SlideShare a Scribd company logo
SEMINAR NASIONAL
    HASIL EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
   PROVINSI SULAWESI BARAT


                  PELAKSANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

    Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009
Permasalahan dan Tantangan Utama
      Pembangunan Daerah

     Potensi      Belum dikelola dgn
  Kekayaan Alam         baik




                    Keterbatasan
                    Infrastruktur



                  Daerah Tertinggal


                                       2
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi




Indikator I
PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
Relevansi
• Tren tingkat pelayanan publik dan demokrasi di provinsi Sulawesi Barat
   mulai sejalan dengan tren nasional, meskipun berfluktuasi dari tahun ke
   tahun. Dengan kata lain, relevansi pembangunan cenderung lebih baik
   bahkan peningkatannya di atas rerata nasional.

Efektivitases
• Nilai capaian indikator efektivitas pembangunan menunjukkan tren yang
   agak menurun. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi
   provinsi baru, sehingga membuka potensi persaingan politik/kekuasaan
   yang dinamis. Selain itu, peraturan daerah satu atap masih diwacanakan.
   Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
   pemilihan legislatif dan pilpres/pilgub cenderung sedikit menurun. Hal ini
   disebabkan antara lain ketidak-cocokan dalam data kependudukan,
   terutama untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia




                                      5
Indikator II
KUALITAS SDM
Relevansi
• Tren tingkat kualitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung
   berfluktuasi, namun tetap sejalan/relevan dengan tren tren nasional. Hal ini
   meupakan dampak dari adanya upaya pemerintah provinsi bersama
   pemerintah kabupaten dalam menstabilkan/menurunkan biaya pendidikan,
   terutama bagi kalangan yang terisolir (daerah/sekolah Remote), serta
   daerah miskin. Juga upaya menurunkan jumlah penduduk buta aksara,
   pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap puskesmas se-SulBar,
   pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar kesehatan.

Efektivitases
• Tren efektivitas SDM di provinsi SulBar cenderung berfluktuasi. Tren
   fluktuatif yang paling menonjol disebabkan oleh kualitas guru yang layan
   mengajar yang masih di bawah rerata (kurang dari 50 persen). Hal ini terkai
   dengan rendahnya mutu guru dan sebarannya yang tidak merata. Selain
   itu, kurangnya pelayanan kesehatan dan masih banyaknya penduduk
   miskin, terutama di kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa, dimana ikut
   mempengaruhi tingkat kualitas SDM yang fluktuatif.
Tingkat Pembangunan Ekonomi




                                         7
Indikator III
PEMBANGUNAN EKONOMI
Relevansi
• Tren pembangunan ekonomi SulBar sejalan, bahkan lebih baik
   daripada/dibandingkan dengan pembangunan ekonomi tingkat nasional.
   Hal ini didukung dengan upaya pemerintah daerah yang mencanangkan
   agar nantinya provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah yang memiliki tren
   pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap
   pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, SulBar merupakan daerah
   yang memiliki wilayah pengembangan investasi dan industri yang berbasis
   ekspor, sehingga secara alamiah dapat mendorong pertumbuhan kinerja
   ekspor yang membentuk PDRB SulBar.

Efektivitases
• Sejak pisah dari provinsi Sulawesi Selatan, tingkat pembangunan ekonomi
   Sulawesi Barat mempunyai tren menaik/meningkat seiring dengan
   pembangunan ekonominya yang berbasis pada sektor pertanian,
   perdagangan dan industri pengolahan. Kondisi geografis yang potensial
   dan arah kebijakan pemerintah daerah pada pengembangan ekonomi
   berbasis kompetensi lokal, turut mendukung efektivitas dan tren
   pembangunan ekonomi yang menaik di provinsi Sulawesi Barat.
Tingkat Pengelolaan SDA dan
                    Lingkungan Hidup
                                     Tren

         250000       234982.33

         200000
         150000
          100000
           50000
                                   446.5     4425
                  0
                                                    4425
                       2005
                                  2006
                                            2007
                                                    2008




                                                           9
Indikator IV
KUALITAS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Relevansi
• Caiapain relevansi kualitas SDA dan lingkungan hidup di SulBar lebih baik
   daripada capaian secara nasional. Dengan kata lain, sejalan dengan tren
   nasional. Capaian ini merupakan dampak dari upaya2 provinsi SulBar
   dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Di samping itu, upaya pemda
   menjadikan kawasan konservasi wilayah laut, memberdayakan masyarakat
   pesisir dengan memperkenalkan cara budidaya terumbu karang. Rehab
   lahan kritis dilakukan dengan program, al., pemeliharaan pohon,
   menggalakkan slogan one man one tree.

