Paragraf pertama menjelaskan perkembangan perkiraan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1885 hingga 2000. Paragraf berikutnya membahas variabel-variabel kependudukan selain jumlah penduduk seperti sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk serta karakteristik penduduk seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Paragraf terakhir menjelaskan distribusi penduduk Indonesia antara pulau-pulau dan
Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin yang Tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS)Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia di Badan Pusat Statistik, termasuk pengertian, sumber data, dan contoh data terpilah bidang pendidikan seperti angka melek huruf dan partisipasi sekolah."
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa TimurMuhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi sosial ekonomi di Jawa Timur, meliputi data demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan. Data menunjukkan peningkatan jumlah penduduk namun tingkat pengangguran masih relatif tinggi, terutama di kalangan perempuan. Angka kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan pangan dan non-pangan. "
Dokumen tersebut membahas perkembangan pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini menganalisis kabupaten dan kota mana saja yang memiliki pertumbuhan pembangunan manusia terbaik dengan menggunakan metode evaluasi dan analisis hirarki proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki pembangunan manusia terbaik dengan nilai 10,1 persen.
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007Arsad Rahim Ali
Dokumen ini berisi ringkasan hasil survei pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) di tingkat kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2007. Survei ini memetakan pencapaian 36 indikator MDGs di bidang penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, dan lingkungan hidup di 16 kecamatan di kabupaten tersebut.
Paragraf pertama menjelaskan perkembangan perkiraan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1885 hingga 2000. Paragraf berikutnya membahas variabel-variabel kependudukan selain jumlah penduduk seperti sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk serta karakteristik penduduk seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Paragraf terakhir menjelaskan distribusi penduduk Indonesia antara pulau-pulau dan
Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin yang Tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS)Muhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia di Badan Pusat Statistik, termasuk pengertian, sumber data, dan contoh data terpilah bidang pendidikan seperti angka melek huruf dan partisipasi sekolah."
Sekelumit tentang Keadaan Sosial Ekonomi Jawa TimurMuhamad Suharsa
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi sosial ekonomi di Jawa Timur, meliputi data demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan. Data menunjukkan peningkatan jumlah penduduk namun tingkat pengangguran masih relatif tinggi, terutama di kalangan perempuan. Angka kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan pangan dan non-pangan. "
Dokumen tersebut membahas perkembangan pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini menganalisis kabupaten dan kota mana saja yang memiliki pertumbuhan pembangunan manusia terbaik dengan menggunakan metode evaluasi dan analisis hirarki proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki pembangunan manusia terbaik dengan nilai 10,1 persen.
Hasil Survei MDGs Kab. Polewali Mandar Tahun 2007Arsad Rahim Ali
Dokumen ini berisi ringkasan hasil survei pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) di tingkat kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2007. Survei ini memetakan pencapaian 36 indikator MDGs di bidang penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, dan lingkungan hidup di 16 kecamatan di kabupaten tersebut.
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015sigit taruna
Dokumen tersebut membahas profil dan permasalahan kependudukan Kota Pekalongan berdasarkan data sensus tahun 2010. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan potensi bonus demografi, namun perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait kependudukan seperti program keluarga berencana, pendidikan, pen
Dokumen tersebut membahas evaluasi tingkat efisiensi pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Utara menempati peringkat delapan nasional dengan pertumbuhan setiap daerah antara 0,26-1,77%. Penelitian ini menggunakan empat indikator pembangunan manusia dan menganalisis data menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menguk
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan pada tahun 2000-an karena program keluarga berencana. Jumlah angkatan kerja dan rata-rata jam kerja juga meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, meskipun mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
Program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dianalisis menggunakan metode AHP untuk menentukan prioritas program. Studi ini menganalisis alternatif program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan prioritasnya, dengan tujuan memberikan gambaran kemiskinan di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan program Jamkesmas sebagai prioritas tertinggi untuk mengurangi kemiskinan di Kota Semarang.
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan harapan hidup dan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Harapan hidup di Indonesia meningkat dari 55,7 tahun pada 1980 menjadi diperkirakan 71,7 tahun pada 2020. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk kelompok lanjut usia agar tetap produktif dan tidak menjadi beban. Jumlah lanjut usia akan terus meningkat seiring peningkatan harapan hidup.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami penurunan di triwulan III 2013 menjadi 5,4% dari sebelumnya 6,1% akibat melemahnya sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Inflasi naik menjadi 7,21% ditopang kenaikan BBM dan listrik. Angkatan kerja turun 2,3% tetapi pengangguran turun 0,49%.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang statistik kecamatan Tobelo tahun 2015 yang mencakup pemerintahan, penduduk, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan peternakan di kecamatan tersebut."
