Teks ini membahas penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di masyarakat hukum adat Nias. Masyarakat Nias cenderung menyelesaikan kasus tersebut secara hukum adat daripada melalui lembaga resmi karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal. Penyelesaiannya melibatkan kepala suku dan dilakukan secara kekeluargaan untuk menciptakan suasana aman. Sanksi yang diberikan berupa permintaan ma

1. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI MASYARAKAT HUKUM ADAT NIAS
Oleh
Dalinama Telaumbanua
312006064
Tugas Makalah Hukum Adat
FH UKSW 2008

2. A. Pendahuluan
Jika kita berbicara tentang hukum adat di Indonesia maka akan ditemukan
berbagai benturan akibat banyaknya persoalan sosial yang berdampak pada pekembangan
hukum di Negara ini.
Salah satu dampak daripada permasalahan yang selalu menyelimuti
perkembangan hukum di Indonesia ini ialah karena Negara Indonesia ini begitu luas dan
begitu kompleks sehingga setiap daerah biasanya memiliki tradisi adat tertentu akan
tetapi tidak semua juga memiliki hukum adapt.1
Akan tetapi, kita jangan mempermasalahkan mengapa Indonesia ini memiliki banyak
sekali adat disetiap daerah malahan kita harus bisa mensyukurinya oleh karena hal
tersebut merupakan suatu anugerah Tuhan kepada Negara ini. Hanya saja, kita juga
jangan hanya berpangku tangan saja tanpa berbuat apa-apa terhadap berbagai macam
persoalan yang dihadapi oleh Negara ini karena ini merupakan tanggungjawab kita
sebagai warga Negara yang baik.
Oleh karena sesuai dengan kata-kata bijak yang sudah di ungkapkan oleh para pendahulu
kita ialah “ jangan tanyakan apa yang sudah diperbuat Negara kepadamu, akan tetapi
tanyakanlah kepada diri anda sendiri apa yang sudah anda perbuat bagi Negara ini. Jadi
masalah yang dihadapi bangsa ini, salah satunya masalah hukum adat menjadi tanggung
jawab kita sebagai warga Negara yang baik.
Tulisan ini dengan tanpa berpretensi, tidak bermaksud untuk menjawab semua persoalan
di atas. Namun hanya mengupayakan pembahasan secara sederhana tentang persoalan
hukum Adat dan inteprentasinya dengan perubahan sosial.
Yang menjadi alasan mengapa penulis memilih atau mengambil judul ini ialah
karena permasalahan yang diangkat oleh judul ini seringkali menjadi bahan pembicaraan
pada kalangan masyarakat kalangan bawah karena biasanya masyarakat tersebut lah yang
sering kali mangalaminya. Sedangkan masyarakat modern biasanya tidak sering bahkan
ada yang belum pernah sama sekali mengalaminya.
1
Van Dijk Prof, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur, Bandung, 1960, hal 65-70

3. B. Latar Belakang Masalah
Yang menjadi latar belakang dari permasalahan diatas ialah terletak pada
persoalaan Urgensi hukum adat yaitu:
1. Karena Negara indonesia ini merupakan Multi Kultural yang artinya
negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, etnis, klan, agama.
Hukum Adat muncul salah satunya ialah untuk menjaga dan
mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin
terpendam sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen penting dalam
perumusan hukum nasional yang adaptif dan mempunyai daya
akseptabilitas yang tinggi untuk masyarakat.
2. selain itu juga karena Kedudukan hukum Adat dalam konstelasi tata hukum
nasional Indonesia senyampang ia tidak menghambat segera tercapainya
masyarakat Sosialis Pancasila yang nota bene dari dulu sampai sekarang
menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat kita, harus menjadi dasar-
dasar elemen, unsur-unsur hukum yang kita masukkan dalam hukum
nasional kita yang baru. Hal ini terdapat pada salah satu point dalam
rumusan Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional oleh
Beberapa problem lain yang dihadapi antara lain ialah disebabkan oleh karena
hukum Adat yang merupakan sumber hukum Nasional belum dilegalkan sebagai
peraturan tertulis,2 padahal hukum dalam konteks budaya lokal (local culture) perlu
dikembangkan dalam era kekinian sehingga hukum yang berlaku di masyarakat terasa
lebih inhern, acceptable, dan adaptif. Selain itu juga karena penyelesaian sengketa Adat
yang kurang atau tidak mengenal pemisahan antara masalah pidana dan perdata3.
C. Masalah Penelitian
2
Abdurrahman SH., Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional , Alumni, Bandung,
1978, hal 47-68
3
Soebekti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1958,
hal 275-281

