Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban dokter dalam praktik kedokterannya, termasuk etika profesi, hubungan dengan pasien, dan badan pengawas etika kedokteran."
2. PROFESIONALISME
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
2
Profesi - dari kata profession yang berarti “deklarasi
secara terbuka” (deklarasi: janji atau sumpah yang
khusus)
Profesi - suatu kelompok individu dengan aturan/disiplin
tersendiri yang mempunyai kemampuan khusus dalam
masyarakat yang didapat dari jenjang pendidikan ataupun
pelatihan
Profesi - memiliki pengetahuan/kemampuan khusus yang
tidak dimiliki masyarakat awam, mempunyai komitmen
untuk melayani - ciri yang membenarkan munculnya ilmu
kedokteran sebagai profesi
3. RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
3
Esensi sebuah profesi - adanya professional power
(autonomi profesi) dan professional value (kode etik
profesi) dan kewenangan, autoritas, kekuasaan profesi,
profesi memiliki kemampuan untuk memengaruhi
pemikiran, pendapat, keputusan dan kehidupan orang
lain berdasarkan kearifan nilai-nilai profesi
Profesionalisme kedokteran – unik, tidak hanya
menyangkut masalah seorang dokter yang pintar, tetapi
merupakan refleksi nilai dan perilaku dokter dalam
menjalankan praktek sehari-hari, termasuk interaksi
dengan pasien, keluarga, teman sejawat dan masyarakat
luas
PROFESIONALISME
4. ETIKA PROFESI KEDOKTERAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
4
Etika profesi - merupakan serangkaian norma- norma
ideal yang diharapkan dari seorang dokter
Etika profesi - untuk menghindari penyalahgunaan dan
menjamin professional power dimanfaatkan sesuai
pedoman moral
Etika profesi - menghindari distorsi dan menjamin dari
professional value agar senantiasa sesuai dengan
pedoman moral
5. DOKTER DAN PASIEN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
5
Hubungan antara dokter dengan pasien telah
terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter
sebagai seorang yang memberikan pengobatan
terhadap orang yang membutuhkannya
Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat
pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari
pasien terhadap dokter yang disebut dengan
transaksi terapeutik
6. TRANSAKSI TERAPEUTIK
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
6
Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan transaksi terapeutik:
Dimulai dengan tanya jawab (anamnesa) antara dokter dan pasien
Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik atau penunjang
Dokter menentukan diagnosa pasien, dapat merupakan working
diagnosis atau diagnosis sementara maupun diagnosis definitif
Setelah diagnosis ditegakkan, barulah dokter memutuskan jenis terapi
atau tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien
Dalam bidang pengobatan, para dokter dan masyarakat pada
umumnya menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya
pengobatan akan selalu berhasil sesuai keinginan pasien atau
keluarganya
Dokter hanya dapat melakukan upaya maksimal yang dilakukan secara
hati-hati dan cermat oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan
pengalamannya dalam menangani penyakit
7. DOKTER DAN PASIEN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
7
Dokter sebagai tenaga professional bertanggung
jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan
terhadap pasien
Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan
pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-
sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi
dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan
standar profesinya untuk menyembuhkan atau
menolong pasien
10. TENAGA KESEHATAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
10
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan
Permenkes RI No: 290 /MENKES/PER/III/2008 tentang
persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu
tindakan yang didahului oleh penjelasan yang
menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan
pada pasien
11. KONSUMEN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
11
Masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai
konsumen kesehatan, seringkali mereka
mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan,
pengobatan, serta tindakan yang akan diambil
berkenaan dengan penyakitnya
Hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung
sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan
kesehatan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian
moral dan material yang cukup besar
12. KONSUMEN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
12
UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2
sasaran pokok:
Memberdayakan konsumen dalam hubungannya
dengan pelaku usaha (publik atau pribadi) barang dan
atau jasa
Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan
bertanggung jawab lalu pertanyaannya, apakah pasien
dapat disebut sebagai konsumen, dan pemberi
pelayanan kesehatan sebagai pelaku usaha
13. KONSUMEN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
13
Dengan berlakunya UUPK diharapkan posisi
konsumen sejajar dengan pelaku usaha, anggapan
bahwa konsumen merupakan raja tidak berlaku lagi
mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak
hanya mempunyai hak namun juga memiiki
kewajiban
Pasien merupakan faktor mahluk hidup
Pasien harus dipandang sebagai subyek yang
memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan
bukan sekedar obyek
14. HAK DAN KEWAJIBAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
