Modul ini membahas tentang hukum perburuan di Indonesia. Terdapat berbagai pendapat ahli mengenai definisi hukum perburuan. Pada era reformasi, hukum perburuan mengalami perubahan melalui undang-undang baru. Modul ini juga membahas kasus eksploitasi pekerja oleh PT Telkom melalui anak perusahaannya yang melanggar hak-hak normatif pekerja. Buruh meminta PT Telkom menyelesaikan berbagai tuntutan mereka.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Pakar dan undang-undang Hukum
Perburuan serta implementasi
perusahaan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
07
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Hukum perburuan di Indonesia
Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum
perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum
perburuhan di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar Hukum
Perburuhan" dan "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan".
Pasca-reformasi baru-baru ini, karya-karya mengenai hukum perburuhan yang ditulis oleh
Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. Hal ini
terutama oleh aktivis serikat buruh dan advokat perburuhan. Meskipun fakultas hukum di
perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia masih menggunakan buku-buku karya Imam
Soepomo sebagai rujukan wajib.
Sejarah hukum perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa; baik secara regulatif,
politik, maupun ideologis; bahkan ekonomi global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari
gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai
momentumnya. Hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara
pekerja dan pengusaha sekaligus.
Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya, berbagai hak
normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataannya
Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut.
Memang undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut
masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke
depan mesti segera dicarikan jalan keluarnya.
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi gerakan
serikat bBuruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya satu organisasi,
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pola penyelesaian hubungan industrial pun
dianggap tidak adil dan cenderung represif. Oknum militer saat itu, misalnya, terlibat
langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari pola
penyelesaian hubungan industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal
di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
Hukum Perburuhan di Era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual
hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga
paket Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI).
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3.  Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko
sendiri.
 Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang
langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
 Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi hubungan
kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang
dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
 Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur
hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja
maupun pihak majikan.
 Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
 Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan
dengan perintah (penguasa).
Lakukan Eksploitasi, Buruh Tuntut PT Telkom
Cuplik.Com - Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi PT Telkom, Pasalnya perusahaan tersebut dianggap
telah melakukan eksploitasi terhadap buruh.
"Praktik eksploitasi tersebut, dilakukan dalam bentuk sistem kontrak berkepanjangan, lebih
dari 5 tahun, dan seharusnya demi hukum berubah menjadi pekerja tetap. Hak-hak normatif
pekerja juga tidak dibayarkan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, antara lain
upah di bawah UMP, tidak adanya tunjangan makan dan tunjangan transport.
Bahkan di anak perusahaan TELKOM, pekerja security dipaksa untuk membayar biaya
pelatihan kerja sebesar RP.500.000 untuk biaya sertifikat Garda Pratama, yang seharusnya
menjadi tanggung jawab perusahaan," papar perwakilan massa aksi, Jumat (15/2/13).
Aksi tersebut dilakukan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan afiliasi dari
KSPI. Dihadiri lebih dari 1.500 masa aksi.
Eksploitasi PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM)
Diketahui, PT Telkom merupakan sebuah BUMN strategis melalui anak perusahaannya, PT
Graha Sarana Duta (GSD) dianggap telah melakukan pelanggaran hak-hak normatif pekerja,
yang dapat dikategorikan sebagai praktik eksploitasi tenaga kerja.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. Ia memaparkan, misalnya sebanyak 378 pekerja security, cleaning service dan teknik
outsourcing TELKOM yang tergabung dalam Serikat Pekerja Graha Sarana Duta
(SEJAGAD) afiliasi ASPEK INDONESIA, dan telah bekerja sejak tahun 1995 di lingkungan
TELKOM.
"Dengan berganti-ganti status di beberapa perusahaan outsourcing TELKOM, pada
Desember 2012 yang lalu dipaksa kembali untuk dialihkan status pekerjanya kepada mitra
outsourcing lain. 378 orang pekerja dimaksud menolak dialihkan, karena tindakan GSD
melanggar ketentuan UU," jelasnya.
