Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Kasus sengketa merek dagang IKEA diindonesia digunakan sebagai contoh dimana pengadilan memutuskan untuk menghapus pendaftaran merek IKEA meskipun IKEA sudah terdaftar lebih dulu dan terkenal. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan hukum bagi pemil

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
Dan
Lingkungan
Alternatif Resolusi Sengketa
atau Resolusi Sengketa
Ekonomi
Fakultas Program Studi TatapMuka Kode MK DisusunOleh
Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi S1
02
HBL Zahra Kamila
Abstract Kompetensi
Alternatif Resolusi Sengketa atau
Resolusi Sengketa Ekonomi
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu menjelaskan
definisi dan tujuan alternatif resolusi
sengketa atau resolusi sengketa
ekonomi

2. 2015
2 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. 2015
3 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Pengertian Sengketa
Definisi dari sengketa, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
sengketa adalah konflik atau pertentangan. Yang dimaksud ialah adanya oposisi
atau pententangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-
organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Definisi Sengketa Menurut Pakar
 Soerjono Soekanto
Menurut pakar Soerjono Soekanto konflik yaitu Dalam rangka mencapai
tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara termasuk
ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses
inilah yang disebut dengan konflik.
 Gillin dan Gillin
Dan menurut Gillin dan Gillin (1948) Konflik adalah proses sosial dimana
individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak
lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan’ Singkatnya, dapat dikatakan
bahwa konflik mengacu pada perjuangan di antara pihak yang bersaing, berusaha
untuk mencapai tujuan, berusaha untuk menghilangkan lawan dengan membuat
pihak lain tidak berdaya.
Sengketa Ekonomi
Definisi sengketa menurut pakar Winardi : Tantangan atau konflik yang terjadi
antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau
kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat
hukum antara satu dengan yang lain.
Yang kedua yaitu menurut Ali Achmad : Sengketa adalah pertentangan
antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu
kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah
yang melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of Interest diantara
para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai
macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut:
1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa Keuangan
4. Sengketa Penanaman Modal
5. Sengketa Perindustrian
6. Sengketa HKI

4. 2015
4 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
7. Sengketa Konsumen
8. Sengketa Pekerjaan
9. Sengketa Perburuhan
10.Sengketa Perusahaan
11.Sengketa Hak
12.Sengketa Properti
13.Sengketa Kontrak
14.DLL
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat
ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau
penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan,
serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.
 Negosiasi / Perundingan : Negosiasi adalah komunikasi dua arah
dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat keduabelah pihak
memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
 Enquiry (penyelidikan) : Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan
kegiatan untuk mencari fakta yang dilakukan oleh pihak ketiga
 Mediasi : Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh
mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan
sebuah penyelesaian.
 Konsiliasi : Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan
pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan
perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation),
dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
Implementasi Kasus
KASUS SENGKETA PADA MEREK DAGANG PERUSAHAN IKEA
Linna Simamora, Partner di firma hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP),
menilai kasus sengketa merek ini menarik. Untuk lebih jelasnya, dia menilik pada
kasus sengketa IKEA.
Menurut dia, kasus sengketa merek IKEA ini menambah keragu-raguan akan
kepastian keadilan bagi pemilik merek terkenal.
"Adanya dissenting opinion membuktikan adanya ketidakseragaman dalam
interpretasi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan," kata dia, melalui

5. 2015
5 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
keterangan tertulis kepada Kompas.com.
Kronologi kasus ini, pada 25 Januari 2005, Inter IKEA System BV telah
mendaftarkan merek “IKEA” di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan
21. Pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2006, Direktorat Jenderal HKI
mengeluarkan sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20
dan 21.
Pada 28 Maret 2010, Inter IKEA System BV kembali mengajukan pemohonan
pendaftaran merek IKEA (dengan desain yang berbeda).
Pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk
merek IKEA untuk kelas 20 dan 21. Pengajuan ini ditolak oleh Ditjen HKI dengan
alasan mempunyai persamaan dengan merek IKEA yang telah terdaftar atas nama
Inter IKEA System BV.
Pada tahun yang sama, PT Ratania kemudian mengajukan gugatan penghapusan
merek IKEA pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Alasannya, merek IKEA tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu tiga tahun
berturut-turut. Dasarnya yakni pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 tahun
2001 tentang Merek.
Nah, dalam kasus IKEA ini, terdapat sejumlah hal menarik. Pertama, PT Ratania
mengajukan bukti berupa market survei yang dilakukan oleh Berlian Group
Indonesia di lima kota di Indonesia.
Yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar. Gunanya, untuk
membuktikan bahwa merek IKEA tersebut tidak dipakai oleh Inter IKEA System BV
selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya, yaitu masing-masing di 2006
dan 2010.
Kedua, majelis hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama
mendasarkan putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal, Inter IKEA System
B.V telah mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan produksi
dan perdagangan mereka.
Ketiga, majelis hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan
dalam pasal 61 UU Merek tersebut dengan kegiatan penjualan secara fisik saja.
Padahal, kenyataan bahwa di pasal 61 ayat 2 UU Merek juga memungkinan
interpretasi akan arti barang dan jasa yang diperdagangkan, dimungkinkan untuk
diperperdagangan tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan
teknologi.
"Hal ini sangat disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek
terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan PT
Ratania sendiri baru menggunakan merek IKEA tersebut pada 2013," lanjut Linna.

6. 2015
6 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Menurut dia, fakta ini seharusnya mendorong para hakim untuk mempertimbangkan
lebih jauh lagi fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan untuk mengkabulkan
gugatan dari PT Ratania.
Linna menilai, kenyataan-kenyataan tersebut cukup menimbulkan tanda tanya besar
akan pemahaman para penegak hukum di Indonesia akan arti pentingnya tujuan
perlindungan yang diberikan oleh UU Merek yang ada, Juga, menjadi tanda tanya
besar akan arti penting pengusaha mendapat kepastian untuk memperoleh
perlindungan tersebut.
"Sangat disayangkan apabila yang ditekankan oleh UU Merek adalah perlindungan,
tapi pada kenyataannya untuk kasus-kasus penghapusan pendaftaran merek seperti
ini, hakim terkesan kurang pertimbangan dalam memutuskan," pungkas dia.

7. 2015
7 Hukum Bisnis Dan Lingkungan PusatBahan Ajar dan eLearning
Prof . Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
DaftarPustaka
https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.indonesia.kasus.sengke
ta.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.besar