Pressconf surnas indobarometer lima indikator kemenangan jokowi - amin di p...Avida Virya
Survei Indo Barometer Maret 2019 menunjukkan lima indikator kemenangan Jokowi-Amin di Pilpres 2019, yaitu mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, penilaian kualitas pribadi Jokowi lebih baik, popularitas tiga kartu baru Jokowi, Jokowi dianggap lebih mewakili aspirasi umat Islam, dan keunggulan Jokowi merata di berbagai segmen."
Dokumen ini memberikan pengantar tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian pembangunan nasional di daerah sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya. Metodologi evaluasi mencakup pengumpulan data primer dan sekunder serta analisis kinerja berdasarkan relevansi dan efektivitas."
Rencana kerja tim evaluasi meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN, relevansi isu strategis nasional dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pencapaian target, relevansi kebijakan, serta masalah spesifik di daerah. Hasilnya berupa dokumen evaluasi capaian, relevansi, dan tematik.
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015sigit taruna
Dokumen tersebut membahas profil dan permasalahan kependudukan Kota Pekalongan berdasarkan data sensus tahun 2010. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan potensi bonus demografi, namun perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait kependudukan seperti program keluarga berencana, pendidikan, pen
Dokumen tersebut membahas evaluasi tingkat efisiensi pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Utara menempati peringkat delapan nasional dengan pertumbuhan setiap daerah antara 0,26-1,77%. Penelitian ini menggunakan empat indikator pembangunan manusia dan menganalisis data menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menguk
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun namun mengalami penurunan pada tahun 2000-an karena program keluarga berencana. Jumlah angkatan kerja dan rata-rata jam kerja juga meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, meskipun mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
Program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dianalisis menggunakan metode AHP untuk menentukan prioritas program. Studi ini menganalisis alternatif program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan prioritasnya, dengan tujuan memberikan gambaran kemiskinan di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan program Jamkesmas sebagai prioritas tertinggi untuk mengurangi kemiskinan di Kota Semarang.
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan harapan hidup dan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Harapan hidup di Indonesia meningkat dari 55,7 tahun pada 1980 menjadi diperkirakan 71,7 tahun pada 2020. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk kelompok lanjut usia agar tetap produktif dan tidak menjadi beban. Jumlah lanjut usia akan terus meningkat seiring peningkatan harapan hidup.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami penurunan di triwulan III 2013 menjadi 5,4% dari sebelumnya 6,1% akibat melemahnya sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Inflasi naik menjadi 7,21% ditopang kenaikan BBM dan listrik. Angkatan kerja turun 2,3% tetapi pengangguran turun 0,49%.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang statistik kecamatan Tobelo tahun 2015 yang mencakup pemerintahan, penduduk, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan peternakan di kecamatan tersebut."
Pressconf surnas indobarometer lima indikator kemenangan jokowi - amin di p...Avida Virya
Survei Indo Barometer Maret 2019 menunjukkan lima indikator kemenangan Jokowi-Amin di Pilpres 2019, yaitu mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, penilaian kualitas pribadi Jokowi lebih baik, popularitas tiga kartu baru Jokowi, Jokowi dianggap lebih mewakili aspirasi umat Islam, dan keunggulan Jokowi merata di berbagai segmen."
Dokumen ini memberikan pengantar tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian pembangunan nasional di daerah sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya. Metodologi evaluasi mencakup pengumpulan data primer dan sekunder serta analisis kinerja berdasarkan relevansi dan efektivitas."
Rencana kerja tim evaluasi meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN, relevansi isu strategis nasional dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pencapaian target, relevansi kebijakan, serta masalah spesifik di daerah. Hasilnya berupa dokumen evaluasi capaian, relevansi, dan tematik.
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Dokumen ini merupakan kata pengantar dari laporan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 yang disusun oleh tim EKPD Universitas Maritim Raja Ali Haji. Laporan ini mengevaluasi capaian pembangunan di Kepulauan Riau berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansinya dengan rencana pembangunan daerah."
