Dokumen tersebut membahas etika dan hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Mencakup empat prinsip etis prioritas penanganan pasien dan sumber daya langka, serta instrumen hukum yang melindungi tenaga kesehatan seperti SIP, rahasia medis, dan APD. Dokumen ini juga menyarankan pemerintah menyinkronisasikan peraturan dan membangun kepercayaan masyarakat, serta menekankan pentingnya etika keutamaan bag

1. SELAYANG PANDANG
ETIKA DAN HUKUM PENANGANAN COVID
19 DI INDONESIA
DR.YUKIE MEISTISIA, MHKES
RSUD CIAWI KABUPATEN BOGOR

2. PERMASALAHAN ETIKA
ETIKA MEDIS
Dokter dan perawat harus segera mengambil keputusan ketika berhadapan dengan pasien Covid-
19……
→kriteria apa yang harus digunakan para dokter dan perawat untuk menangani pasien Covid-19
yang membludak, padahal tenaga dokter dan perawat amat terbatas?
Bila alat bantu pernapasan (ventilator) lebih sedikit dari pada pasien Covid-19 yang sedang
sekarat….
→kepada pasien yang mana alat bantu pernapasan itu mesti diutamakan?
Para penentu kebijakan publik → PSBB, PPKM, lockdown? tujuan menyelamatkan warga dari
Covid-19

3. WHO
Ethics and Covid-19: resource and priority-setting yang berisi panduan etis penanganan
Covid-19, baik bagi tenaga medis maupun para penentu kebijakan publik.
→ Intinya adalah prioritas apa yang harus dilakukan dalam bertindak dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etis.
→ empat prinsip etis yang harus diperhatikan untuk memutuskan individu atau kelompok
mana yang harus diprioritaskan dalam pelayanan kesehatan khususnya akses terhadap
alat atau sumber daya yang langka.
• Pertama, prinsip persamaan (equality) artinya setiap keinginan orang harus diperlakukan
sama.
• Kedua, prinsip manfaat (utility) artinya alokasi sumber daya langka harus digunakan
untuk manfaat semaksimal mungkin demi keselamatan banyak orang.
• Ketiga, prinsip prioritas bagi yang terburuk (the worst off) artinya sarana diprioritaskan
bagi pasien yang paling membutuhkan secara medis.
• Keempat, prinsip prioritas bagi orang yang bertugas menolong orang lain, artinya alokasi
sumber daya langka pertama-tama diprioritaskan bagi mereka yang punya kemampuan
untuk menyelamatkan lebih banyak orang lain.

4. Terhadap penentu kebijakan (decision makers)
• Pertama, transparansi (transparency): para pemangku kebijakan mengungkapkan
keputusan yang diambil secara transparan. Publik diberitahu kriteria apa yang mendasari
keputusan tersebut.
• Kedua, inklusivitas (inclusiveness), artinya keputusan yang diambil oleh pemangku
kebijakan harus terbuka untuk direvisi.
• Ketiga, konsistensi (consistency) artinya keputusan harus bersifat konsisten, sehingga
semua orang dalam kategori yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi, tidak
ada perlakuan istimewa terhadap golongan tertentu.
• Keempat, akuntabilitas (accountability) artinya pemangku kebijakan memberi alasan dan
bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

5. ASPEK HUKUM PANDEMIC COVID 19 DI
INDONESIA
• UU no 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
• UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 56)
• Dst….
• Berbagai produk peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menanggulangi
pandemi covid 19
• Mengatur dan melindungi hak masyarakat agar tidak tertular dari penyakit, kewajiban, sd
adanya penjeraan pidana penjara (ultimum remidium)
• Adakah disharmonisasi? Disinkronisasi?

6. PERSOALAN HUKUM
Bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kesehatan pada saat pandemi COVID-19 di
Indonesia?

7. Negara: memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan dengan berbagai
rupa/bentuk perlindungan
→instrumen-instrumen hukum dalam melindungi tenaga kesehatan di tengah arus
pandemi COVID-19.

8. SURAT IJIN PRAKTEK (SIP)
Dokter tidak memerlukan SIP dalam rangka melakukan penanganan bencana
atau pertolongan darurat lainnya.
Pasal 7 Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

9. KEWENANGAN KLINIS
Dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan darurat guna penyelamatan nyawa,
dokter dapat melakukan tindakan kedokteran diluar kewenangan klinisnya sesuai dengan
kebutuhan medis dengan syarat dilakukan sesuai standar profesi
Pasal 22 Permenkes no 2052Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran

10. RAHASIA MEDIK
Boleh dibuka, terbatas hanya pada inisial, jenis kelamin, status Kesehatan singkat
Dibukakan kepada pihak yg berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan
peraturan perundangan
Pasal 9 permenkes no 36 tahun 2012 tentang Rahasia Medik dan Fatwa MKEK no
015/PB/K.MKEK/03/2020

11. INFORMED CONSENT
Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah
kecacatan tidak diperlukan persetujuanTindakan kedokteran
Pasal 4 permenkes 290 tahun 2008 tentang PersetujuanTindakan kedokteran

12. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
Dokter dalam melakukan pelayanan Kesehatan pasien covid 19 wajib menggunakan APD, jika
tidak ada APD, gugur kewajiban melakukanTindakan segera
• Pasal 6 UU no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Pasal 166 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
• Permenkes no 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja RS dan pedoman
pencegahan dan pengendalian covid 19 (kemenkes)

13. PENUTUP
Pemerintah
• Tinjauan yuridis tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait
• Strategi komunikasi risiko yg efektif dan tepat
• Membangun kepercayaan public
Dokter dan seluruh tenaga kesehatan →etika keutamaan
“bahwa jadilah dokter dan perawat yang baik, karena dari pribadi yang baik akan menghasilkan
perbuatan yang baik juga”