Syariah Islam merupakan tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia berdasarkan aturan-aturan yang diturunkan Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk mencapai keridhaan-Nya. Sumber-sumber syariah meliputi Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad para ulama. Tujuan syariah Islam mencakup menjaga agama, akal, harta, keturunan, dan jiwa. Prinsip-prinsip syariah meliputi
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Makalah ini membahas tentang hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti hubungan manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan manusia lain, dan lingkungan. Sumber hukum Islam berasal dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui ijtihad. Umat Islam di Indonesia turut serta dalam merumuskan dan menerapkan hukum
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Makalah ini membahas tentang istihsan sebagai salah satu metode berijtihad. Istihsan didefinisikan sebagai berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. Makalah ini juga membahas macam-macam istihsan, dasar hukum istihsan menurut al-Qur'an dan hadis, serta pendapat ulama tentang kehujjahan istihs
Syariah Islam merupakan tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia berdasarkan aturan-aturan yang diturunkan Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk mencapai keridhaan-Nya. Sumber-sumber syariah meliputi Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad para ulama. Tujuan syariah Islam mencakup menjaga agama, akal, harta, keturunan, dan jiwa. Prinsip-prinsip syariah meliputi
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Makalah ini membahas tentang hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti hubungan manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan manusia lain, dan lingkungan. Sumber hukum Islam berasal dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui ijtihad. Umat Islam di Indonesia turut serta dalam merumuskan dan menerapkan hukum
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.
Makalah ini membahas tentang istihsan sebagai salah satu metode berijtihad. Istihsan didefinisikan sebagai berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. Makalah ini juga membahas macam-macam istihsan, dasar hukum istihsan menurut al-Qur'an dan hadis, serta pendapat ulama tentang kehujjahan istihs
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan syariat Islam. Syariat Islam didefinisikan sebagai sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ruang lingkup syariat mencakup ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, dan akhlak. Tujuan syariat adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebajikan dan menjau
Dokumen tersebut membahas tentang ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menemukan hukum agama melalui al-Quran dan hadis ketika tidak ditemukan hukumnya secara langsung. Terdapat beberapa tingkatan ijtihad dan persyaratan untuk menjadi mujtahid. Ijtihad dilakukan pada masalah-masalah tertentu dengan menggunakan metode seperti qiyas.
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam yang bertujuan untuk memungkinkan manusia melakukan aktivitas ekonomi secara Islami agar mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat serta memberikan manfaat kepada sesama. Ekonomi Islam menolak sistem monopoli dan riba serta mendorong kepemilikan pribadi dan kerjasama.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, dan harta yang dapat diwakafkan, pengelolaan wakaf, prinsip pengelolaan wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, serta hikmah dan manfaat wakaf. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep dan praktik wakaf dalam Islam.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hakikat lima sila Pancasila: sila kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila penting sebagai sistem etika karena memberi panduan perilaku bagi warga negara dan dasar untuk menganalisis kebijakan.
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
Dokumen tersebut membahas latar belakang munculnya sosiologisme hukum dan realisme hukum. Sosiologisme hukum berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum dan mazhab sejarah, sedangkan realisme hukum berkembang untuk menekankan pendekatan empiris dalam mempelajari hukum. Kedua aliran pemikiran tersebut menganggap penting mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang dipeng
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan syariat Islam. Syariat Islam didefinisikan sebagai sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ruang lingkup syariat mencakup ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siyasah, dan akhlak. Tujuan syariat adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebajikan dan menjau
Dokumen tersebut membahas tentang ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menemukan hukum agama melalui al-Quran dan hadis ketika tidak ditemukan hukumnya secara langsung. Terdapat beberapa tingkatan ijtihad dan persyaratan untuk menjadi mujtahid. Ijtihad dilakukan pada masalah-masalah tertentu dengan menggunakan metode seperti qiyas.
