Dokumen tersebut merangkum hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Secara umum, beberapa indikator kinerja seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun, indikator lain seperti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih menunjuk
1) Dokumen tersebut membahas visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023 untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat makmur berdasarkan sumber daya alam dan budaya.
2) Terdapat tantangan besar untuk merubah paradigma pembangunan dan menyatukan arah pembangunan di Jawa Barat mengingat masalah yang telah terakumulasi.
3) Diperlukan kepemimpinan yang kuat untuk men
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
Dokumen tersebut membahas evaluasi tingkat efisiensi pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Utara menempati peringkat delapan nasional dengan pertumbuhan setiap daerah antara 0,26-1,77%. Penelitian ini menggunakan empat indikator pembangunan manusia dan menganalisis data menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menguk
Dokumen tersebut membahas perkembangan pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini menganalisis kabupaten dan kota mana saja yang memiliki pertumbuhan pembangunan manusia terbaik dengan menggunakan metode evaluasi dan analisis hirarki proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki pembangunan manusia terbaik dengan nilai 10,1 persen.
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
1) Dokumen tersebut membahas visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023 untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat makmur berdasarkan sumber daya alam dan budaya.
2) Terdapat tantangan besar untuk merubah paradigma pembangunan dan menyatukan arah pembangunan di Jawa Barat mengingat masalah yang telah terakumulasi.
3) Diperlukan kepemimpinan yang kuat untuk men
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
Dokumen tersebut membahas tantangan utama dan permasalahan pembangunan daerah di Kalimantan Timur yang meliputi infrastruktur yang kurang memadai, perekonomian berbasis sumber daya alam yang menurun, serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi."
Dokumen tersebut membahas evaluasi tingkat efisiensi pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Utara menempati peringkat delapan nasional dengan pertumbuhan setiap daerah antara 0,26-1,77%. Penelitian ini menggunakan empat indikator pembangunan manusia dan menganalisis data menggunakan Data Envelopment Analysis untuk menguk
Dokumen tersebut membahas perkembangan pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini menganalisis kabupaten dan kota mana saja yang memiliki pertumbuhan pembangunan manusia terbaik dengan menggunakan metode evaluasi dan analisis hirarki proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki pembangunan manusia terbaik dengan nilai 10,1 persen.
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
Hakikatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual Berdasarkan Pancasila. Namun demikian, salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah aspek pemerataan. Hal ini dikarenakan dalam proses dan hasil pembangunan acap kali disinyalir masih menimbulkan kesenjangan (disparitas) pembangunan satu sama lain.
Dokumen tersebut membahas analisis kinerja pembangunan di Sumatera Selatan dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan dan infrastruktur wilayah seperti jaringan transportasi.
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
Program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dianalisis menggunakan metode AHP untuk menentukan prioritas program. Studi ini menganalisis alternatif program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan prioritasnya, dengan tujuan memberikan gambaran kemiskinan di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan program Jamkesmas sebagai prioritas tertinggi untuk mengurangi kemiskinan di Kota Semarang.
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
RPJMN 2015-2019 membahas strategi percepatan pengurangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan pemerataan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dokumen ini menganalisis kondisi kemiskinan saat ini, tantangan, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatQiu El Fahmi
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Beberapa strategi kunci adalah revitalisasi industri, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan penerapan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Tujuannya adalah menurunkan kesenjangan antar wilayah dan kelompok
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Dokumen ini membahas potensi ekonomi di desa-desa di Kabupaten Buru berdasarkan analisis data sekunder. Tiga desa dianalisis, masing-masing mewakili karakteristik berbeda: Desa Batu Boy (pegunungan), Desa Jikumerasa (antara pegunungan dan pantai), dan Desa Hatawano (pantai). Analisis menunjukkan variasi potensi ekonomi antar desa, seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan jasa. Diper
Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 2015 & Rencana Tindak Lanjut Tahun 2016 di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan kondisi kemiskinan yang membaik dari tahun ke tahun meskipun beberapa indikator masih membutuhkan perbaikan. Prioritas intervensi di bidang pendidikan adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan."
