"Mengelola Hubungan Kerja Industrial" Tugas Mata Kuliah Semester 3 Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) [FEB Tugas S2 Kel 6 2019] Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta

1. KASUS PHK KARENA KARYAWAN MENGGELAPKAN UANG &
MELAKUKAN KECURANGAN di PERUSAHAAN
(Studi Kasus Flash Sale di Tokopedia 2018)
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAGEMENT
UNIVERSITAS TRISAKTI – ANGKATAN 51

2. LATAR BELAKANG
Tokopedia pada akhir tahun 2018 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap
puluhan pekerjanya. Sebabnya para pekerja situs jual beli berbasis daring itu, dianggap
melanggar kebijakan perusahaan. Salah satu yang dimaksud kecurangan pekerja, ketika
dimulainya promo “Flash Sale Tokopedia Spesial 9”. Agenda diskon barang sampai 78
persen itu digelar dari 15 hingga 17 Agustus. Mereka menemukan transaksi 49 produk yang
dilakukan oleh pekerjanya sendiri, dengan cara melanggar prosedur. “Tokopedia telah
secara efektif memberhentikan seluruh karyawan yang terlibat pada pelanggaran kebijakan
perusahaan tersebut,” tuturnya. Juru bicara Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (Sedar),
Sarinah menilai, PHK pekerja Tokopedia karena dugaan kesalahan berat.
PHK dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha ataupun buruh/pekerja. PHK
yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada buruh/pekerja dapat disebabkan oleh
berbagai macam alasan, seperti pengunduran diri, mangkir, perubahan status perusahaan,
perusahaan pailit, pekerja meninggal, pekerja memasuki usia pensiun, dan atau karena
pekerja telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) UU
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Tujuan Analisa Kasus Kecurangan di Tokopedia
Tujuan dari penulisan tugas kelompok ini adalah untuk mengetahui
bagaimana cara penyelesaian masalah PHK yang di lakukan oleh
tokopedia terhadap karyawan – karyawan yang diduga melakukan
kecurangan dan mengetahui perlindungan hukum yang dapat di
gunakan untuk menuntut hak karyawan akibat pemutusan
hubungan kerja pada perusahaan.

4. Landasan Teori
 Pengertian Fraud (Kecurangan)
Fraud adalah tindakan melawan hukum, penipuan
berencana dan bermakna ketidakjujuran.
 Sumber – Sumber Kecurangan (Fraud)
1. Penggelapan (embezzlements)
2. Manipulasi pelanggaran karena jabatan (malfeasance)
3. Pencurian (thiefs)
4. Ketidakjujuran (dishonesty)
5. Kelakuan buruk (misdeed)

5. Penyebab Terjadinya Fraud
 Motivasi : adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan
atau suatu organisasi.
 Sarana : mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk
melakukan kecurangan, misalnya dokumen kontrak/lelang yang
diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai dan tidak
menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya.
 Kesempatan : karena kurangnya pengawasan internal dan
pemahaman tentang aturan dapat menjadi ruang terjadinya
kecurangan.

6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 Pemutusan hubungan kerja sering tidak dapat dielakkan dan ini
disebabkan oleh keinginan perusahaan atau dapat pula karena
keinginan pegawai. Pemutusan hubungan kerja baik karena
keinginan pegawai maupun perusahaan tidak boleh dilakukan
sewenang- wenang, melainkan harus dilakukan sesuai ketentuan
yang berlaku.
 Sehingga pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan oleh setiap
organisasi atau perusahaan asalkan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan UU Ketenagakerjaan, Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau PKB.

