Dokumen tersebut membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Manusia didefinisikan sebagai makhluk berakal yang mampu menguasai makhluk lain. Nilai adalah kualitas yang bermanfaat bagi manusia, sedangkan moral berasal dari adat kebiasaan yang menjadi pedoman tingkah laku. Hukum merupakan norma yang ditetapkan negara untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

1. Kelompok 2

2. A. Pengertian Manusia, Nilai, Moral &
Hukum
 Manusia
Secara bahasa manusia berasal dari kata “manu” (sansekerta),
“mens” (latin), yang berarti berfikir, berakal budi atau makhluk yang
berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah
manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah pasta, sebuah
gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu
 Nilai
Nilai menurut Bambang Daroeso adalah suatu kualitas atau
penghargaan atas sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku
seseorang. Menurut Parsi Darmo Diharjo nilai adalah kualitas atau
keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin.
Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan
kualitas dan berguna bagi manusia dan berkaitan dengan cita-cita
harapan, keyakinan, dan hal-hal lain yang bersifat batiniah sebagai
pedoman manusia bertingkah laku.

3.  Moral
Moral berasal dari bahasa latin mores yang berarti adat
kebiasaan. Kata morse ini mempunyai sinonim mos, moris, manner
more atau manners, morals. Dalam bahasa indonesia kata moral
berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib
batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah
laku batin dalam hidup.
Kata moral ini dalam bahasa yunani sama dengan ethos yang
menjadi etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian
seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan
manusia yang bermoral adalah manusia yang sikap dan tingkah
lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat
 Hukum
Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat
bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa
masyarakat. Dalam kaitannya dengan masyarakat tujuan hukum yang
utama adalah untuk ketertiban.
Hukum merupakan ciri dari norma, yaitu norma hukum. Norma
hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku.
Norma hukum diatur untuk kepentingan manusia dalam masyarakat
agar memperoleh kehidupan yang tertib. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.

4. B.Hakikat, Fungsi, dan Perwujudan
Nilai, Moral, dan Hukum
1. Hakikat Nilai dan Moral
Pembahasan mengenai nilai termasuk dalam kawasan
etika. Bertens (2001) menyebutkan ada tiga jenis
makna etika, yaitu:
A. Etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang
menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok
dalam mengatur tingkah lakunya.
B. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Etika
yang dimaksud adalah kode etik.
C. Etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Etika
yang dimaksud sama dengan istilah filsafat moral.

5. 2. Norma sebagai Perwujudan dari Nilai
Nilai perlu dikonkretisasikan atau diwujudkan ke dalam
norma. Nilai yang bersifat normatif dan berfungsi sebagai
motivator tindakan manusia itu harus diimplementasikan dalam
bentuk norma. Norma merupakan konkretisasi dari nilai. Norma
adalah perwujudan dari nilai. Setiap norma pasti terkandung
nilai di dalamnya. Nilai sekaligus menjadi sumber bagi norma.
Tanpa ada nilai tidak mungkin terwujud norma. Sebaliknya,
tanpa dibuatkan norma maka nilai yang hendak dijalankan itu
mustahil teruwujudkan.
Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang
menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di
kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat
baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak
sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Norma adalah
kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang
mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga
masyarakat di dalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga
terbentuk masyarakatyang tertib, teratur, dan aman.

6. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada empat
macam, yakni sebagai berikut:
 Norma Agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi
perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan
 Norma Moral/ Kesusilaan, yakni peraturan/kaidah hidup
yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai
moral yang mengikat manusia.
 Norma Kesopanan, yaitu peraturan/ kaidah yang
bersumber dari pergaulan hidup antar manusia.
 Norma Hukum, yaitu peraturan/kaidah yang diciptakan
oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat
dan memaksa.

