Dokumen tersebut membahas tentang tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia yang meliputi kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, bencana, ekonomi, energi, harga pokok, dan stabilitas politik. Ringkasannya adalah bahwa tujuan pembangunan daerah secara umum sejalan dengan tujuan nasional namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah
1. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (Bidang Kesejahteraan
Sosial)
2. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan (SDM);
3. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah (Tkt Pelayanan Publik);
4. Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan (Tingkat Pembangunan
Ekonomi);
5. Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas (Tingkat
Pembangunan Ekonomi);
6. Efektifitas penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Kualitas Pengelolaan
SDA);
7. Penanganan bencana dan pengangguran risiko bencana (Kualitas Pengelolaan SDA)
8. Meningkatkan investasi dan daya saing ekspor (Tingkat Pembangunan Ekonomi);
9. Penghematan dan diversifikasi energi (Kualitas Pengelolaan SDA);
10. Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian akibat ancaman
kenaikan harga minyak dunia (Tingkat Pembangunan Ekonomi);
11. Menjaga stabilitas politik setelah pilkada pada akhir tahun 2008 dan menjelang pemilu
tahun 2009 (Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi)
(Sumber: RKPD Tahun 2009 Buku I: Kerangka Ekonomi Makro, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana
Kerja dan Pendanaan, Bappeda Tahun 2008)

3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Grafik 2.1.9 Tingkat Pelayanan Publik Nasional dan
Provinsi Lampung
1 2 3 4 5
120,00 0,80
100,00 0,60
80,00 0,40
60,00 0,20
40,00 0,00
20,00 -0,20
0,00 -0,40
2004 2005 2006 2007 2008 2009
y = 0,167x 2 - 0,9376x + 1,1609
Tingkat Pelayanan Publik Nasional
R2 = 0,9549
tingkat Pelayanan Publik Provinsi Lampung
tren Nasional
Tren Provinsi
Poly. (Tren Provinsi) y = 0,0349x 2 - 0,3427x + 0,6647
Poly. (tren Nasional) R2 = 0,9472
Indikator I

4. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi secara nasional cenderung
meningkat, terutama pada tahun 2008 (Pilkada nasional), namun
di Provinsi Lampung cenderung menurun.
Hal ini karena:
1. Baru 2 kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang telah
memiliki unit pelayanan satu atap
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilgub di Lampung
relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional
(Tingkat Partisipasi politik masyarakat Kota Bandar Lampung
pada Pilkada 2008 hanya 60%, 4 kabupaten lainnya sebesar 70%
dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung)
Fakta ini menunjukkan bahwa tujuan pelayanan publik dan demokrasi
di Provinsi Lampung relevan dengan tujuan nasional namun
tingkat efektifitasnya masih lebih rendah dibandingkan dengan
nasional

5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Grafik 2.2.19 Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Nasional dan Provinsi Lampung
1 2 3 4 5
98,00 0,02
96,00 0,01
94,00 0,00
92,00 -0,01
-0,02
90,00
-0,03
88,00
-0,04
86,00 -0,05
84,00 -0,06
82,00 -0,07
80,00 -0,08
2004 2005 2006 2007 2008 2009
y = 0,0027x 2 - 0,0205x + 0,0103
Kualitas Sumber Daya Manusia Nasional
R2 = 0,1179
Kualitas sumber daya manusia Prov. Lampung
Tren Nasional y = 0,0034x 2 - 0,024x + 0,0126
Tren Provinsi R2 = 0,0702
Poly. (Tren Provinsi)
Poly. (Tren Nasional)
5
Indikator II

6. Tahun 2004 sd 2007: tingkat kualitas SDM cenderung menurun
baik nasional maupun Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan
bahwa efektivitas program untuk meningkatkan kualitas SDM
masih rendah, namun sejak 2008 tingkat kualitas SDM di
Provinsi Lampung memiliki trend yang meningkat dan lebih
baik dibandingkan trend Nasional.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program
peningkatan kualitas SDM di Provinsi Lampung seperti Wajar 9
tahun, Sertifikasi Guru, peningkatan sarana dan prasarana
pembelajaran dan kesehatan, Implementasi anggaran
pendidikan sebesar 20% dari APBD, peningkatan program
pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan daerah
dan pembangunan daerah tertinggal

7. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Grafik 2.3.9 Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional
dan Provinsi Lampung
1 2 3 4 5
100,00 0,30
90,00 0,25
80,00
0,20
70,00
60,00 0,15
50,00 0,10
40,00 0,05
30,00
0,00
20,00
10,00 -0,05
0,00 -0,10
2004 2005 2006 2007 2008 2009
y = 0,003x 2 - 0,0213x + 0,0203
Tingkat pembangunan Ekonomi Nasional
R2 = 0,8426
Tingkat pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung
Tren Nasional
Tren Provinsi y = 0,0388x 2 - 0,1896x + 0,1886
Poly. (Tren Nasional) R2 = 0,8368
Poly. (Tren Provinsi)
7
Indikator III