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam yang bertujuan untuk memungkinkan manusia melakukan aktivitas ekonomi secara Islami agar mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat serta memberikan manfaat kepada sesama. Ekonomi Islam menolak sistem monopoli dan riba serta mendorong kepemilikan pribadi dan kerjasama.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, dan harta yang dapat diwakafkan, pengelolaan wakaf, prinsip pengelolaan wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, serta hikmah dan manfaat wakaf. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep dan praktik wakaf dalam Islam.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hakikat lima sila Pancasila: sila kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila penting sebagai sistem etika karena memberi panduan perilaku bagi warga negara dan dasar untuk menganalisis kebijakan.
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
Dokumen tersebut membahas latar belakang munculnya sosiologisme hukum dan realisme hukum. Sosiologisme hukum berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum dan mazhab sejarah, sedangkan realisme hukum berkembang untuk menekankan pendekatan empiris dalam mempelajari hukum. Kedua aliran pemikiran tersebut menganggap penting mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang dipeng
Dokumen tersebut membahas tentang studi hukum Islam, meliputi pengertian istilah kunci dalam hukum Islam seperti syariah, fiqh, usul al-fiqh, mazhab, fatwa, dan qaul. Juga membahas Islam sebagai sumber norma, hukum dan etika dengan mengacu pada Al-Quran, Sunnah dan ijtihad. Selanjutnya membahas empat mazhab hukum utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara syariat, fikih, dan hukum Islam. Syariat berasal dari ajaran Allah, fikih merupakan interpretasi ulama terhadap syariat berdasarkan ijtihad, sedangkan hukum Islam adalah peraturan yang mengikat bagi umat Islam. Dokumen ini juga membedah klasifikasi hukum Islam dalam bidang ibadah dan muamalah serta peranan akal dan wahyu dalam pembentukan hukum Islam di mana keduanya dip
Dokumen tersebut membahas tentang Syariah, Fikih, dan Hukum Islam. Syariah berasal dari Allah sebagai pedoman kehidupan umat Islam, Fikih merupakan interpretasi hukum Syariah oleh ulama berdasarkan ijtihad, sedangkan Hukum Islam adalah perundang-undangan yang lebih statis yang mengatur kehidupan umat Islam. Dokumen ini juga membahas tentang peranan akal dan wahyu dalam pembentukan hukum Islam, di mana wahyu
Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Syari'ah adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa, sedangkan fiqih adalah perumusan konkret syari'at Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu disuatu tempat dan disuatu masa. Ushul Fiqih berisi dalil-dalil global yang kemudian diterapkan dalam dalil
Ayat yang jika dibaca, maka disunnahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud (ayat Sajdah)
Kata kallaa (disebut 33 kali)
Frasa yaa ayyuha an-naas dan sebaliknya, tidak ada yaa ayyuha alladziina aamanu (kecuali surah al-Haj)
Kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu (kecuali surah al-Baqarah)
Kisah Nabi Adam AS dan Iblis (kecuali surah al-Baqarah)
Pembukaan surah berupa huruf-huruf lepas, seperti qaf, shad, alif-lam-mim-ra, alif-lam-mim (kecuali surah al-Baqarah dan surah Ali Imran)
Ayat dan surahnya pendek-pendek
Ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati
Banyak terdapat kesamaan bunyi
Banyak menggunakan huruf qasam (sumpah)
Banyak kecaman kepada kaum musyrik
Penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, serta penggambaran surga dan neraka
Banyak tuntunan mengenai akhlaq al-karimah (akhlak yang baik)
Adapun ciri-ciri surat madaniyah adalah sebagai berikut ini:
Izin untuk perang dan hukum-hukumnya
Rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar-negara
Penyebutan tentang kaum munafik (kecuali surah al-Ankabut)
Penyebutan tentang ahli kitab
Ayat dan surahnya panjang-panjang.
Ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran
Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama.
