1. Pedoman ini menjelaskan tentang penerapan sistem pengendalian mutu terpadu (PMT) pada industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. 2. Sistem gugus kendali mutu (GKM) digunakan sebagai sarana pembinaan pemerintah untuk memotivasi IKM meningkatkan mutu dan produktivitasnya. 3. Pedoman ini memberikan panduan teknis pelaksanaan pembinaan dan penilaian penerapan

2. Dengan diberlakukan UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, industri nasional
saat ini memiliki pijakan legalitas yang kuat dan menjadi payung hukum dalam rangka
pembinaan, pengaturan dan pengembangan industri nasional. Sejalan dengan UU
tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian diantaranya terus melakukan
upaya untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, tumbuhnya
kreativitas dan inovasi di bidang industri, termasuk untuk pemberdayaan IKM.
Dalam kerangka penguatan struktur industri nasional, IKM sebagai salah satu peran
terus mendapat perhatian. Diantaranya melalui program pengembangan Pengendalian
Mutu Terpadu – Gugus Kendali Mutu (PMT – GKM), sebagai peran pembinaan pemerintah
memotivasi usaha IKM untuk dapat membangun manajemen pengendalian mutu yang
lebih profesional guna meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.
Kebijakan penerapan GKM dalam lingkup Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (DJIKM), telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal IKM
No:10/IKM/PER/2/ 2007 tentang Pola Pengembangan GKM – IKM dan lebih lanjut
diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian R.I No : 49/IND /PER/4/2011 tentang
Pengembangan PMT – GKM IKM, yang implementasinya dilakukan dengan penerapan
GKM Model (PALDA, ELMA dan 3P).
LATAR BELAKANG
GKM - IKM

3. 1. Undang Undang R.I Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Inpres No.6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam rangka
MEA.
3. Permen Perindustrian R.I No : 49/M-IND/PER/4/2011 tentang
Pengembangan PMT – GKM Industri Kecil dan Menengah.
4. Permen Perindustrian No. 86/M-IND/PER/2009 tentang Standar
Nasional Indonesia Bidang Industri.
5. Peraturan Dirjen. IKM : No.10/IKM/PER/2/2007 tentang Pola
Pengembangan GKM-IKM.
LANDASAN HUKUM
GKM - IKM

4. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan para Pembina/Fasilitator GKM –
IKM dan Dewan Juri dalam rangka kesamaan persepsi untuk melakukan pembinaan
dan penilaian penerapan GKM pada IKM, dengan tujuan agar :
1. Penerapan GKM – IKM dapat terarah sesuai dengan sasaran pembinaan IKM
yang diharapkan.
2. Penerapan GKM – IKM dapat dievaluasi secara objektif dengan kriteria dan
indikator yang sama guna memberikan penilaian posisi prestasi GKM dan
evaluasi pembinaan GKM di daerah.
3. Memudahkan proses rekomendasi dan dokumentasi perbaikan mutu guna
pengembangan GKM – IKM ke depan.
MAKSUD DAN TUJUAN
GKM - IKM

5. 1. Pedoman teknis dalam pelaksanaan pembinaan penerapan GKM – IKM di daerah
terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan, penerapan,
penyusunan Risalah dan dokumen pendukung dalam proses penerapan GKM –
IKM dari perencanaan dan realisasi perbaikan mutu kinerja IKM, konvensi dan
pengembangan GKM – IKM.
2. Pedoman teknis dalam pelaksanaan penilaian penerapan GKM – IKM terkait
dengan pelaksanaan Konvensi GKM – IKM, sistem penilaian, metode penilian,
kriteria penilaian dan pemberian penghargaan, ulasan/rekomendasi Dewan Juri
serta Penetapan dan Pengumuan posisi GKM – IKM Peserta Konvensi GKM –
IKM.
RUANG LINGKUP
GKM - IKM

6. 6
GKM
IKM
1.
Sosialisasi
2.
Pelatihan
3.
Pembimbingan
penerapan
4.
Pelaporan hasil
penerapan
5.
Pagelaran/
Konvensi
6.
Evaluasi &
Pegembangan
SIKLUS PEMBINAAN

7. 7
PENERAPAN GKM
1. Penerapan GKM, dimulai dengan mengidentifikasi kondisi IKM
guna mendapatkan gambaran kenyataan lapangan, baru
dilanjutkan dengan melakukan bimbingan penerapan GKM
oleh Fasilitator GKM dengan materi yang sesuai kemampuan
SDM dan kondisi permasalahan perusahaan di saat awal
melakukan pembimbingan dimaksud.
2. Agar terbangunnya perencanaan perbaikan mutu kinerja
dengan baik maka proses pembimbingan penerapan GKM-
IKM diperlukan adanya Desain Pengembangan dan Kontrol
Penerapan GKM (DPKP – GKM), sebagai pola pembinaan
penerapan GKM – IKM per waktu satu tahun (format rujukan
DPKP – GKM lihat pada bagian pelaporan pedoman ini).

