Dokumen ini membahas hukum Islam sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan manusia dan berfokus pada sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Ditekankan bahwa penerapan hukum Islam harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Demokrasi dalam Islam juga dijelaskan sebagai sistem yang mengedepankan musyawarah dan norma-norma keagamaan dalam pembuatan keputusan sosial-politik.

1. SYARI’AH
( )
NAMA KELOMPOK:
Fajar Daniyal (135090400111018)
Mufid Saifullah (135090400111023)
Mery Endika Rani (135090401111013)
Nilna Amalia Hasna (135090401111037)
Diva Alfreda Hanifah (135090407111003)

2. HUKUM ISLAM
KONTRIBUSI dalam
PERUNDANG-
UNDANGAN
PENERAPAN
HUKUM ISLAM
Pengertian
Sumber
Prinsip
Fungsi

4. Pengertian Hukum Islam
• Hukum Islam adalah aturan/hukum yang
diturunkan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad untuk mengatur seluruh aspek
kehidupan.
Allah
SWT
Sesama
manusia
Diri
sendiri

5. Hukum Islam kategori syariat bersifat
konstan, tetap, maksudnya tetap berlaku di
sepanjang jaman, tidak mengenal perubahan dan
tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan
kondisi. Situasi dan kondisilah yang
menyesuaikan dengan syari’at.

6. Sumber-sumber Hukum Islam
Ijtihad
As-
Sunnah
Al-
Qur’an
Sumber Hukum Islam

7. • Al-qur’an berasal dari kata qira’ah, artinya
“bacaan”, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah
SWT kepada Nabi Muhammad (Q.S. Al-Qiyamah
: 18).
• Dari berbagai sumber, dapat disimpulkan Al-
Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan
kepada Muhammad, memiliki kemukjizatan lafal,
membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara
mutawatir, tertulis dalam mushaf; dimulai dari
surah al-Fatihah dan diakhiri surah al-Nas.
Al-Qur’an

8. • Dalam menetapkan hukum ada tiga cara yang dipergunakan
Al-Qur’an, yaitu :
 Mujmal, Al-Qur’an hanya menerangkan pokok dan kaidah
hukum saja, sedangkan perincian dijelaskan dalam Sunnah
dan ijtihad para ulama. Cara ini banyak berkaitan denga
masalah- masalah ibadah.
 Agak jelas dan terperinci, seperti dalam hukum jihad,
undang-undang perang ( tawanan, rampasan), hubungan
umat islam dengan umat lainnya.
 Jelas dan terperinci, berkenaan dengan masalah hutang-
piutang, makanan halal-haram, sumpah, memelihara
kehormatan wanita dan perkawinan.

9. • Dalam menyimpulkan suatu ayat Al-Qur’an agar dapat dipahami
dan diambil sebagai sumber hukum, diperlukan penafsiran, diantara
metode penarsiran yang berkembang antara lain:
 Tafsir Tahlil  mengkaji Al-Qur’an dari segala segi dan
maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan
urutan dan mushaf Utsmani
 Tafsir Ijmali  penafsiran secara singkat , global tanpa uraian
panjang lebar dengan penjelasan yang mudah dipahami.
 Tafsir Muqaran (membanding)  memilih ayat Al-Qur’an lalu
mengemukakan penafsiran seorang ulama sekaligus
membandingkan penafsirannya dari sisi dan kecenderungan
masing-masing.
 Tafsir Maudhu’I (tematik)  mengumpulkan ayat-ayat Al-
Qur’an yang berbicara tentang suatu masalah/tema (maudhu)
yang mempunyai tujuan dan pengertian yang satu.
Metode penafsiran

10. As-Sunnah
• Secara etimologi “sunnah” berarti “jalan yang
biasa dilalui”, “cara yang senantiasa
dilakukan”, “kebiasaan yang selalu
dilaksanakan”.
• Secara terminologi sunnah adalah seluruh
yang disandarkan kepada Nabi Muhammad,
baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan/
penetapan (taqrir).

11. • Para ulama sepakat bahwa sunnah merupakan
sumber hukum kedua sesudah Al-Qur’an. Hal ini
berdasarkan pada
 Q.S. Ali Imran : 31
 Al-Nisa’:59
 Al-Hasyr : 7
 Al- Ahzab : 21
 Hadist Rasul yang artinya, “Sesungguhnya
padaku telah diturunkan Al-Qur’an dan sejenisnya”
(HR. Bukhari-Muslim).