Laporan ini merupakan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 yang meliputi penilaian capaian indikator pembangunan di bidang pelayanan publik, kualitas SDM, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATEKPD
Permasalahan dan tantangan utama pembangunan di Jawa Barat meliputi ketergantungan ekspor pada ekonomi global, rendahnya pendidikan, korupsi, koordinasi kebijakan, dan kesenjangan gender dalam pembangunan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan investasi, stabilitas, akses pasar, wisata, dan kualitas aparatur serta birokrasi. Indikator pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan peningkatan pada beber
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
Permasalahan utama pembangunan daerah Maluku adalah banyaknya penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang terisolasi dan minim infrastruktur, menyebabkan tingginya kemiskinan dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah masih belum memadai.
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docxDian631634
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan ibu dan anak, termasuk angka kematian ibu dan bayi. Faktor-faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi diantaranya keterlambatan mendapat pertolongan medis karena faktor ekonomi, sosial budaya, dan jarak ke fasilitas kesehatan. Dokumen juga membahas upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian melalui program pelayanan kesehatan ibu dan anak
Dokumen tersebut membahas upaya merumuskan strategi pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Terdapat analisis tingkat ketercapaian 215 indikator TPB di Wonosobo, dengan hasil 36% tercapai, 18% tidak tercapai, 38% tidak ada data, dan 8% bukan kewenangan. Dibahas pula permasalahan dan arahan kebijakan untuk indikator-indikator yang belum tercapai.
Dokumen tersebut membahas tentang epidemiologi kesehatan reproduksi lanjut di Puskesmas Lembo, Kabupaten Buton Utara. Dokumen menjelaskan tentang tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di daerah tersebut yang disebabkan oleh faktor sosial budaya, geografis, dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang kurang memadai. Dokumen juga membahas upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan guna menurunkan Ang
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATANFIRSAOLIVIA2107
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kependudukan di Provinsi Gorontalo dengan fokus pada faktor kesehatan. Provinsi Gorontalo memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat angka kelahiran yang besar namun angka kematian bayi juga tinggi. Hal ini berkaitan dengan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kualitas kesehatan masyarakat secara umum yang disebabkan oleh tingkat pendidikan, pendapatan
Dokumen tersebut membahas tentang kemajuan Indonesia dalam peningkatan kesetaraan gender khususnya di bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf perempuan yang setara dengan laki-laki, serta kontribusi perempuan di sektor non-pertanian dan politik meskipun masih ada tantangan seperti kualitas hidup dan peran perempuan serta kekerasan terhadap perempuan.
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah menurunkan angka kemiskinan, kematian ibu dan anak, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 3. Upaya yang dilakukan meliputi program pengentasan kemiskinan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat
1. Upaya Kabupaten Solok untuk mencapai target MDGs di berbagai sektor sudah menuju pada pencapaian target 2015. 2. Beberapa tantangan utama adalah meningkatkan akses yang merata bagi masyarakat miskin dan terpencil serta meningkatkan kualitas pelayanan. 3. Kerja sama antar berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs.
Dokumen tersebut membahas komitmen pemerintah Kabupaten Ende dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ende.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARATEKPD
Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Secara umum, beberapa indikator kinerja seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun, indikator lain seperti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih menunjuk
Dokumen tersebut membahas pengaruh tingkat pencapaian pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Secara umum dikemukakan bahwa pendidikan berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa variabel yang diangkat antara lain tingkat pendidikan penduduk, pengeluaran pendidikan pemerintah, dan hubungannya dengan pertumbuhan ekon
Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA (20)
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. Rencana kerja tersebut meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014, relevansi isu strategis dan sasaran RPJMN dengan kondisi Jambi, serta evaluasi tematik isu strategis provinsi. Pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada indikator capaian prioritas nasional dan target tahunan dalam RPJMN.