4. Dari uraian pendahuluan dan latar belakang diatas maka masalah penelitian yang
dihadapi atau yang diangkat ialah
1. Mengapa masyarakat hukum adat Nias cenderung memakai
atau menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan dengan cara hukum adat?
2. Bagaimana cara masyarakat hukum adat Nias
menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan?
D. Metode Pengumpulan Data

5. Adapun metode yang dipakai penulis untuk melakukan pengumpulan data
mengenai masalah penyelesaian masalah tindak pidana penganiaan ialah dengan
memakai obyek kajian literatur dalam hal ini buku, Undang-undang, internet, Koran,
majalah, dan lain sebagainya.4
Sedangkan metode wawancara juga memang dipakai penulis dalam mengumpulkan data
oleh karena lokasi atau tempat penelitian terhadap masalah ini merupakan daerah asal
penulis sehingga tahu betul apa yang terjadi serta apa yang dialami oleh masayarakat
hukum adat Nias. Dalam metode wawancara ini, penulis mendapat banyak sekali
pengalaman tentang realisasi hukum khususnya di masyarakat Nias, yang kadangkala
tidak sesuai atau melenceng jauh dari aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia sehingga masyarakat cenderung untuk memakai
hukum adat.
E. Isi dan Analisa
4
Hadikusumah SH.,Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1980. hal 110-115

6. Dari kedua macam rumusan atau masalah penelitian diatas maka dapat dijelaskan
secara mendetail mengenai apa sebenarnya yang telah terjadi di Masyarakat hukum adat
Nias itu juga dialami oleh daerah-daerah lain dibeberapa provinsi atau kabupaten/kota di
wilayah Negara kesatuan Indonesia ini. Sehingga kita jangan terburu-burut mengambil
keputusan bahwa kejadian mengenai penyelesaian masalah tindak pidana ini hanya
terjadi di Indonesia saja.
Yang menjadi titik tolak dari permasalahan ini ialah tentang penyelesaian tindak
pidana Penganiayaan dimasyarakat hukum adat Nias yang tidak sesuai dengan KUHP
Pasal 351-358 tentang penganiayaan.5
Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diamaksud dengan
“penganiayaan” itu. Akan tetapi, Yurisprudensi mencoba mengartikan apa yang
dimaksud dengan “penganiayaan” ialah suatu tindakan seseorang yang dilakukan dengan
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.
Yang artinya, tindakan penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan cara disengaja dan
tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan. Dalam KUHP
tersebut dibedakan mengenai jenis penganiayaan diantaranya penganiayaan berat dan
juga penganiayaan Biasa atau ringan. Akan tetapi didalam masalah ini, jenis-jenis
penganiayaan itu tidak dijelaskan secara mendetail oleh karena penulis tidak bermaksud
untuk membahas mengenai jenis penganiayaan tersebut akan tetapi hanya mengangkat
masalah dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara umum.
Kalau misalnya, di Nias ada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap
orang lain maka biasanya para tersangka tersebut tidak langsung di bawa kepihak yang
berwajib dalam hal ini pihak kepolisian akan tetapi diserahkan kepada kepala suku.
Yang menjadi alasan mengapa tersangka penganiayaan tidak langsung dibawa kepihak
yang berwenang ialah karena biasanya kantor kepolisian jauh sekali jaraknya dari daerah
masyarakat yang bersangkutan. Jadi, jika dibawa kekantor polisi maka akan memerlukan
dana yang besar serta waktu yang relative cukup lama sehingga masyarakat adapt
setempat lebih memilih penyelesaian secara hukum adat saja karena mereka berpendapat
5
KUHP Pasal 351-328

