Paragraf pertama menjelaskan perkembangan perkiraan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1885 hingga 2000. Paragraf berikutnya membahas variabel-variabel kependudukan selain jumlah penduduk seperti sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk serta karakteristik penduduk seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Paragraf terakhir menjelaskan distribusi penduduk Indonesia antara pulau-pulau dan

1. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Variabel-Variabel Kependudukan Indonesia
Pertama kali dilakukan penaksiran jumlah penduduk di Indonesia dilakukan
pada tahun 1985 dan itupun hnya sebatas Pulu Jawa dengan taksiran 4,5 juta jiwa.
Kemudian pada tahun 1930, perkiraan akan jumlah penduduk Indonesia dilakukan
dengan cukup layak dan dipercaya. Pada waktu itu, penduduk Indonesia
diperkiraan sekitar 60,73 juta jiwa, di antaranya 41,82 juta jiwa (68,86 persen)
merupakan penduduk Pulau Jawa. Penduduk Indonesia terus tumbuh dengan laju
sekitar 2 persen tiap tahunnya. Oleh World Development Report, pertengahan
tahun 1993, jumlah penduduk Indonesia ditaksir mencapai 187 juta jiwa. Pada
tahun 2000 jumlah penduuk Indonesia diperkirakan mencapai bilangan sekitar
205-206 juta jiwa.
Masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu
berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel
lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang bersangkutan.
Variabel-variabel lain itu misalnya sebaran; komposisi; kepadatan; dan
pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat
pendapatan; kesehatan dan pendidikn.
Indonesia bukan saja memiliki jumlah penduduk dalam jumlah besar, tetapi
juga menghadapi masalah ketidakmerataan persebaran penduduk dan tingginya
laju pertumbuhan penduduk. Dalam perspektif spasial, sebagian besar penduduk
tinggal di daerah pedesaan. Dalam perspektif regional, mayoritas penduduk
bermukim di Pulau Jawa. Ketidakmerataan jumlah penduduk inilah yang
menimbulkan msalah urbanisasi. Arus urbanisasi yang tinggi kemudian
menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi, seperti penyediaan lapangan
kerja; pemukiman; kriminalitas; dan masalah-masalah sosial lainnya.

2. 4
Tabel 1.1
Distribusi Penduduk Indonesia Menurut Publikasi BPS Pada Bulan Agustus 2010
Pulau Persentase
Pulau Jawa 57,49%
Pulau Sumatra 21,31%
Pulau Sulawesi 7,31%
Pulau Kalimantan 5,80%
Bali dan Nusa Tenggara 5,50%
Papua dan Maluku 2,60%
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010
Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, skitar 57,49 persen
penduduk Indonesia bermukim di Pulau jawa yang luasnya hanya 7 persen dari
luas wilayah seluruh Indonesia. Hal ini membuat Pulau Jawa menjadi pulau
dengan kepadatan penduduk tertinggi di tanah air.
Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki Indonesia
sebanyak 119 630 913 jiwa dan perempuan sebanyak 118 010 413 jiwa. Seks
Rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks
Rasio menurut provinsi, yang terendah adalah 94 di Provinsi NTB dan tertinggi
adalah 113 di Provinsi Papua. Seks Rasio nasional pada kelompok umur 0-4
sebesar 106, umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai
64 berkisar antara 93 sampai dengan 109, dan umur 65+ sebesar 81.
Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Provinsi
Provinsi
Laju Pertumbuhan
Penduduk
Kepadatan Penduduk
2000-2010 2010
Aceh 2,36 4.494.410
Sumatera Utara 1,10 12.982.204
Sumatera Barat 1,34 4.846.909
Riau 3,58 5.538.367
Jambi 2,56 3.092.265
Sumatera Selatan 1,85 7.450.394
Bengkulu 1,67 1.715.518
Lampung 1,24 7.608.405
Kepulauan Bangka Belitung 3,14 1.223.296
Kepulauan Riau 4,95 1.679.163
DKI Jakarta 1,41 9.607.787
Jawa Barat 1,90 43.053.732
Jawa Tengah 0,37 32.382.657
DI Yogyakarta 1,04 3.457.491

