Hukum adat Indonesia memiliki beberapa ciri khas, yaitu:
1. Bersifat religio-magis, di mana kepercayaan terhadap makhluk gaib memegang peranan penting.
2. Mengutamakan kepentingan bersama (komunal) daripada individu.
3. Pola pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah untuk mufakat.
4. Memiliki sifat yang hidup dan dapat berubah menyesuaikan perkembangan masy
Hukum adat Indonesia bersifat tradisional, tidak tertulis, dan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan budaya masyarakat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan cara berpikir masyarakat setempat serta berkembang secara dinamis seiring perubahan zaman.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan lokal dan hubungannya dengan hukum. Ia menjelaskan bahwa kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai dan pedoman yang tumbuh dari interaksi sosial masyarakat lokal, yang kemudian terkristalisasi dalam bentuk hukum adat. Dokumen ini juga membahas tentang pluralisme hukum di Indonesia dan bagaimana hukum adat sering didominasi oleh hukum negara.
Pemerintahan muncul karena adanya kebutuhan akan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial pertama telah menunjukkan bentuk pengaturan terawal yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan dalam masyarakat yang lebih besar. Berbagai teori seperti kontrak sosial, ketuhanan, kekuasaan, dan kedaulatan menjelaskan asal usul terbentuknya pemerintahan.
Hukum adat Indonesia bersifat tradisional, tidak tertulis, dan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan budaya masyarakat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan cara berpikir masyarakat setempat serta berkembang secara dinamis seiring perubahan zaman.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan lokal dan hubungannya dengan hukum. Ia menjelaskan bahwa kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai dan pedoman yang tumbuh dari interaksi sosial masyarakat lokal, yang kemudian terkristalisasi dalam bentuk hukum adat. Dokumen ini juga membahas tentang pluralisme hukum di Indonesia dan bagaimana hukum adat sering didominasi oleh hukum negara.
Pemerintahan muncul karena adanya kebutuhan akan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial pertama telah menunjukkan bentuk pengaturan terawal yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan dalam masyarakat yang lebih besar. Berbagai teori seperti kontrak sosial, ketuhanan, kekuasaan, dan kedaulatan menjelaskan asal usul terbentuknya pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan dan masyarakat hukum adat di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai struktur pemerintahan desa, wilayah, dan serikat desa dalam masyarakat hukum adat serta contoh masyarakat adat suku Sasak.
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahanNabilatusolihah Nabnab
Dokumen tersebut membahas pengertian sistem dan pemerintahan menurut para ahli. Secara ringkas, sistem didefinisikan sebagai kumpulan unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan pemerintahan adalah struktur dan mekanisme kekuasaan negara yang meliputi berbagai fungsi. Dokumen ini juga membahas asas-asas pemerintahan seperti kepastian hukum dan keseimbangan.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara hukum dan kebudayaan dari perspektif antropologi hukum. Perspektif ini menyoroti bahwa hukum lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga tidak ada hukum yang seragam karena tidak ada kebudayaan yang seragam. Antropologi hukum mempelajari realitas berbagai corak hukum yang muncul dari beragam corak kebudayaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, fungsi, dan unsur-unsur penting yang membentuk kekuatan suatu negara seperti sumber daya manusia, wilayah, dan sumber daya alam."
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraAbdul Fauzan
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, kewarganegaraan, dan bela negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan, organisasi politik, dan integrasi antara pemerintah dan rakyat. Kewarganegaraan berarti memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk mempertahankan negara, baik secara fisik maupun non-fisik
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingangreghendy
Buku yang diberi judul Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan ini ditujukan untuk mengisi kekurangan literatur dan buku-buku terkait budaya hukum, sekaligus untuk mengantarkan pembaca dalam memahami Budaya Hukum Indonesia. Budaya hukum dimaksud berisikan keseluruhan kekuatan budaya, social, dan hukum (social forces dan legal forces) dalam menjadikan serta menghasilkan hukum itu sendiri. Lantas, apakah pengertian budaya hukum itu adalah budaya ditambah hukum?
