Dokumen tersebut membahas latar belakang dan konsep hak asasi manusia, mulai dari era pencerahan hingga deklarasi PBB. Dibahas pula upaya penegakan HAM melalui berbagai perjanjian internasional dan pengadilan pasca perang dunia. Diakhiri dengan pandangan Indonesia terhadap HAM yang bersumber dari ajaran agama dan nilai Pancasila.

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Bag. Ketujuh
Hak Asasi Manusia
 Latar Belakang & Hakekat Hak Asasi Manusia
 Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
 Hukum Humaniter
 Konsep Hak Asasi Manusia
 Hak Asasi Manusia
 Hak Asasi Manusia di Indonesia
 Rule of Law

2. Soemiarno 2006 2
Latar Belakang & Hakekat HAM
 Tiga sifat Negara :
- Sifat mencakup “semua” aturan terhadap
warganegara & negara
- Sifat memaksa agar tertib
- Sifat monopoli memiliki & menggunakan
kekuatan
Max Weber

3. Soemiarno 2006 3
Latar Belakang & Hakekat HAM
 Hakekat HAM merupakan upaya menjaga kese-
lamatan eksistensi manusia secara utuh melalui
kesimbangan hak & kewajiban, serta
keseimbangan perseorangan dgn kepentingan
umum
 Upaya menegakkan HAM menjadi kewajiban &
tanggung jawab bersama individu, Pemerintah &
negara
 “Natural rights” “rights of man” (tdk menca-
kup “rights of women”)  “human rights”

4. Soemiarno 2006 4
Upaya Penegakan HAM (1)
 Magna Carta (1215)
John of England >< Knights  bukan demi rakyat
 Perjanjian Westphalia (1648)
konflik Raja (dinasti) di Eropa daratan
 Situasi saat itu (masa Pencerahan) :
- Hub. antar Negara = Hub. antar Dinasti
- Rakyat = subyek negara (onderdaan)
- “Tentara Bayaran” utk lindungi dinasti
- Berlaku asas reprocitas & suatu neg. dpt meng-
hukum neg. lain apabila neg.lain melakukan wan
prestasi

5. Soemiarno 2006 5
Upaya Penegakan HAM (2)
 Bill of Rights (1689)  the Glorious Revolution
James II of England >< Parliament
 Bill of Rights (1776)  Kemerdekaan Amerika 
persamaan hak individu  free to pursuit a
happiness
 Declaration des droits de l’homme et du citoyen
(1789)  Revolusi Perancis
Monarchi absolut >< Borjuis & rakyat  liberte,
egalite, fraternite
 Menjadi dasar acuan HAM Universal

6. Soemiarno 2006 6
Hukum Humaniter (1)
 Sejak era Pencerahan (renaissance) :
Perang makin kejam, terjadi antar dinasti, perang
bersifat petualangan, terjadi pemberontakan
terhadap agama Keristen (Katholik Roma)
 Perang Austria-Sardinia (dibantu Perancis) 
J.Henri Dunnant  Palang Merah
 Konvensi Geneva 1864  Humanisasi Perang
 Konvensi Geneva 1907  awal & akhir perang,
hukum & kebiasaan perang di darat diresmikan
 Konvensi Geneva 1949  berlaku utk perang di
laut

7. Soemiarno 2006 7
Hukum Humaniter (2)
Perang Dunia I
 Gerakan nasionalis rakyat Eropa Timur - Balkan
 Upaya kecilkan dinasti2 :
> Habsburg: Magyar, Kroasia, Slovakia, Serbia,
Italia, Ukraina, Austro Jerman
> Romanov: Tartar, Lett, Austro Jerman, Armenia,
Finlandia
> Ottoman: Semite (Arab, Yahudi), orang2 Balkan,
Afrika Utara
Anderson, 2002:123
 Austria-Hongaria, Rusia & Jerman >< Perancis,
Inggris & USA
 Tentara Jerman kejam  harus diadili