Ayat yang jika dibaca, maka disunnahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud (ayat Sajdah)
Kata kallaa (disebut 33 kali)
Frasa yaa ayyuha an-naas dan sebaliknya, tidak ada yaa ayyuha alladziina aamanu (kecuali surah al-Haj)
Kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu (kecuali surah al-Baqarah)
Kisah Nabi Adam AS dan Iblis (kecuali surah al-Baqarah)
Pembukaan surah berupa huruf-huruf lepas, seperti qaf, shad, alif-lam-mim-ra, alif-lam-mim (kecuali surah al-Baqarah dan surah Ali Imran)
Ayat dan surahnya pendek-pendek
Ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati
Banyak terdapat kesamaan bunyi
Banyak menggunakan huruf qasam (sumpah)
Banyak kecaman kepada kaum musyrik
Penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, serta penggambaran surga dan neraka
Banyak tuntunan mengenai akhlaq al-karimah (akhlak yang baik)
Adapun ciri-ciri surat madaniyah adalah sebagai berikut ini:
Izin untuk perang dan hukum-hukumnya
Rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar-negara
Penyebutan tentang kaum munafik (kecuali surah al-Ankabut)
Penyebutan tentang ahli kitab
Ayat dan surahnya panjang-panjang.
Ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran
Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama.
Ayat yang jika dibaca, maka disunnahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud (ayat Sajdah)
Kata kallaa (disebut 33 kali)
Frasa yaa ayyuha an-naas dan sebaliknya, tidak ada yaa ayyuha alladziina aamanu (kecuali surah al-Haj)
Kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu (kecuali surah al-Baqarah)
Kisah Nabi Adam AS dan Iblis (kecuali surah al-B
Dokumen ini membahas tentang hukum Islam, meliputi pengertian hukum Islam, sumber-sumbernya seperti Al-Quran dan Hadis, prinsip-prinsipnya seperti tauhid dan keadilan, perbedaan mazhab dan penyikapannya, serta akomodasi kearifan lokal dalam Islam. Dokumen ini menjelaskan aspek-aspek penting hukum Islam secara singkat dan padat.
Studi Islam: Perspektif Insider-Outsider membahas perbedaan pandangan antara pengkaji Islam dari kalangan Muslim (insider) dengan pengkaji non-Muslim (outsider) dalam memahami dan menafsirkan Islam. Dokumen ini menjelaskan bahwa pandangan outsider seringkali dipengaruhi oleh bias dan baratsentrisme, sementara pandangan insider lebih obyektif karena memahami Islam dari dalam.
Sumber hukum Islam terdiri atas Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Quran adalah sumber utama yang mengatur ketuhanan, akhlak, dan perbuatan manusia. Hadis memperkuat dan menjelaskan Al-Quran serta menetapkan hukum baru. Ijtihad digunakan untuk masalah baru dengan berpedoman pada sumber-sumber tersebut. Hukum taklifi terdiri atas lima jenis yakni wajib, haram
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
4. Pengertian Hukum Islam
• Hukum Islam adalah aturan/hukum yang
diturunkan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad untuk mengatur seluruh aspek
kehidupan.
Allah
SWT
Sesama
manusia
Diri
sendiri
5. Hukum Islam kategori syariat bersifat
konstan, tetap, maksudnya tetap berlaku di
sepanjang jaman, tidak mengenal perubahan dan
tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan
kondisi. Situasi dan kondisilah yang
menyesuaikan dengan syari’at.
7. • Al-qur’an berasal dari kata qira’ah, artinya
“bacaan”, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah
SWT kepada Nabi Muhammad (Q.S. Al-Qiyamah
: 18).
• Dari berbagai sumber, dapat disimpulkan Al-
Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan
kepada Muhammad, memiliki kemukjizatan lafal,
membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara
mutawatir, tertulis dalam mushaf; dimulai dari
surah al-Fatihah dan diakhiri surah al-Nas.