3. 5
Jawa Timur 0,76 37.476.757
Banten 2,78 10.632.166
Bali 2,15 3.890.757
Nusa Tenggara Barat 1,17 4.500.212
Nusa Tenggara Timur 2,07 4.683.827
Kalimantan Barat 0,91 4.395.983
Kalimantan Tengah 1,79 2.212.089
Kalimantan Selatan 1,99 3.626.616
Kalimantan Timur 3,81 3.553.143
Sulawesi Utara 1,28 2.270.596
Sulawesi Tengah 1,95 2.635.009
Sulawesi Selatan 1,17 8.034.776
Sulawesi Tenggara 2,08 2.232.586
Gorontalo 2,26 1.040.164
Sulawesi Barat 2,68 1.158.651
Maluku 2,80 1.533.506
Maluku Utara 2,47 1.038.087
Papua Barat 3,71 760.422
Papua 5,39 2.833.381
INDONESIA 1,49 237.641.326
Catatan : Tidak Termasuk Timor Timur, Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut,
Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus
(SUPAS) 1995 (www.bps.go.id)
Dilihat dengan perspektif regional, provinsi berpenduduk terpadat adalah
Jawa Barat. Sedangkan wilayah berpenduduk terjarang atau kepadatan terendah
ialah Provinsi Papua Barat. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan
laju pertumbuhan penduduk terendah, rata-rata 0,37 persen pertahun untuk kurun
waktu 2000-2010, tetapi kepadatannya menempati urutan ketiga tertinggi setelah
Jawa Barat dan Jawa Timur.
Mengatasi persoalan ketidakmerataan tersebut, sudah sejak lama
transmigrasi menjadi salah satu program penting. Kebijaksaan mengenai hal itu
merupakan bagian tak terpisahkan dalam program-program pembangunan. Masih
berkaitan dengan lajunya pertumbuhan penduduk, program keluarga berencana
juga sama pentingnya
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi dengan
urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah
43.053.732 orang, 37.476.757 orang, dan 32.382.657 orang. Sedangkan Provinsi

4. 6
Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Pulau
Jawa, yaitu sebanyak 12.982.204 orang.
Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang
per km². Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI
Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling rendah tingkat
kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per
km².
2.2 Karakteristik Kependudukan Indonesia
Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu.
Pengelompokkan penduduk ini dapat berdasarkan karakteristik demografi (umur
dan jenis kelamin), sosial (tingkat pendidikan dan status perkawinan), ekonomi
(lapangan usaha serta status dan jenis pekerjaan), dan geografis (tempat tinggal).
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik umur, penduduk Indonesia
didominasi oleh kelompok usia produktif (penduduk usia 15-59 tahun), yaitu
sekitar 65,03 persen. Disusul oleh kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 30,43
persen dan kelompok usia tua (diatas 65 tahun) sebesar 4,54 persen. Pada hasil SP
2010, kondisi tersebut tidak berubah, tetapi proporsi penduduk kelompok usia
muda mengalami penurunan. Sedangkan proporsi penduduk kelompok usia
produktif dan tua mengalami peningkatan, kemudian hasil SP 2000 juga
menunjukkan umur median penduduk Indonesia adalah 23,78 tahun dan
mengalami peningkatan pada SP 2010 menjadi 27,2 tahun. Dengan demikian,
penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai penduduk intermediate, yaitu
transisi dari penduduk muda ke penduduk tua.
Peningkatan proporsi penduduk usia produktif di Indonesia sebenarnya akan
menguntungkan secara ekonomi. Sebab penurunan proporsi kelompok penduduk
usia muda akan mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya,
sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, kondisi ini hanya bisa
dimanfaatkan jika diiringi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja,
peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi, peningkatan tabungan
masyarakat, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

