UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan melindungi tenaga kerja Indonesia dan memberdayakan mereka secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi. Negara harus terlibat dalam hubungan kerja untuk mengatur persoalan-persoalan agar tercapai keadilan bagi semua pihak. Unsur-unsur hubungan kerja meliputi pekerjaan, upah, dan perintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum perburuhan menurut para ahli dan sumber-sumber hukum perburuhan. Disebutkan bahwa hukum perburuhan terdiri dari hukum perburuhan otonom yang terdiri dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, serta hukum perburuhan heteronom yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hukum perburuhan bertujuan mengatur hubun
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, power point, executive summaryWennaSustiany
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga masa reformasi, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia, beberapa undang-undang ketenagakerjaan terbaru, kritik terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan solusi yang diajukan untuk permasalahan tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas serba-serbi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia berasal dari undang-undang, peraturan, kebiasaan, putusan hukum, perjanjian, dan traktat.
3. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum utama di bidang ketenagakerjaan saat ini.
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia menurut para ahli, sumber hukum perburuhan otonom dan heteronom seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan pemerintah. Modul ini juga menjelaskan kasus implementasi hukum perburuhan pada konflik antara buruh dan perusahaan Tjiwi Kimia Sidoarjo yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak dan penggunaan ten
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum perburuhan menurut para ahli dan sumber-sumber hukum perburuhan. Disebutkan bahwa hukum perburuhan terdiri dari hukum perburuhan otonom yang terdiri dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, serta hukum perburuhan heteronom yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hukum perburuhan bertujuan mengatur hubun
Disusun Oleh:
1710601068 Jangkung Hermawan
1710601086 Tasya Lucky W
1710601084 Muh Hisyam
1710601071 Tesa Putri D
1710601080 Veren Yonita E
1710601083 Maulana Ali S.Z
1710601070 Nadia Safira
1810601039 Tofik Supriyadi
1810601087 Anita
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, power point, executive summaryWennaSustiany
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga masa reformasi, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia, beberapa undang-undang ketenagakerjaan terbaru, kritik terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan solusi yang diajukan untuk permasalahan tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas serba-serbi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia berasal dari undang-undang, peraturan, kebiasaan, putusan hukum, perjanjian, dan traktat.
3. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum utama di bidang ketenagakerjaan saat ini.
Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia menurut para ahli, sumber hukum perburuhan otonom dan heteronom seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan pemerintah. Modul ini juga menjelaskan kasus implementasi hukum perburuhan pada konflik antara buruh dan perusahaan Tjiwi Kimia Sidoarjo yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak dan penggunaan ten
Sosialisasi dan konsolidasi PUK SPL FSPMI PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. memberikan penjelasan tentang pentingnya serikat pekerja bagi pekerja, dasar hukum pembentukan serikat pekerja, hubungan industrial antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, serta pesan pengurus untuk terus memperkuat organisasi serikat pekerja.
PPT tentang Perburuhan mata kuliah Hubungan Industril. PPT ini membahas tentang sejarah buruh, hak buruh, kewajiban buruh, serta penyelesaian masalah ketika terjadi konflik antara buruh dengan buruh, buruh dengan perusahaan, dan atau serikat buruh dengan perusahaan.
PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah HUbungan Industrial kelas Manajemen Sumber Daya Manusia UNiversitas YPPI Rembang tahun ajaran 2023/2024 semester VI.
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...intandwik_
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur hukum perburuhan meliputi peraturan, hubungan kerja berdasarkan perjanjian, dan upah sebagai imbalan pekerja. Sejarah hukum perburuhan di Indonesia mengalami perubahan sejak Orde Baru, dengan dibatasi satu serikat pekerja dan penyelesaian hubungan industrial yang tidak adil.
Hubungan ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Negara diharapkan menerapkan peraturan secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan proporsional. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kerja sama antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pertama, dibahas latar belakang masalah dan peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, dijelaskan dampak putusan MK yang menguji Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Ketiga, ditegaskan perlunya mengkaji kembali undang-undang tersebut untuk meningkatkan perlindungan h
Dokumen tersebut membahas strategi perlindungan hak-hak pekerja melalui pengadilan hubungan industrial pasca UU No. 11 Tahun 2020, mencakup karakteristik hukum ketenagakerjaan nasional, instrumen hukum ketenagakerjaan baru, dan kendala eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial untuk melindungi pekerja.
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Secara ringkas:
1. Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
2. Terdapat perkembangan hukum perburuhan di era reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang terkait.
3. Terdapat berbagai pendapat ahli mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan umum ketenagakerjaan, landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, serta pelatihan kerja.
Dokumen tersebut merangkum undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang meliputi Undang-Undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2005 tentang Penangguhan Undang-Undang No. 2/2004.
Sosialisasi dan konsolidasi PUK SPL FSPMI PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. memberikan penjelasan tentang pentingnya serikat pekerja bagi pekerja, dasar hukum pembentukan serikat pekerja, hubungan industrial antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, serta pesan pengurus untuk terus memperkuat organisasi serikat pekerja.
PPT tentang Perburuhan mata kuliah Hubungan Industril. PPT ini membahas tentang sejarah buruh, hak buruh, kewajiban buruh, serta penyelesaian masalah ketika terjadi konflik antara buruh dengan buruh, buruh dengan perusahaan, dan atau serikat buruh dengan perusahaan.
PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah HUbungan Industrial kelas Manajemen Sumber Daya Manusia UNiversitas YPPI Rembang tahun ajaran 2023/2024 semester VI.