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui koordinasi antar kementerian dan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran."
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxssuser8905b3
Dokumen tersebut membahas evaluasi capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat antara tahun 2007-2022. Beberapa indikator yang dievaluasi meliputi Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Hasil evaluasi menunjukkan capaian indikator-indikator tersebut mengalami peningkatan meski masih di bawah rata-rata nasional, di antaranya IPM meningkat 7,18 poin menjadi 66
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Hakikatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual Berdasarkan Pancasila. Namun demikian, salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah aspek pemerataan. Hal ini dikarenakan dalam proses dan hasil pembangunan acap kali disinyalir masih menimbulkan kesenjangan (disparitas) pembangunan satu sama lain.
Dokumen tersebut membahas analisis kinerja pembangunan di Sumatera Selatan dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan dan infrastruktur wilayah seperti jaringan transportasi.
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata Perpus Maya
Program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dianalisis menggunakan metode AHP untuk menentukan prioritas program. Studi ini menganalisis alternatif program penanggulangan kemiskinan dan menetapkan prioritasnya, dengan tujuan memberikan gambaran kemiskinan di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan program Jamkesmas sebagai prioritas tertinggi untuk mengurangi kemiskinan di Kota Semarang.
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
RPJMN 2015-2019 membahas strategi percepatan pengurangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan pemerataan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dokumen ini menganalisis kondisi kemiskinan saat ini, tantangan, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatQiu El Fahmi
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Beberapa strategi kunci adalah revitalisasi industri, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan penerapan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Tujuannya adalah menurunkan kesenjangan antar wilayah dan kelompok
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
Seminar Nasional mengevaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2009. Beberapa poin penting yang dibahas adalah visi dan misi pembangunan Gorontalo, agenda dan program unggulan, serta indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi pelayanan publik, SDM, ekonomi, SDA dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Secara umum kinerja pembangunan Gorontalo dinilai relev
Dokumen ini membahas potensi ekonomi di desa-desa di Kabupaten Buru berdasarkan analisis data sekunder. Tiga desa dianalisis, masing-masing mewakili karakteristik berbeda: Desa Batu Boy (pegunungan), Desa Jikumerasa (antara pegunungan dan pantai), dan Desa Hatawano (pantai). Analisis menunjukkan variasi potensi ekonomi antar desa, seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan jasa. Diper
Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 2015 & Rencana Tindak Lanjut Tahun 2016 di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan kondisi kemiskinan yang membaik dari tahun ke tahun meskipun beberapa indikator masih membutuhkan perbaikan. Prioritas intervensi di bidang pendidikan adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan."
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui koordinasi antar kementerian dan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran."
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxssuser8905b3
Dokumen tersebut membahas evaluasi capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat antara tahun 2007-2022. Beberapa indikator yang dievaluasi meliputi Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Hasil evaluasi menunjukkan capaian indikator-indikator tersebut mengalami peningkatan meski masih di bawah rata-rata nasional, di antaranya IPM meningkat 7,18 poin menjadi 66
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
Tim evaluasi EKPD Universitas Sriwijaya akan melakukan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011. Evaluasi ini akan menilai capaian prioritas nasional, relevansi dengan RPJMN, dan masalah tematik. Hasil evaluasi diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dan nasional.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
Laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 memberikan gambaran umum tentang latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, dan rencana kerja evaluasi. Evaluasi akan fokus pada penilaian capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim evaluasi terdiri atas delapan anggota dari berbagai disiplin ilmu.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.
Laporan awal tim evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Provinsi Lampung tahun 2011 membahas (1) latar belakang evaluasi berdasarkan peraturan dan tujuan evaluasi, (2) rencana kerja tim EKPD yang meliputi evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 dan relevansi strategi RPJMN dengan kondisi Lampung, serta (3) susunan anggota tim EKPD. Laporan ini bertujuan melengkapi data dasar dan mengetahui tingkat pencapa
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
Ringkasan dokumen:
Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Tim akan melakukan persiapan dengan diskusi internal, pembagian tugas, dan penetapan jadwal. Data akan dikumpulkan dari Bappeda, BPS, dan SK
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
Laporan awal ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2011, meliputi evaluasi capaian prioritas nasional, relevansi
RPJMN dengan kondisi daerah, dan evaluasi tematik. Rencana kerjanya mencakup pengumpulan
data, analisis, diskusi dengan stakeholder, dan penyusunan laporan.