Tim evaluasi akan melakukan evaluasi kinerja pencapaian prioritas nasional 2010-2011 di Gorontalo dengan mengumpulkan data untuk 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan data.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010-2011 dengan mengidentifikasi capaian tahun 2009, 2010, dan 2011, serta menganalisis indikator kinerja yang memiliki target di RPJMN seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan harapan hidup. Evaluasi ini diharapkan dapat melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nas
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
1. SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
PROVINSI SUMATERA UTARA
EKPD Sumatera Utara
PELAKSANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah
1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara
relatif masih rendah sehingga:
- Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata
juga rendah
- Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kese-
hatan, kriminalisme relatif tinggi
2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat
berfluktuasi antar wilayah. Sejumlah wilayah memiliki ang-
ka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang berakibat
rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata
3. Kualitas infrastruktur ekonomi termasuk pasokan tenaga
listrik masih rendah sehingga berdampak negatif terhadap
kegiatan produksi
3. 4. Komoditi andalan ekspor daerah sebagian besar masih
dalam bentuk bahan baku yang tidak memiliki nilai tam-
bah yang tinggi
5. Kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya
alam dan lingkungan masih rendah yang ditandai dari pin-
cangnya penggalian potensi sumberdaya alam dan melu-
asnya kerusakan lingkungan
6. Kesenjangan pembangunan antara wilayah Pantai Timur
dan Pantai Barat dan antara kota dan pedesaan masih
besar
7. Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah (tidak mencer-
minkan rasa keadilan bagi masyarakat) masih cukup tinggi
8. Kualitas pelayanan umum baik disektor ekonomi maupun
sosial masih rendah
4. PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
URAIAN CAPAIAN
1. Pelayanan Publik 2004 2005 2006 2007 2008 2222
. Persentase kasus korupsi ditangani 77.77 68.60 43.16 37.61 31.08
terhadap jumlah dilaporkan
. Persentasi aparat berijazah minimal S1 29.90 31.00 31.93 30.60 30.99
.
2. Demokrasi
. Gender Development Index 61.70 62.96 63.50 64.00 64.40
. Gender Empowerment Measurement 49.49 51.21 54.80 56.50 58.00
. Tingkat partisipasi politik masyarakat 70.00 63,96
dalam Pemilihan Legislatif
. Tingkat partisipasi politik masyarakat 75,98 73,00
dalam Pemilihan Presiden
7. Penanganan Kasus Korupsi dan Kriminalisme
Menurunnya persentase jumlah korupsi yang dilaporkan terha-
dap jumlah kasus yang diputus dipengadilan adalah diakibatkan
oleh:
- Jumlah kasus korupsi dan kriminal lainnya yang dilapor-
kan semakin meningkat sedangkan jumlah tenaga pe-
negak hukum relatif stabil. Kasus korupsi tahun 2005
adalah 71 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi
194
- Tingkat kejelian dan kehati-hatian aparat penegak hu-
kum dalam penanganan perkara semakin meningkat
sehubungan dengan meningkatnya sikap kritis masya-
rakat
8. Aparat berijazah S1
Persentasi jumlah aparat (PNS, dan penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan dan lain-lain) berijazah minimal S1
terus meningkat. Bahkan kecenderungan untuk memiliki
ijazah S2 juga meningkat. Faktor utama yang mendorong
para aparat untuk memperbaiki strata pendidikannya ialah:
- Tumbuhnya perasaan ‘minder’ pada mereka yang
masih aktif tetapi berijazah dibawah S1
- Semakin ketatnya persaingan antar para aparat untuk
mendapatkan promosi jabatan yang selalu memper-
timbangkan strata pendidikan kandidat
9. Gender Development Index
Meskipun kualitas hidup perempuan di Sumatera Utara relatif
masih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, sejak
2004-2008 telah terjadi peningkatan secara berkelanjutan.