5. 7
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik jenis kelamin, proporsi
penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Hal ini
ditunjukan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,6. Lalu, rasio ini menurun
menjadi 101 menurut hasil SP 2010. Ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki
dan perempuan menjadi hampir seimbang.
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik status perkawinan,
Indonesia didominasi oleh penduduk berusia 10 tahun keatas dengan status kawin.
Selanjutnya, proporsi status penduduk laki-laki belum kawin lebih tinggi
dibandingkan dengan perempuan. Biasanya hal ini terjadi karena laki-laki ingin
meneruskan pendidikan ke tingkatan lebih lanjut atau baru mulai bekerja sehingga
menunda perkawinan. Ini terjadi karena laki-laki berperan sebagai kepala keluarga
yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga sebelum
memasuki jenjang perkawinan mereka harus terlebih dahulu mapan secara
ekonomi.
Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi
terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan
karena laki-laki yang bercerai atau ditinggal mati oleh istrinya lebih cepat
melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Proporsi penduduk
dengan status cerai hidup lebih didominasi oleh perempuan. Ini menunjukkan
sejalan dengan peningkatan kesadaran akan hak-haknya, perempuan lebih berani
untuk menggugat cerai suaminya. Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan
oleh SP 2010.
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik tingkat pendidikan
tertinggi yang ditamatkan, Indonesia didominasi oleh penduduk usia lima tahun
ke atas yang tidak/ belum tamat SD (35,4 persen), disusul oleh penduduk dengan
tingkat pendidikan SD (34,22 persen). Angka penduduk yang tidak/belum tamat
SD bersumber dari penduduk di pedesaan 69,24 persen dan juga berasal dari
penduduk perempuan (53%). Sedangkan angka penduduk dengan tingkat
pendidikan SD bersumber dari penduduk di pedesaan 64,42 persen dan juga
berasal dari penduduk perempuan 51 persen. Ini menunjukkan bahwa kualitas
sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah. Selain itu, pemerintah

6. 8
wajib memberikan perhatian khusus kepada tingkat pendidikan penduduk di
pedesaan dan tingkat pendidikan perempuan.
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Indonesia menurut Umur dan Jenis Kelamin,
(x 1000)
Kel. Umur Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
& Perempuan Rasio Jenis Kelamin
0-4 10188,7 9832,7 20021,4 104
5-9 11157,3 10788,9 21946,2 103
10-14 10824,1 10413,9 21238,0 104
15-19 10652,3 10611,7 21264,0 100
20-24 9759,0 10333,2 20092,2 94
25-29 9135,4 9596,1 18731,5 95
30-34 8455,4 8507,0 16962,4 99
35-39 7537,0 7454,4 14991,4 101
40-44 6495,3 6143,6 12638,9 106
45-49 5170,3 4689,9 9860,2 110
50-54 3880,6 3625,7 7506,3 107
55-59 2995,3 2941,5 5936,8 102
60-64 2481,5 2592,1 5073,6 96
65-69 1810,6 2012,2 3822,8 90
70-74 1267,6 1392,3 2659,9 91
75+ 1369,2 1728,2 3097,4 79
Jumlah 103179,9 102663,4 205843,3 101
Sumber: SP2000, BPS 2005, (Data Dirapihkan)
Hasil SP 2010 menunjukkan terjadi penurunan proporsi penduduk
tidak/belum tamat SD, sehingga penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk
dengan tingkat pendidikan SD. Selain itu, terjadi peningkatan cukup besar di
jenjang pendidikan lainnya. Ini menunjukkan terjadinya perbaikan kualitas
sumber daya manusia di Indonesia menuju arah yang lebih baik.
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik persebaran penduduk,
58,83 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya 6,75 persen
dari luas wilayah Indonesia. Dan disusul oleh Pulau Sumatera sebesar 21 persen,
Sulawesi 7,25 persen, Kalimantan 5,49 persen, Nusa Tenggara 5,39 persen, serta
Maluku dan Papua 2,04 persen. Pada SP 2010 persebaran penduduk Indonesia
tidak banyak mengalami perubahan. Ini menunjukkan terjadi konsentrasi
penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Hal ini cukup
mengkhawatirkan, jika mengingat bahwa daya dukung lingkungan (ketersediaan
lahan dan air) di Pulau Jawa yang semakin terbatas. Terjadi kenaikan jumlah

7. penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dari 42 persen pada SP 2000
menjadi 49,1 persen pada SP 2010. Ini menunjukkan terjadinya proses urbanisasi,
baik dalam arti perpindahan penduduk dari desa ke kota dan atau perubahan status
pedesaan menjadi perkotaan.
9
Pengelompokkan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu sangat
berguna untuk berbagai tujuan. Pertama, untuk mengetahui kondisi sumber daya
manusia. Kedua, untuk mengembangkan suatu kebijakan. Ketiga, untuk
menyediakan prasarana dan sarana. Keempat, untuk membandingkan keadaan
suatu penduduk dengan penduduk lainnya. Kelima, untuk mengetahui proses
demografi yang terjadi.
2.3 Ketenagakerjaan
Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan,
yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang baik
laki-laki maupun wanita yang sedang, dalam, dan atau akan melakukan suatu
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Batas usia kerja yang dianut oleh
Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Sedangkan batas
usia menurut Bank Dunia adalah 15 tahun hingga 64 tahun. Masalah kontemporer
ketenagakerjaan Indonesia saat ini adalah:
1. Tingginya jumlah pengangguran
2. Rendahnya tingkat pendidikan
3. Minimnya perlindungan hokum
4. Upah kurang layak
2.3.1 Konsep dan Definisi
Tenaga kerja (manpower) dibagi menjadi dua kelompok yakni angkatan
kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah
tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai
pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
Sedangkan bukan angkatan kerja (bukan termasuk angkatan kerja) ialah tenaga
kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai

8. pekerjaan, dan tidak mencari pekerjaan, seperti orang-orang yang kegiatannya
bersekolah, mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta
menerima pendapatan tapi bukan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan,
penderita cacat yang dependen).
Berikut ini adalah jenis-jenis pengangguran:
1. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment)
Adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya
kendala waktu, informsmasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan
pembuka lamaran kerja.
10
2. Pengangguran Struktural (Structural Unemployment)
Adalah keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak
mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pembuka lapangan kerja.
3. Pengagguran Musiman (Seasonal Unemployment)
Adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka
pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur.
4. Pengangguran Siklikal
Adalah pengangguran yang menganggur akibat ibas naik turunya siklus
ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran kerja.
Tingkat pengangguran dihitung dengan cara membagi jumlah penganggur
terhadap jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan seratus persen. Sedangkan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan hasil bagi jumlah
angkatan kerja terhadap jumlah tenaga kerja lalu dikalikan seratus persen.
2.3.2 Angkatan Kerja Indonesia
Sekitar 80% penduduk Indonesia masuk dalam batas usia kerja, dengan
kata lain 20% penduduk tidak tergolong sebagai tenaga kerja. Pada bulan Agustus
2013 jumlah angkatan kerja berjumlah 118,2 juta orang, berkurang sebanyak 3,0
juta orang dibandingkan angkatan kerja Februari 2013 yang mencapai angka
121,2 juta orang. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut.