Al-Qur’an
8. • Dalam menetapkan hukum ada tiga cara yang dipergunakan
Al-Qur’an, yaitu :
Mujmal, Al-Qur’an hanya menerangkan pokok dan kaidah
hukum saja, sedangkan perincian dijelaskan dalam Sunnah
dan ijtihad para ulama. Cara ini banyak berkaitan denga
masalah- masalah ibadah.
Agak jelas dan terperinci, seperti dalam hukum jihad,
undang-undang perang ( tawanan, rampasan), hubungan
umat islam dengan umat lainnya.
Jelas dan terperinci, berkenaan dengan masalah hutang-
piutang, makanan halal-haram, sumpah, memelihara
kehormatan wanita dan perkawinan.
9. • Dalam menyimpulkan suatu ayat Al-Qur’an agar dapat dipahami
dan diambil sebagai sumber hukum, diperlukan penafsiran, diantara
metode penarsiran yang berkembang antara lain:
Tafsir Tahlil mengkaji Al-Qur’an dari segala segi dan
maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan
urutan dan mushaf Utsmani
Tafsir Ijmali penafsiran secara singkat , global tanpa uraian
panjang lebar dengan penjelasan yang mudah dipahami.
Tafsir Muqaran (membanding) memilih ayat Al-Qur’an lalu
mengemukakan penafsiran seorang ulama sekaligus
membandingkan penafsirannya dari sisi dan kecenderungan
masing-masing.
Tafsir Maudhu’I (tematik) mengumpulkan ayat-ayat Al-
Qur’an yang berbicara tentang suatu masalah/tema (maudhu)
yang mempunyai tujuan dan pengertian yang satu.
Metode penafsiran
10. As-Sunnah
• Secara etimologi “sunnah” berarti “jalan yang
biasa dilalui”, “cara yang senantiasa
dilakukan”, “kebiasaan yang selalu
dilaksanakan”.
• Secara terminologi sunnah adalah seluruh
yang disandarkan kepada Nabi Muhammad,
baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan/
penetapan (taqrir).
11. • Para ulama sepakat bahwa sunnah merupakan
sumber hukum kedua sesudah Al-Qur’an. Hal ini
berdasarkan pada
Q.S. Ali Imran : 31
Al-Nisa’:59
Al-Hasyr : 7
Al- Ahzab : 21
Hadist Rasul yang artinya, “Sesungguhnya
padaku telah diturunkan Al-Qur’an dan sejenisnya”
(HR. Bukhari-Muslim).
12. • Ada beberapa istilah yang mempunyai kesamaan
makna dengan sunnah, antara lain:
o Hadist, biasa digunakan hanya terbatas kepada apa
yang datang dari Nabi SAW.
o Khabar, digunakan terhadap apa yang datang dari
selain Nabi SAW.
o Atsar, apa yang datang dari sahabat, tabi’in dan
orang sesudahnya.
13. • Sebagai sumber hukum, sunnah mempunyai tiga
fungsi :
1. Bayan ta’kid, sebagai penetap dan menegaskan
hukum- hukum yang terdapat pada Al-Qur’an.
2. Bayan tafsir, berfungsi sebagai penjelas atau
memperinci atau membatasi yang secara umum
dijelaskan Al-Qur’an.
3. Bayan tasyri’ , sunnah berfungsi menetapkan
suatu hukum yang secara jelas tidak
disebutkan dalam Al-Qur’an.
Fungsi Sunnah
14. • Ijtihad berarti “mencurahkan segala
kemampuan” dan “memikul beban”. Secara
terminologi berarti mencurahkan kemampuan
untuk mendapatkan hukum syara’ (Hukum
Islam) tentang suatu masalah dari sumber
(dalil) hukum yang tafsili/rinci (Al-Qur’an dan
sunnah).
Ijtihad
15. Metode Ijtihad
• Ada beberapa metode (ijtihad) yang digunakan ulama
dalam memutuskan suatu hukum.
