HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATANEKPD
Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah di provinsi tersebut sudah relatif efektif dan relevan. Kondisi ini berkaitan erat dengan diterapkannya kebijakan nasional dan lokal yang memperhatikan kearifan lokal serta cenderung pro-rakyat miskin dengan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan dan
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGEKPD
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN SELATANEKPD
Seminar Nasional Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah di provinsi tersebut sudah relatif efektif dan relevan. Kondisi ini berkaitan erat dengan diterapkannya kebijakan nasional dan lokal yang memperhatikan kearifan lokal serta cenderung pro-rakyat miskin dengan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan dan
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAEKPD
Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNGEKPD
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. PELAKSANA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Hotel Santike Premiere, 18-20 Nopember 2009
2. 1. Pelayanan Publik masih belum mencapai target yang
diharapkan (Jumlah korupsi yang tertangani masih
rendah, Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
PEMILU dan PILPRES menurun, GDI dan GEM masih
rendah dibanding IPM)
2. Hasil capaian tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di
Kalteng lebih tinggi dibanding capaian nasional, namun
pada indikator tertentu masih perlu perbaikan (jumlah
guru yang layak mengajar sekolah menengah dan
Persentase laju pertumbuhan penduduk perlu dikurangi)
3. Pembangunan ekonomi masih belum mampu mencapai
target yang diinginkan (laju PE, kinerja ekspor, kinerja
industri manufaktur, kinerja UMKM, pendapatan
perkapita, kebalikan laju inflasi, kinerja infrastruktur
semuanya relatif masih rendah).
3. 4. Pengelolaan SDA (persentase luas lahan
rehabilitasi menurun, Terumbu karang belum
dimanfaatkan dan dikelola)
5. Kesejahteraan sosial masih belum mampu
mencapai target yang diinginkan (jumlah
penduduk miskin dan pengangguran terbuka
relatif masih tinggi)
4. 70,00 70,00
60,00 60,00
50,00 50,00 Kalteng
40,00 40,00 Nasional
Tren Kalteng
30,00 30,00
Tren Nasional
20,00 20,00
10,00 10,00
0,00 0,00
2004 2005 2006 2007 2008
5. Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa
tren capaian pelayanan publik dan demokrasi
di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005 –
2006 sudah sejalan, namun sejak tahun 2007 –
2008 tidak sejalan lagi dengan capaian nasional.
Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa
capaian pelayanan publik dan demokrasi di
provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2004
sampai 2008 sudah membaik jika
dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya.
6. 85,00 7,00
84,00 6,00
83,00 5,00
82,00 4,00
81,00 3,00 Kalteng
80,00 2,00 Nasional
79,00 1,00 Tren Kalteng
78,00 0,00 Tren Nasional
77,00 -1,00
76,00 -2,00
75,00 -3,00
74,00 -4,00
2004 2005 2006 2007 2008
7. Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa
tren capaian kualitas sumber daya manusia di
provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005 – 2006
tidak sejalan, namun sejak tahun 2007 – 2008
sejalan dengan capaian nasional.
Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa
capaian kualitas sumberdaya manusia di
provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2004
sampai 2008 sudah membaik jika
dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya.
8. 70.00 250.00
60.00 200.00
50.00 150.00
Kalteng
40.00 100.00 Nasional
30.00 50.00 Tren Kalteng
Tren Nasional
20.00 0.00
10.00 -50.00
0.00 -100.00
2004 2005 2006 2007 2008
9. Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa
tren capaian pembangunan ekonomi di
provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005 – 2007
sudah sejalan , namun tahun 2008 tidak sejalan
dengan capaian pembangunan ekonomi
nasional.
Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa
capaian pembangunan ekonomi di provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2005 membaik,
tetapi tahun 2006 – 2007 tidak membaik.
Kemudian tahun 2008 sedikit membaik jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
10. 1.80 60.00
1.60 40.00
1.40
20.00 Kalteng
1.20
1.00 0.00 Nasional
0.80 -20.00 Tren Kalteng
0.60 Tren Nasional
-40.00
0.40
0.20 -60.00
0.00 -80.00
2004 2005 2006 2007 2008
11. Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa
tren capaian Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup di provinsi Kalimantan Tengah tahun
2005 – 2007 sudah sejalan, namun tahun 2008
tidak sejalan dengan capaian pembangunan
ekonomi nasional.
Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa
capaian Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup di
provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005 - 2007
membaik, namun tahun 2008 tidak membaik
dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya.
12. 98.00 1.00
0.80
97.00
0.60
96.00 0.40
Kalteng
95.00 0.20
Nasional
0.00
94.00 Tren Kalteng
-0.20
Tren Nasional
93.00 -0.40
-0.60
92.00
-0.80
91.00 -1.00
2004 2005 2006 2007 2008
13. Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa
tren capaian pembangunan daerah bidang
kesejahteraan sosial di provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2005 – 2008 sudah sejalan
dengan capaian pembangunan nasional.
Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa
capaian indikator kesejahteraan sosial di
provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2006 -
2008 membaik jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya.
14. 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi yaitu jumlah kasus
korupsi yang tertangani, persentase aparat berijazah minimal S-1,
persentase jumlah kab/kota yang memiliki Perda satu atap.
2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu IPM, APM SD/MI,
APS SD/SMP/SMA, angka melek aksara 15 tahun ke atas,
persentase jumlah guru layak mengajar (SMP dan SMA), AHH,
persentase tenaga kesehatan per penduduk, persentase penduduk
ber KB, dan persentase laju pertumbuhan penduduk.
3. Tingkat Pembangunan Ekonomi yaitu keberhasilan meningkatkan
persentase ekspor terhadap PDRB.
4. Kualitas Pengelolaan sumber daya alam yaitu keberhasilan
mempertahankan luas kawasan konservasi
5. Tingkat kesejahteraan social yaitu keberhasilan: menurunkan
persentase penduduk miskin, menurunkan persentase
pengangguran terbuka, menurunkan persentase pelayanan sosial
bagi anak, dan menurunkan persentase pelayanan sosial bagi lanjut
usia.
15. 1. Bahwa tujuan/ sasaran pembangunan daerah untuk tingkat
pelayanan publik dan demokrasi sudah relevan dan sudah efektif
terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.
2. Bahwa tujuan/ sasaran pembangunan daerah untuk tingkat kualitas
sumber daya manusia sudah relevan dan sudah efektif terhadap
tujuan/sasaran pembangunan nasional.
3. Bahwa tujuan/ sasaran pembangunan daerah untuk tingkat
pembangunan ekonomi sudah relevan namun tidak efektif
terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.
4. Bahwa tujuan/ sasaran pembangunan daerah untuk kualitas
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak relevan
dan tidak efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.
5. Bahwa tujuan/ sasaran pembangunan daerah untuk tingkat
kesejahteraan sosial sudah relevan namun tidak efektif terhadap
tujuan/sasaran pembangunan nasional.
16. Item Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Tinggi Rendah
Tingkat Pelayanan Publik rendah
dan Demokrasi
Tingkat Kualitas SDM tinggi
Tingkat Pembangunan rendah
Ekonomi
Tingkat Pengelolaan SDA tinggi
dan Lingkungan Hidup
Tingkat Kesejahteraan tinggi
Sosial