Untuk menjelaskan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum, dalam tulisan ini dikemukakan lebih dahulu tentang pengertian budaya dan hukum pada umumnya. Penjelasan mengenai hal itu perlu dengan tujuan agar peminat budaya hukum dapat membedakan tidak saja antara budaya dan hukum tetapi juga dimana letak budaya hukum diantara pengertian budaya dan hukum tersebut. Untuk itu, keseluruhan penjelasan yang ada dalam buku ini diurai menjadi serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Budaya dan Hukum, diikuti dengan varian pendefinisiannya aspek-aspek budaya, dan definisi hukum, seperti definisi Idealis, definisi Positivistis, definisi Sosiologis.
Dokumen tersebut membahas tentang manusia, nilai, moral dan hukum. Terdapat penjelasan mengenai hakikat moral dan orientasi moral seseorang, serta perbedaan antara hukum dan moral. Dokumen ini juga mendefinisikan konsep nilai, norma, dan moralitas.
Dokumen tersebut membahas tentang konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa Indonesia terhadap pembangunan hukum nasional. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dari berbagai suku, budaya, dan agama yang menjadi tantangan dalam membangun kesatuan dan persatuan. Kemajemukan ini berimplikasi pada beragamnya sistem budaya yang harus dijadikan landasan dalam pembangunan
Wawasan Nusantara dan otonomi daerah membahas pandangan Indonesia tentang identitas dan wilayah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Dokumen ini juga membahas prinsip pelaksanaan otonomi daerah dan dampak positif negatifnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sifat-sifat umum hukum adat di Indonesia, sumber-sumber hukum adat, dan dasar-dasar hukum yang menjadikan hukum adat berlaku di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terikat oleh sistem hukum adatnya sebagai warga bersama berdasarkan kesamaan tempat tinggal atau keturunan. Dokumen juga membahas sumber-sumber hukum adat seperti adat istiadat, budaya tradisional, dan perasaan keadatilan masyarakat.
The culture of law is acceptance and resistance on a law event indicating each human behavior on legal problem and event brought in to community. The law can't be only seen from the yuridical perspective, but it must be seen by several perspective according to people and nation development either developed or developing countries. National development is an absolute requirement to improve people life, nation, and state.
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan dan masyarakat hukum adat di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai struktur pemerintahan desa, wilayah, dan serikat desa dalam masyarakat hukum adat serta contoh masyarakat adat suku Sasak.
Pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahanNabilatusolihah Nabnab
Dokumen tersebut membahas pengertian sistem dan pemerintahan menurut para ahli. Secara ringkas, sistem didefinisikan sebagai kumpulan unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan pemerintahan adalah struktur dan mekanisme kekuasaan negara yang meliputi berbagai fungsi. Dokumen ini juga membahas asas-asas pemerintahan seperti kepastian hukum dan keseimbangan.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara hukum dan kebudayaan dari perspektif antropologi hukum. Perspektif ini menyoroti bahwa hukum lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga tidak ada hukum yang seragam karena tidak ada kebudayaan yang seragam. Antropologi hukum mempelajari realitas berbagai corak hukum yang muncul dari beragam corak kebudayaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, fungsi, dan unsur-unsur penting yang membentuk kekuatan suatu negara seperti sumber daya manusia, wilayah, dan sumber daya alam."
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraAbdul Fauzan
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, kewarganegaraan, dan bela negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan, organisasi politik, dan integrasi antara pemerintah dan rakyat. Kewarganegaraan berarti memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk mempertahankan negara, baik secara fisik maupun non-fisik
Budaya hukum & kearifan lokal sebuah perspektif perbandingangreghendy
Buku yang diberi judul Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan ini ditujukan untuk mengisi kekurangan literatur dan buku-buku terkait budaya hukum, sekaligus untuk mengantarkan pembaca dalam memahami Budaya Hukum Indonesia. Budaya hukum dimaksud berisikan keseluruhan kekuatan budaya, social, dan hukum (social forces dan legal forces) dalam menjadikan serta menghasilkan hukum itu sendiri. Lantas, apakah pengertian budaya hukum itu adalah budaya ditambah hukum?
Untuk menjelaskan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum, dalam tulisan ini dikemukakan lebih dahulu tentang pengertian budaya dan hukum pada umumnya. Penjelasan mengenai hal itu perlu dengan tujuan agar peminat budaya hukum dapat membedakan tidak saja antara budaya dan hukum tetapi juga dimana letak budaya hukum diantara pengertian budaya dan hukum tersebut. Untuk itu, keseluruhan penjelasan yang ada dalam buku ini diurai menjadi serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Budaya dan Hukum, diikuti dengan varian pendefinisiannya aspek-aspek budaya, dan definisi hukum, seperti definisi Idealis, definisi Positivistis, definisi Sosiologis.
