Proses peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru membutuhkan pencapaian konsensus nasional. Konsensus utama adalah komitmen untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Konsensus kedua adalah cara menerapkan konsensus pertama, di antaranya dengan menetapkan Undang-Undang Pemilu 1969 yang mengatur pembagian kursi DPR antara daerah Jawa dan luar Jawa serta mewakili berbagai faktor.

1. Proses peralihan kekuasaan
dari orde lama ke orde baru
Ω Jessica Putri
Ω Michael Binson
Ω Rara Bintra Amelia
Ω Widya Artha

2. A.Perkembangan Kekuatan Politik PKI di
Jaman Orde Lama
B. TNI-AD sebagai Penghalang Utama bagi
PKI
C. G 30 S/ PKI Melenyapkan Obstakel Utama
Terakhir
PERALIHAN DARI ORDE LAMA
KE ORDE BARU

3. A. Perkembangan Kekuatan Politik PKI di Jaman
Orde Lama
Pada pemilihan tahun 1955 PKI memperoleh kemenangan yang
cukup berarti, dalam bulan Januari 1961 DPA memperinci
pelaksanaan Manipol sebagai berikut :
1. Gotong royong, yang diartikan sebagai mempraktikkan
somebundeling van alle revolutionaire krachten.
2. Tanah tani, artinya diadakan landreform, mengakhiri
pengisapan feodal secara berangsur-angsur.

4. Tahun 1964 dicatat sejumlah aksi yang
dilakukan PKI, antara lain adalah :
1.Gerakan riset di kecamatan-kecamatan.
2.Aksi pensitaan milik Inggris dan Amerika
Serikat.
3.Aksi rituling, tuntutan penggantian
pejabat yang anti PKI, aksi tunjuk hidung.
4.Pengindonesiaan Marxisme.
5.Aksi-aksi sepihak.

5. B. TNI-AD sebagai Penghalang
Utama bagi PKI
Berbagai cara PKI berusaha menguasai dan mempengaruhi
Angkatan Perang, tetapi usaha mereka gagal karena TNI.
Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir TNI sudah memiliki kode
etik yang disebut Saptmarga, berlaku tanggal 5 Oktober 1951.
Tahun 1957 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang
Keadaan Bahaya (UUKB), UUKB itu ditentang oleh PKI
dengan alasan bahwa UUKB merusak kehidupan
demokrasi.

7. C. G 30 S/ PKI Melenyapkan
Obstakel Utama Terakhir
PKI melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan nama Gerakan Tiga
puluh September (G.30. S/ PKI). Pemberontakan itu dapat ditumpas oleh
ABRI bersama-sama rakyat. Gagallah rencana PKI untuk merebut kekuasaan
negara dan mengganti Pancasila dengan Komunisme.
Pada tanggal 28 Agustus 1965 dimulailah persiapan-persiapan untuk
melancarkan pemberontakan.

8. MENCAPAI KONSENSUS NASIONAL
A. Orde Baru
B. Konsensus Utama
C. Konsensus Mengenai Cara Melaksanakan
Konsensus Utama

9. A. Orde Baru
Tanggal 4 Mei 1966 beberapa partai politik dan
organisasi massa menandatangani piagam
pembetukan Front Pancasila.
Tap No. XIII tentang pembentukan kabinet
Ampera. Tugas untuk membentuk kabinet ini
diserahkan kepada Letjen Soharto ialah
menciptakan kestabilan politik dan ekonomi.

10. B. Konsensus Utama
Konsesus yang pertama ialah kebulatan tekad
masyarakat dan Pemerintah untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara
murni dan konsekuen. Konsensus kedua ialah
konsensus rnengenai cara-cara melaksanakan
konsensus utama.

11. sebagai pernyataan
Kemerdekaan yang
terperinci yang
mengandung cita-cita
luhur dan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus
1945 dan yang memuat
Pancasila sebagai
dasar negara, oleh
karena itu tidak dapat
diubah oleh siapapun
juga, termasuk MPR
hasil pemilihan umum,
yang berdasarkan
pasal 3 dan pasal 7 UUD
berwenang menetapkan
dan mengubah UUD 45,
karena mengubah isi

12. C. Konsensus Mengenai Cara
Melaksanakan Konsensus Utama
UU No. 16 dalam bulan Desember 1969 . Ketiga
Rancangan UndangUndang (RUU) itu ialah:
1. RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan
Kekaryaan
2. RUU tentang pemilihan umum / anggota-
anggota MPR dan DPR.
3. RUU tentang susunan MPR dan DPR.

13. Pendapat dua kelompok yang mempunyai
pendapat berbeda mengenai pelaksanaan
Pemilihan Umum, kelompok pertama ialah
Pemerintah yang mendapat sokongan dari
Golongan Karya, sedangkan kelompok
lainnya ialah parta-panai politik.
Untuk menyatukan
pendapat, maka partai-
partai yang pihak yang
konkordan dengan usul
Pemerintah dan pihak
partai politik.

14. Demikian tercapailah konsensus sebagai pegangan dalam memhahas RUU
Pemilihan Umum, yakni:
1.Jumlah anggota DPR tidak boleh “ngombro-ombro”
2.Ada balance/perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan Pulau Jawa
dan luar Jawa
3.Faktor jumlah penduduk diperhatikan,
4.Ada anggota yang diangkat di samping yang dipilih,
5.Tiap kabupaten dijamin minimal mendapat 1 (satu) wakil
6.Persyaratan mengenai domisili calon dihapuskan.

15. Ada 12 pokok konsensus yang telah dicapai antara Panitia Khusus 3 RUU dan
Pemerintah tetap dipegang teguh dan tidak akan diadakan perubahan-perubahan.
Isi dan 12 konsensus tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jumlah anggota DPR tidak boleh “ngombro-ombro”
2. Ada balance/perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan pulau Jawa dan luar
Jawa.
3. Faktor jumlah pendudukan diperhatikan.
4. Adanya anggota yang diangkat di samping anggota yang dipilih,
5. Tiap kabupaten dijamin minimal 1 (satu) wakil.
6. Persyaratan mengenai domisili dihapuskan,
7. Yang diangkat adalah perwakilan ABR1 dan non-ABRI : telah disepakati untuk non-
ABRI harus non-massa.
8. Jumlah yang diangkat untuk MPR adalah 1/3 dan seluruh anggota
9. Jumlah anggota DPR ditetapkan 460 orang, terdiri dan 360 orang dipilih melalui
pemilihan umum dan 100 orang diangkat
10. Sistem pemilihan; proportional representation yang sederhana,
11. Stelsel pemilihan; lijstenstelsel
12. Daerah pemilihan: Daerah Tingkat I

16. Tanggal 19 November 1969 Panitia Khusus berhasil
menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sidang pleno
yang berlangsung selama dua hari, 21 dan 22
November 1969 diadakan sistem motivering dan
masing-masing fraksi.