12. • Ada beberapa istilah yang mempunyai kesamaan
makna dengan sunnah, antara lain:
o Hadist, biasa digunakan hanya terbatas kepada apa
yang datang dari Nabi SAW.
o Khabar, digunakan terhadap apa yang datang dari
selain Nabi SAW.
o Atsar, apa yang datang dari sahabat, tabi’in dan
orang sesudahnya.

13. • Sebagai sumber hukum, sunnah mempunyai tiga
fungsi :
1. Bayan ta’kid, sebagai penetap dan menegaskan
hukum- hukum yang terdapat pada Al-Qur’an.
2. Bayan tafsir, berfungsi sebagai penjelas atau
memperinci atau membatasi yang secara umum
dijelaskan Al-Qur’an.
3. Bayan tasyri’ , sunnah berfungsi menetapkan
suatu hukum yang secara jelas tidak
disebutkan dalam Al-Qur’an.
Fungsi Sunnah

14. • Ijtihad berarti “mencurahkan segala
kemampuan” dan “memikul beban”. Secara
terminologi berarti mencurahkan kemampuan
untuk mendapatkan hukum syara’ (Hukum
Islam) tentang suatu masalah dari sumber
(dalil) hukum yang tafsili/rinci (Al-Qur’an dan
sunnah).
Ijtihad

15. Metode Ijtihad
• Ada beberapa metode (ijtihad) yang digunakan ulama
dalam memutuskan suatu hukum.
1. Ijma’
2. Qiyas
3. Istishlah (al- mashlahah al-mursalah)
4. Istihsan
5. ‘urf
6. Sad- al-dzara’I
7. Istishhab
8. Madzhab shahabi
9. Syar’u man qabalana

16. Prinsip Hukum Islam
1. Prinsip Tauhid  ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat la ilaha
illallah (tidak ada tuhan selain Allah).
2. Prinsip Keadilan  keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi
oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban
itu.
3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar  lebih dikenal dengan al-ahkamul
khamsah yakni: wajib/fardhu, sunnah, mubah, makruh, dan haram.
4. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan  dalam arti luas mencakup
berbagai aspek, kecuali terikat dengan hal-hal syara’.
5. Prinsip Persamaan atau Egaliter  persamaan di semua umat muslim
karena yang menjadi pembeda adalah tinggi rendahnya ketaqwaan
seseorang.
6. Prinsip Ta’awun  tolong-menolong antara sesama manusia.
7. Prinsip Toleransi (tasamuh)  toleransi yang menjamin tidak
terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya.

17. 1. Memelihara kemaslahatan Agama  Agama islam harus
dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung
jawab yang hendak merusak akidah, ibadah akhlaknya.
2. Memelihara Jiwa  Islam melarang pembunuhan dan pelaku
pembunuhan diancam hukuman qishash (pembalasan yang
seimbang).
3. Memelihara Akal  selain menerima semua hukum Islam, Islam
juga memerintahkan agar manusia senantiasa berpikir dengan
akalnya agar dapat menemukan kebenaran yang haqiqi.
4. Memelihara keturunan  Islam mengatur pernikahan dan
mengharamkan zina.
5. Memelihara harta benda  Pada hakikatnya semua harta benda
itu kepunyaan Allah, namun islam juga mengakui hak pribadi
seseorang.
Fungsi Hukum Islam

18. Demokrasi dalam Islam
Perbincangan agama dalam konteks demokrasi, sering
kali berhadapan dengan persoalan yang bersifat empirik.
Masalahnya, karena pada basis empirik nya, agama dan
demokrasi terdapat perbedaan. Agama berasal dari
wahyu, sementara demokrasi berasal dari kumpulan
pemikiran filosofis manusia.
Persoalannya adalah kesulitan mencari bukti-bukti
historis, misalnya dalam kehidupan politik, yang secara
eksplisit mampu menjelaskan adanya hubungan simbiosis
mutualisme antara agama dan demokrasi.

19. Alasan dipilihnya demokrasi sebagai paradigma sosial politik
dalam kehidupan masyarakat adalah karena hakikat etika. Dalam
konteks sosial politik, demokrasi dilihat sebagai satu-satunya
bentuk kenegaraan yang memiliki legitimasi etika. Sedangkan
agama, menyediakan formulasi- formulasi etika dan moral yang
dapat dikembangkan dalam konteks demokrasi.
Dalam sejarahnya, demokrasi muncul sebagai bentuk reaksi
dan dekonstruksi terhadap system sebelumnya yang cenderung
totaliter, diktator, dan otoriter. Demokrasi pertama-tama
menawarkan kerangka pandang filosofis, sebelum dikembangkan
dalam suatu sistem politik, pandangan filosofis yang paling
pokok dari demokrasi adalah pengakuan terhadap harkat dan
martabat manusia, yang berimplikasi pada adanya
pengakuan ham.