7. DATA SITUASIONAL PERUSAHAAN
Tokopedia telah memutus hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah
karyawan yang diduga berlaku culas. Pemberhentian tersebut
disinyalir karena dugaan praktik kecurangan dalam penyelenggaraan
Flash Sale Spesial 9 pada 15-17 Agustus 2018. Dugaan fraud ini
membuat konsumen tak bisa memperoleh barang yang dijual murah
selama program itu berlangsung. Konsumen pun tidak bisa berbuat
apa-apa apabila mereka dicurangi. Ahli digital forensik, Ruby
Alamsyah, menilai setidaknya ada dua metode yang dapat
digunakan untuk melakukan fraud saat flash sale berlangsung.
Kemungkinan pertama, Ruby menduga pelaku membuat banyak
akun anonim atau mendesain agar aksesnya lebih cepat daripada
konsumen yang lain. “Itu bisa diatur-atur. Logikanya mereka bisa lebih
cepat [mencapai] ke server, sehingga sangat memungkinkan untuk
akun-akun anonim ini mengakses flash sale daripada konsumen,”

8. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
 Mekanisme penyelesaian masalah PHK karyawan di Tokopedia
Undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur pengertian
tentang kesalahan berat, sehingga sulit memastikan apakah suatu
perbuatan yang dilakukan dalam situasi kerja merupakan kesalahan
berat atau bukan. Undang undang ketenagakerjaan hanya
mengatur yang termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan
sebagai kesalahan berat termuat dalam pasal 158 ayat 1 Undang-
undang Nomor 13 tahun 2003 salah satunya Melakukan penipuan,
pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan.

9. Pasal 158 UU Ketenagakerjaan ini dinilai oleh pihak pekerja
dan serikat pekerja telah bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1) UUD 1945, serta melanggar azas praduga tidak
bersalah/ preassumption of innocence. Berdasarkan alas
hukum tersebut maka dilakukan permohonan hak uji
materi UU Ketenagakerjaan. Atas permohonan pekerja
dan serikat pekerja, Mahkamah Konsitusi (MK)
menjatuhkan putusan No.012/PUU-I/2003, tertanggal 28
Oktober 2004, yang putusannya pada pokoknya
menyatakan ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.

10. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, muncul banyak
penafsiran dalam hal terjadi perselisihan hubungan
industrial mengenai pemutusan hubungan kerja karena
pekerja melakukan kesalahan berat. Perbedaan
Penafsiran tersebut setidaknya terjadi pada 3 (tiga)
lembaga yaitu Pengusaha, Mediator, dan Pengadilan
Hubungan Industrial. Hanya saja pada kasus ini TOKOPEDIA
Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke polisi
asalkan pekerja bersedia mengundurkan diri atau diakhiri
hubungan kerjanya tanpa pesangon dan penghargaan
masa kerja sehingga proses mediasi dan pengadilan
hubungan industrial tidak dilakukan.

11. Saran Terhadap Tech Company
Peraturan perusahaan yang mengacu pada UU no 13 tahun 2003
terkait ketenagakerjaan perlu disosialisasikan secara lebih mendalam
dan tegas terhadap karyawan diperusahaan startup dikarenakan
teknologi sangat mudah digunakan untuk melakukan kecurangan-
kecurangan yang bisa merugikan perusahaan maupun konsumen.
Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi haruslah melakukan
audit secara periodik supaya fraud tidak terjadi dengan mudah dan
dapat ditangani secara efektif dan efisien.

12. KESIMPULAN
• Kesalahan berat sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan pada dasarnya adalah merupakan perbuatan pidana yang
penyelesaiannya harus mengikuti hukum acara pidana yang berlaku, oleh karena itu mekanisme
pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat tidak boleh dilakukan secara
sepihak oleh pengusaha tetapi harus menunggu proses peradilan pidana sampai terbit putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa pekerja telah terbukti
secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan berat.
• Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja apapun alasan penyebabnya sangat merugikan
untuk pekerja, oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap pekerja agar terhindar dari
pemutusan hubungan kerja, perlindungan dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang
memproteksi pekerja dari potensi pemutusan hubungan kerja maupun melalui advokasi dari serikat
pekerja yang ada di perusahaan dengan memperjuangkan agar sedapat mungkin tidak terjadi
pemutusan hubungan kerja tetapi jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan maka
serikat pekerja/serikat buruh didalam perusahaan harus memperjuangkan agar pekerja yang di putus
hubungan kerja mendapatkan hak-haknya.