SlideShare a Scribd company logo
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
DAN ETIKA POLITIK
MOH. GUFRON
E1D.111.086
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
2012 - 2013
Pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat praktis.
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita
mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang
bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.
Pengertian politik berasal dari kata “Politics”, yang memiliki makna bermacam -
macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkutproses penentuan
tujuan - tujuan.
Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau
perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik adalah
seperangkat keyakinan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan
oleh para penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi.
Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan
subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan
erat dengan bidang pembahasan moral.hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral
senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan
dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban
manusia sebagai manusia, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun
negara etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini
lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat
manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya berdasarkan suatu kenyataan bahwa
masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam
arti moral.
Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik
bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil.
Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan
kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini
menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika
individual perilaku individu dalam bernegara.
Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan
sesuai dengan:
1. Legitimasi hukum yaitu prinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin
pemerintah dan pejabat oleh (sebagian besar) publik atas dasar bahwa perolehan para
pemimpin 'dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada
masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral.
2. Legitimasi demokratis
3. Legitimasi moral
Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan
pandangan-pandangan moral. Pengertian etika politik dijelaskan pada bahwa etika politik
ialah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. (Magnis, et al, 2001: 8)
Akhir - akhir ini banyak dibicarakan tentang etika politik. Namun, apa yang dikatakan
tidak etis, sesungguhnya masih sulit dipahami bersama. Tidak saja di kalangan orang awam,
bahkan kalangan pemimpin bangsapun belum sama didalam memahami masalah etika politik
ini. Contoh di sekitar sidang Pansus Panitia Hak Angket, yang dikritik sebagai bukan contoh
etika yang baik karena pada jalannya sidang pansus panitia hak angket tersebut dapat
diketahui bahwa tidak ada gunanya dibentuk, karena nyata-nyata mereka hanya membawakan
kepentingan partai masing-masing baik yang berusaha memberi kesan buruk kepada
pemerintah ataupun yang berusaha mendukung pemerintahan berbasis partainya.
Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di
negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap
tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak
dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat
berandil besar, Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun
secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.
Maka bisa dikatakan bahwa fungsi pancasila sebagai etika itu sangatlah penting agar
masyarakat harus bisa memilih dan menentukan calon yang akan menjabat dan menjadi
pimpinan mayarakat dalam demokrasi liberal memberikan hak kepada rakyat untuk secara
langsung memilih pejabat dan pemimpin tinggi (nasional, provinsi, kabupaten/kota) untuk
mewujudkan harapan rakyat … ! dengan biaya tinggi serta adanya konflik horizontal.
Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM,
ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui ekonomi
liberal.
Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (konsep :
RUU BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat rakyat miskin makin tidak
mampu menjangkau.Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76
dan 77 tahun 2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam
hak-hak sosial ekonomi bangsa !
Pemahaman konsep dan teori etika.
Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah
yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sepertinya pengertian Etika diatas kurang
lengkap, karena nilai-nilai itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan
kewajiban moral.
* Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau
pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus
ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.
* Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani ‘ethos’ yang berarti adat istiadat/
kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan
kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai
manusia dalam kehidupan pada umumnya.
Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda
dari istilah itu.
* Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah
ha-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan
perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk.