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Bu...intandwik_
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur hukum perburuhan meliputi peraturan, hubungan kerja berdasarkan perjanjian, dan upah sebagai imbalan pekerja. Sejarah hukum perburuhan di Indonesia mengalami perubahan sejak Orde Baru, dengan dibatasi satu serikat pekerja dan penyelesaian hubungan industrial yang tidak adil.
Hubungan ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Negara diharapkan menerapkan peraturan secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan proporsional. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kerja sama antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pertama, dibahas latar belakang masalah dan peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, dijelaskan dampak putusan MK yang menguji Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Ketiga, ditegaskan perlunya mengkaji kembali undang-undang tersebut untuk meningkatkan perlindungan h
Dokumen tersebut membahas strategi perlindungan hak-hak pekerja melalui pengadilan hubungan industrial pasca UU No. 11 Tahun 2020, mencakup karakteristik hukum ketenagakerjaan nasional, instrumen hukum ketenagakerjaan baru, dan kendala eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial untuk melindungi pekerja.
Tugas 6. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu b...Hayyu Safitri
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Secara ringkas:
1. Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
2. Terdapat perkembangan hukum perburuhan di era reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang terkait.
3. Terdapat berbagai pendapat ahli mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan umum ketenagakerjaan, landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, serta pelatihan kerja.
Dokumen tersebut merangkum undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang meliputi Undang-Undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2005 tentang Penangguhan Undang-Undang No. 2/2004.
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
KETENAGAKERJAAN.pptx
1. • 1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sejatinya adalah pelaksanaan tugas negara
dalam mengemban amanah UUD 1945 dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara Indonesia. Jelaskanlah tentang
hal ini dengan memadai !
• Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh suatu negara sesuai dengan Pembukaan UUD
Tahun 1945 Alinea ke 4. dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003,
dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga
kerja secara optimal dan manusiawi untuk Mewujudkan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya. Sebagai pengelola perusahaan, perlu diperhatikan
mengenai penjelasan UU No.13 Tahun 2003 sehingga dapat
memberikan hal yang layak untuk karyawan dan menghindari sanksi
yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi salah satu kunci
penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan.
2. • 2. Apa urgensi intervensi negara dalam persoalan
hubungan kerja? Jelaskanlah alasan-alasannya dengan
disertai contoh!
• Intervensi Negara dalam bidang Ketenagakerjaan sangatlah
penting, demi terwujudnya hubungan kerja yang adil agar
tercapainya cita-cita Negara yang sejahtera. Maka peranan
Negara dalam hal ini ialah mengatur dan mengatasi
berbagai permasalahan yang berkenaan dengan
ketenagakerjaan. Contoh, UU Nomor 25, Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan. Semenjak berlakunya UU
tersebut, yang dimaksud dengan pengganti dan kompilasi
seluruh aturan perburuhan tidak berhasil untuk
diberlakukan dan harus ditunda karena penolakan
masyarakat pekerja/buruh terus berlanjut. Akhirnya,
Pemerintah menawarkan untuk mengajukan turunan UU
tersebut dalam 3 paket, yaitu RUU Perburuhan, RUU
Perlindungan Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
3. • 3. Apa saja yang anda ketahui tentang unsur-unsur dalam
hubungan kerja? Sebutkan dan jelaskan masing-masing
dengan memadai
• Unsur Pekerjaan, Dalam suatu perjanjian kerja harus ada
pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan
tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja dengan ijin
pengusaha.
• Unsur Upah, sesuai dengan Pasal 1 angka 30 UU
Ketenagakerjaan. pemerintah perlu memperhatikan untuk
menetapkan upah pekerja seperti Upah Minimum Propinsi
(UMP) maupun upah minimum kabupaten (UMK) dan skala
pengupahan berdasarkan ketentuan perusahaan.
• Unsur Perintah, Makna “perintah” dalam UU
Ketenagakerjaan, tidak memberikan batasan serta definisi
yang jelas artinya ada pihak yang memberi perintah dan
ada pihak yang wajib melakukan perintah tersebut.
4. • 4. a. Jenis dan Bentuk Perjanjian Kerja
• jenis:
• Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan
kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu
• Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja
antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja tetap
• Bentuk: berdasarkan Pasal 51ayat 1 UU 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan
atau tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian
hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan
akan sangat membantu proses pembuktian.
• b. Sistem Outsourcing,
• outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada
perusahaan lain yang dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa
pekerja atau buruh. secara sederhana, outsourcing adalah sebuah
sistem di mana tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan
atau instansi, berada di bawah perusahaan lainnya.
5. • 5. UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law masih terus menjadi
perbincangan sampai saat ini. Salah satu persoalan yang
mengemuka pada cluster ketenagakerjaan adalah tentang
dihapusnya beberapa ketentuan tentang Tenaga Kerja Asing.
Jelaskan dengan memadai berikut pendapat saudara tentang hal
ini
• Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan salah
satunya dalam Prinsip Non Diskriminasi yaitu tentang pencabutan
syarat wajib Bahasa Indonesia bagi TKA dalam pasal 36 ayat 1
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Penggunaan TKA, dimana pencabutan syarat wajib Bahasa
Indonesia bagi TKA menurut penulis adalah sebuah bentuk
diskriminasi kepada para pekerja Indonesia sendiri karena pada
hakikatnya para TKA justru lebih dipermudah untuk bisa bekerja
diwilayah Indonesia, sementara para tenaga kerja Indonesia
dibiarkan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya
sendiri. Karena para pemberi kerja justru akan lebih memilih TKA
dibandingkan dengan tenaga kerja asli Indonesia karena pendidikan
pekerja Indonesia masih jauh dari keterampilan pendidikan TKA