8. 8
PENERAPAN GKM

9. Sistem Penilaian
I. Penelaahan Risalah GKM
II. Mencermati dokumen fakta pendukung
aktivitas GKM
III.Penggalian dan Pembinaan dalam forum
wawancara.
IV.Pencermatan Presentasi GKM
V. Pemberian nilai masing-masing GKM – IKM
VI.Perekaman/Pendokumentasian nilai dengan
Formulir yang telah disediakan.
VII.Pentabulasian nilai – nilai Penerapan GKM
sesuai strata yang telah ditentukan.
VIII.Pemberian ulasan Juri terhadap
perkembangan prestasi penerapan GKM –
IKM.
IX.Penetapan dan Pengumuan GKM – IKM
sesuai stratanya.
9

10. GAMBAR PIALA PENGHARGAAN GKM
10
Penghargaan GKM – IKM Grade
…KonvensiTingkat Provinsi Tahun…
• Bentuk desain Trophy untuk penghargaan yang
diberikan pada konvensi GKM-IKM tingkat Provinsi
•Pemberian Nilai
•Memberikan nilai dengan pola menghargai karya GKM-IKM
dengan acuan
sbb:
1)Mengingat GKM yang maju ke Tingkat Konvensi
Nasional adalah GKM terbaik di daerahnya maka
ditetapkan Nilai Terendah = 70.
2)Setiap Juri memberikan nilai dengan batasan Range
Nilai Antar GKM maksimal = 12,5.
3)Range Nilai Antar Juri = 10.
•Strata/Grade Nilai
1)Bronze : 70 – 79
2)Silver : 80 – 89
3)Gold : 90 – 100

11. GAMBAR PIALA PENGHARGAAN GKM
11
• Bentuk desain Trophy untuk penghargaan yang
diberikan pada konvensi GKM-IKM tingkat
Nasional
Penghargaan GKM – IKM Grade .. Konvensi
Tingkat Nasional Tahun…
•Pemberian Nilai
•Memberikan nilai dengan pola menghargai karya GKM-IKM
dengan acuan sbb:
1)Mengingat GKM yang maju ke Tingkat Konvensi
Nasional adalah GKM terbaik di daerahnya maka
ditetapkan Nilai Terendah = 70.
2)Setiap Juri memberikan nilai dengan batasan Range
Nilai Antar GKM maksimal = 12,5.
3)Range Nilai Antar Juri = 10.
•Strata/Grade Nilai
1)Bronze : 70 – 79
2)Silver : 80 – 89
3)Gold : 90 – 100

12. Setelah melaksanakan konvensi tingkat
nasional bagi yang sudah memiliki 3 risalah
dapat diajukan ke Penghargaan Kreasi
Prima Mutu yang akan dilaksanakan 2 tahun
sekali

13. Pedoman Teknis Pembinaan dan Penilaian Penerapan
GKM–IKM ini hendaknya dapat dihayati dengan baik, guna
menumbuhkan motivasi para Pengusaha IKM untuk
menerapkan GKM dengan suatu komitmen bersama. Hal ini
diharapkan untuk menjadi suatu kekuatan kerja di lapangan,
agar aplikasi model – model perbaikan GKM yang
dikenalkan itu dapat memberikan langkah perbaikan yang
betul – betul fokus dalam kemajuan IKM di daerah. Semoga
pendekatan pedoman tersebut dapat memberikan nilai
tersendiri bagi para Pembina, Fasilitator GKM dan Penilai
dalam melaksanakan Program pengembangan dan
penerapan GKM serta mendorong motivasinya untuk
mengembangkan IKM di seluruh daerah tanah air Indonesia
tercinta ini secara maksimal.
PENUTUP
 Komitmen
 Kemauan
 Kesungguhan
 Kejujuran
GKM - IKM
“Mutu
IKM
meningkat
Industri
Nasional
Kuat “
 Komitmen
 Kemauan
 Kesungguhan
 Kejujuran
GKM - IKM
“Mutu
IKM
meningkat
Industri
Nasional
Kuat “

14. TERIMA
KASIH