1. Ijma’
2. Qiyas
3. Istishlah (al- mashlahah al-mursalah)
4. Istihsan
5. ‘urf
6. Sad- al-dzara’I
7. Istishhab
8. Madzhab shahabi
9. Syar’u man qabalana
16. Prinsip Hukum Islam
1. Prinsip Tauhid ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat la ilaha
illallah (tidak ada tuhan selain Allah).
2. Prinsip Keadilan keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi
oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban
itu.
3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar lebih dikenal dengan al-ahkamul
khamsah yakni: wajib/fardhu, sunnah, mubah, makruh, dan haram.
4. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan dalam arti luas mencakup
berbagai aspek, kecuali terikat dengan hal-hal syara’.
5. Prinsip Persamaan atau Egaliter persamaan di semua umat muslim
karena yang menjadi pembeda adalah tinggi rendahnya ketaqwaan
seseorang.
6. Prinsip Ta’awun tolong-menolong antara sesama manusia.
7. Prinsip Toleransi (tasamuh) toleransi yang menjamin tidak
terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya.
17. 1. Memelihara kemaslahatan Agama Agama islam harus
dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung
jawab yang hendak merusak akidah, ibadah akhlaknya.
2. Memelihara Jiwa Islam melarang pembunuhan dan pelaku
pembunuhan diancam hukuman qishash (pembalasan yang
seimbang).
3. Memelihara Akal selain menerima semua hukum Islam, Islam
juga memerintahkan agar manusia senantiasa berpikir dengan
akalnya agar dapat menemukan kebenaran yang haqiqi.
4. Memelihara keturunan Islam mengatur pernikahan dan
mengharamkan zina.
5. Memelihara harta benda Pada hakikatnya semua harta benda
itu kepunyaan Allah, namun islam juga mengakui hak pribadi
seseorang.
Fungsi Hukum Islam
18. Demokrasi dalam Islam
Perbincangan agama dalam konteks demokrasi, sering
kali berhadapan dengan persoalan yang bersifat empirik.
Masalahnya, karena pada basis empirik nya, agama dan
demokrasi terdapat perbedaan. Agama berasal dari
wahyu, sementara demokrasi berasal dari kumpulan
pemikiran filosofis manusia.
Persoalannya adalah kesulitan mencari bukti-bukti
historis, misalnya dalam kehidupan politik, yang secara
eksplisit mampu menjelaskan adanya hubungan simbiosis
mutualisme antara agama dan demokrasi.
19. Alasan dipilihnya demokrasi sebagai paradigma sosial politik
dalam kehidupan masyarakat adalah karena hakikat etika. Dalam
konteks sosial politik, demokrasi dilihat sebagai satu-satunya
bentuk kenegaraan yang memiliki legitimasi etika. Sedangkan
agama, menyediakan formulasi- formulasi etika dan moral yang
dapat dikembangkan dalam konteks demokrasi.
Dalam sejarahnya, demokrasi muncul sebagai bentuk reaksi
dan dekonstruksi terhadap system sebelumnya yang cenderung
totaliter, diktator, dan otoriter. Demokrasi pertama-tama
menawarkan kerangka pandang filosofis, sebelum dikembangkan
dalam suatu sistem politik, pandangan filosofis yang paling
pokok dari demokrasi adalah pengakuan terhadap harkat dan
martabat manusia, yang berimplikasi pada adanya
pengakuan ham.
20. Demokrasi Islam dianggap sebagai system yang
mengukuhkan konsep-konsep islami yang sudah lama
berakar, yaitu musyawarah (syura), persetujuan (ijma’),
dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad).
Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik
kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan
jelas juga disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Syura :
28, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin
dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan
mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah.
21. Hak dan Kewajiban Asasi dalam
Islam
Dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah : 56 Allah menyatakan
secara implisit bahwa pada hakekatnya jin dan manusia
diciptakan untuk mengemban kewajiban-kewajiban, antara
lain kewajiban mereka yang utama adalah menyembah Allah.