8. Soemiarno 2006 8
Hukum Humaniter (3)
Perjanjian Versailles 1919
 Pengadilan di Den Haag (special Tribunal) 
International Court of Justice
 Kejahatan yg dituduhkan Kejahatan Perang, pd
Kaizer Wilhelm II (Jerman)
 Individu Tentara Jerman diwajibkan memberi
pertanggungjawaban
 Berlaku asas Retroaktif yg sebenarnya
menyimpang dari asas yg selama ini berlaku
bagi tindak kejahatan

9. Soemiarno 2006 9
Hukum Humaniter (4)
Keputusan Sekutu Pasca Perang Dunia II
 Kejahatan yg dituduhkan & dilaksanakan melalui
Pengadilan Nurenburg & Tokyo (1945)
- Kejahatan thd perdamaian (crime against peace)
- Kejahatan Perang (war crime)
- Kejahatan thd kemanusiaan (crime against hu-
manity)  genocide
 Salah satu bahan acuan Deklarasi HAM Universal
Haryomataram, 2004 : 75

10. Soemiarno 2006 10
Konsep Hak Asasi Manusia (1)
Pasca Perang Dunia I
 Konsep Dasar : “hak rakyat tentukan nasib
sendiri”
 Vladimir I. Lenin : ingin menciptakan neg.
baru bagi rakyat terjajah
 Woodrow T.Wilson : tetap menhormati imperium
yang ada  batas baru & rakyat menentukan
kehendak sendiri
 Rakyat terjajah dikenalkan sistem mandat
sebelum merdeka
 Imperium Austria-Hungaria (Habsburg) & Turki
(Ottoman) dilucuti

11. Soemiarno 2006 11
Konsep Hak Asasi Manusia (2)
Pasca Perang Dunia II
 Glorious Revolution (1689)  manusia sama di
muka hukum (equality before the law)
 Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1774) 
manusia merdeka sejak dalam kandungan
ibunya
 Deklarasi Perancis (1789)  Tdk boleh ada pe-
nangkapan & penahanan yang semena-mena
 Empat Kebebasan (1941)  (1) kebebasan ber-
bicara & mengeluarkan pendapat, (2) kebebasan
memeluk agama & beribadah, (3) kebebasan dari
kemiskinan, (4) kebebasan dari ketakutan

12. Soemiarno 2006 12
Konsep Hak Asasi Manusia (3)
Konsep Blok Barat
 Ingin meninggalkan konsep “negara yg
mutlak”
 Ingin mendirikan federasi rakyat2 yg bebas
bebas, negara sbg. koordinator & pengawas
 Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada diri
individu manusia
 Hak asasi ledih dulu ada dari pada tatanan
negara

13. Soemiarno 2006 13
Konsep Hak Asasi Manusia (5)
Konsep Blok Sosialis
 Hak asasi hilang dari individu &
terintegrasi dalam masyarakat
 Hak asasi manusia tidak ada sebelum
negara ada
 Negara berhak membatasi hak asasi
manusia, apabila situasi meng-
hendaki

14. Soemiarno 2006 14
Konsep Hak Asasi Manusia (6)
Konsep Bangsa2 Asia & Afrika
 Tidak boleh bertentangan dgn ajaran
agama/sesuai dgn kodratnya
 Masyarakat sbg keluarga besar 
penghormatan utama utk kepala keluarga
 Individu tunduk kpd kepala adat  tugas
& kewajiban
 Blok Barat menyatakan bahwa konsep
Asia/Afrika sangat membatasi HAM

15. Soemiarno 2006 15
HAK ASASI MANUSIA (1)
4 Pilar Konsep HAM Universal
 Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup,
kebebasan, keamanan dls (ps 3 s/d ps 11)
 Hak Milik Pribadi dlm Kelompok Sosial dimana ia
ikutserta (ps 12 s/d ps 17)
 Kebebasan Sipil & politik utk dpt ikutserta dlm
Pemerintahan (ps 18 s/d ps 21)
 Hak-hak berkenaan dgn masalah ekonomi & sosial
(ps 22 s/d 27)
 Kewajiban hanya pada masyarakat tempat ia
mendapat utk kembangkan pribadinya dgn leluasa
(ps 29)