14
UU No.29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran,
(pasal 50 dan 51 - Hak dan Kewajiban Dokter)
HAK DOKTER
• Memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan
standar operasional prosedur
• Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi
dan standar operasional prosedur
• Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari
pasien atau keluarganya
• Menerima imbalan jasa
15. HAK DAN KEWAJIBAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
15
KEWAJIBAN DOKTER
Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan
standar operasional prosedur serta kebutuhan medis
Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk
pasien ke dokter/sarana kesehatan lain yang mempunyai
kemampuan lebih baik
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia
Melakukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain
yang mampu melakukannya
Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
16. HAK DAN KEWAJIBAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
16
UU No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran (pasal
50 dan 51, Hak dan Kewajiban Pasien)
HAK PASIEN
Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana
tindakan medis yang akan dilakukan dokter
Bisa meminta pendapat dokter lain (second opinion)
Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan
Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter
bila ada keraguan
Bisa mendapat informasi rekam medis
17. HAK DAN KEWAJIBAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
17
KEWAJIBAN PASIEN
Memberikan informasi yang lengkap, jujur dan dipahami
tentang masalah kesehatannya
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan
kesehatan
Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima
18. HAK DAN KEWAJIBAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
18
Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien
menjadi salah satu ukuran mutu layanan, sedangkan
ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum
Penandatanganan formulir atau lembar persetujuan tindakan
medis mempunyai konsekuensi telah tercapai apa yang
dinamakan “sepakat para pihak yang mengikatkan diri, terjadi
perjanjian untuk melaksanakan tindakan medis”
Pesetujuan ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti
mempunyai kekuatan hukum, berarti dokter boleh
menjalankan kewajibannya memberikan informasi dan
memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan
medis
19. INFORMED CONSENT
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
19
Suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang
akan dilakukan terhadapnya, hal ini dilakukan setelah ia
mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang
dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh
informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi
Dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran
secara yuridis melalui PERMENKES Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 - hubungan tersebut lahir dan
memenuhi syarat sahnya transaksi terapeutik
Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dalam
memberikan pelayanan kesehatan yaitu bersumber pada
kepercayaan pasien terhadap tenaga medis sehingga pasien
bersedia memberikan persetujuan tindakan medis
20. KODEKI
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
20
KEWAJIBAN DOKTER (KODEKI)
UU Praktik Kedokteran (administratif dan substantif,
terkait tindakan/perlakuan medis)
Perijinan praktek (SIP dan STR)
Wajib menyimpan rahasia kedokteran
Informed consent
Merujuk ke dokter yang lebih mampu
Pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan
Menambah pengetahuan dan mengikuti perkembangan
Pelanggaran kewajiban pintu masuk terjadinya malpraktik
medis baik secara hukum dan administrasi
22. Etika kedokteran yang mencantumkan kewajiban
memiliki standar profesi
Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur
dengan keprofesian yang memiliki sanksi
disiplin/administratif
Para ahli hukum menganggap standar prosedur dan
standar pelayanan medis sebagai domain hukum
Sementara profesi menganggap bahwa pemenuhan
standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan
profesi
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
KODEKI
RIS - 04/22
22
23. KELALAIAN
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
23
Kelalaian (negligence) yang mengakibatkan kerugian
pada pasien:
Gross medical mistakes (fakta berbicara)
Clinical error of judgement (kekeliruan dalam
penilaian)
Tidak menggunakan suatu standar praktek medik
untuk melakukan uji diagnostik tertentu
Tidak menggunakan uji tersebut sehingga diagnosis
yang ditegakkan dan pengobatannya tidak tepat
Akibatnya pasien menjadi kehilangan kesempatan
untuk disembuhkan dari penyakitnya
24. BADAN PENGAWAS
RIS - 04/22
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
24
Badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi etika kedokteran:
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
Badan khusus dari organisasi profesi IDI (Ikatan Dokter
Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 AD/ART IDI.
MKEK
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
Badan yang akan berperan sebagai lembaga pembinaan
Praktik Kedokteran di Indonesia, berdasarkan Pasal 4 hingga
Pasal 26 UU Praktik Kedokteran
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Pasal 66 UU Praktik Kedokteran menyatakan pengaduan ke
MKDKI dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan
kepentingannya