Dokumen ini membahas tentang tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen dalam hukum bisnis dan lingkungan di Indonesia. Secara ringkas, dibahas mengenai dasar tanggung jawab produk berdasarkan perjanjian atau perbuatan melawan hukum, serta prinsip-prinsip tanggung jawab seperti berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, dan tanggung jawab mutlak. Juga disebutkan perkembangan awal prinsip tangg

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Perlindungan konsumen dan
tanggungjawab hukum
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM., CMA
Di susun oleh :
Anindia putri 43215010294
01EKONOMI &
BISNIS
Akuntansi

2. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Tanggung jawab produk
• Dasar dari adanya tanggung jawab produk yaitu adanya
perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan hal tersebut (Pasal 1338 dst., Pasal 1365 dst.)
harus menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah
tersebut.
• Pertanggungjawaban kontraktual (contractual liability) adalah
tanggung-jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari
pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang
dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang
dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

3. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
• Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk
tertulis yang telah digandakan berupa formulir-
formulir, yang isinya telah distandarisasi atau
dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku
usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa
mempertimbangkan perbedaan kondisi yang
dimiliki konsumen.

4. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Prinsip tanggung jawab
Secara umum prinsip tanggung jawab dibedakan
menjadi 5, yaitu:
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
(liability based on fault)
2. Prinsip praduga selalu bertanggung
jawab/pembuktian terbalik (presumption of liability)
3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab
(presumption of nonliability)
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of
liability)

5. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Produk
• Prinsip dasar tanggung jawab pelaku usaha
terhadap produknya mulai diperkenalkan sejak
kurang lebih tahun 300-200 sebelum Masehi.
Peraturan tentang jual beli terus
dikembangkan sampai pada puncaknya dalam
kumpulan peraturan peraturan (digest) yang
dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun
533 sesudah masehi

6. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
Terima kasih
Anindia putri

7. Hukum Bisnis & Lingkungan, hapzi.ali@mercubuana.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
1. (anonim, 2012) https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-
tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen.pdf
(diakses pada rabu, 7 Maret 2018, jam 22.30)
2. (anonym, 2010)
https://www.scribd.com/doc/114420329/Pertanggungjawaban-Pelaku-
Usaha-dalam-Perlindungan-Konsumen (diakses pada rabu, 7 Maret 2018,
jam 22.30)
3. Soemardjono Brodjo Soedjono.
https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-perlindungan-
konsumen-dalam-transa.pdf (diakses pada rabu, 7 Maret 2018, jam 22.30)