9. 11
Tabel 1.4
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan 2012-2013
(Juta Orang)
Jenis Kegiatan 2012 2013
Februari Agustus Februari Agustus
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Angkatan Kerja 120,41 118,05 121,19 118,19
Bekerja 112,80 110,81 114,02 110,80
Penganggur 7,61 7,24 7,17 7,39
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,66 67,88 69,21 66,90
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,32 6,14 5,92 6,25
4 Pekerja Tidak Penuh 35,55 34,29 35,71 36,81
Setelah Penganggur 14,87 12,77 13,56 10,89
Paruh Waktu 20,68 21,52 22,15 25,92
Bekerja di bawah 15 jam per minggu 6,86 6,62 7,04 8,61
Sumber: Katalog BPS 9199017, 2014.
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa menurunya jumlah angkatan
kerja mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Dengan banyaknya
pengangguran serta tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat membawa
beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan
kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah
rawan dalam pembangunan ekonomi di tanah air. Kerawanan yang ada adalah
bagaimana memacu jumlah yang diminta agar mampu menyerap jumlah yang
ditawarkan dan masalah mutu. Kualitas tenaga kerja Indonesia, sebagaimana
tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas angkatan kerja
masih relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia
dapat dilihat melalui tabel berikut.
Tabel 1.5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan 2012–2013 (juta orang)
Sumber: Katalog BPS 9199017, 2014.
Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2013 masih didominasi oleh
penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah 52,0 juta orang (46,95

10. persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20,5 juta orang (18,47 persen).
Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 10,5 juta orang mencakup
2,9 juta orang (2,64 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 7,6 juta orang
(6,83 persen) berpendidikan Universitas. Perbaikan kualitas penduduk yang
bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja
berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja
berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir,
penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 74,1 juta orang (66,87
persen) pada Agustus 2012 menjadi 72,5 juta orang (65,42 persen) pada Agustus
2013. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 10,0 juta
orang (8,99 persen) pada Agustus 2012 menjadi 10,5 juta orang (9,47 persen)
pada Agustus 2013.
12
2.4 Pekerjaan dan Tingkat Upah
Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: (1)
lapangan pekerjaan; (2) status pekerjaan; dan (3) jenis pekerjaan.
2.4.1 Lapangan, Status dan Jenis Pekerjaan
1) Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
a) Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan hingga Agustus
2013 tidak mengalami perubahan, dimana Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa
Kemasyarakatan, dan Sektor Industri secara berurutan masih menjadi
penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
b) Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, jumlah penduduk yang
bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Jasa Kemasyarakatan
sebanyak 1,1 juta orang (6,49 persen), Sektor Perdagangan sebanyak 580 ribu
orang (2,50 persen), serta Sektor Keuangan sebanyak 250 ribu orang (9,40
persen).
Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian,
Konstruksi, dan Industri, masing-masing mengalami penurunan jumlah penduduk
bekerja sebesar 2,08 persen, 7,51 persen, dan 3,19 persen.

11. 13
Tabel 1.6
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pekerjaan Umum
2012-2013 (juta orang)
Sumber: Katalog BPS 9199017, 2014.
2) Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
a) Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja
dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status
pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu
buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal.
Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2013 sebanyak 44,8 juta
orang (40,42 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 66,0 juta orang (59,58
persen) bekerja pada kegiatan informal.
b) Dalam setahun terakhir (Agustus 2012―Agustus 2013), penduduk bekerja
dengan status berusaha dibantu buruh tetap berkurang 120 ribu orang dan
penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan bertambah sebanyak 740 ribu
orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar
620 ribu orang dan persentase pekerja formal naik dari 39,86 persen pada
Agustus 2012 menjadi 40,42 persen pada Agustus 2013.
c) Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status
berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di
pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.
Dalam setahun terakhir (Agustus 2012―Agustus 2013), pekerja informal

12. berkurang sebanyak 630 ribu orang dan persentase pekerja informal berkurang
dari 60,14 persen pada Agustus 2012 menjadi 59,58 persen pada Agustus
2013. Penurunan ini berasal dari hampir seluruh komponen pekerja informal,
kecuali penduduk bekerja berstatus berusaha sendiri.
14
Tabel 1.7
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
2012-2013(juta orang)
Sumber: Katalog BPS 9199017, 2014.
3) Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan.
Disamping menurut sektor dan status pekerjaan, para pekerja dapat pula
dipilah-pilah berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Secara garis besar
terdapat 10 jenis pekerjaan. Namun mayoritas pekerja di Indonesia adalah tenaga
usaha pertanian. Berikut sektoral jenis pekerjaan tersebut:
a) Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya
b) Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
c) Tenaga tata usaha dan sejenisnya
d) Tenaga usaha penjualan
e) Tenaga usaha jasa
f) Tenaga usaha pertanian
g) Tenaga produksi
h) Operator alat-alat angkutan
i) Pekerja kasar
j) Lain-lain.