Laporan ini memberikan ringkasan rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Rencana kerja terdiri dari evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis RPJMN dengan kondisi Jawa Timur, dan evaluasi tematik di Jawa Timur.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT
1. SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
PROVINSI SULAWESI BARAT
PELAKSANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009
2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
Potensi Belum dikelola dgn
Kekayaan Alam baik
Keterbatasan
Infrastruktur
Daerah Tertinggal
2
4. PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
Relevansi
• Tren tingkat pelayanan publik dan demokrasi di provinsi Sulawesi Barat
mulai sejalan dengan tren nasional, meskipun berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Dengan kata lain, relevansi pembangunan cenderung lebih baik
bahkan peningkatannya di atas rerata nasional.
Efektivitases
• Nilai capaian indikator efektivitas pembangunan menunjukkan tren yang
agak menurun. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi
provinsi baru, sehingga membuka potensi persaingan politik/kekuasaan
yang dinamis. Selain itu, peraturan daerah satu atap masih diwacanakan.
Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
pemilihan legislatif dan pilpres/pilgub cenderung sedikit menurun. Hal ini
disebabkan antara lain ketidak-cocokan dalam data kependudukan,
terutama untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
6. KUALITAS SDM
Relevansi
• Tren tingkat kualitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung
berfluktuasi, namun tetap sejalan/relevan dengan tren tren nasional. Hal ini
meupakan dampak dari adanya upaya pemerintah provinsi bersama
pemerintah kabupaten dalam menstabilkan/menurunkan biaya pendidikan,
terutama bagi kalangan yang terisolir (daerah/sekolah Remote), serta
daerah miskin. Juga upaya menurunkan jumlah penduduk buta aksara,
pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap puskesmas se-SulBar,
pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar kesehatan.
Efektivitases
• Tren efektivitas SDM di provinsi SulBar cenderung berfluktuasi. Tren
fluktuatif yang paling menonjol disebabkan oleh kualitas guru yang layan
mengajar yang masih di bawah rerata (kurang dari 50 persen). Hal ini terkai
dengan rendahnya mutu guru dan sebarannya yang tidak merata. Selain
itu, kurangnya pelayanan kesehatan dan masih banyaknya penduduk
miskin, terutama di kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa, dimana ikut
mempengaruhi tingkat kualitas SDM yang fluktuatif.
8. PEMBANGUNAN EKONOMI
Relevansi
• Tren pembangunan ekonomi SulBar sejalan, bahkan lebih baik
daripada/dibandingkan dengan pembangunan ekonomi tingkat nasional.
Hal ini didukung dengan upaya pemerintah daerah yang mencanangkan
agar nantinya provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah yang memiliki tren
pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, SulBar merupakan daerah
yang memiliki wilayah pengembangan investasi dan industri yang berbasis
ekspor, sehingga secara alamiah dapat mendorong pertumbuhan kinerja
ekspor yang membentuk PDRB SulBar.
Efektivitases
• Sejak pisah dari provinsi Sulawesi Selatan, tingkat pembangunan ekonomi
Sulawesi Barat mempunyai tren menaik/meningkat seiring dengan
pembangunan ekonominya yang berbasis pada sektor pertanian,
perdagangan dan industri pengolahan. Kondisi geografis yang potensial
dan arah kebijakan pemerintah daerah pada pengembangan ekonomi
berbasis kompetensi lokal, turut mendukung efektivitas dan tren
pembangunan ekonomi yang menaik di provinsi Sulawesi Barat.
9. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Tren
250000 234982.33
200000
150000
100000
50000
446.5 4425
0
4425
2005
2006
2007
2008
9
Indikator IV
10. KUALITAS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Relevansi
• Caiapain relevansi kualitas SDA dan lingkungan hidup di SulBar lebih baik
daripada capaian secara nasional. Dengan kata lain, sejalan dengan tren
nasional. Capaian ini merupakan dampak dari upaya2 provinsi SulBar
dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Di samping itu, upaya pemda
menjadikan kawasan konservasi wilayah laut, memberdayakan masyarakat
pesisir dengan memperkenalkan cara budidaya terumbu karang. Rehab
lahan kritis dilakukan dengan program, al., pemeliharaan pohon,
menggalakkan slogan one man one tree.
Efektivitases
• Tingkat kualitas SDA dan lingkungan hidup di provinsi SulBar cenderung
membaik/meningkat dari tahun ke tahun. Masih adanya penebangan pohon
yang berlebihan dan pengambilan ikan dengan pengeboman merupakan
tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah. Upaya konstruktif
yang dilakukan pemerintah provinsi SulBar adalah, al., penyuluhan
kesadaran tentang UU perikanan kepada nelayan, melestarikan hutan
kepada masyarakat pegunungan serta mencegah penebangan pohon di
hutan lindung.
12. KESEJAHTERAAN SOSIAL
Relevansi
• Tren tingkat kesejahteraan sosial di provinsi SulBar cenderung fluktuatif dan
menurun pada awal pembentukan provinsi, namun meningkat akhir2 ini,
sehingga sejalan/relevan dengan harapan tingkat kesejahteraan nasional.
Tren tingkat kesejahteraan sosial di SulBar ini dimungkinkan karena SulBar
merupakan daerah mulai dikembangkan dengan kekayaan potensinya
SDAnya. Di samping itu, semakin giat dilakukan penataan fungsi
kelembagaan kesbang, koordinasi dan upaya2 penanggulangan
kemiskinan, penanganan masyarakat terisolasi dan penguatan social
capital dan kearifan lokal masyarakat (suku Mandar).
Efektivitases
• Tren tingkat kesejahteraan sosial cenderung fluktuatif, namun pada tahun
terakhir menaik. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak kontribusi
pelaksanaan program2 pemerintah pusat, sep., program BLT (bantuan
langsung tunai), program RTSM (rumah tangga sangat miskin), program
KURM (kredit usaha rakyat mandiri), dsb sebagai bentuk program
terobosan dalam upaya menurunkan persentase tingkat kemiskinan, serta
pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial di provinsi Sulawesi Barat.
13. Indikator Spesifik & Menonjol
• Dari lima indikator hasil (outcomes), terdapat
beberapa indikator yang relevan dan efektif
(pembangunan ekonomi) terhadap
pembangunan di provinsi Sulawesi Barat.
Indikator outcomes yang tidak relevan
ditunjukkan pada bidang kesehatan dan
keluarga berencana (KB). Sedangkan relevansi
pembangunan di provinsi Sulawesi Barat
dengan pembangunan nasional sangat nampak
pada pembangunan tingkat Kesejahteraan
rakyat, Kesejahteraan masyarakat meningkat
seiring dengan menurunnya jumlah penduduk
miskin.
14. Kesimpulan
Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan
perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD tahun 2006-
2011. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen
seluruh aparat Pemda dan pihak terkait dalam mewujudkan kehidupan
masyarakat Sulawesi Barat yang demokratis, produktif dan terpenuhi
hak-hak dasarnya secara merata dan berkesinambungan.
Dari lima indikator outcomes, beberapa indikator yang relevan dan
efektif terhadap pembangunan daerah. Indikator outcomes yang tidak
relevan ditunjukkan pada bidang kesehatan dan KB. Relevansi
pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional sangat nampak
pada pembangunan kesejahteraan rakyat yang trennya menaik seiring
dengan menurunnya jumlah penduduk miskin.
Beberapa tabel tidak terisi karena memang keterbatasan data yang
dimilki para SKPD Provinsi Sulawesi barat yang terbilang minim,
sehingga perlu adanya upaya studi tentang pemetaan (pembuatan)
database potensi dan kompotensi lokal secara akurat yang nantinya
dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah.
15. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
Tingkat Kualitas SDM
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Tingkat Kesejahteraan Sosial