ZAHRA KAMILA (43217010112), HBL 7, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, HUKUM PERBURUHAN, UNIVERSITAS MERCU BUANA, 2018

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
Dan
Lingkungan
Hukum Perburuhan
Fakultas Program Studi TatapMuka Kode MK DisusunOleh
Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi S1
07
HBL Zahra Kamila
Abstract Kompetensi
Hukum Perburuhan Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu menjelaskan
definisi dan tujuan hukum perburuhan

2. 2015
2 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Hukum Perburuhan
Secara umum Hukum Perburuhan merupakan hukum tertulis yang
sebagiannya telah dikodifikasikan dalam KUH Sipil dan bagian terbesar belum
dikodifikasikan dan tersebar dalam berbagai peraturan perundangan, di samping
masih banyak ketentuan yang tak tertulis.
Pengertian Hukum PerburuhanMenurutPakarIlmu Hukum
menurut beberapa ahli atau pakar ilmu hukum pengertian hukum perburuhan adalah
sebagai berikut:
1. Mr.M.G.Levenbach
Hukum ketenagakerjaan (arbeidsrecht) adalah hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan
keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja
itu.
2. Mr.N.E.H.Van Esveld
Hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan
dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh
swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.
3. Prof.Iman Soepomo
Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun
tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upah.
4. Halim.
Hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan
kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun
pihak majikan.
5. Daliyo
Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan dengan
mendapat upah sebagai balas jasa.

3. 2015
3 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
6. Syahrani
hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur
hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan
dengan perintah (penguasa).
Setelah mengungat kembali bahwa hukum tenaga kerja memiliki arti dan makna
yang sangat luas dan sebagai upaya untuk menghindari kesalahan persepsi
terhadap penggunanan istilah yang ada, oleh karenanya istilah hukum perburuhan
yaitu sebagai pengganti istilah hukum ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa
Kontinental. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis.
Sumber hukum ketenagakerjaan saat ini (s/d tahun 2011) terdiri dari peraturan
perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-undangan. Namun payung
hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum, Pasal 5 ayat (1),
Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung
hukum utama. Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU
Ketenagakerjaan) yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan.
Selain UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan, terdapat sumber hukum lain yang
menjadi tonggak pengaturan bagi urusan ketenagakerjaan, baik sumber hukum
formil maupun sumber hukum materiil.
Menurut Logemann, ruang lingkup suatu hukum perburuan ialah suatu keadaan
dimana berlakunya hukum itu sendiri. Menurut teori yang dijelaskan beliau ada
empat ruang lingkup yang dapat dijabarkan dibawah ini, meliputi :
1. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
Dalam lingkup laku pribadi memiliki kaitannya dengan siapa atau
dengan apa kaidah hukum tersebut berlaku. Siapa-siapa saja yang dibatasi
oleh hukum tersebut, meliputi :  Buruh/ Pekerja  Pengusaha/ Majikan 
Penguasa (Pemerintah)
2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
Disini ditunjukkan kapan sutu peristiwa tertentu diatur oleh suatu
hukum yang berlaku.