13. 15
2.4.2 Jam Kerja
Menilai seseorang bekerja atau menganggur semata-mata berdasarkan
apakah ia mempunyai pekerjaan atau tidak, sesungguhnya kuranglah memadai.
Seseorang bisa saja tergolong tidak menganggur karena ia bekerja atau
mempunyai pekerjaan. Akan tetapi jika dalam bekerja itu tenaganya tidak
termanfaatkan secara optimal, berarti ia bekerja tidak dalam kapasitas penuh,
maka sesungguhnya ia setengah menganggur atau menganggur secara
terselubung. Oleh karenanya jam kerja yang dicurahkan perlu turut
dipertimbangkan.
Seseorang dikatakan bekerja penuh (fully employed) apabila jumlah jam
kerjanya setidaknya mencapai 35jam dalam seminggu.
1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Agustus 2013
sebesar 66,90 persen mengalami penurunan sebesar 2,31 persen jika
dibandingkan dengan TPAK Februari 2013 sebesar 69,21 persen.
2) Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada
Agustus 2013 sebanyak 36,81 juta orang (33,22 persen) mengalami kenaikan
dibanding Agustus 2012 sebanyak 34,29 juta orang (30,94 persen).
3) Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2013
mencapai 8,61 juta orang (7,77 persen), mengalami kenaikan jika
dibandingkan Agustus 2012 sebanyak 6,62 juta orang (5,97 persen).
Pada Agustus 2013 terdapat 10,89 juta orang (9,83 persen) penduduk bekerja
berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih
mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
2.4.3 Tingkat Upah
1) Upah Harian Buruh Tani
Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode
Januari 2014 naik sebesar 0,56 persen dibanding upah buruh tani bulan
sebelumnya, yaitu dari Rp 43.562,00 menjadi Rp 43.808,00. Sedangkan secara riil
turun sebesar 0,59 persen, yaitu dari Rp39.618,00 menjadi Rp39.383,00.
2) Upah Buruh Bangunan

14. Pada Januari 2014, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan
mandor) naik sebesar 0,76 persen dibanding upah nominal Desember 2013, yaitu
dari Rp75.055,00 menjadi Rp75.629,00, sedangkan secara riil turun sebesar 0,30
persen, yaitu dari Rp68.344,00 menjadi Rp68.140,00
16
Tabel 1.8
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (Rupiah)
Januari 2012-Januari 2014
Sumber: Katalog BPS 9199017, 2014.
3) Upah Buruh Industri
Rata-rata upah nominal per bulan buruh industri pada triwulan III- 2013
meningkat 0,49 persen dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp1.684.300,00
menjadi Rp1.692.500,00. Secara riil, rata-rata
upah buruh industri dari triwulan II-2013 ke triwulan III-2013 turun sebesar 3,45
persen, yaitu dari Rp1.202.800,00 menjadi Rp1.161.300,00.

15. 17
Tabel 1.9
Upah Nominal dan Upah Riil Buruh Industri Per Triwulan (rupiah)
2008-2013
Rendahnya tingkat upah di sektor pertanian yang mendekati rata-rata upah
minimum menjadi salah satu faktor pemicu peralihan tenaga kerja keluar dari
sektor pertanian. Peralihan tenaga kerja ini terutama pada sektor-sektor
perdagangan dan jasa; dan sedikit ke sektor industri manufaktur.
Dari hasil riset World Socialist, mengenai gaji di beberapa Negara dunia
menunjukkan fakta sebagai berikut :