16. Soemiarno 2006 16
HAK ASASI MANUSIA (2)
Perbedaan Interpretasi
 HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg
dideklarasikan 10 Des 1948)
 HAM universal relatif  disesuaikan situasi
& kondisi negara
 HAM komuniterian absolut (berdasarkan
konsep negara2 Sosialis)
 HAM komunitarian relatif  disesuaikan
dgn situasi & kondisi negara hak asasi
warganegara (HAW)

17. Soemiarno 2006 17
HAK ASASI MANUSIA (3)
Akibat Perbedaan Interpretasi (1)
 HAM Generasi Pertama: berpusat pd bid. Hukum
& politik  dampak PD II, totalisme & keinginan
negara merdeka baru utk ciptakan tertib hukum
baru. (1948-1966)
 HAM Generasi Kedua: juga tuntutan hak2 sosial,
ekonomi, politik & budaya  kurang penekanan
aspek hukum kurang  ketidak seimbangan dgn
hak sosial-budaya, ekonomi, politik
 Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg
timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya

18. Soemiarno 2006 18
HAK ASASI MANUSIA (4)
Akibat Perbedaan Interpretasi (2)
 HAM Generasi Ketiga: berupaya kesatuan antara
hak2 ekonomi, sosial, budaya, politik & hukum dlm
satu wadah  hak2 melaksanakan pembangunan
(the rights of development)  tetap tdk seimbang,
karena lebih mementingkan ekonomi.  berlaku
pepatah “justice delayed, justice deny”
 HAM Generasi Keempat: Declaration of the Basic
Duties of Asia People and Government  pemba-
ngunan berdikari, perdamaian, partisipasi rakyat,
hak2 budaya, dan keadilan sosial.

19. Soemiarno 2006 19
Hak Asasi Manusia Indonesia (1)
Pandangan & Sikap Bgs Indonesia (1)
 HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral uni-
versal, dan nilai luhur bangsa Indonesia
 Bangsa Indonesia  menghormati Deklarasi Uni-
versal HAM & berbagai instrumen HAM lainnya
 HAM: hak dasar yg melekat secara kodrati sbg anu-
gerah Tuhan YME

20. Soemiarno 2006 20
Hak Asasi Manusia Indonesia (2)
Pandangan & Sikap Bgs Indonesia (2)
 Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg
timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya
 Perumusan HAM  dilandasi oleh pemahaman
tdp citra, harkat & martabat diri manusia sendiri
 Manusia hidup tidak terlepas dari Tuhan, sesama
manusia & Lingkungan
 Hak asasi & kewajiban manusia terpadu &
melekat pada diri manusia

21. Soemiarno 2006 21
Hak Asasi Manusia Indonesia (3)
Dalam Konstitusi NKRI
 Pembukaan UUD-45 (alinea I)
 Hak asasi warganegara
 Pancasila pada sila IV
 Batang Tubuh UUD-45 (asli) : ps 29
kebebasan beragama
 Batang Tubuh UUD-45 (baru/**) ps :
Ps 27 hak & wajib ikutserta bela negara
Ps 28A s/d 28J tentang Hak Asasi Manusia
Ps 30 hak & wajib ikutserta hankamneg

22. Soemiarno 2006 22
Hak Asasi Manusia Indonesia (4)
Dalam UU NKRI (1)
 UU no 5/1998 ttg Konvensi Menentang Penyik-
saan dan Penghukuman yang kejam
 UU no 39/1999 ttg Hak Asasi Manusia
 UU no 26/2000 ttg Pengadilan HAM
 UU no 23/2002 ttg Perlindungan Anak
 UU no 23/2004 ttg Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga

23. Soemiarno 2006 23
Hak Asasi Manusia Indonesia (5)
Dalam UU NKRI (2)
Falsafah UU HAM Indonesia (1)
 Tuhan YME pencipta alam semesta dgn segala
isinya
 Manusia dianugerahi jiwa & raga serta berbagai
kemudahan oleh Penciptanya, utk menjamin
kelanjutan hidupnya
 Utk melindungi, mempertahankan, dan mening-
katkan martabatnya diperlukan pengakuan &
perlindungan HAM agar tidak menjadi serigala
bagi manusia lainnya (homo homini lupus)

24. Soemiarno 2006 24
Hak Asasi Manusia Indonesia (6)
Dalam UU NKRI (3)
Falsafah UU HAM Indonesia (2)
 HAM yg satu dibatasi HAM lainnya sehingga HAM
bukan tanpa batas
 HAM tidak boleh dilenyapkan
 Setiap HAM mengandung kewajiban dasar untuk
menghormati hak asasi orang lain
 HAM harus benar2 dihormati, dilindungi, dan dite-
gakkan, utk itu Pem & Ap.Neg & pejabat publik
berkewajiban menjamin tegaknya HAM.