7. aatau beranggapan bahwa jika diselesaikan secara adat maka lebih efektif, efisien, waktu
penyelesaian masalah yang relative lebih singkat serta biaya yang murah.
Padahal alasan masyarakat tersebut masih belum relevan atau belum tentu benar
oleh karena yang dirugikan dalam penyelesaian secara adapt ini ialah “tersangka” karena
perbuatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan belum tentu benar. Bisa saja
yangbersangkutan dalam hal ini tersangka melakukan hal tersebut tanpa di sengaja atau
karena terspaksa atau bersifat darurat atau karena tindakan nya itu dilakukan karena
untuk melindungi diri nya dari pihak lain dalam hal ini korban.6
Biasanya yang selalu terlibat dalam setiap penyelesaian suatu masalah ialah
kepala suku atau Desa. Oleh karena pihak Desa merasa harus bertanggung jawab
terhadap apa saja yang terjadi di Desanya.
Dalam masyarakat adat, hukum dipahami sebagai sarana untuk menciptakan suasana
aman dan tentram. Jadi suasana aman di sini lebih berorientasai pada suasana kejiwaan.
Amanah di sini bukan sekedar aman di masa kini saja melainkan juga di masa
mendatang, hal itu ada dalam kebersamaan. Oleh sebab itu pendekatan secara individual
dirasa kurang menjamin keadaan tersebut. Baik individu, keluarga dan masyarakat harus
berada pada suasana aman itu.
Berbeda dengan pola pendekatan pada hukum pidana Nasional yang note-bene
pada prinsipnya berasal dari pola pendekatan barat yang individualistis, sehingga pola
penanganannya juga individualistis
1) Budaya Hukum
Budaya hukum masyarakat adalah menggunakan hukum tidak tertulis, baik dalam
hukum materiil maupun hukum formilnya, namun berjalan secara riil dalam masyarakat.
Masyarakat Nias memandang suatu persoalan dari sudut pandang kolektif, 7 artinya apa
yang dihadapi individu bukanlah semata-mata persoalan individu itu sendiri, melainkan
terkait dengan persoalan yang lebih luas, yaitu dengan keluarga batih maupun keluarga
besar, dengan tetangga, dengan teman, dengan kedudukan individu sebagai anggota
masyarakat maupun yang terkait dengan kedudukan sebagai manusia. Mengutamakan
6
Hilman SH., Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung,1979, hal 48-49
7
Soebekti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1958, hal 275-281

8. kesebandingan daripada sekedar kepastian hukum. Riil sifatnya, hal ini tentu juga
berbeda dengan hukum Nasional yang bersifat abstrak.
Reaksi terhadap terjadinya tindak pidana lebih bersifat tidak berlebihan
(seperlunya). Masyarakat lebih melihat suatu kasus sebagai suatu perbuatan individual
(personal), artinya pihak lain berada pada posisi di luar. Perbuatan yang dikategorikan
sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dalam hal ini perbuatan
tindak pidana. Pembedaan antara kaedah hukum dengan kaedah sosial lainnya amat
longgar, dalam arti kaedah agama, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan-santun, akan
berujud sebagai kaedah hukum manakala kesadaran hukum masyarakat menghendaki.
Adapun ukuran yang digunakan adalah apakah suatu perbuatan telah mengganggu
keseimbangan dalam masyarakat ataukah tidak.8
2) Pola Penyelesaian Kasus Kindak Pidana9
Pola penyelesaian perkara pidana di masyarakat hukum adapt Nias ialah lebih
berorientasi pada pola penyelesaian secara kekeluargaan. Proses penyelesaian secara
kekeluargaan yang dilakukan terdapat beberapa jenjang, yaitu jenjang keluarga, dusun
dan desa.
Pada jenjang keluarga dan dusun biasanya tidak tertulis, sedang pada jenjang tingkat desa
biasanya tertulis.
Masyarakat hukum adat Nias lebih memilih penyelesaian suatu masalah secara
adat daripada secara hukum positif soalnya masyarakat nias mempunyai kesan negatif
terhadap Lembaga Pemasyarakatan, hanya saja untuk kasus tertentu masyarakat terpaksa
tidak dapat berbuat lain.
Selain itu masyarakat agak sedikit takut jika berperkara di Pengadilan soalnya letak
Pengadilan Negeri (PN) yang dirasa cukup jauh. Selanjutunya, masyarakat juga kurang
percaya dengan Badan Peradilan yang di nilai tidak adil, tidak efisien serta pelaksanaan
tugas peradilan yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Sanksi
8
Djojodogoeno Prof., Asas-Asas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958, hal 15-20
9
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2002-joni-5056-
pencurian&q=Hidup