16. 18
1) Buruh di Kamboja dihargai US$ 2,03 atau setara Rp 18.270 per hari. Dalam
sebulan jika dihitung 30 maka buruh di Kamboja dapat upah Rp 548.000.
Kamboja menempati urutan terbawah untuk upah buruh minimum.
2) Vietnam punya batasan upah minimum terendah dan tertinggi yang berbeda
tiap wilayahnya. Yang termurah mulai dari US$ 2.27 (Rp 20.430) per hari
sampai yang tertinggi US$ 3,17 (Rp 28.530) per hari. Buruh Vietnam di akhir
bulan, jika dihitung secara kasar 30 hari, maka bisa pulang membawa uang
antara Rp 612.900 hingga Rp 855.900.
3) Indonesia memberi upah buruh minimal sebesar US$ 3.03 (Rp 27.270) per
hari, sampai maksimal US$ 5,54 (Rp 49.860) per hari. Data ini disusun
sebelum adanya perubahan yang dilakukan oleh Jokowi. Jika mengacu kepada
hitungan tersebut, maka buruh di Indonesia tiap bulannya mendapat bayaran
minimal Rp 818.100 sampai maksimal Rp 1,49 juta. Negeri yang terkenal
dengan jumlah buruhnya ini sebelumnya berada di urutan paling atas untuk
urusan upah minimum. Namun, kini tersalip oleh beberapa negara tetangga
kita.
4) China mematok upah buruh paling rendah sebesar US$ 4 (Rp 36.000) per hari
hingga upah maksimal sebanyak US$ 7,89 (Rp 71.000) per hari. Dalam 30 hari
alias sebulan, Negeri tirai bambu ini menetapkan para buruh bisa mendapat
bayaran mulai dari Rp 1,08 juta hingga paling besar Rp 2,13 juta.
5) Thailand memberikan upah minimum yang lebih tinggi dari Indonesia. Upah
minimal di negeri gajah putih ini sebesar US$ 7,11 (Rp 63.990) hingga
maksimal sebesar US$ 9,60 (Rp 86.400) per hari. Buruh di Thailand mendapat
bayaran per bulan, alias 30 hari, sebesar minimal Rp 1,917 juta sampai
maksimal Rp 2,592 juta.
6) Negara Filipina yang dipimpin Presiden Benigno Aquino ini baru saja merevisi
upah mininum buruhnya menjadi dua tier, sehingga jarak antara yang paling
murah hingga yang paling tinggi sangat jauh, yaitu mulai dari US$ 3,30 (Rp
29.700) per hari untuk usaha skala kecil dengan jumlah karyawan kurang dari
10, sampai tertinggi US$ 10,37 (Rp 93.330) per hari untuk buruh di ibukota.

17. 19
Dalam sebulan, jika dihitung rata 30 hari maka buruh di Filipina bisa dapat
upah sebesar Rp 891.000 hingga Rp 2,8 juta.
Sumber: sosbud.kompasiana.com
2.5 Kebijaksanaan Kependidikan dan Ketenagakerjaan
Berbagai kebijaksanaan telah, sedang, dan akan ditempuh oleh Pemerintah
dalam upaya mengatasi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan.
Dalam Repelita VI ini, sesuai dengan amanat GBHN 1993, pembangunan
kependudukan dalam PJP II diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan
pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dengan peningkatan kualitas
penduduk dimaksudkan adalah peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan
manusia serta msyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran
pembangunan. Sedangkan dibidang ketenagakerjaan, penciptaan, dan perluasan
lapangan kerja teus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan
pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga
kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, secara konkret diharapkan
pada akhir PJP II kelak angka sasaran-sasaran berikut tidak tercapai.
1) Angka harapan hidup : 70,6 tahun
2) Pertumbuhan penduduk : 0,88 persen
3) Angka kelahiran kasar : 16,1 per seribu penduduk
4) Angka kematian kasar : 7,4 per seribu penduduk
5) Pertambahan alamiah : 8,8 per seribu penduduk
6) Angka kematian bayi : 26 per seribu kelahiran hidup
Untuk mencapai sasaran-sasaran yang dicanankan, ditempuh berbagai
program dan kebijaksanaan sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas penduduk, melalui program perluasan pendidikan dan
perbaikan mutu pendidikan.
2) Pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk, melalui program keluarga
berencana, perbaikan layanan kesehatan dasar.
3) Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk, melalui program
transmigrasi, pemerataan pembangunan antarwilayah.