4. 2015
4 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
3. Lingkup Laku Menurut Wilayah (Ruimtegebied)
Lingkup laku menurut wilayah berkaitan dengan terjadinya suatu
peristiwa hukum yang di beri batas – batas / dibatasi oleh kaedah hukum.
4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal
Lingkup Laku menurut Hal Ikwal di sini berkaitan dengan hal – hal apa
saja yang menjadi objek pengaturan dari suatu kaedah.
Implementasi Kasus
Contoh atau kasus dari tindak pidana pencucian uang :
Eksploitasi Kerja di Pabrik Es Krim Aice,
Sponsor Asian Games 2018
PT Alpen Food Industry menjadi salah satu jantung pagelaran olahraga antarcabang yang
mempertaruhkan kredibilitas Indonesia. Es krim Aice, nama produk PT AFI, terpampang
sebagai sponsor Asian Games 2018. Di sisi lain, PT AFI mengalirkan es krim Aice ke 106 daerah di
Indonesia, salah satunya ke minimarket OK OCE daerah Cikajang, Jakarta Selatan. Padahal PT AFI
diduga melanggar hukum karena menghargai hak buruh dengan murah.
Agus, yang bekerja di bagian logistik, adalah salah satu dari 644 buruh PT AFI yang perlahan
memeriksa pelanggaran hukum perusahaan. Semula para buruh tak pernah menyadari hal ini sejak
mereka direkrut.
Awalnya Agus tergiur ditawari oleh rekannya untuk bekerja di PT AFI. Ia menyiapkan surat lamaran
dan surat keterangan catatan kepolisian. Tak sampai 24 jam, ia menerima panggilan telepon dari PT
AFI untuk wawancara. Usai wawancara selama hanya 5 menit, ia disuruh datang ke pabrik PT AFI di
kawasan industri MM2100, Cibitung, Bekasi.
Agus bekerja tanpa kontrak, dan langsung diminta ke bagian kualitas produk. Hari-hari berikutnya
tenaga Agus diperas oleh PT AFI. Ia hanya mendapatkan libur sehari setiap tiga minggu. Gajinya di
bawah upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2016, yakni Rp2,7 juta dari seharusnya Rp3,3 juta.
Saat itu, ia mulai mengorganisir buruh untuk sekadar bertanya soal hak pekerja. Ia lantas mampu
membangun relasi senasib sepengalaman dengan 440 buruh lain. Tapi, perusahaan memutus kontrak
kerjanya pada awal Agustus 2017. Pola PHK terhadap Agus pun janggal: ia tak diberitahu minimal
tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir.
Dalam aturan hukum perburuhan di Indonesia, Agus seharusnya jadi pegawai tetap karena ia telah
bekerja 25 hari dalam sebulan selama tiga bulan berturut-turut.
Cara instan Agus bekerja di PT AFI lewat rekomendasi teman hanyalah satu contoh kecil. Pola umum:
PT AFI memakai perusahaan jasa outsourcing yang berpusat di Tangerang bernama PT Mandiri Putra
Bangsa. Setelah bekerja beberapa bulan untuk menjalani masa percobaan, para buruh ini diberi
status kontrak sebagai pekerja tidak tetap atau dikenal dalam istilah hukum di Indonesia sebagai

5. 2015
5 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
'perjanjian kerja waktu tertentu' selama setahun.
Seleksi buruh melalui tes tertulis dengan meminjam ruang kelas SMP atau SMK dan semacamnya.
Prosesnya pun bisa sehari kelar. Esoknya, mereka menerima pengumuman untuk datang ke PT AFI
dan berikutnya langsung bekerja.
Bagi yang masuk lewat PT Mandiri Putra Bangsa, seleksi digelar di Tangerang. Sepenuturan beberapa
buruh, tak ada tes kesehatan saat seleksi. Untuk beberapa kasus, perusahaan outsourcing itu
mensyaratkan buruh memberikan ijazah supaya mendapatkan kunci loker saat di pabrik PT AFI.
Imam, salah satunya. Pria berusia 30 tahun di bagian mixing ini adalah salah satu buruh terlama di
PT AFI. Ia diterima sejak Juni 2014 melalui jalur PT Mandiri Putra Bangsa. Masalahnya juga serupa
dengan Agus: ia bekerja tanpa kontrak resmi sejak akhir 2016.
Sampai Oktober 2016, Imam bekerja dengan status buruh tak tetap. Pada Oktober 2017, kontraknya
diputus. Namun, ia masih bekerja seperti biasa, di bagian pengaduk campuran es krim. Ia juga tetap
menerima upah saban bulan, meski statusnya ambigu.
Apa yang dialami Imam bertentangan dengan aturan hukum ketenagakerjaan tahun 2003. Salah satu
pasal dalam regulasi ini menyebutkan bahwa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap." Pendeknya, sistem buruh kontrak PT AFI lewat
perusahaan outsourcing PT Mandiri Putra Bangsa telah menyalahi regulasi; dan tidak sepatutnya
mengombang-ambingkan status kerja buruh.
Dikontrak Berkali-kali
PT AFI juga menyalahi sistem kontrak ketika ada sekitar 16 buruh yang dikontrak lebih dari 3 kali
ditambah 56 buruh yang diperpanjang pada kontrak ketiga tanpa 30 hari jeda. Masih berdasarkan
regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, kontrak terhadap para buruh Aice ini hanya bisa disepakati
paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 kali dengan waktu perpanjangan paling lama setahun.
Perpanjangan ini harus diberitahukan paling lama 7 hari secara tertulis, tapi perusahaan abai atas
ketentuan ini.
Padahal, bila patuh terhadap regulasi perburuhan di Indonesia, perusahaan dengan model investasi
asing ini secara hukum terikat untuk mengangkat para buruh kontrak yang melampaui tempo sebagai
"karyawan tetap".
Kondisi kontrak buruh saat rekrutmen tahun 2017 lebih parah. Bukan hanya tanpa kontrak karyawan,
buruh yang diterima harus menandatangani surat pernyataan. Pernyataan ini memuat perjanjian
bahwa buruh bersedia dikontrak selama dua bulan dan tidak boleh keluar sampai waktu kerjanya
kelar. Ijazah asli juga harus diberikan sebagai jaminan—kata lain "ditahan"—oleh PT AFI.
Hak buruh dalam surat pernyataan tahun 2017 itu pun digerus. Buruh tak diberikan hak-haknya
seperti BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Mereka bahkan harus menyatakan diri tidak
akan meminta izin kerja dalam kondisi apa pun alasannya.
Poin pernyataan, “Bersedia untuk masuk terus tanpa izin apa pun alasannya” telah memapras hak
cuti haid ataupun cuti melahirkan. Kejadian ini menimpa Ida yang hamil 7 bulan.
Ida, yang mengandung anak pertama, takut buah hatinya terpapar gas amonia di bagian produksi
dan bisa merusak janin. Ia lantas memohon pindah dari bagian produksi. Bukannya dipindah, atau
diberi cuti hamil, perusahaan tetap mempertahankannya di bagian produksi. Perusahaan berkata
bahwa “di sini enggak ada pembedaan antara yang hamil dan yang enggak hamil,” kisah Ida.