Pelangaran tersebut tercantum dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan
yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi
hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu."
Selain itu, Jo Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka
demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan.
Berikut adalah 11 Eksploitasi dan pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan oleh PT
GSD (anak perusahaan PT Telkom):
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan secara terus menerus, dan terjadi
selama belasan tahun d lingkungan TELKOM. (Pelanggaran Pasal 59 UU 13/2003)
2. Belasan tahun upah di bawah UMP/UMK.
3. Hanya sebagian kecil pekerja didaftarkan sebagai peserta JAMSOSTEK.
4. Upah lembur tidak sesuai UU 13/2003 dan Kepmenakertrans No.102 Tahun 2004.
5. Tunjangan uang makan dan transport yang dihilangkan secara sepihak.
6. Pungutan paksa Rp.500.000,- untuk biaya pelatihan kerja (Sertifikat Garda Pratama)
yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan namun dibebankan kepada para
pekerja. Faktanya pekerja security tersebut telah memiliki sertifikat SATPAM, namun
GSD tetap memungut uang dari pekerja, bahkan tanpa adanya kegiatan pelatihan
dimaksud (fiktif) namun copy sertifikatnya dapat diberikan kepada pekerja.
7. Pelemahan/intiminidasi terhadap hak berserikat kepada anggota dan pengurus serikat
pekerja/union busting. (Pelanggaran Pasal 28 UU 21/2000).
8. PHK sepihak terhadap 378 orang pengurus dan anggota SEJAGAD.
9. Tidak membayarkan upah kepada 378 pekerja anggota SEJAGAD, sejak Januari
2013. (pelanggaran Pasal 151 jo Pasal 155 UU 13/2003). Sebelumnya, akibat
gagalnya proses perundingan, maka pada 3 Oktober 2012 terjadi mogok kerja yang
sah oleh SEJAGAD. Pada 11 Januari 2013, 5 dan 6 Februari 2013, SEJAGAD dan
ASPEK Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kantor TELKOM di Jalan Gatot
Subroto Jakarta dan di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. Selain itu, PT TELKOM juga dinilai tidak melakukan pengawasan dan penertiban serta
membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PT SGD, hal itu berdasarkan pada
aturan-aturan sebagai berikut:
• Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Pasal 18; "Perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh DILARANG MENYERAHKAN pelaksanaan sebagian atau seluruh
pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain".
• Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Indonesia Nomor: KD. 15/HK250/CP-
B0011000/2010 pasal 6 ayat (2) tentang Pedoman Penyerahan Sebagian Pelaksana
Pekerjaan Kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan (Outsourcing), yang tegas
menyatakan: "Perusahaan penerima pekerjaan TIDAK DAPAT MENYERAHKAN
seluruh atau sebagian pekerjaan yang diterima kepada perusahaan penerima pekerjaan
lainya".
• Perjanjian Pemborongan Penyediaan Jasa Outsourcing Pelayanan Pengamanan
di Lingkungan TELKOM, No: K.TEL.18/HK810/CRM-00/2012 tanggal 17
Februari 2012, Pasal 17 tentang Larangan Penyerahan Kepada Pihak Ketiga, yang
tegas menyatakan; "(1) Mitra DILARANG MENYERAHKAN pelaksanaan baik
sebagian atau seluruh pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak
Ketiga. (2) Apabila ketentuan ayat 1 pasal ini dilanggar oleh Mitra, maka TELKOM
berhak secara sepihak MEMUTUSKAN Perjanjian ini, tanpa adanya tuntutan
apapun dari Mitra dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan
pekerjaan tersebut" Jo Pasal 34 tentang Larangan Sub-Kontrak dan Gratifikasi "(1)
Mitra DILARANG menyerahkan pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun
seluruhnya kepada perusahaan milik pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau
kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan
atau tugasnya sebagai pejabat dan atau karyawan TELKOM".