Dalam mengkaji masalah etika diketahui terdapat 2 teori, yaitu :
a. Teori konsekuensialis
Kelompok teori yang konsekuensialis menilai baik-buruknya perilaku manusia atau
benar-salah tindakannya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Yakni
dilihat apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih
banyak daripada akibat buruknya atau sebaliknya. Teori-teori etika konsekuensialis, karena
dalam menilai perbuatan atau tindakan juga merujuk pada tujuan (dalam bahasa Yunani =
telos) , juga disebut teori-teori etika teleologis. Teori-teori ini mendasarkan diri atas suatu
keyakinan bahwa hidup manusia secara kodrati mengarah pada suatu tujuan. Baik-buruknya
perilaku orang dinilai dari apakah perilaku itu menunjang proses pencapaian tujuan akhir
hidupnya sebagai manusia dan merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai yang dicita-citakan
dalam hidupnya sebagai manusia, atau sebaliknya menghambat dan merupakan
pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut. Termasuk dalam kelompok teori konsekuensialis
dan teleologis adalah teori etika egoisme, eudaimonisme, dan utilarisme. Sesuai dengan arti
dari kata konsekuen, yaitu etika tersebut sesuai dengan apa yang di katakan dan diperbuatnya.
b. Teori non konsekuensialis.
Sedangkan yang non-konsekuensialis menilai baik buruknya perbuatan atau benar-
salahnya tindakan tanpa memperhatikan kesekuenasi atau akibatnya, melainkan berdasarkan
sesuai tidaknya dengan hukum atau standar moral. Sedangkan yang non-konsekuensialis
kadang juga disebut teori etika deontologis, karena menekankan konsep kewajiban (dalam
bahasa Yunani = deon) moral yang wajib ditaati oleh manusia sebagai makhluk rasional
Sedangkan teori etika non-konsekuensialis yang akan dibahas dalam kursus ini adalah teori
etika deontologis I. Kant dan etika nilai Max Scheler.
3. Pengertian Etika Politik berdasarkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila.
Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban
dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu
masyarakat kenegaraan ( yang menganut system politik tertentu) berhubungan secara politik
dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu
seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang
harus dipatuhi.
Dan pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di
negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap
tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak
dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat
berandilbesar.
Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Pancasila adalah suatu kesatuan yang
majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila
satu dan lainnya tidak saling bertentangan.
Secara etimologi, politik adalah strategi. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah penggalian
kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses
perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk
ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka, pada tataran substansi, politik
tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik
mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan berbicara atas
kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.
Politik tak beretika, salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi dipahami
sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan rakyat.
Berbicara politik lebih berorientasi untuk mengejar materi yang jembatannya adalah
kekuasaan itu sendiri. Politik pun akhirnya bicara soal mata pencaharian yang instant.
Kekuasaan politik dikejar tak lebih untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan.
Budaya politik yang cendrung antagonis itu, pada akhirnya sering membenarkan
kekerasan sebagai panglima digjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap
korupsi, pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, impunity dan feodalisme
kekuasaan yang mengangkangi hukum, dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu
dengan mengubur ingatan sosial.
Mengingat tantangan etika politik ke depan adalah, soal kemiskinan, ketidakpedulian,
korupsi, kekerasan sosial, terutama terhadap perempuan, maka banyak strategi yang harus
dilakukan.
Pertama, meretas etika politik itu sedini mungkin melalui lingkungan keluarga:
membiasakan pola relasi yang seimbang antara dua jenis manusia, menghargai keberagaman,
dan perbedaan pendapat, terutama sejak anak-anak masih kecil.
Kedua, memperkuat lembaga-lembaga strategis seperti pemerintahan daerah hingga
gampong, lembaga adat dan lembaga agama dengan mengintegrasikan etika politik di
dalamnya, juga terhadap peraturan-peraturan internal partai baik AD/ART, program dan
peraturan-peraturan partai lainnya.
Ketiga, memperkuat komunitas di tingkat akar rumput, terutama perempuan agar
melek politik, serta adanya peraturan yang tegas dan dijamin dalam hukum (berupa sangsi)
yang ketat terhadap proses-proses pengambilan kebijakan yang tidak menyertakan
perempuan di setiap institusi.
DAFTAR PUSTAKA
Dadot.2011. Etika politik
Indonesia, Cinta.2011. Etika politik
http://warok.web.id/etika-politik/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=167513846618361
http://www.scribd.com/doc/54603434/6/Etika-Politik-dalam-Kehidupan-Berbangsa-dan-
Bernegara
http://asydin.abatasa.com/post/detail/178/pancasila-sebagai-sistem-etika
http://huda-elnino.blogspot.com/2012/12/pancasila-sebagai-etika-politik.html