6. 2015
6 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Jangankan cuti hamil, izin sakit pun harus ditebus sendiri oleh buruh. Jika mereka izin sakit, mereka
harus mengambil jatah lembur untuk menggantikan jam kerja. Jika tidak, penghasilan mereka per
bulan dipotong sesuai jumlah absen hari kerja.
Kerja Tak Teratur demi Perusahaan yang Makmur
Apa pun dilakukan oleh manajemen PT Alpen Food Industry. Para buruh tak cuma memproduksi 1,8
juta batang es krim per hari, tetapi tenaga mereka juga diperas untuk melakukan kerja di luar
tanggung jawabnya.
Selain dibayar dengan upah murah (meski perusahaan memakai dalih bahwa status buruh dalam
masa training), PT AFI harus menjawab sejumlah pelanggaran lain. Saat perusahaan memperluas
areal pabrik, pada Oktober 2014 hingga Mei 2015, para buruh diminta bekerja tambahan sebagai kuli
bangunan, dari angkat batu, mengaduk semen, hingga menjebol tembok. Mereka dibayar Rp50 ribu
per hari.
Jam kerja buruh pun menyalahi regulasi. Perusahaan menerapkan tiga shift pekerjaan. Jam 7 sampai
jam 3 sore, jam 3 sore sampai 12 malam, dan jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Mesin produksi
bekerja terus selama 24 jam, dan buruh yang mendapatkan jadwal kerja hanya diberi 1 jam rehat
setiap hari.
Jam kerja 7 jam sepintas wajar belaka, tapi yang menjadi masalah adalah penghitungan hari kerja.
Tak ada hari libur atau bahkan hitungan lembur di hari Sabtu dan Minggu. Dalam sebulan, para buruh
es krim Aice dipaksa masuk berturut-turut selama 25 hari. Sisanya baru mendapatkan jatah lembur.
Jika dihitung, buruh Aice bekerja selama 49 jam per minggu. Ini diperparah dengan biaya lembur
yang mengabaikan kesepakatan. Tiap lembur, buruh dijanjikan Rp20 ribu per jam, tapi mereka hanya
menerima upah lembur Rp10 ribu per jam.
Bantahan dari Perusahaan Outsourcing dan Induk PT AFI
Direktur perusahaan outsourcing PT Mandiri Putra Bangsa, Maria Margaretha, mengklaim ada 80-an
buruh yang diterimanya saat PT Alpen Food Industry berdiri. Ia berdalih, saat itu, PT AFI belum bisa
membuat kontrak dengan buruh secara langsung karena baru saja terbentuk. Untuk itulah PT MPB
diperlukan.
Perusahaan berusaha keras menampik beberapa kontrak yang dianggap bermasalah. Margaretha
menerangkan pada awal buruh menyandang status kontrak, tunjangan belum diberikan karena
"wajar" sebab PT AFI adalah perusahaan baru sehingga "tidak ada sumber dana yang cukup" untuk
membiayainya. PT Mandiri Putra Bangsa tak lagi punya ikatan kerja dengan PT AFI sejak September
2017 sebagai penyedia tenaga buruh kontrak.
Berdasarkan keterangan Margaretha, PT AFI dibentuk pada 2012. Sedangkan pada 2013 dan 2014,
perusahaan "merumahkan" para pekerjanya.
Anehnya, ada slip gaji yang dibayarkan kepada buruh kontrak pada 2014, salah satunya adalah
Imam.