Peningkatan ini terutama disebabkan:
- Meningkatnya peran para activists perempuan yang
berasal dari berbagai LSM untuk memperbaiki kuali-
tas hidup perempuan. Hal ini terlihat seringnya para
ibu yang menghadiri ceramah kesehatan, perbaikan
ekonomi keluarga dan lain-lain
- Meningkatnya jumlah para remaja perempuan yang
masuk ke Perguruan Tinggi
10. Gender Empowerment Index
Dibandingkan dengan GDI, GWI mengalami peningkatan yang
lebih tinggi walaupun masih tetap berada dibawah GWI seca-
ra nasional. Tingginya peningkatan DWI (keterlibatan perem-
puan dalam sektor ekonomi, politik dan pengambilan keputus-
an) terutama disebabkan:
- Semakin tingginya jumlah perempuan yang berhasil
studi di Perguruan Tinggi sehingga rasa percaya diri
tumbuh dengan baik
- Pandangan masyarakat khususnya para laki-laki
bahwa perempuan makhluk lemah (rendah kemam-
puan) juga telah berubah seiring dengan semakin
meningkatnya kaum perempuan menunjukkan prestasi
- Regulasi dalam sistem perpolitikan nasional yang
semakin peduli dengan kontribusi perempuan
11. Partisipasi Politik Masyarakat
Partisipasi politik masyarakat baik dalam pesta demokrasi
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden terus mengalami
kemunduran sejak tahun 2004. Beberapa faktor yang menye-
babkan terjadinya penurunan ialah:
- Rendahnya kualitas pelayanan publik dalam banyak
sektor yang menuntun masyarakat semakin kurang
yakin akan keseriusan pemerintah dalam melayani
masyarakat
- Kuatnya dan gencarnya suara-suara sumbang seba-
gian kelompok masyarakat yang tidak puas dengan
suasana perpolitikan di Indonesia pada umumnya,
di daerah Sumatera Utara pada khususnya misalnya
tentang isu politik uang, kualitas caleg dan lain-lain
12. KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
URAIAN CAPAIAN
1. Pendidikan 2004 2005 2006 2007 2008
. Angka Pasrtisipasi Murni SD/MI 93.53 94.05 94.45 94.35 94.81
. AngkaPutus Sekolah SD 3.76 3.33 1.80 1.27 1.23
. Angka Putus Sekolah SMP 3.04 2.94 3.23 4.85 7.41
. Angka Putus Sekolah SMA 4.76 3.87 3.52 1.79 2.98
. Persentase guru SMP layak mengajar 74.16 74.5 72.46 84.94 86.28
. Persentase guru SMA layak mengajar 61.65 65.32 77.75 78.29 79.46
2. Kesehatan
. Umur harapan hidup 68.20 70.50 70.86 71.17 71.84
. Angka kematian bayi 3.70 29.60 28.20 26.90 23.52
. Angka kematian ibu 322 320 315 305 302
3. Keluarga Berencana
. Persentase penduduk ber KB 85.90 88.83
. Laju pertumbuhan penduduk 1.57 1.57 1.37 1.37 1.58
13. IPM Sumatera Utara dan Indonesia Angka Partisipasi Murni Untuk Tingkat SD/MI
Rata-Rata Nilai Akhir SMP/MTs Rata-Rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA
14. Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Melek Huruf di Sumatera Utara
15. Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMA/SMK/MA
Perkembangan Umur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi (AKB)
17. Angka Patisipasi Murni Tingkat SD/MI
APM untuk tingkat SD/MI meningkat terus setiap tahun walaupun
relatif kecil yaitu 94.81 % pada tahun 2004 menjadi 94.81 % pada
tahun 2008. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan APM di
Sumatera Utara ialah:
- Kebijakan pemerintah pusat tentang wajib belajar 9 tahun
terus dijadikan salah prioritas pembangunan pendidikan di
Sumatera Utara
- Dana BOS sangat terasa dan meyakinkan masyarakat kare-
na pemanfaatannya relatif terkendali sesuai sasaran
- Sistem informasi pendidikan khususnya yang terkait dengan
wajib belajar 9 tahun telah terbangun dengan baik
Nilai Akhir Rata-Rata SMP/MTs dan SMK/MA sejak tahun 2004
hingga 2008 terus meningkat sejalan dengan kuatnya tekanan kepada
setiap daerah otonom kabupaten/ kota untuk melakukan perbaikan
18. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah pada tingkat SD/MI terus megalami pe-
nurunan sedangkan pada tingkat SMP/MTs mengalami pening-
katan tajam.
Tingkat SD/MI terus menurun karena :
- Kebijakan nasional tentang wajib belajar 9 tahun telah
menjadi salah satu kebijakan nasional yang menjadi
prioritas pembangunan di Sumatera Utara.
- Pemanfaatan dana BOS relatif tecapai dengan baik
(tepat sasaran)
SMP/MTs meningkat tajam
Berbeda halnya dengan tingkat SD/MI, APS pada tingkat SMP/MTs
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Informasi yang diper-
oleh dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa masalah kesulitan
ekonomi keluarga merupakan faktor penyebab utama
19. Persentase Guru yang Layak Mengajar
Pesentase guru yang layak mengajar baik pada tingkat SMP/
MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2004 hingga
2008 terus meningkat terutama karena:
- Tumbuhnya kesedaran para guru untuk memperbaiki
kualitas diri masing-masing sehubungan dengan te-
kanan masyarakat
- Pengaruh dari UU Guru dan Dosen khususnya ten-
tang sertifikasi yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan para guru yang cukup signifikan
20. Kesehatan
. Umur Harapan Hidup
Perbaikan pada Umur Harapan Hidup merupakan resultan
dari berbagai faktor yang mengalami kemajuan seperti:
- perbaikan sarana kesehatan,
- peningkatan pendapatan
- kualitas lingkungan hidup.
