaitu :
 Togu Urat Nibolu, Toguan Urat
nipadang, Togu Penanidok ni uhum,
Toguan na nidok ni padan.
Artinya :
Akar bamboo kuat, akan tetapi akar
rumput lebih kuat lagi
 Maksud dari pada pepatah adat ini
mengandung dasar hukum bahwa
Peraturan2 hukum Positif adalah kuat
akan tetapi sesuatu persetujuan adalah
lebih kuat daripada peraturan hukum
secara ringkasnya yang diutamakan

24. 2. Contoh Pepatah Dari
minangkabau
 Sakali aia gadang, sakali tapian
baranjak sakali rajo baganti sakali
adat berubah
 Artinya :
 Apabila air meluap tempat pemandian
bergeser, apabila raja diganti atau
ditukar maka adat akan berganti
pula.

25.  Banyak Anak banyak Rejeki.
 Mendem Jeru Mikul Duwur.
 Jer Basuki Mawa Bea
 Kebo Nusu Gudel
 Becik ketitik olo ketoro

26.  Tebal atau tipisnya kekuatan materil
sesuatu peraturan hukum adat adalah
tergantung pada faktor2 :
1. Lebih atau kurang banyaknya penetapan2
yang serupa yang memberikan stabilitas
kepada peraturan hukum
2. Seberapa Jauh keadaan social di dalam
masyarakat yang bersangkutan
mengalami perubahan.
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan
itu selaras dengan sistim hukum adat
yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras
dengan syarat2 kemanusiaan.

28. Wujud Hukum Adat
3 wujud yaitu :
1. Hukum yang tidak tertulis (Ius Non
Scriptum).
Inilah yang merupakan bagian terbesar.
2. Hukum yang tertulis (ius Scriptum).
Ini sebagian kecil saja.
Misalnya
Perturan perundang-undangan yang
dikeluar kan raja2 atau sultan2 dahulu
di jawa, Bali, dan di Aceh.

29. Uraian2 Hukum secara tertulis lazimnya.
Merupakan suatu hasil penelitian yang
dibukukan seperti antara lain :
 Buku hasil penelitian Soepomo yang
berjudul “Hukum Perdata Adat
Jawa Barat” dan buku hasil
penelitian Jaya Diguno/Tirta
winata yang diberi judul “Perdata
Adat Jawa Tengah”.


30. HUKUM ADAT MERUPAKAN SALAH SATU
ASPEK KEBUDAYAAN
“Ubi societas ibi ius” = dimana ada masyarakat di situ ada
hukum (adat). Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat
mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan
(Cicero).
Hukum suatu masyarakat mengikuti Volksgeist
(jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum (adat)
itu berlaku. Karena Vorkgeist masing-masing masyarakat
berbeda-beda.belum tentu sama, maka hukumnya pun belum
tentiu sama atau berbeda-beda. (Von Savigny).

31. SEJARAH PERKEMBANGAN
HUKUM ADAT
1. Perintis Penemu Hukum Adat
2. Penemu Hukum Adat
3. Sejarah Politik Hukum Adat

32. DIMANA ADA
MASYARAKAT,
DI SANA ADA
HUKUM (ADAT)
MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DASAR PERSATUAN MANUSIA:
Geneologis, Teritorial, Geneologis-
Teritorial / Teritorial-Geneologis
 GENEOLOGIS (berdasarkan darah) =
bilateral (keibu-bapaan/parental);
Unilateral (sepihak; yang terbagi atas
bentuk Kebapaan/Patriachat dan
Keibuan/Matriachat.
 TERITORIAL (berdasarkan wilayah)=
masyarakat hukum desa; masyarakat
hukum wilayah (persekutuan desa); dan
masyarakat serikat hukum desa.
MANUSIA HIDUP BERKELOMPOK-KELOMPOK DAN BAGAIMANAPUN
KECILNYA KELOMPOK ITU, SUDAH TENTU ADA HUKUM YANG
MENGATUR KEHIDUPANNYA.