More Related Content

What's hot

Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Wandi Suhardi
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
Muhamad Yogi
 
Hubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemiluHubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemiluniarellyanti
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
Abid Zamzami
 
Politik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismePolitik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan Nasionalisme
Lestari Moerdijat
 
kebijakan publik - FISIP Undip
kebijakan publik - FISIP Undipkebijakan publik - FISIP Undip
kebijakan publik - FISIP UndipardinmarL
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
guruppkn11
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Sherly Anggraini
 
Permasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaPermasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaElection Commision
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
elsafatmawati
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
Kasmiah Ali
 
Peran militer dalam sistem politik
Peran militer dalam sistem politikPeran militer dalam sistem politik
Peran militer dalam sistem politik
Fusuy Sayi
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
Dian Oktavia
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
Siti Sahati
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)ahmad sururi
 

What's hot (20)

Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Hubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemiluHubungan kepartaian dan pemilu
Hubungan kepartaian dan pemilu
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Politik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismePolitik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan Nasionalisme
 
kebijakan publik - FISIP Undip
kebijakan publik - FISIP Undipkebijakan publik - FISIP Undip
kebijakan publik - FISIP Undip
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
Permasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaPermasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesia
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Peran militer dalam sistem politik
Peran militer dalam sistem politikPeran militer dalam sistem politik
Peran militer dalam sistem politik
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Interaksi Politik dan Media
Interaksi Politik dan MediaInteraksi Politik dan Media
Interaksi Politik dan Media
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 

Viewers also liked

Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaPower Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Novi Suryani
 
Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikaPancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etika
aufia w
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
pjj_kemenkes
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
pjj_kemenkes
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikSuci Lintiasri
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
pjj_kemenkes
 
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)Dikpan (pancasila sebagai etika politik)
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)
Indri Indrutt
 
Tugas pancasila sebagai etika politik
Tugas  pancasila sebagai etika politikTugas  pancasila sebagai etika politik
Tugas pancasila sebagai etika politik
Alex Adipati
 
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
tita_chubie
 
Pancasila sebagai-paradigma-pembangunan pp
Pancasila sebagai-paradigma-pembangunan ppPancasila sebagai-paradigma-pembangunan pp
Pancasila sebagai-paradigma-pembangunan ppIchiro Hidayate
 
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Arlin Muzdalifah
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Andhika Pratama
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasilaetika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasilarizka_pratiwi
 

Viewers also liked (17)

Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaPower Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikaPancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etikaPancasila sebagai sistem etika
Pancasila sebagai sistem etika
 
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)Dikpan (pancasila sebagai etika politik)
Dikpan (pancasila sebagai etika politik)
 
Tugas pancasila sebagai etika politik
Tugas  pancasila sebagai etika politikTugas  pancasila sebagai etika politik
Tugas pancasila sebagai etika politik
 
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
 
Pancasila sebagai-paradigma-pembangunan pp
Pancasila sebagai-paradigma-pembangunan ppPancasila sebagai-paradigma-pembangunan pp
Pancasila sebagai-paradigma-pembangunan pp
 
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politik
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasilaetika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
etika berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila
 

Similar to Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)

Ideologi dunia sebagai etika politik
Ideologi dunia sebagai etika politikIdeologi dunia sebagai etika politik
Ideologi dunia sebagai etika politik
norma 28
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
norma 28
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikSyifa Syifa
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptx
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptxPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptx
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptx
tupoen1
 
Etika politik
Etika politikEtika politik
Etika politik
Mitha Ye Es
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
norma 28
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika PolitikMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
norma 28
 
Peran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik Mahasiswa
Peran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik MahasiswaPeran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik Mahasiswa
Peran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik Mahasiswa
Yulia Fauzi
 
Softskill teoritika etika bisnis
Softskill teoritika etika bisnisSoftskill teoritika etika bisnis
Softskill teoritika etika bisnisDedy Setiady
 
Tugas mahasiswa
Tugas mahasiswa Tugas mahasiswa
Tugas mahasiswa
Ely John Karimela
 
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
suningrat suning
 
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptxPertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
BadrulmunirBadiuzzam
 
etikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptx
etikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptxetikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptx
etikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptx
ayuusofia
 
ETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptx
ETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptxETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptx
ETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptx
rendypribadi89
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
dimar aji
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPNur Fitriana Damayanti
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
Nur Fitrianna Damayanti
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
norma 28
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
Andi Irawan
 

Similar to Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila) (20)

Ppt rancasila
Ppt rancasilaPpt rancasila
Ppt rancasila
 
Ideologi dunia sebagai etika politik
Ideologi dunia sebagai etika politikIdeologi dunia sebagai etika politik
Ideologi dunia sebagai etika politik
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politik
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptx
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptxPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptx
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA,ppt.pptx
 
Etika politik
Etika politikEtika politik
Etika politik
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika PolitikMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
 
Peran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik Mahasiswa
Peran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik MahasiswaPeran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik Mahasiswa
Peran Pancasila Sebagai Etika Berpolitik Mahasiswa
 
Softskill teoritika etika bisnis
Softskill teoritika etika bisnisSoftskill teoritika etika bisnis
Softskill teoritika etika bisnis
 
Tugas mahasiswa
Tugas mahasiswa Tugas mahasiswa
Tugas mahasiswa
 
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
 
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptxPertemuan Ke-7 (ETIKA  POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
Pertemuan Ke-7 (ETIKA POLITIK dan PEMERINTAHAN).pptx
 
etikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptx
etikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptxetikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptx
etikaetikaetikaetikaetikaetikaetika .pptx
 
ETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptx
ETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptxETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptx
ETIKA-PROFESI-PENGERTIAN-ETIKA-PROFESI & pertanyaan.pptx
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
 

More from Rajabul Gufron

Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)
Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)
Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)Rajabul Gufron
 
Konselor Sebaya (PIK-Remaja)
Konselor Sebaya (PIK-Remaja)Konselor Sebaya (PIK-Remaja)
Konselor Sebaya (PIK-Remaja)Rajabul Gufron
 
Peran Remaja dalam Menanggulangi Narkoba
Peran Remaja dalam Menanggulangi NarkobaPeran Remaja dalam Menanggulangi Narkoba
Peran Remaja dalam Menanggulangi NarkobaRajabul Gufron
 
Pendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia PerkawinanPendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia PerkawinanRajabul Gufron
 
Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)Rajabul Gufron
 
Bagian II Program Pemerintah PIK-Remaja
Bagian II Program Pemerintah PIK-RemajaBagian II Program Pemerintah PIK-Remaja
Bagian II Program Pemerintah PIK-RemajaRajabul Gufron
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaRajabul Gufron
 
English Speech (Muharram Month)
English Speech (Muharram Month)English Speech (Muharram Month)
English Speech (Muharram Month)Rajabul Gufron
 
Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi
Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk EkonomiManusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi
Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk EkonomiRajabul Gufron
 
Makalah tentang Koperasi
Makalah tentang KoperasiMakalah tentang Koperasi
Makalah tentang KoperasiRajabul Gufron
 
Problem of Education in Indonesia
Problem of Education in IndonesiaProblem of Education in Indonesia
Problem of Education in IndonesiaRajabul Gufron
 
Second Language Acquisition Theories
Second Language Acquisition TheoriesSecond Language Acquisition Theories
Second Language Acquisition TheoriesRajabul Gufron
 

More from Rajabul Gufron (20)

Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)
Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)
Penerimaan Dosen (Universitas Mataram)
 
Konselor Sebaya (PIK-Remaja)
Konselor Sebaya (PIK-Remaja)Konselor Sebaya (PIK-Remaja)
Konselor Sebaya (PIK-Remaja)
 
Peran Remaja dalam Menanggulangi Narkoba
Peran Remaja dalam Menanggulangi NarkobaPeran Remaja dalam Menanggulangi Narkoba
Peran Remaja dalam Menanggulangi Narkoba
 
Pendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia PerkawinanPendewasaan Usia Perkawinan
Pendewasaan Usia Perkawinan
 
NAPZA (SIMPLE)
NAPZA (SIMPLE)NAPZA (SIMPLE)
NAPZA (SIMPLE)
 
Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)Generasi Berencana (GenRe)
Generasi Berencana (GenRe)
 
GenRe
GenReGenRe
GenRe
 
Buku PIK-Remaja
Buku PIK-RemajaBuku PIK-Remaja
Buku PIK-Remaja
 
Bagian II Program Pemerintah PIK-Remaja
Bagian II Program Pemerintah PIK-RemajaBagian II Program Pemerintah PIK-Remaja
Bagian II Program Pemerintah PIK-Remaja
 
Advokasi dan KIE
Advokasi dan KIEAdvokasi dan KIE
Advokasi dan KIE
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan Usaha
 
English Speech (Muharram Month)
English Speech (Muharram Month)English Speech (Muharram Month)
English Speech (Muharram Month)
 
Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi
Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk EkonomiManusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi
Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Ekonomi
 
Makalah tentang Koperasi
Makalah tentang KoperasiMakalah tentang Koperasi
Makalah tentang Koperasi
 
Makalah Mikroskop
Makalah MikroskopMakalah Mikroskop
Makalah Mikroskop
 
Makalah Kewirausahaan
Makalah KewirausahaanMakalah Kewirausahaan
Makalah Kewirausahaan
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
Problem of Education in Indonesia
Problem of Education in IndonesiaProblem of Education in Indonesia
Problem of Education in Indonesia
 
Competitors Actions
Competitors ActionsCompetitors Actions
Competitors Actions
 
Second Language Acquisition Theories
Second Language Acquisition TheoriesSecond Language Acquisition Theories
Second Language Acquisition Theories
 

Recently uploaded

INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 

Recently uploaded (20)

INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 

Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)