Dokumen tersebut membahas tentang manusia, nilai, moral dan hukum. Terdapat penjelasan mengenai hakikat moral dan orientasi moral seseorang, serta perbedaan antara hukum dan moral. Dokumen ini juga mendefinisikan konsep nilai, norma, dan moralitas.
Dokumen tersebut membahas tentang konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa Indonesia terhadap pembangunan hukum nasional. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dari berbagai suku, budaya, dan agama yang menjadi tantangan dalam membangun kesatuan dan persatuan. Kemajemukan ini berimplikasi pada beragamnya sistem budaya yang harus dijadikan landasan dalam pembangunan
Wawasan Nusantara dan otonomi daerah membahas pandangan Indonesia tentang identitas dan wilayah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI. Dokumen ini juga membahas prinsip pelaksanaan otonomi daerah dan dampak positif negatifnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sifat-sifat umum hukum adat di Indonesia, sumber-sumber hukum adat, dan dasar-dasar hukum yang menjadikan hukum adat berlaku di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terikat oleh sistem hukum adatnya sebagai warga bersama berdasarkan kesamaan tempat tinggal atau keturunan. Dokumen juga membahas sumber-sumber hukum adat seperti adat istiadat, budaya tradisional, dan perasaan keadatilan masyarakat.
The culture of law is acceptance and resistance on a law event indicating each human behavior on legal problem and event brought in to community. The law can't be only seen from the yuridical perspective, but it must be seen by several perspective according to people and nation development either developed or developing countries. National development is an absolute requirement to improve people life, nation, and state.
Lembar kerja belajar mandiri mencakup empat kegiatan belajar yaitu tentang hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, konsep nilai moral dan norma, serta pancasila dan kewarganegaraan global. Dokumen ini memberikan definisi konsep kunci, uraian materi pelajaran, dan daftar butir-butir yang sulit dipahami dan sering menimbulkan miskonsepsi.
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxaljaliljalil
Manusia, nilai, moral, dan hukum saling berkaitan dan saling menunjang. Manusia adalah individu yang terdiri atas jasad dan roh, sementara nilai adalah sesuatu yang baik yang diinginkan manusia. Moral dan hukum diperlukan untuk tercapainya keselarasan dan harmoni kehidupan.
Hukum adat adalah norma-norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Hukum adat memiliki ciri bersifat dinamis dan tidak tertulis, serta didasarkan pada asas-asas seperti kekeluargaan.
hukum adat merupakan sebuah materi yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkembang. karena hukum adat adalah salah satu sumber pembentukan undang-undang dalam suatu negara.
Makalah ini membahas tentang hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari adat istiadat masyarakat yang tidak tertulis namun senantiasa diikuti. Makalah ini menjelaskan pengertian hukum adat, sejarah penemuan hukum adat, ciri-ciri hukum adat, sumber-sumber hukum adat, asas-asas hukum adat, dan sistem hukum adat.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
2. Tradisional
Bersifat turun-temurun, dari
jaman nenek moyang sampai ke
anak cucu sekarang
keadaannya masih tetap
berlaku dan dipertahankan oleh
masyarakat bersangkutan.
Keagamaan (magis
religius)
Perilaku hukum atau kaedah-
kaedah hukumnya berkaitan
dengan kepercayaan terhadap
yang ghaib dan atau didasarkan
pada ajaran Ketuhanan yang
Maha Esa.
*) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hal. 33 – 41
3. Kebersamaan
(komunal)
Lebih mengutamakan kepentingan
bersama, dimana kepentingan
pribadi itu diliputi oleh kepentingan
bersama.
Konkret dan visual
Konkret yaitu jelas, nyata,
berwujud dan visual artinya dapat
dilihat, tampak, terbuka, tidak
tersembunyi.
4. Terbuka dan sederhana
Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang
datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum
adat itu sendiri.
Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak
administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah
dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling mempercayai.
Dapat berubah dan menyesuaikan
Dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.
5. Tidak dikodifikasi
Kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam
aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak
sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak
harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
Musyawarah dan mufakat
Mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat.
6. Membedakan pengertian ciri dan sifat:
◦ CIRI diartikan sebagai tanda-tanda yang
terdapat di bagian lahir dari sesuatu
yang dapat memberikan petunjuk yang
berlainan dari sesuatu yang lain.