Manusia diciptakan oleh Allah untuk menunaikan
kewajiban-kewajibannya, dan apabila kewajiban-kewajiban itu
telah dipenuhi maka dengan sendirinya ia akan memperoleh
hak-haknya.
Pada hakekatnya hak-hak manusia itu merupakan imbalan
daripada kewajiban-kewajiban yang telah ditunaikannya. Salah
satu ciri khas Hukum Islam adalah memberikan kepada setiap
manusia kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya yang pertama
dan utama, berlainan dengan sistem hukum Barat yang
mengutamakan hak-hak seseorang.
22.
23. Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an kepada
Rasulullah secara bertahap sebagai pedoman bagi
seluruh umat manusia. (Surat Al-Anbiya ayat 107)
”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
24. Penerapan hukum Islam yang turunnya dari Allah hukumnya
adalah wajib sesuai firman-Nya dalam Surat Al-Maidah ayat 49,
“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka,
jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan
musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka.
Sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”
25. Jika penerapannya diserahkan kepada setiap
individu, setiap orang akan menyatakan dirinya
sebagai hakim, mujtahid, dan munaffidz, yang
berakibat terjadinya kekacauan struktrur sosial.
26. Sebagai contoh diterapkannya perda syariat Islam di
Bulukumba yang sukses menurunkan kriminalitas hingga 85%.
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori,
mengungkapkan, penerapan perda syariat Islam di wilayahnya
disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan
diberlakukannya perda-perda Syariat Islam. “Umat non Muslim
juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di
Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut
membentangkan spanduk dukungan” (Andi Partabai Pokobori,
2013).
27.
28. UUD 1945
“Dilihat dari segi naskah dan isinya, UUD 1945 tidak bertentangan dengan
islam (islami), sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Subardja, bahwa
kedudukan agama dalam UUD 1945 cukup mantap dan terhormat, suasana
keagamaan di Indonesia cukup baik dan “semarak”, ibadah dapat dilaksanakan
tanpa ada rintangan dari pemerintah, bahkan memberi jaminan dan dorongan.”
(Ahmad Subardja, 1995)
“Teuku Muhammad Radhi mengemukakan, salah satu syarat agar hukum
dapat berlaku dengan baik dalam masyarakat antara lain, hukum tersebut harus
sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bisa dipahami bila
masyarakat Indonesia yang mayoritas islam menghendaki agar dalam
penyusunan hukum nasional hendaknya memperhatikan Hukum Islam dan
tidak bertentangan dengan Hukum Islam.” (Teuku Muhammad Radhi, 1983)
29. Peraturan Perundang-Undangan
• Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai
dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Dalam Piagam
Jakarta, redaksi sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
• Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 (Pedoman Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1980) tentang Perjanjian Bagi Hasil.
• Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
• Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
• Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Undang-Undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat
• Undang-undang tentang Wakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf
• Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
30. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi
bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam, dasar, dan
kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut
tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan
benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia
dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia dengan
dirinya sendiri.
Apabila umat Islam Indonesia mau melakukan pengkajian
hukum Islam, maka kontribusi umat Islam dalam perumusan
hukum nasional yang bernafaskan hukum Islam semakin besar.
Di samping itu, berbagai problematika hukum Islam yang
muncul dalam kehidupan sosial dapat dipecahkan dengan
tepat.
KESIMPULAN
31. Materi ini diharapkan masyarakat dapat secara kritis dalam
mengkaji dan menelaah hukum Islam dalam kehidupan.
Sebaiknya masyarakat juga lebih dalam lagi mempelajari isi
kandungan Al-Quran supaya menghindari kekeliruan dalam
mengambil kesimpulan mengenai hukum Islam, apalagi di zaman
seperti sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang seharusnya aneh
namun dianggap sebagai trend.
SARAN