18. 20
4) Penyempurnaan sistem informasi kependudukan, melalui program
pengembangan administrasi, dan penataan statistik kependudukan.
5) Pendayagunaan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut.
Sasaran pokok di bidang ketenagakerjaan dalam PJP II adalah:
1) Terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai
untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja.
2) Mengurangi setengah pengangguran.
3) Mengurangi kesenjangan produktivitas antarsektor.
4) Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja antarwilayah.
Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai program-program tersebut
adalah:
1) Pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan produktivitas.
2) Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja.
3) Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program
kemitraan pelatihan; pemagangan; serta perbaikan metode dan sistem
informasi pelatihan.
4) Pembinaan hubungan indudtrial dan perlindungan tenaga kerja.
Guna mencapai sasaran-sasaran jangka panjang di atas, dalam Repelita VI ini
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 1,073 triliun untuk pembangunan di
bidang ketenagakerjaan. Hampir separuh di antaranya, yakni Rp 527,60 M di
anggarkan khusus untuk program-program pelatihan dan peningkatan
keterampilan tenaga kerja.

19. 21
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sampai tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai
1,49%. Dilihat dengan perspektif regional, provinsi berpenduduk terpadat adalah
Jawa Barat. Sedangkan wilayah berpenduduk terjarang atau kepadatan terendah
ialah Provinsi Papua Barat. Untuk mengatasi persoalan ketidakmerataan tersebut,
sudah sejak lama transmigrasi menjadi salah satu program penting. Kebijaksaan
ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam program-program pembangunan.
Masih berkaitan dengan lajunya pertumbuhan penduduk, program keluarga
berencana juga sama pentingnya.
Penduduk dikelompokkan menurut karakteristik tertentu. Pengelompokkan
penduduk ini dapat berdasarkan karakteristik demografi (umur dan jenis kelamin),
sosial (tingkat pendidikan dan status perkawinan), ekonomi (lapangan usaha serta
status dan jenis pekerjaan), dan geografis (tempat tinggal).
Sedangkan penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2013 masih
didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah 52,0
juta orang (46,95 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20,5 juta
orang (18,47 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak
10,5 juta orang mencakup 2,9 juta orang (2,64 persen) berpendidikan Diploma
dan sebanyak 7,6 juta orang (6,83 persen) berpendidikan Universitas.
3.2 Saran
Untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat yang merata
dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan dan program-program sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas penduduk melalui program perbaikan mutu pendidikan
dan perbaikan layanan kesehatan dasar.
2. Pengendalian penduduk melalui program berencana.
3. Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk melalui program transmigrasi,
pemerataan pembangunan antar wilayah
4. Pendayagunaan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut

20. 22
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy.1999. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Laporan Bulanan Data Sosial dan Ekonomi. Badan Pusat Statistik Indonesia.
(Online), (http://www.bps.go.id), diakses 2 September 2014.
Ajeng. Karakteristik Penduduk (online),
(http://opinimasding.blogspot.com/2011/04/karakteristik-penduduk.html)
diakses 03 September 2014
Badan Pusat Statistika. Sensus Penduduk 2010 (online), (http://sp2010.bps.go.id/)
diakses 03 September 2014
Nabila, Ima S.Penduduk dan Ketenagkerjaan (online),
(http://imasarahnabila.blogspot.com/2012/10/penduduk-dan-ketenagakerjaan.
html) diakses 03 September 2014
Statistics Indonesia. Karakteristik Penduduk – Karakteristik Penduduk Menurut
Umur dan Jenis Kelamin (online), (http://www.datastatistik-indonesia.
com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=210&
Itemid=210&limit=1&limitstart=3) diakses 03 September 2014
Wikipedia. Sensus Penduduk Indonesia 2010 (online),
(http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010) diakses 03
September 2014