Walaupun secara rata-rata tejadi peningkatan tetapi sangat
bervariasi antar daerah kabupaten dan antar desa dan kota.
Perbedaan dalam ketiga faktor diatas sangat jelas terlihat
antar daerah kabupaten dan antara desa dan kota
. Angka Kematian Ibu dan Bayi
Angka Kematian Ibu dan Bayi menunjukkan penurunan
yang cukup berarti sehubungan dengan perbaikan sarana
kesehatan termasuk peningkatan jumlah tenaga kesehatan
21. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
URAIAN CAPAIAN
1. Ekonomi Makro 2004 2005 2006 2007 2008
. Laju pertumbuhan ekonomi 5.74 5.48 6.20 6.30 6.50
. Pendapatan per kapita (Rp juta) 9.74 11.21 12.68 14.17 17.15
. Persentase ekspor terhadap PDRB 21.14 29.85 25.66 28.62 27.55
. Persentase output manufaktur terha- 26.36 25.47 25.68 25.04 26.45
dap PDRB
. Persentase prod. UKM terhadap PDRB 11.50 17.50 17.10 15.42 14.50
. Inflasi 6.80 22.41 6.11 6.60 10.72
2. Investasi 68.20 70.50 70.86 71.17 71.84
. Pertumbuhan realisasi PMA -20.50 10.50 174.2 40.30 23.52
. Pertumbuhan PMDN 5.70 -50.20 124,4 180.6
3. Infrastruktur
. Panjang jalan nasional yang baik 90.20 85.90 87.2 88.83 80.00
. Panjang jalan prov/kabupaten baik 65.39 65,20 52.55 59,92 59,92
22. Laju Pertumbuhan Eonomi Persentase Ekspor Terhadap PDRB
7 7.5
35.00 35.00
6 6.5
30.00 30.00
5 5.5
25.00 25.00
4.5
P ersen
20.00 20.00
Persen
4
3.5
3 15.00 15.00
2.5
10.00 10.00
2 1.5
5.00 5.00
1 0.5 0.00 0.00
0 -0.5 2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Tahun
Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Tren Nasional Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase Ekspor Terhadap PDRB
Persentase Manufaktur Terhadap PDRB Kontribusi UMKM
29.00 29.00 60.00 60.00
28.00 28.00 50.00 50.00
27.00 27.00 40.00 40.00
Persen
Persen
26.00 26.00 30.00 30.00
25.00 25.00 20.00 20.00
24.00 24.00 10.00 10.00
23.00 23.00 0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Tahun Tahun
Sumatera Uara Nasional Trend Sumut Trend Nasioanl Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional
Persentase Manufaktur Terhadap PDRB Kontribusi UMKM Terhadap PDRB
23. Pendapatan Perkapita Inflasi
25.00 25.00 25.00 25.00
20.00 20.00 20.00 20.00
Persen
Rupiah
15.00 15.00 15.00 15.00
10.00 10.00 10.00 10.00
5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Tahun Tahun
Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional
Pendapatan Perkapita Laju Inflasi di Sumatera Utara
Pertumbuhan PMDN Pertumbuhan PMA
200.0 200.0 200.0 200.0
150.0 150.0 150.0 150.0
100.0 100.0 100.0 100.0
Persen
Persen
50.0 50.0 50.0 50.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2004 2005 2006 2007 2008 -50.0 2004 2005 2006 2007 2008 -50.0
-50.0 -50.0
-100.0 -100.0
-100.0 -100.0
Tahun Tahun
Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasinal Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional
Pertumbuhan PMDN Pertumbuhan PMA
24. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus meningkat
walaupun relatif kecil. Selain karena faktor konsumsi, pertum-
buhan ekonomi juga dicapai karena investasi khususnya di-
sektor perkebunan swasta dan rakyat. Hal ini juga menyebab-
tingkat pengangguran menurun. Berdasarkan laporan Kantor
BPS Sumatera Utara, pada setiap 1 % pertumbuhan
ekonomi, akan terserap tenaga kerja sebanyak 15.000 orang.
Peningkatan Ekspor dan Pendapatan per Kapita
Tingkat pendapatan per kapita meningkat tajam karena
meningkatnya ekspor khususnya produk industri dan hasil
perkebuhan yaitu CPO dan coklat yang diproduksi oleh
perkebuhan milik swasta dan rakyat. Produksi terbesar CPO
adalah dari hasil perkebunan milik PTPN.