• Keputusan Kepala Kepolisian RI No.24 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (4);"Dukungan
pembiayaan pelatihan menjadi tanggung jawab organisasi, perusahaan dan/atau
instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku."
Tuntutan Buruh:
1. Mengangkat 378 pekerja anggota SEJAGAD ASPEK INDONESIA menjadi
Karyawan Tetap TELKOM sesuai Pasal 59 jo Pasal 66 UU No.13 tahun 2003 jo
Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011, serta mempekerjakan kembali
seluruh Pengurus dan Anggota SEJAGAD di pekerjaan dan lokasi semula.
2. Membayar upah seluruh pekerja anggota SEJAGAD ASPEK INDONESIA sejak
Januari 2013.
3. Membayar kekurangan Upah Lembur sesuai UU No.13 Tahun 2003 dan
Kepmenakertrans No.102 Tahun 2004, sejak pekerja bekerja di TELKOM.
4. Memberikan hak seluruh pekerja atas Jamsostek.
5. Membayar tunjangan uang makan dan uang transport yang tidak diberikan sejak 2
(dua) tahun terakhir hingga saat ini.
6. Mengembalikan uang Sertifikat yang dipungut paksa dari pekerja sebesar Rp.
500.000,-.
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. 7. Memberikan kesempatan dan waktu kepada Pengurus dan Anggota SEJAGAD untuk
menjalankan kegiatan berserikat di waktu jam kerja.
8. Memberlakukan Struktur Skala Upah yang membedakan upah antara pekerja baru
dengan pekerja di atas masa kerja (1) satu tahun.
Atas penyikapan tersebut, sejak 5 Februari 2013 hingga hari ini, 378 anggota SEJAGAD
ASPEK INDONESIA menginap di tenda perjuangan SEJAGAD ASPEK INDONESIA, di
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jl. Latuharhari, Jakarta Pusat.
"Kami akan terus berjuang untuk memperoleh hak-hak normatif kami sebagai pekerja yang
bermartabat! Kami mencintai BUMN yang bersih dan yang taat pada peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku, tanpa ada eksploitasi dan intimidasi kepada pekerjanya, karena
kami adalah rakyat Indonesia!" tegasnya.
Dafar Pustaka
Modul Hapzi Ali (Diakses pada 17 April 2018, Jam 13.40)
(Anonim, 16 februari 2013) http://www.cuplik.com/read/8783/Lakukan-Eksploitasi,-Buruh-
Tuntut-PT-Telkom (Diakses pada 17 April 2018, Jam 15.36)
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. 7. Memberikan kesempatan dan waktu kepada Pengurus dan Anggota SEJAGAD untuk
menjalankan kegiatan berserikat di waktu jam kerja.
8. Memberlakukan Struktur Skala Upah yang membedakan upah antara pekerja baru
dengan pekerja di atas masa kerja (1) satu tahun.
Atas penyikapan tersebut, sejak 5 Februari 2013 hingga hari ini, 378 anggota SEJAGAD
ASPEK INDONESIA menginap di tenda perjuangan SEJAGAD ASPEK INDONESIA, di
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jl. Latuharhari, Jakarta Pusat.
"Kami akan terus berjuang untuk memperoleh hak-hak normatif kami sebagai pekerja yang
bermartabat! Kami mencintai BUMN yang bersih dan yang taat pada peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku, tanpa ada eksploitasi dan intimidasi kepada pekerjanya, karena
kami adalah rakyat Indonesia!" tegasnya.
Dafar Pustaka
Modul Hapzi Ali (Diakses pada 17 April 2018, Jam 13.40)
(Anonim, 16 februari 2013) http://www.cuplik.com/read/8783/Lakukan-Eksploitasi,-Buruh-
Tuntut-PT-Telkom (Diakses pada 17 April 2018, Jam 15.36)
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id