7. 2015
7 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Satu kesamaan antara keterangan buruh dan Margaretha, pada 2015, PT Alpen kembali beraktivitas.
Ia mengklaim saat itu "kontrak dengan buruh sudah ditangani seutuhnya" oleh PT Alpen Food
Industry. Kenyataannya, ada kontrak pada 2015 yang mengatasnamakan Margaretha sebagai
direktur PT MPB untuk menyediakan buruh ke PT AFI.
Soal adanya perpanjangan kontrak yang lebih dari tiga atau empat kali, Margaretha menyanggahnya.
Alasannya, karena PT AFI kembali beroperasi pada 2015, kontrak saat itu "sepenuhnya baru." Maka,
menurutnya, dari 2015 hingga 2017, tak ada satu pun buruh yang bekerja lebih dari tiga tahun
karena kontrak terhitung baru dua tahun berselang. Kontrak 2014 dianggap tidak ada.
PT AFI tak menjawab dengan jelas soal status buruh kontrak dan kasus-kasus buruh yang kerjanya
diputus sepihak. Dalam surat elektronik dari bagian Aice Group Holdings Pte. Ltd.—induk PT Alpen
Food Industry—Sylvana Zhong Xin Yun hanya menjawab 6 poin dari 19 pertanyaan redaksi Tirto.
“Dapat kami sampaikan bahwa masalah-masalah kepegawaian yang tengah dihadapi PT AFI masih
berada di tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Kami akan memberikan pernyataan
khusus terkait permasalahan kepegawaian yang dihadapi PT AFI apabila proses mediasi di Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah selesai,” tulisnya.
Serikat Buruh Terbentuk, Perusahaan (Sempat) Terketuk
Pelanggaran-pelanggaran ini membulatkan tekad buruh PT AFI membentuk serikat buruh bernama
Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia pada Agustus 2017. Kehadirannya sempat menghadirkan
beberapa perubahan.
Pada September 2017, jam kerja sudah mulai berubah. Buruh yang semula bekerja 49 jam seminggu
kini hanya 42 jam seminggu. Mereka masuk selama 6 hari seminggu dengan jam kerja selama 7 jam
setiap hari, dan mereka libur pada hari Minggu.
Perusahaan, tanpa ada tuntutan dari buruh, memberikan tunjangan berupa uang makan Rp15 ribu
dan uang transportasi Rp5 ribu setiap hari. Tidak hanya itu, perusahaan memberikan tunjangan shift
sebesar Rp5 ribu untuk mereka yang kebagian jatah masuk siang atau malam.
Sedangkan untuk cuti hamil, perusahaan masih bergeming. Perusahaan tetap enggan memberikan
jatah cuti.
“Bukan dikasih cuti, tapi malah disuruh resign,” kata salah satu buruh di mixing PT AFI, Dimas.
Agus, yang bekerja lewat jalur rekomendasi teman dan mulai mempertanyakan kondisi kerja, mulai
bersikap kritis. Mobilisasi buruh Aice mulai digagas setelah beberapa kawan Agus di bagian kualitas
kontrol produksi dipecat sepihak. Agus dan kelima teman kerjanya menuntut hak upah lembur yang
layak. Perusahaan setuju, tapi ia dan yang lain harus terus kerja tanpa libur.
Perusahaan lantas menuduh 5 kawan kerjanya membolos, dan mengeluarkan surat peringatan
maksimal. “Kami mau nuntut, tapi enggak kuat,” ujar Agus.
Dari sanalah Agus membangun komunikasi dengan serikat buruh yang lain di Bekasi. Pelan dan pasti
sejumlah buruh dari departemen produksi, mixing, dan logistik bergabung untuk menyuarakan

8. 2015
8 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
solidaritas dan tuntutan yang sama: perusahaan pembuat es krim Aice harus mematuhi regulasi,
serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Buruh melakukan mogok hingga demonstrasi di
Kemenpora, kementerian yang mengurusi ajang Asian Games 2018, yang disponsori secara resmi
oleh es krim Aice.
Namun, Agus harus menanggung risiko. Sesudah kontraknya habis pada 3 Agustus 2017, manajemen
PT AFI memanggilnya, dan memintanya hengkang hari itu juga. Agus menilai perusahaan memutus
kontrak kerjanya karena ia terlibat sebagai salah satu perintis serikat buruh di PT AFI.
"Sampai foto saya dipajang di pagar sama tulisan 'karyawan ini sudah tidak bekerja di sini.' Diadang
sama satpam, mau ditabokin," cerita Agus.
DaftarPustaka
https://tirto.id/eksploitasi-kerja-di-pabrik-es-krim-aice-sponsor-asian-games-2018-
cA7h