MATERI PPKn BAB 1 C) PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN UNTUK KELAS IX

1. PERWUJUDAN
NILAI-NILAI PANCASILA
BERBAGAI KEHIDUPAN
Tiara Muzdalifah, S.Pd
Kelas IX SMP
Pendidikan Pancasila

2.  Pancasila sebagai ideologi terbuka berpengaruh pada
perubahan nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 Disisi lain Pancasila juga sebagai ideologi tertutup, dimana
nilai dasarnya tetap sehingga tidak dapat dirubah.

3. Perwujudan nilai-nilai
Pancasila dalam
berbagai bidang
setidaknya dapat
dibagi menjadi 4,
yaitu
01 Bidang Politik dan Hukum
02
03
04
Bidang Ekonomi
Bidang Sosial Budaya
Bidang Pertahanan dan Keamanan

4. 1. Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum
Lembaga Negara
Hak Asasi Manusia (HAM)
Demokrasi
Hukum
Perkembangan Lembaga baru (DPD, MK dan KY)
HAM yang Pancasilais
Demokrasi Pancasila
Sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila

5. A. LEMBAGA NEGARA
Pembangunan Negara Indonesia salah satunya
dengan pengembangan lembaga negara
dengan menciptakan lembaga baru yang
sedang dibutuhkan
Saat amandemen UUD NRI Tahun 1945
terdapat tiga lembaga baru, yaitu: DPD, MK dan
KY

6. B. HAK ASASI MANUSIA
HAM yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila
HAM yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
HAM dijiwai oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan
HAM di Indonesia adalah HAM yang Pancasilais. Artinya:

7. C. DEMOKRASI
Demokrasi yang
mengutamakan
musyawarah
mufakat dan
kekeluargaan
Praktek
demokrasi
Pancasila juga
menerima
sistem politik
yang dianut oleh
berbagai
negara, seperti
adanya pemilu,
partai politik,
kampanye, dll
Namun,
penerapan
sistem politik
tersebut harus
sesuai dengan
nilai-nilai
Pancasila

8. D. HUKUM
01
02
03
04
Jadi, semua peraturan di
Indonesia tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila
Pembangunan bidang hukum
diarahkan pada terciptanya sistem
hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila
Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum harus
dijadikan sumber hukum
nasional

9. 01
02
04
2. Pancasila dalam Bidang Ekonomi Sistem ekonomi
Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar asas
kekeluargaan
Berlandaskan Pancasila ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan:
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak, dikuasai
oleh negara
Perekonomian nasional,
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawawasan
lingkungan, kemandirian, serta
menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional
01
02
03
04
Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, dikuasai
oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar besar kemakmuran
rakyat

10. Koperasi merupakan contoh kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip Ekonomi
Pancasila. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, koperasi adalah
usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan
semangat tolong menolong "seorang untuk semua dan semua untuk seorang".

11. 3. Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya
Teknologi merupakan salah satu hasil
kebudayaan yang bisa memudahkan
pekerjaan masyarakat
Tujuan pembangunan nasional adalah
untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila
Sistem sosial budaya masyarakat
dikembangkan berdasarkan Pancasila
Kehidupan sosial terus ditingkatkan dengan
pelestarian nilai-nilai Pancasila di
masyarakat. Seperti, nilai kekeluargaan,
musyawarahkebudayaan yang bisa
memudahkan pekerjaan masyarakat
Sikap feodal, eklusif serta budaya asing
yang bertentangan dengan Pancasila
perlu dicegah
Sistem sosial masyarakat Indonesia
terus dikembangkan agar lebih maju dan
modern
01
02
03
04
05
06

12. Pasal 27 ayat (3) Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan
negara
Pasal 30 ayat (1)Tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara
Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan (Hankam), secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu:
4. Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

13. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
peran warga negara dalam bela negara melalui:
Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib
Pengabdian sesuai dengan profesi
Pendidikan kewarganegaraan