Dokumen tersebut membahas mengenai hak mendahulu pemerintah dalam penagihan utang pajak, termasuk pokok pajak, sanksi, bunga dan biaya penagihan. Hak ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari hasil lelang barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dokumen juga membahas mengenai daluwarsa penagihan utang pajak selama 5 tah

1. 1
Pasal 21
Negera punya Hak Mendahulu
U/utang Pajak meliputi:
1. Pokok Pajak
2. Sanksi Bunga
3. Sanksi Denda
4. Sanksi Kenaikan
5. Biaya Penagihan
TERHADAP
Barang-barang milik Penanggung Pajak

2. 2
1. Biaya perkara yg hanya disebab-
kan suatu penghukuman u/mele-
lang suatu brg bergerak dan/atau
tak bergerak
2. Biaya yg telah dikeluarkan u/
menyelamatkan brg dimaksud
3. Biaya perkara yg hanya disebab-
kan pelelangan dan penyelesaian
suatu warisan
Dikecualikan
Dari Hak
Mendahulu

3. 3
Lanjutan …
Maksud hak mendahulu :
memberi kesempatan kepada pemerintah
u/mendapatkan bagian lebih dahulu dari
kreditur lain atas hasil pelelangan barang2
milik penanggung pajak di muka umum,
guna menutupi atau melunasi utang
pajaknya

4. 4
Dalam hal WP pailit/bubar/likuidasi,
kurator/likuidator/OP/Badan dilarang
membagi harta kepada PEMEGANG
SAHAM/KREDITUR lain sebelum
melunasi hutang pajak.
Hak mendahulu hilang stl 5 thn sejak tgl
STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan-
Keberatan, Putusan Banding atau PK yg
sebabkan jml pajak bertambah.

5. 5
Pasal 22
Daluwarsa Penagihan,
Termasuk bunga, denda, kenaikan, dan
biaya penagihan pajak
Sejak terbit STP, SKPKB, SKPKBT,
SK Pembetulan-Keberatan
Putusan Banding dan PK
5 tahun

6. 6
DALUWARSA PENAGIHAN
TERTANGGUH
bila
a.Diterbitkan Surat Paksa
b.Ada pengakuan utang pajak dari WP/PP baik
langsung maupun tak langsung, seperti
pengajuan permohonan angsuran, penundaan
pembayaran utang, pengajuan keberatan,
bayar sebagian utang.
c. Diterbitkan SKP KB atau SKP KBT
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana pajak

7. 7
Pasal 23
Gugatan terhadap :
1. Pelaksanaan SP, Sita, Lelang
2. Keputusan terkait pelaksanaan keputusan pajak,
selain Psl 25 ayat (1) dan Psl 26
3. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan;
4. Penerbitan SKP/SKK yg tak sesuai prosedur
BadanPeradilanPajak
baru
BadanPenyelesaianSengketaPajak
lama

8. 8
Pasal 24
Penghapusan Piutang Pajak
(STP, SKPKB, SKPKBT, SK, PB)
dalam hal :
1. Daluwarsa Penagihan (Penelitian Administrasi)
2. Sebab2 lain (Penelitian setempat)
a. WP meninggal dunia dg tidak meninggalkan warisan atau
tidak ada ahli waris
b. WP tdk dpt ditemukan lg krn pindah alamat/
meninggalkan INA
c. WP tdk punya harta kekayaan lg krn Pailit