Efektivitases
• Tingkat kualitas SDA dan lingkungan hidup di provinsi SulBar cenderung
   membaik/meningkat dari tahun ke tahun. Masih adanya penebangan pohon
   yang berlebihan dan pengambilan ikan dengan pengeboman merupakan
   tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah. Upaya konstruktif
   yang dilakukan pemerintah provinsi SulBar adalah, al., penyuluhan
   kesadaran tentang UU perikanan kepada nelayan, melestarikan hutan
   kepada masyarakat pegunungan serta mencegah penebangan pohon di
   hutan lindung.
Tingkat Kesejahteraan Sosial


                                  Tren

         60
         50                                      53.35

         40
         30
          20     15.36
                          11.24
          10                              8.59
           0
                2006
                         2007
                                         2008
                                                 2009


                                                         11
Indikator V
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Relevansi
• Tren tingkat kesejahteraan sosial di provinsi SulBar cenderung fluktuatif dan
   menurun pada awal pembentukan provinsi, namun meningkat akhir2 ini,
   sehingga sejalan/relevan dengan harapan tingkat kesejahteraan nasional.
   Tren tingkat kesejahteraan sosial di SulBar ini dimungkinkan karena SulBar
   merupakan daerah mulai dikembangkan dengan kekayaan potensinya
   SDAnya. Di samping itu, semakin giat dilakukan penataan fungsi
   kelembagaan kesbang, koordinasi dan upaya2 penanggulangan
   kemiskinan, penanganan masyarakat terisolasi dan penguatan social
   capital dan kearifan lokal masyarakat (suku Mandar).

Efektivitases
• Tren tingkat kesejahteraan sosial cenderung fluktuatif, namun pada tahun
   terakhir menaik. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak kontribusi
   pelaksanaan program2 pemerintah pusat, sep., program BLT (bantuan
   langsung tunai), program RTSM (rumah tangga sangat miskin), program
   KURM (kredit usaha rakyat mandiri), dsb sebagai bentuk program
   terobosan dalam upaya menurunkan persentase tingkat kemiskinan, serta
   pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial di provinsi Sulawesi Barat.
Indikator Spesifik & Menonjol
• Dari lima indikator hasil (outcomes), terdapat
  beberapa indikator yang relevan dan efektif
  (pembangunan         ekonomi)         terhadap
  pembangunan di provinsi Sulawesi Barat.
  Indikator outcomes yang tidak relevan
  ditunjukkan pada bidang kesehatan dan
  keluarga berencana (KB). Sedangkan relevansi
  pembangunan di provinsi Sulawesi Barat
  dengan pembangunan nasional sangat nampak
  pada pembangunan tingkat Kesejahteraan
  rakyat, Kesejahteraan masyarakat meningkat
  seiring dengan menurunnya jumlah penduduk
  miskin.
Kesimpulan
      Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan
perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD tahun 2006-
2011. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen
seluruh aparat Pemda dan pihak terkait dalam mewujudkan kehidupan
masyarakat Sulawesi Barat yang demokratis, produktif dan terpenuhi
hak-hak dasarnya secara merata dan berkesinambungan.
      Dari lima indikator outcomes, beberapa indikator yang relevan dan
efektif terhadap pembangunan daerah. Indikator outcomes yang tidak
relevan ditunjukkan pada bidang kesehatan dan KB. Relevansi
pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional sangat nampak
pada pembangunan kesejahteraan rakyat yang trennya menaik seiring
dengan menurunnya jumlah penduduk miskin.

      Beberapa tabel tidak terisi karena memang keterbatasan data yang
dimilki para SKPD Provinsi Sulawesi barat yang terbilang minim,
sehingga perlu adanya upaya studi tentang pemetaan (pembuatan)
database potensi dan kompotensi lokal secara akurat yang nantinya
dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah.
Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

                               Sangat   Tinggi   Sedang Rendah Sangat
           Item                Tinggi                          rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
                                                  
Tingkat Kualitas SDM
                                                  
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
                                         
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
                                                          
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                                         
Terima Kasih




               16

More Related Content

Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
EKPD
 
Meretas Jalan, Mengurangi Kesenjangan
Meretas Jalan, Mengurangi KesenjanganMeretas Jalan, Mengurangi Kesenjangan
Meretas Jalan, Mengurangi Kesenjangan
Lestari Moerdijat
 
Menuju sumsel gemilang
Menuju sumsel gemilangMenuju sumsel gemilang
Menuju sumsel gemilang
udin242
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata   Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Perpus Maya
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
EKPD
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
ifa_talita
 
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatPembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Qiu El Fahmi
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Muh Saleh
 
Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder untuk Penanggulangan Kemis...
Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder  untuk Penanggulangan Kemis...Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder  untuk Penanggulangan Kemis...
Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder untuk Penanggulangan Kemis...
Dr. Astia Dendi
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
EKPD
 
Putri lumongga e
Putri lumongga e Putri lumongga e
Putri lumongga e
putri_lumongga
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Gedhe Foundation
 
Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timurKebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
Adi T Wibowo
 
Paparan rakor tkpk bappeda kku
Paparan rakor tkpk bappeda kkuPaparan rakor tkpk bappeda kku
Paparan rakor tkpk bappeda kku
Erwan Wahyu Hidayat
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Wdd Wuryanto
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
DinaSepti2
 
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxSEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
ssuser8905b3
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri1139
 

Similar to HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT (20)

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
 
Meretas Jalan, Mengurangi Kesenjangan
Meretas Jalan, Mengurangi KesenjanganMeretas Jalan, Mengurangi Kesenjangan
Meretas Jalan, Mengurangi Kesenjangan
 
Menuju sumsel gemilang
Menuju sumsel gemilangMenuju sumsel gemilang
Menuju sumsel gemilang
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata   Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARAHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatPembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
 
Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder untuk Penanggulangan Kemis...
Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder  untuk Penanggulangan Kemis...Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder  untuk Penanggulangan Kemis...
Menggagas dan Menggiatkan Proses Multistakeholder untuk Penanggulangan Kemis...
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
 
Putri lumongga e
Putri lumongga e Putri lumongga e
Putri lumongga e
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timurKebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
 
Bab iv rkpd 2012
Bab iv   rkpd 2012Bab iv   rkpd 2012
Bab iv rkpd 2012
 
Paparan rakor tkpk bappeda kku
Paparan rakor tkpk bappeda kkuPaparan rakor tkpk bappeda kku
Paparan rakor tkpk bappeda kku
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxSEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7
 

More from EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
EKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
EKPD
 

More from EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 

Recently uploaded

KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
niswati10
 
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptxmodul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
IrfanAudah1
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 

Recently uploaded (20)

KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
 
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptxmodul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT

  • 1. SEMINAR NASIONAL HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT PELAKSANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009
  • 2. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah Potensi Belum dikelola dgn Kekayaan Alam baik Keterbatasan Infrastruktur Daerah Tertinggal 2
  • 3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Indikator I
  • 4. PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI Relevansi • Tren tingkat pelayanan publik dan demokrasi di provinsi Sulawesi Barat mulai sejalan dengan tren nasional, meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, relevansi pembangunan cenderung lebih baik bahkan peningkatannya di atas rerata nasional. Efektivitases • Nilai capaian indikator efektivitas pembangunan menunjukkan tren yang agak menurun. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi provinsi baru, sehingga membuka potensi persaingan politik/kekuasaan yang dinamis. Selain itu, peraturan daerah satu atap masih diwacanakan. Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pilpres/pilgub cenderung sedikit menurun. Hal ini disebabkan antara lain ketidak-cocokan dalam data kependudukan, terutama untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
  • 5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 5 Indikator II
  • 6. KUALITAS SDM Relevansi • Tren tingkat kualitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung berfluktuasi, namun tetap sejalan/relevan dengan tren tren nasional. Hal ini meupakan dampak dari adanya upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dalam menstabilkan/menurunkan biaya pendidikan, terutama bagi kalangan yang terisolir (daerah/sekolah Remote), serta daerah miskin. Juga upaya menurunkan jumlah penduduk buta aksara, pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap puskesmas se-SulBar, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar kesehatan. Efektivitases • Tren efektivitas SDM di provinsi SulBar cenderung berfluktuasi. Tren fluktuatif yang paling menonjol disebabkan oleh kualitas guru yang layan mengajar yang masih di bawah rerata (kurang dari 50 persen). Hal ini terkai dengan rendahnya mutu guru dan sebarannya yang tidak merata. Selain itu, kurangnya pelayanan kesehatan dan masih banyaknya penduduk miskin, terutama di kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa, dimana ikut mempengaruhi tingkat kualitas SDM yang fluktuatif.
  • 7. Tingkat Pembangunan Ekonomi 7 Indikator III
  • 8. PEMBANGUNAN EKONOMI Relevansi • Tren pembangunan ekonomi SulBar sejalan, bahkan lebih baik daripada/dibandingkan dengan pembangunan ekonomi tingkat nasional. Hal ini didukung dengan upaya pemerintah daerah yang mencanangkan agar nantinya provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, SulBar merupakan daerah yang memiliki wilayah pengembangan investasi dan industri yang berbasis ekspor, sehingga secara alamiah dapat mendorong pertumbuhan kinerja ekspor yang membentuk PDRB SulBar. Efektivitases • Sejak pisah dari provinsi Sulawesi Selatan, tingkat pembangunan ekonomi Sulawesi Barat mempunyai tren menaik/meningkat seiring dengan pembangunan ekonominya yang berbasis pada sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Kondisi geografis yang potensial dan arah kebijakan pemerintah daerah pada pengembangan ekonomi berbasis kompetensi lokal, turut mendukung efektivitas dan tren pembangunan ekonomi yang menaik di provinsi Sulawesi Barat.
  • 9. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Tren 250000 234982.33 200000 150000 100000 50000 446.5 4425 0 4425 2005 2006 2007 2008 9 Indikator IV
  • 10. KUALITAS SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Relevansi • Caiapain relevansi kualitas SDA dan lingkungan hidup di SulBar lebih baik daripada capaian secara nasional. Dengan kata lain, sejalan dengan tren nasional. Capaian ini merupakan dampak dari upaya2 provinsi SulBar dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Di samping itu, upaya pemda menjadikan kawasan konservasi wilayah laut, memberdayakan masyarakat pesisir dengan memperkenalkan cara budidaya terumbu karang. Rehab lahan kritis dilakukan dengan program, al., pemeliharaan pohon, menggalakkan slogan one man one tree. Efektivitases • Tingkat kualitas SDA dan lingkungan hidup di provinsi SulBar cenderung membaik/meningkat dari tahun ke tahun. Masih adanya penebangan pohon yang berlebihan dan pengambilan ikan dengan pengeboman merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah. Upaya konstruktif yang dilakukan pemerintah provinsi SulBar adalah, al., penyuluhan kesadaran tentang UU perikanan kepada nelayan, melestarikan hutan kepada masyarakat pegunungan serta mencegah penebangan pohon di hutan lindung.
  • 11. Tingkat Kesejahteraan Sosial Tren 60 50 53.35 40 30 20 15.36 11.24 10 8.59 0 2006 2007 2008 2009 11 Indikator V
  • 12. KESEJAHTERAAN SOSIAL Relevansi • Tren tingkat kesejahteraan sosial di provinsi SulBar cenderung fluktuatif dan menurun pada awal pembentukan provinsi, namun meningkat akhir2 ini, sehingga sejalan/relevan dengan harapan tingkat kesejahteraan nasional. Tren tingkat kesejahteraan sosial di SulBar ini dimungkinkan karena SulBar merupakan daerah mulai dikembangkan dengan kekayaan potensinya SDAnya. Di samping itu, semakin giat dilakukan penataan fungsi kelembagaan kesbang, koordinasi dan upaya2 penanggulangan kemiskinan, penanganan masyarakat terisolasi dan penguatan social capital dan kearifan lokal masyarakat (suku Mandar). Efektivitases • Tren tingkat kesejahteraan sosial cenderung fluktuatif, namun pada tahun terakhir menaik. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak kontribusi pelaksanaan program2 pemerintah pusat, sep., program BLT (bantuan langsung tunai), program RTSM (rumah tangga sangat miskin), program KURM (kredit usaha rakyat mandiri), dsb sebagai bentuk program terobosan dalam upaya menurunkan persentase tingkat kemiskinan, serta pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial di provinsi Sulawesi Barat.
  • 13. Indikator Spesifik & Menonjol • Dari lima indikator hasil (outcomes), terdapat beberapa indikator yang relevan dan efektif (pembangunan ekonomi) terhadap pembangunan di provinsi Sulawesi Barat. Indikator outcomes yang tidak relevan ditunjukkan pada bidang kesehatan dan keluarga berencana (KB). Sedangkan relevansi pembangunan di provinsi Sulawesi Barat dengan pembangunan nasional sangat nampak pada pembangunan tingkat Kesejahteraan rakyat, Kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin.
  • 14. Kesimpulan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD tahun 2006- 2011. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Pemda dan pihak terkait dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Sulawesi Barat yang demokratis, produktif dan terpenuhi hak-hak dasarnya secara merata dan berkesinambungan. Dari lima indikator outcomes, beberapa indikator yang relevan dan efektif terhadap pembangunan daerah. Indikator outcomes yang tidak relevan ditunjukkan pada bidang kesehatan dan KB. Relevansi pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional sangat nampak pada pembangunan kesejahteraan rakyat yang trennya menaik seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Beberapa tabel tidak terisi karena memang keterbatasan data yang dimilki para SKPD Provinsi Sulawesi barat yang terbilang minim, sehingga perlu adanya upaya studi tentang pemetaan (pembuatan) database potensi dan kompotensi lokal secara akurat yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah.
  • 15. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi  Tingkat Kualitas SDM  Tingkat Pembangunan Ekonomi  Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup  Tingkat Kesejahteraan Sosial 