7. 3. Hukum sebagai norma
Berdasarkan pada uraian sebelumnya, hukum pada dasarnya
adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Jadi, jika kita
berbicara mengenai hukum yang dimaksudkam adalah norma
hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma
sebelumnya (agama, kesusilaan, dan kesopanan). Perbedaan
norma hukum dengan norma lainnya adalah sebagai berikut.
 Norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari
kekuasaan/lembaga yang resmi dan berwenang
 Norma hukum dilekati sanksi pidana atau pemaksa secara fisik.
Norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara fisik.
 Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat
negara

8. C.Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum
dalam Masyarakat dan Negara
A. Compliance
Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada
harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk
menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang
mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar
ketentuan hukum, baik hukum formal / positif ataupun
hukum berdasarkan norma-norma masyarakat (sanksi
sosial). Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada
suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang
bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian
dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan
hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat
terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

9. B. Identification
Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ada
bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan
kelompok serta hubungan baikdengan mereka yang diberi
wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukumtersebut
tetap terjaga. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang
diperolehdari hubungan-hubungan tersebut, sehingga
kepatuhanpun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan
tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai
berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini
disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha
untuk mengatasi perasaan perasaan kekhawatirannya terhadap
kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustasi
tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada
sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan
menerima nilai-nilai penegak hukum.

10. C. Internalization
Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-
kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan
tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah
tersebutadalah sesuai dengan nilai-nilainya dari
pribadi yang bersangkutan atau olehkarena dia
mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil
dari proses tersebutadalah suatu konformitas yang
didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral
dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang
tadi terhadap tujuan darikaidah-kaidah yang
bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-
nilainyaterhadap kelompok atau pemegang kekuasaan
maupun pengawasannya.

11. D. Society Interest
Maksudnya ialah kepentingan-kepentingan para warga
masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. Kesadaran
hukum berkaiatan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan
berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian
masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan
karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat itu sendiri.Dalam hal ini telah terjadi internalisasi
hukum dalam masyarakat yangdiartikan bahwa kaidah-kaidah
hukum tersebut telah meresap dalam dirimasyarakat.
Terdapat 4 (empat) indikator kesadaaran hukum, yang
masing-masingmerupakan suatu tahapan bagi tahapan
berikutnya, yaitu:
 Pengetahuan Hukum.
 Pemahaman Hukum.
 Sikap Hukum.
 Pola Perilaku Hukum.

12. D.Problematika Nilai, Moral, dan
Hukum Dalam Masyarakat dan Negara
 Perilaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi
maupun hidup bernegara terikat pada norma moral
dan norma hukum. Secara ideal seharusnya manusia
taat pada norma moral dan norma hukum yang
tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya
mewujudkan kehidupan yang damai, tertib, aman, dan
sejahtera. Namun, dalam kenyataaan terjadi
pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap
norma hukum merupakan pelanggaran hukum.

13. A. Pelanggaran Etik
Kebutuhan akan norma etik pada manusia diwujudkan
dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan
atau profesi. Rangkaian norma moral yang terhimpun ini biasa
disebut kode etik.kode etik merupakan bentuk aturan (code)
tertulis yang secarmembentuk kode etik profesi. Contohnya koa
sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral
yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk
kode etik profesi. Contohnya: kode etik guru, kode etik insinyur,
kode etik wartawan, dan sebagainya.
Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi
seseorang melanggar kode etik profesinya sendiri. Contohnya
seorang dokter melanggar kode etik dokter. Pelanggaran kode
etik tidak akan mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat
memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapatkan sanksi etik,
seperti menyesal, rasa bersalah, dan malu. Bila seorang profesi
melanggar kode etik profesinya maka ia akan mendapat sanksi
etik dari profesi seperti teguran, dicabuat keanggotaannya, atau
tidak diperbolehkan lagi menjalani profesi tersebut.

14. B. Pelanggaran Hukum
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa
tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada
hukum yang berlaku, dengan berjalannya kesadaran hukum di
masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.
Sanksi hanya di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti
melanggar hukum.
Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum
memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang
bertentangan dengan hukum yang bila di lakukan mendapat
ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang yang
bertentangan dengan hukum tentu saja di anggap melanggar
hukum sehingga mendapat ancaman hukum.
Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum
oleh negara di muatkan dalam peraturan perundangan. Kasus-
kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat kita
mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian sampai
kasus besar seperti korupsi dan aksi teror.

15.  Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik.
Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana
dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa.
Masyarakat secara resmi (negara) berhak memberi
sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum.
Negara tidak berwenang menjatuhi hukuman pada
pelaku pelanggaran etik, kecuali pelanggaran itu
sudah merupakan pelanggaran hukum.

16. Terima Kasih
Atas
Perhatiannya