25. Soemiarno 2006 25
Hak Asasi Manusia Indonesia (7)
Dalam UU NKRI (4)
Beberapa Pengertian dlm UU HAM RI (1)
 HAM  seperangkat hak yg melekat pd hakekat
keberadaan manusia sbg mahluk Tuhan YME
 Kewajiban dasar manusia  seperangkat kewa-
jiban, bila tdk dilaksanakan tdk memungkinkan
tegaknya HAM
 Diskriminasi  pembatasan, pelecehan/ pengu-
cilan  pada perbedaan manusia atas dasar
SARA dls

26. Soemiarno 2006 26
Hak Asasi Manusia Indonesia (8)
Dalam UU NKRI (5)
Beberapa Pengertian dlm UU HAM RI (2)
 Penyiksaan  setiap perbuatan yg dilakukan
dgn sengaja—rasa sakit yg hebat pada
seseorang—agar mengaku dgn sepengatahuan
pejabat publik
 Setiap HAM mengandung kewajiban utk meng-
hormati HAM orang lain  kewajiban dasar
 HAM harus dihormati benar  Pem, Aparatur
Neg, & Pejabat publik  berkewajiban &
tanggung jawab menjamin terselenggaranya
HAM

27. Soemiarno 2006 27
Hak Asasi Manusia Indonesia (9)
Dalam UU NKRI (6)
Beberapa Pengertian dlm UU HAM RI (3)
 Komnas HAM  lembaga mandiri setingkat dgn
lembaga negara lainnya  melaksanakan kajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM
 Pelanggana HAM  setiap perbuatan
seseorang/kelompok (termasuk aparat neg) dgn
sengaja/tidak sengaja lalai secara melawan hukum
mengurangi, dls sehingga sekelompok orang tdk
mendapat penyelesaian hukum yg benar
 Pelanggran HAM yg berat  genocide, pembunuh-
an di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghi-
langan orang secara paksa, perbudakan, diskrimi-
nasi secara sistimatis

28. Soemiarno 2006 28
Hak Asasi Manusia Indonesia (10)
Dalam UU NKRI (7)
Kebebasan Dasar Manusia
 Hak untuk hidup (ps 9)
 Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan (10)
 Hak mengembangkan diri (ps 11 s/d ps 16)
 Hak memperoleh keadilan (ps 17 s/d ps 19)
 Hak atas kebebasan pribadi (ps 20 s/d ps 27)

29. Soemiarno 2006 29
Hak Asasi Manusia Indonesia (11)
Dalam UU NKRI (8)
Kebebasan Dasar Manusia (2)
 Hak atas rasa aman (ps 28 s/d ps 35)
 Hak atas kesejahteraan (ps 36 s/d ps 42)
 Hak turutserta dlm Pemerintahan (ps 43 – ps 44)
 Hak wanita (ps 45 s/d 51)
 Hak anak (ps 52 s/d ps 66)

30. Soemiarno 2006 30
Hak Asasi Manusia Indonesia (12)
Dalam UU NKRI (9)
Kewajiban dan Tanggung Jawab
 Kewajiban dasar manusia ( ps 67 s/d ps 69)
 Kewajiban & tanggungjawab Pem (ps 71-ps 72)
 Pembatasan & Larangan (ps 73-ps 74)
 Komisi Nasional HAM (ps 75 s/d ps 99), pem-
bentukkannya diresmikan Pres {ps 83 ayat (1)}
 Partisipasi Masyarakat (ps 100 s/d ps 103)
 Pengadilan Hak Asasi Manusia (ps 104)

31. Soemiarno 2006 31
Hak Asasi Manusia Indonesia (13)
Dalam UU NKRI (10)
Kekhasan UU no39/1999 ttg HAM
 Penjelasan ps 49 bahwa harus ada keterwakilan
wanita pada ketiga lembaga negara
 Penjelsan ps 49 ttg perlindungan lebih menitik
beratkan pd perlindungan reproduksi.
 Kebebasan menikah mengacu pd hukum agama
 Pengertian ttg anak sejak dlm kandungan & anak
berhak atas nama (sendiri + kel) ps 53 ay (1), (2)
 Pasal2 ttg anak menandakan bahwa Pem RI telah
meratifikasi Convention on the Rights of the Child.

32. Soemiarno 2006 32
Hak Asasi Manusia Indonesia (14)
Dalam UU NKRI (11)
Kekhasan UU no39/1999 ttg HAM
 Ttg Kewajiban dasar (ps 68)  “setiap warganega-
ra wajib ikut serta dlm upaya pembelaan negara”
padahal ps 30 UUD-45 (asli) & ps 27 UUD-45 (II)
mengisyaratkan hak & kewajiban (> demokratis)
 Ttg kewajiban Pem RI  Pem RI menghormati hu-
kum internasional sepanjang dpt diterima oleh RI
 Partisipasi menerumuskan & penelitian kasus HAM
 Pembentukan Pengadilan HAM  untuk adili
pelanggaran HAM berat (genocide)

33. Soemiarno 2006 33
Rule of Law (1)
Latar Belakang
 Rule of Law  doktrin dlm hukum yg muncul
pada abad XIX
 Muncul bersama : konstitusi & demokrasi
 Koreksi terhadap negara autokrasi
 Semangat menegakkan rule of law untuk
mengambil alih regim kuno (ancient regime) 
bangsawan, gereja, militer dan kerajaan.
 Semboyan “keadilan harus berlaku untuk
semua orang”  konstitusi

34. Soemiarno 2006 34
Rule of Law (2)
Pelaksanaan Rule of Law yang Berbeda
Prof Dr. Sunaryati Hartono, SH :
 Setiap bgs memiliki faham “RoL” yg berbeda
 Tegaknya “RoL” tdk dgn sendirinya tegaknya neg.
hukum  Neg. Kekuasaan.
 Agar tercipta neg. hukum pelaksanaan mengarah
pada just law
 Pelaksanaan “RoL” & terjaminnya neg. hukum, wn
& Pem. dibawah hukum “untergeordet”
 Di UK : hub hukum & keadilan, USA : HAM, Belanda
Neg Hukum.

35. Soemiarno 2006 35
Rule of Law (3)
Pelaksaan Rule of Law di Indonesia
Suatu Harapan
 Secara formal “RoL” telah tersurat melalui UUD-45
baik dalam pembukaan maupun batang tubuh.
 Inti dari ajaran “RoL” adalah jaminan adanya
penegakan hukum
 Penegakan “RoL” di Indonesia  tergantung pada
masyarakat hukum, akar budaya bangsa, wawasan
sosial dan kebangsaan.
 Diperlukan hukum progresif

36. Soemiarno 2006 36
Kepustakaan
 UUD-45 beserta amandemen 1 s/d 4
 UU no. 39/1999 ttg HAM
 UU no. 26/2000 ttg Pengadilan HAM
 Anderson, Ben. 2002. Imagined Communities, Yogyakarta, Insist
 Ball, T. Grant & Lee J. Rosch, 1973,Civics, Chicago Ill, Foullet Publishing
 Cassese, Antonio, 1994, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah,
Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
 Encyclopedia Amricana, vol 28, 1987, New York, NY
 Haryomataram, GPH, SH, 1988, Bunga Rampai Hukum Humaniter.
Jakarta, Bumi Nusantara Jaya
 -------, 2002, Konflik Bersenjata dan Hukumnya. Jakarta : Universitas
Trisakti
 Lubis, T.Mulya (edt), 1993, Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat
Dunia, isu dan tindakan. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
 Mahfud, Dr. Moh MD, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,
Yogyakarta, GAMA Media
 Sugito, Prof. Dr. AT. 2005. Rule of Law. Jakarta, Ditjen Dikti