8. Pada Tahun 2005-2006 trend Provinsi Lampung
lebih baik dibandingkan dengan nasional. Hal ini
karena pangsa ekspor terhadap PDRB Provinsi
Lampung lebih besar dari Nasional
Namun pada tahun 2007-2009 trend tingkat
pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung
cenderung stagnan dan jauh di bawah nasional.
Hal ini karena:
1. Rendahnya pangsa manufaktur dlm PDRB
2. Rendahnya pangsa output UMKM
3. Rendahnya pertumbuhan PMA dan PMDN
bahkan negatif

9. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Grafik 2.4.7 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Nasional dan Provinsi Lampung
1 2 3 4 5
105,00 0,25
100,00 0,20
0,15
95,00
0,10
90,00 0,05
85,00 0,00
-0,05
80,00
-0,10
75,00 -0,15
2004 2005 2006 2007 2008 2009
y = 0,0074x 2 + 0,0172x - 0,121
Kualitas Sumber Daya Alam Nasional R2 = 0,7656
Kualitas Sumber Daya Alam Provinsi lampung
Tren Nasional
Tren Provinsi
Poly. (Tren Provinsi) y = -0,0025x 2 + 0,0121x - 0,0011
Poly. (Tren Nasional) R2 = 0,2199
9
Indikator IV

10. Trend tingkat pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup di
Provinsi Lampung relatif stagnan selama 2004-2009 namun
pada tahun 2004-2006 trend tingkat pengelolaan SDA dan LH
di Provinsi Lampung relatif lebih baik dibandingkan nasional.
Hal ini disebabkan:
1. Reklamasi pantai teluk lampung relatif stagnan/berhenti sehingga kerusakan
terumbu karang dapat dihindari;
2. Tidak ada pengeboman ikan diteluk lampung karena patroli laut lebih intensif
dan adanya kecelakaan meledaknya bom ikan dipemukiman nelayan;
3. Persentase terumbu karang yang masih baik relatif tidak berubah (5 persen);
4. Satuan kerja yang ada di provinsi lampung seperti Dishut, BPDAS dan satker
terkait tengah giat melakukan reibosasi dan penghijauan melalui berbagai
program seperti GNRHL, adanya berani kawin berani tanam, one men one
tree dll;
5. Adanya peraturan lokal tebang satu ganti sepuluh khusus pada tanaman
damar mata kucing;
6. Adanya program – program Nasional tentang pengelolaan SDA dan LH
menyebabkan perubahan pada Provinsi Lampung tidak nampak.

11. Tingkat Kesejahteraan Sosial
Grafik 2.5.6 Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional dan
Provinsi Lampung
1 2 3 4 5
100,00 0,05
99,00
0,04
98,00
97,00 0,03
96,00
95,00 0,02
94,00 0,01
93,00
92,00 0,00
91,00
-0,01
90,00
89,00 -0,02
2004 2005 2006 2007 2008 2009
y = 0,0042x 2 - 0,014x + 0,0031
Tingkat kesejahteraan sosial Nasional R2 = 0,8899
Tingkat Kesejahteraan Nasional Provinsi Lampung
Tren Nasional
Tren Provinsi Lampung y = -0,0005x 2 + 0,0045x - 0,0008
Poly. (Tren Nasional) R2 = 0,4869
Poly. (Tren Provinsi Lampung)
11
Indikator V

12. Secara nasional tingkat kesejahteraan sosial cenderung
meningkat begitu pula dengan Provinsi Lampung. Namun,
perlu dicermati bahwa selama 2004 – 2007 angka tingkat
kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung lebih tinggi
dibandingkan dengan nasional. Hal ini karena:
1. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial lebih tinggi
2. Pelayanan rehabilitasi sosial lebih tinggi
Setelah tahun 2007 tingkat kesejahteraan sosial Provinsi
Lampung relatif stagnan dan jauh di bawah nasional. Hal ini
karena Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung lebih
besar dari nasional. Hl ini menunjukkan bahwa program-
program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung
belum optimal (efektivitasnya masih perlu ditingkatkan)

13. Kesimpulan
1. Tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah Lampung telah relevan dengan
tujuan dan sasaran pembangunan
nasional
2. Namun demikian tingkat efektivitas
pembangunan daerah masih relatif lebih
rendah dibandingkan dengan
pembangunan nasional

14. Terima Kasih
14