  • 1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA DAN ETIKA POLITIK MOH. GUFRON E1D.111.086 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2012 - 2013
  • 2. Pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat praktis. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Pengertian politik berasal dari kata “Politics”, yang memiliki makna bermacam - macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkutproses penentuan tujuan - tujuan. Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi. Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral.hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan:
  • 3. 1. Legitimasi hukum yaitu prinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin pemerintah dan pejabat oleh (sebagian besar) publik atas dasar bahwa perolehan para pemimpin 'dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral. 2. Legitimasi demokratis 3. Legitimasi moral Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Pengertian etika politik dijelaskan pada bahwa etika politik ialah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. (Magnis, et al, 2001: 8) Akhir - akhir ini banyak dibicarakan tentang etika politik. Namun, apa yang dikatakan tidak etis, sesungguhnya masih sulit dipahami bersama. Tidak saja di kalangan orang awam, bahkan kalangan pemimpin bangsapun belum sama didalam memahami masalah etika politik ini. Contoh di sekitar sidang Pansus Panitia Hak Angket, yang dikritik sebagai bukan contoh etika yang baik karena pada jalannya sidang pansus panitia hak angket tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada gunanya dibentuk, karena nyata-nyata mereka hanya membawakan kepentingan partai masing-masing baik yang berusaha memberi kesan buruk kepada pemerintah ataupun yang berusaha mendukung pemerintahan berbasis partainya. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar, Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Maka bisa dikatakan bahwa fungsi pancasila sebagai etika itu sangatlah penting agar masyarakat harus bisa memilih dan menentukan calon yang akan menjabat dan menjadi pimpinan mayarakat dalam demokrasi liberal memberikan hak kepada rakyat untuk secara langsung memilih pejabat dan pemimpin tinggi (nasional, provinsi, kabupaten/kota) untuk mewujudkan harapan rakyat … ! dengan biaya tinggi serta adanya konflik horizontal. Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM, ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui ekonomi liberal.
  • 4. Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (konsep : RUU BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat rakyat miskin makin tidak mampu menjangkau.Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam hak-hak sosial ekonomi bangsa ! Pemahaman konsep dan teori etika. Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sepertinya pengertian Etika diatas kurang lengkap, karena nilai-nilai itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. * Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”. * Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani ‘ethos’ yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. * Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah ha-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk. Dalam mengkaji masalah etika diketahui terdapat 2 teori, yaitu : a. Teori konsekuensialis Kelompok teori yang konsekuensialis menilai baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salah tindakannya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Yakni dilihat apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih
  • 5. banyak daripada akibat buruknya atau sebaliknya. Teori-teori etika konsekuensialis, karena dalam menilai perbuatan atau tindakan juga merujuk pada tujuan (dalam bahasa Yunani = telos) , juga disebut teori-teori etika teleologis. Teori-teori ini mendasarkan diri atas suatu keyakinan bahwa hidup manusia secara kodrati mengarah pada suatu tujuan. Baik-buruknya perilaku orang dinilai dari apakah perilaku itu menunjang proses pencapaian tujuan akhir hidupnya sebagai manusia dan merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai yang dicita-citakan dalam hidupnya sebagai manusia, atau sebaliknya menghambat dan merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut. Termasuk dalam kelompok teori konsekuensialis dan teleologis adalah teori etika egoisme, eudaimonisme, dan utilarisme. Sesuai dengan arti dari kata konsekuen, yaitu etika tersebut sesuai dengan apa yang di katakan dan diperbuatnya. b. Teori non konsekuensialis. Sedangkan yang non-konsekuensialis menilai baik buruknya perbuatan atau benar- salahnya tindakan tanpa memperhatikan kesekuenasi atau akibatnya, melainkan berdasarkan sesuai tidaknya dengan hukum atau standar moral. Sedangkan yang non-konsekuensialis kadang juga disebut teori etika deontologis, karena menekankan konsep kewajiban (dalam bahasa Yunani = deon) moral yang wajib ditaati oleh manusia sebagai makhluk rasional Sedangkan teori etika non-konsekuensialis yang akan dibahas dalam kursus ini adalah teori etika deontologis I. Kant dan etika nilai Max Scheler. 3. Pengertian Etika Politik berdasarkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan ( yang menganut system politik tertentu) berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Dan pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandilbesar. Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Pancasila adalah suatu kesatuan yang
  • 6. majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Secara etimologi, politik adalah strategi. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah penggalian kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka, pada tataran substansi, politik tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh. Politik tak beretika, salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi dipahami sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan rakyat. Berbicara politik lebih berorientasi untuk mengejar materi yang jembatannya adalah kekuasaan itu sendiri. Politik pun akhirnya bicara soal mata pencaharian yang instant. Kekuasaan politik dikejar tak lebih untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan. Budaya politik yang cendrung antagonis itu, pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima digjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi, pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, impunity dan feodalisme kekuasaan yang mengangkangi hukum, dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial. Mengingat tantangan etika politik ke depan adalah, soal kemiskinan, ketidakpedulian, korupsi, kekerasan sosial, terutama terhadap perempuan, maka banyak strategi yang harus dilakukan. Pertama, meretas etika politik itu sedini mungkin melalui lingkungan keluarga: membiasakan pola relasi yang seimbang antara dua jenis manusia, menghargai keberagaman, dan perbedaan pendapat, terutama sejak anak-anak masih kecil. Kedua, memperkuat lembaga-lembaga strategis seperti pemerintahan daerah hingga gampong, lembaga adat dan lembaga agama dengan mengintegrasikan etika politik di dalamnya, juga terhadap peraturan-peraturan internal partai baik AD/ART, program dan peraturan-peraturan partai lainnya. Ketiga, memperkuat komunitas di tingkat akar rumput, terutama perempuan agar melek politik, serta adanya peraturan yang tegas dan dijamin dalam hukum (berupa sangsi) yang ketat terhadap proses-proses pengambilan kebijakan yang tidak menyertakan perempuan di setiap institusi.
  • 7. DAFTAR PUSTAKA Dadot.2011. Etika politik Indonesia, Cinta.2011. Etika politik http://warok.web.id/etika-politik/ http://www.facebook.com/note.php?note_id=167513846618361 http://www.scribd.com/doc/54603434/6/Etika-Politik-dalam-Kehidupan-Berbangsa-dan- Bernegara http://asydin.abatasa.com/post/detail/178/pancasila-sebagai-sistem-etika http://huda-elnino.blogspot.com/2012/12/pancasila-sebagai-etika-politik.html