20. Demokrasi Islam dianggap sebagai system yang
mengukuhkan konsep-konsep islami yang sudah lama
berakar, yaitu musyawarah (syura), persetujuan (ijma’),
dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad).
Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik
kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan
jelas juga disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Syura :
28, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin
dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan
mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah.

21. Hak dan Kewajiban Asasi dalam
Islam
Dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah : 56 Allah menyatakan
secara implisit bahwa pada hakekatnya jin dan manusia
diciptakan untuk mengemban kewajiban-kewajiban, antara
lain kewajiban mereka yang utama adalah menyembah Allah.
Manusia diciptakan oleh Allah untuk menunaikan
kewajiban-kewajibannya, dan apabila kewajiban-kewajiban itu
telah dipenuhi maka dengan sendirinya ia akan memperoleh
hak-haknya.
Pada hakekatnya hak-hak manusia itu merupakan imbalan
daripada kewajiban-kewajiban yang telah ditunaikannya. Salah
satu ciri khas Hukum Islam adalah memberikan kepada setiap
manusia kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya yang pertama
dan utama, berlainan dengan sistem hukum Barat yang
mengutamakan hak-hak seseorang.

23. Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an kepada
Rasulullah secara bertahap sebagai pedoman bagi
seluruh umat manusia. (Surat Al-Anbiya ayat 107)
”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

24. Penerapan hukum Islam yang turunnya dari Allah hukumnya
adalah wajib sesuai firman-Nya dalam Surat Al-Maidah ayat 49,
“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka,
jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan
musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka.
Sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

25. Jika penerapannya diserahkan kepada setiap
individu, setiap orang akan menyatakan dirinya
sebagai hakim, mujtahid, dan munaffidz, yang
berakibat terjadinya kekacauan struktrur sosial.

26. Sebagai contoh diterapkannya perda syariat Islam di
Bulukumba yang sukses menurunkan kriminalitas hingga 85%.
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori,
mengungkapkan, penerapan perda syariat Islam di wilayahnya
disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan
diberlakukannya perda-perda Syariat Islam. “Umat non Muslim
juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di
Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut
membentangkan spanduk dukungan” (Andi Partabai Pokobori,
2013).

28. UUD 1945
“Dilihat dari segi naskah dan isinya, UUD 1945 tidak bertentangan dengan
islam (islami), sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Subardja, bahwa
kedudukan agama dalam UUD 1945 cukup mantap dan terhormat, suasana
keagamaan di Indonesia cukup baik dan “semarak”, ibadah dapat dilaksanakan
tanpa ada rintangan dari pemerintah, bahkan memberi jaminan dan dorongan.”
(Ahmad Subardja, 1995)
“Teuku Muhammad Radhi mengemukakan, salah satu syarat agar hukum
dapat berlaku dengan baik dalam masyarakat antara lain, hukum tersebut harus
sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bisa dipahami bila
masyarakat Indonesia yang mayoritas islam menghendaki agar dalam
penyusunan hukum nasional hendaknya memperhatikan Hukum Islam dan
tidak bertentangan dengan Hukum Islam.” (Teuku Muhammad Radhi, 1983)

29. Peraturan Perundang-Undangan
• Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai
dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Dalam Piagam
Jakarta, redaksi sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
• Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 (Pedoman Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1980) tentang Perjanjian Bagi Hasil.
• Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
• Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
• Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• Undang-Undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat
• Undang-undang tentang Wakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf
• Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan

30. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi
bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam, dasar, dan
kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut
tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan
benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia
dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia dengan
dirinya sendiri.
Apabila umat Islam Indonesia mau melakukan pengkajian
hukum Islam, maka kontribusi umat Islam dalam perumusan
hukum nasional yang bernafaskan hukum Islam semakin besar.
Di samping itu, berbagai problematika hukum Islam yang
muncul dalam kehidupan sosial dapat dipecahkan dengan
tepat.
KESIMPULAN

31. Materi ini diharapkan masyarakat dapat secara kritis dalam
mengkaji dan menelaah hukum Islam dalam kehidupan.
Sebaiknya masyarakat juga lebih dalam lagi mempelajari isi
kandungan Al-Quran supaya menghindari kekeliruan dalam
mengambil kesimpulan mengenai hukum Islam, apalagi di zaman
seperti sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang seharusnya aneh
namun dianggap sebagai trend.
SARAN