Seminar nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2009 menemukan beberapa tantangan utama meliputi rendahnya pelayanan publik dan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, indikator-indikator tersebut relevan dengan tujuan pembangunan daerah meskipun bel

1. SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINARJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
PROVINSI MALUKU UTARA
PELAKSANA
UNIVERSITAS KHAIRUN
Hotel Santike Premiere, 18-20 Nopember 2009

2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
Indikator Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
 Rendahnya pelayanan public dan demokrasi,
 Lemahnya penegakan hukum serta penanganan persoalan
pasca konflik sosial;
Indikator Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
 Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM manusia
Indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi
 Terbatasnya daya dukung infrastruktur ekonomi, sosial dan
transportasi, termasuk kelistrikan;
 Masalah kesenjangan antar kabupaten/kota;
 Masih rendahnya investasi pemerintah maupun masyarakat;

3. Indikator Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
 Belum optimalnya pemanfaatan SDA yang berkualifikasi
komoditas unggulan di sub sektor perikanan dan kelautan,
sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan serta pariwisata;
Indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial
 Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang
mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat Maluku
Utara

4. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
45.00 1.00
40.00 0.80
35.00 0.60
Tingkat Pelayanan Publik &
30.00 0.40 Demokrasi Malut
25.00 0.20 Tingkat Pelayanan Publik &
Demokrasi Nasional
20.00 0.00 Tren Tingkat Pelayanan &
Demokrasi Malut
15.00 -0.20
Tren Tingkat Pelayanan &
10.00 -0.40 Demokrasi Nasional
5.00 -0.60
0.00 -0.80
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun

5. Analisis Relevansi dan Efektifitas
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
 Analisis Relevansi
Indikator output (% jml kasus koropsi, aparat yg berijasah S1 dan
pelayanan satu atap terhadap tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan data tahun
2004-2008 diperoleh bahwa capaian indikator Provinsi Maluku Utara
sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
 Analisis efektivitas indikator output terhadap capaian kinerja
pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara menunjukan bahwa
perkembangan pelayanan publik dan demokrasi belum
mengambarkan kestabilan dari tahun ke tahun, bahkan
kecenderungan menurun.
 Pada tingkat partisipasi politik baik pada pemilu legislatif maupun
pada pilpres kecenderungan menurun. Pada pemilu legislatif tahun
2009 sampai dengan saat ini masih ada anggota legislatif
Kapubaten yang belum dilantik serta ada kabupaten yang sudah
dilantik setelah pelatikan presiden dan wakil presiden.

6. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
90.00 0.10
80.00
0.05 0.05
0.04
70.00 0.02
0.01 0.01 0.01
0.000.00 0.00
60.00 Tingkat Kualitas SDM Malut
-0.04
50.00 -0.05 Tingkat Kualitas SDM Nasional
40.00 77.13 80.49
77.46 78.01 Tren Tingkat Kualitas SDM Malut
75.41
75.60 76.99
76.26 73.78 -0.10
63.94
30.00 Tren Tingkat Kualitas SDM
-0.15 Nasional
20.00
10.00 -0.21 -0.20
0.00 -0.25
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun

7. Analisis Relevansi dan Efektifitas
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
 Analisis Relevansi
 Indikator output (Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah
SD,SMP,SMA, Angka Melek Aksara, Guru Layak Mengajar
SMP,SMA, Gisi buruk, Gizi kurang, dan Penduduk Ber-KB) terhadap
tujuan dan sasaran pembangunan daerah Pemerintah Provinsi
Maluku Utara berdasarkan data tahun 2004-2008 diperoleh bahwa
capaian indikator output Provinsi Maluku Utara sejalan atau lebih
baik dari capaian pembangunan nasional.
 Analisis efektivitas
 berdasarkan indikator output terhadap capaian kinerja pemerintah
daerah Provinsi Maluku Utara pada umumnya belum efektif
disebabkan karena mengalami fluktuasi dan kecenderungan
menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

8. Tingkat Pembangunan Ekonomi
50.00 0.20
0.16
45.00 0.15
0.10
40.00 0.08
0.04 0.03
35.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 Tingkat Pembangunan Ekonomi
Malut
30.00
Tingkat Pembangunan Ekonomi
25.00 -0.10 Nasional
42.97 Tren Tingkat Pembangunan
20.00 40.07 40.24 41.71
39.47 Ekonomi Malut
-0.20 Tren Tingkat Pembangunan
15.00
27.20 Ekonomi Nasional
21.92 23.66
10.00 18.85 17.76 -0.30
5.00 -0.35
0.00 -0.40
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun

9. Analisis Relevansi dan Efektifitas
Tingkat Pembangunan Ekonomi
 Analisis Relevansi
 Indikator output (Laju Pertumbuhan Ekonomi, % Eksport thd PDRB,
% Output Manufaktor, % UMKM, dan Pendapatan Perkapita)
terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah Pemerintah
Provinsi Maluku Utara berdasarkan data tahun 2004-2008 diperoleh
bahwa capaian indikator output Provinsi Maluku Utara lebih rendah
atau tidak relevan dari capaian pembangunan nasional.
 Analisis efektivitas
 berdasarkan indikator output terhadap capaian kinerja pemerintah
daerah Provinsi Maluku Utara pada umumnya belum efektif
disebabkan karena mengalami fluktuasi dan kecenderungan menurun
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

10. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
30.00 0.20
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 -0.01 0.00
25.00 -0.05
-0.20
20.00 Kualitas Pengelolaan Sumber
Daya Alam Malut
15.96 15.75 -0.40 Kualitas Pengelolaan Sumber
14.91 15.31
15.00 Daya Alam Nasional
27.50
-0.60 Tren Kualitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam Malut
10.00 Tren Kualitas Pengelolaan
-0.80 Sumber Daya Alam Nasional
5.00 -1.00
-1.00 -1.00
0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
0.00 -1.20
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun

11. Analisis Relevansi dan Efektifitas
Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
 Analisis Relevansi
 Indikator output (% Luas Lahan Rahabilitasi dalam Hutan Kritis, dan
% terumbu karang) terhadap tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan data tahun
2004-2008 diperoleh bahwa capaian indikator output Provinsi
Maluku Utara diestimasi sejalan dari capaian pembangunan
nasional walaupun baru diperoleh data tahun 2004.
 Analisis efektivitas
 berdasarkan indikator output terhadap capaian kinerja pemerintah
daerah Provinsi Maluku Utara pada umumnya belum efektif
disebabkan karena kecenderungan kerusakan lingkungan hidup
akan semakin bertambah dari waktu ke waktu.

12. Tingkat Kesejahteraan Sosial
96.50 96.27 0.02
96.14
95.92
96.00 95.67 0.02
0.02
95.50
0.01
95.00 0.01 94.68
94.43 94.29 0.00 0.01
94.50
93.82 0.00
93.77
94.00 93.66
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
93.50
-0.01
93.00
-0.01
92.50
-0.01
92.00 -0.02
2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Tingkat Kesejahteraan Sosial Malut Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional
Tren Tingkat Kesejahteraan Sosial Malut Tren Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional

13. Analisis Relevansi dan Efektifitas
Tingkat Kesejahteraan Sosial
 Analisis Relevansi
 Indikator output (% Penduduk Miskin, Pengangguran
terbuka, anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang
cacat) terhadap tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan
data tahun 2004-2008 diperoleh bahwa capaian
indikator output Provinsi Maluku Utara Lebih baik dari
capaian pembangunan nasional.
 Analisis efektivitas
 berdasarkan indikator output terhadap capaian kinerja
pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara pada
umumnya belum efektif disebabkan karena
kecenderungan meningkat pada tahun 2005.

14. Indikator Spesifik dan Menonjol
1. Pada tingkat partisipasi politik (Legislatif dan
Pilpres)kecenderungan menurun. Bahkan pada pemilu
legislatif DPRD tahun 2009 di Maluku Utara sampai dengan
saat ini masih ada yang belum dilantik
2. Meningkatnya angka kematian bayi, dan angka putus
sekolah
3. Kurang/terbatasnya jumlah tenaga media yang tersedia
4. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat
pengelolaan SDA yang berlebihan terutama pada areal
pertambangan, dan pengelolaan hutan
5. Selama lima thn terakhir infrastruktur jalan nasional tidak
mengalami penambahan, sedangkan jalan provinsi
penambahan signifikan pada kondisi jalan sedang dan
rusak
6. Jumlah angka penduduk miskin dan pengangangguran
cenderung mengalami peningkatan.

15. Kesimpulan
Rata-rata indikator menunjukan relevansi
dengan pembangun daerah kecuali pada
tingkat pembangunan ekonomi, namun
belum efektif pada setiap indikator yang
telah ditetapkan

16. Quesioner
Item Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Tinggi Rendah
T. Pelayanan Publik
dan Demokrasi
T. Kualitas SDM
T. Pembangunan
Ekonomi
T. Pengelolaan SDA
dan Lingkungan Hidup
T. Kesejahteraan
sosial