◦ SIFAT diartikan sebagi suatu hal yang
bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan
yang menentukan kepribadian dari
sesuatu.
7. ◦ hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis
◦ peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-
petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam
masyarakat
◦ asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah,
petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita perumpamaan
◦ kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam
segala urusan
◦ faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering
tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi
hukum dalam arti sempit
◦ faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih
◦ ketaatan dalam melaksanakan lebih disadarkan pada rasa
harga diri setiap anggota masyarakat
8. bersifat tradisional
setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya
dengan kejadian di masa yang lampau secara berurutan dapat diketahui
bersifat suka pamor yang keramat
ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat, karena unsur-unsur
yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam
ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitikberatkan
kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriah berupa kekuatan kekeramatan
bersifat luwes
ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam
kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang
bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-
asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail
bersifat dinamis
hukum adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan
perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam
masyarakat
9. mempunyai sifat kebersamaan yang kuat
manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan
kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi
seluruh lapangan hukum adat.
mempunyai corak magis – religius
yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret
hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-
ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum
adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam
mengatur pergaulan hidup.
Hukum adat mempunyai sifat visual
Hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena
ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang
tampak).
10. 4 sifat umum hukum adat Indonesia
1. religio-magis
2. komun (komunal)
3. Contant
4. Konkret
*) bushar muhammad, Azas-Azas Hukum Adat, hal. 45-46
11. Unsur-unsur :
kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-
hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-
gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan
benda-benda. (animisme E.B. Taylor)
kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi
seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-
peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-
tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-
benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa. (preanimisme
R.R. Marett)
menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan
sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk
mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
(dasar-dasar magie/ilmu ghaib A. Vierkandt)
anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam
menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya
dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan. (dasar-dasar
tahu/pantangan A. Vierkandt & K.T.Preusz)
12. Bushar Muhammad
Religio-magis participerend
kosmisch
Orang Indonesia pada dasarnya
berpikir serta merasa dan bertindak
didorong oleh kepercayaan (religi)
pada tenaga-tenaga yang gaib (magis)
yang mengisi, menghuni seluruh alam
semesta (dunia kosmos) dan yang
terdapat pada orang, binatang, tumbuh-
tumbuhan besar dan kecil, benda –
lebih-lebih benda yang berupa dan
berbentuk luar biasa ---, dan semua
tenaga-tenaga itu membawa seluruh
alam semesta dalam suatu keadaan
keseimbangan.
13. Bahwa kepentingan individu dalam hukum adat
selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa
hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi
oleh hak-hak umum.
--- mendahulukan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi ---
14. Dalam bahasa Indonesia diartikan tunai,yaitu
bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu
perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan
hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu
juga, dengan serentak bersamaan waktunya
tatkala berbuat atau mengucapkan yang
diharuskan oleh adat.
Ex. Jual-lepas, perkawinan jujur, adopsi dll.
15. Bahwa dalam alam berpikir yang
tertentu senantiasa dicoba atau
diusahakan supaya hal-hal yang
dimaksud, diingini, dikehendaki atau
akan dikerjakan, ditransformasikan
atau diberi wujud sesuatu benda,
diberi tanda yang kelihatan, baik
berupa langsung maupun hanya
menyerupai objek yang dikehendaki.
Ex.
- Panjar bermaksud akan melakukan
jual-beli
- Paningset dalam pertunangan akan
melakukan perkawinan
16. Hukum adat mempunyai beberapa sifat yang
khas sebagai sebuah peraturan yang tidak
tertulis
Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan
berkembang, dynamisch, bilamana ia dapat
mengikuti perkembangan masyarakat yang
membutuhkan perubahan-perubahan dalam
dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.
Implikasi sifat dinamis pola pengambilan
keputusan
Hukum adat bersifat plastisch yang berarti
bahwa hukum adat dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal bersifat tersendiri
(khusus)
17. Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang
menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan
sendirinya ia dapat memperlihatkan hal-hal khusus
dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah
hukum
Jadi hukum adat memiliki 2 sisi yang berdampingan.
Pada satu sisi, hukum adat besifat tradisional,
melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan
pola-pola yang telah terbentuk. Sedangkan sisi lain
hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan
selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat.
Jadi pada satu saat hukum adat terasa sangat tebal
melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat
lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis
atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-
asasnya saja