25. Kontribusi Produk Manufakturing Terhadap PDRB
Kontribusi produk manufakturing terhadap PDRB relatif stabil
karena dalam 4 tahun teakhir pertumbuhan investasi di sektor
industri manufakturing mengalami kemandekan. Faktor keter-
batasan / kondisi infrastruktur khususnya energi, prasarana jalan
kurang menarik bagi para calon investor.
Kontribusi Produk UMKM Terhadap PDRB
Meningkatnya produk UMKM terhadap PDRB telah sebenarnya
telah berlangsung sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan hal
ini sering disebut sebagai kehandalan UMKM terhadap usaha skala
besar. Dua faktor pendorong utama ialah:
- Peran Pemerintah Daerah yang terus menerus memotivasi
UMKM untuk terus dibina melalui berbagai kebijakan/ pem-
binaan
- Masyarakat sendiri secara umum telah beranggapan bah-
wa melakukan usaha UMKM merupakan solusi atas peme-
cahan masalah lapangan kerja dan pendapatan keluarga
26. KUALITA SUMBERDAYA ALAM
URAIAN CAPAIAN
1. Kehutanan 2004 2005 2006 2007 2008
. Persentase luas lahan rehabilitasi 0.15 0.27 0.31 0.32 0.20
dalam hutan terhadap lahan kritis
. Rehabilitasi lahan luar hutan 0.42 0.42 0.45 0.52 0.30
. Luas kawasan konservasi (000 ha) 500,5 481,8 481,8 499,4 510,0
2. Kelautan 26.36 25.47 25.68 25.04 26.45
. Jumlah tindak pidana perikanan 7 17 37 36 35
. Persentase karang dalam keadaan 40 6.11 6.60 10.72
baik
. Luas kawasan konservasi laut (000 ha) - - - - 187,7
Catatan : Luas lahan hutan yang kritis di Sumatera Utara tahun 2009 ialah 30.19 % dan
agak kritis dan potensial kritis 51.80 %. Dengan demikian luas lahan hutan yang
tidak kritis hanya 18.01 %
27. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
URAIAN CAPAIAN
2004 2005 2006 2007 2008
. Perentase penduduk miskin 14.93 14.68 15.01 13.90 12.55
. Tingkat pengangguran terbuka 11.08 14.55 11.51 10.10 9.55
. Persentase pelayanan kesejahteraan 2.70 1.39
sosial bagi anak terlantar jalanan dll
. Persentase pelayanan kesejahteraan 1.43 2.53
sosial bagi lanjut usia
. Persentase pelayanan dan rehabilitasi 0.84 0.44
sosial bagi penyandang cacat, tuna
sosial, korban narkoba dll
29. Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin dari 14.93 % pada tahun 2004
menjadi 12.55 % pada tahun 2008 bagaimanapun tidak terle-
pas dari kebijakan nasional dalam pemberian BLT secara
rutin.
Walaupun tingkat pendapatan perkapita di Sumatera Utara
mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 76.07 %
dari tahun 2004-2008, menurunnya jumlah penduduk miskin
yang hanya sebesar 2.38 % dalam periode yang sama, jelas
menunjukkan terjadinya kesenjangan yang semakin melebar.
Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami
penurunan sebesar 1.53 % adalah dampak dari pertumbuhan
ekonomi yang mengalami kenaikan walaupun relatif rendah.
30. KESIMPULAN
1.Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam 5
sasaran utama pembangunan yaitu Pelayanan Publik dan Demo-
krasi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan
Ekonomi, Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tingkat
Kesejahteraan Sosial Dalam periode 2004-2008, Pembangunan di
Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan yang secara
berkelanjutan.
2. Trend pertumbuhan kinerja pembangunan di Sumatera Utara
pada hampir semua sasaran memperlihatkan pola yang hampir
sama dengan trend nasional walaupun sebagian berada diatas dan
sebagian lagi dibawah trend nasional.
3. Sasaran-sasaran utama yang kinerjanya perlu lebih ditingkatkan
dalam PJM-D berikutnya ialah pengendalian pertumbuhan
penduduk, angka kematian ibu dan pengendalian lahan kritis.
4. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan
periode 2004-2009 di Sumatera Utara sangat relevan dengan
capaian pembangunan nasional.