9. Biasanya di dalam penyelesaian suatu masalah di tingkat desa, tidak di dapati
secara tegas mengenai rumusan pemberian sanksi bagi yang bersalah akan tetapi masing-
masing kasus di pertimbangkan secara sendiri-sendiri (Kasuistis).
Sehingga penetapan suatu sanksi tersebut di lakukan atau di ambil berdasarkan hasil
suatu musyawarah. Sanksi yang diberikan itu biasanya, dapat berbentuk permintaan maaf,
denda, sumpah, pengusiran dari Desa untuk orang pendatang (penduduk tidak tetap).
Sanksi tidak harus magis-religius, bagi mereka persoalan pelanggaran terhadap norma
adalah merupakan persoalan individu atau keluarga atau komunitas tertentu, oleh sebab
itu bila individu atau kolektifa telah diadili, para pihak semua menginsafi, pelaku dapat
bertaubat, selain itu jika pihak lain memaafkan maka keseimbangan di dalam masyarakat
akan segera terwujud lagi..
F. Rekomendasi dan Kesimpulan
Beberapa rekomendasi yang diajukan, yaitu mengingat letak daerah-daerah
terpencil di pulau Nias relatif masih jauh dari pusat pemerintahan dalam hal ini Kantor
polisi dan Kantor Pengadilan, yang membutuhkan waktu serta dana yang tidak sedikit,
maka dirasa perlu ruang sidang yang telah dibangun digunakan secara efektif, baik untuk
perkara pidana ataupun perkara perdata, khususnya terhadap kasus yang proses
pembuktiannya mudah.
Ini adalah merupakan tanggung-jawab pemerintah dalam rangka pelayanan publik yang
berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan pembinaan
dan pengembangan hukum, maka segala putusan ‘adat’ khususnya dalam hal ini yang
berkaitan dengan hukum pidana adat.
Perlu di tumbuh-kembangkan sikap yang menciptakan simpati terhadap badan peradilan
pada umumnya dan Kepolisian pada khususnya sebagai ujung tombak badan peradilan
supaya masyarakat enjadi percaya terhadap kinerja suatu badan yang formal.
Akhirnya, perlu pengkajian dan pengembangan hukum adat-progresif, sehingga
dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan hukum
Nasional pada umumnya dan sedapat mungkin dapat pula digunakan dalam praktik
peradilan.
G. Daftar Pustaka

10. 1) Hadikusumah SH.,Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung,
1980. hal 110-115
2) Soebekti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1958, hal 275-281
3) Djojodogoeno Prof., Asas-Asas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit Gadjah
Mada, 1958, hal 15-20
4) Hilman SH., Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung,1979, hal 48-49
5) Van Dijk Prof, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur, Bandung, 1960, hal
65-70
6) Abdurrahman SH., Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan
Nasional, Alumni, Bandung, 1978, 47-68
7) http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-
2002-joni-5056-pencurian&q=Hidup
8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana