Proses Keperawatan Pada Area Keperawatan Gawat Darurat.pptx
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritis
1. Isu-isu etik dan legal pada keperawatan kritis
KELOMPOK 2
1. CINDY UNTARI
2. HERYANTO
3. JAKARIA
4. JERRY SAHPUTRA
5. NURUL FITRIANA
6. RENATO RAKIT.N
7. VIKTOR IWAN
2. Definisi Keperawatan Kritis
American Association of Critical Care Nurses
(AACN) menyatakan bahwa asuhan keperawatan
kritis mencakup diagnosis dan penatalaksanaan
respons manusia terhadap penyakit yang aktual atau
potensial yang mengancam kehidupan (AACN,
1989).
3. Definisi Etik
Etik adalah cara bagaimana seseorang
menetapkan norma atau standar kehidupan
seseoarang dan yang seharusnaya dilakukan
(Mandla, Boyle dan O’Donohoe. 1994).
4. Definisi Isue
Issue” sebagai ‘suatu pertanyaan tentang fakta, nilai
atau kebijakan yang dapat diperdebatkan’ (‘a
contestable question of fact, value or policy’ (Heath
& Nelson (1986).
Dengan kata lain, sebuah issue yang timbul ke
permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik
di dalam maupun di luar organisasi, yang jika
dibiarkan akan mempunyai efek yang signifikan pada
fungsi atau kinerja organisasi tersebut atau pada
target-target organisasi tersebut di masa mendatang
5. Aspek Hukum Keperawatan Kritis
Pemahaman terhadap aspek hukum dalam Keperawatan Gawat
Darurat bertujuan meningkatkan kualitas penanganan pasien
dan menjamin keamanan serta keselamatan pasien. Aspek
hukum menjadi penting karena konsensus universal
menyatakan bahwa pertimbangan aspek legal dan etika tidak
dapat dipisahkan dari pelayanan medik yang baik. Walaupun
ada undang-undang yang mengatur tentang keperawatan gawat
darurat yaitu Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Informed Consent menyatakan, dalam hal pasien tidak
sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat
dan secara medik berada dalam keadaan gawat darurat dan
atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk
kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun.
(Per. Menkes, 1989).
6. Beberapa Aspek Legal Praktik Keperawatan kritis
(UU Kesehatan No.36 tahun 2009)
1. Perlindungan Hukum bagi tenaga kesehatan : (Pasal 27).
2. Menyelamatkan Nyawa Pasien : darurat (Pasal 32).
3. Tidak boleh menolak Pasien Darurat & meminta uang muka (Pasal 32).
4. Tenaga Kesehatan : kualifikasi dan izin profesi (pasal 34).
5. Menerima/menolak pertolongan kecuali : tidak sadarkan diri. (Pasal 56).
6. Tuntutan ganti rugi oleh pasien kecuali untuk tindakan penyelamatan
nyawa dan pencegahan kecacatan. (Pasal 58).
7. Ketentuan Pidana terkait Kedaruratan Pasien. ( Pasal 190).
7. Isu etik dan legal pada keperawatan kritis
Perawat ruang intensif/kritis harus memberikan pelayanan keperawatan
yang mencerminkan pemahaman akan aspek etika dan legal keperawatan
yang mencerminkan pemahaman akan aspek etika dan legal kesehatan.
Perawat ruang kritis harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada (standar
rumah sakit/standar pelayanan maupun asuhan keperawatan). Etik
ditujukan untuk mengukur perilaku yang diharapkan dari manusia sehingga
jika manusia tersebut merupakan suatu kelompok tertentu atau profesi
tertentu seperti profesi keperawatan, maka aturannya merupakan suatu
kesepakatan dari kelompok tersebut yang disebut kode etik.
8. Trend dan isu keperawatan kritis
Perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan
pelayanan kesehatan cukup berkontribusi dalam membuat
orang tidak lagi dirawat dalam jangka waktu lama di rumah
sakit. Pasien yang berada di unit perawatan kritis dikatakan
lebih sakit dibanding sebelumnya. Sekarang ini banyak
pasien yang dirawat di unit kritis untuk waktu 5 tahun sudah
dapat menjalani rawat jalan di rumah masing-masing.
Pasien unit kritis yang ada sekarang ini tidak mungkin
bertahan hidup di masa lalu dikarenakan buruknya sistem
perawatan kritis yang ada. Sudah direncanakan di beberapa
rumah sakit akan adanya unit kritis yang lebih besar dan
kemungkinan mendapatkan pelayanan perawatan kritis di
rumah atau tempat-tempat alternatif lainnya.
10. Hasil Analisa
• Seorang perawat ruangan kritis harus bekerja
sesuai dengan aturan yang ada (standar rumah
sakit/standar pelayanan maupun asuhan
keperawatan) karena setiap tindakan yang
perawat lakukan terhadap pasien harus didasari
oleh kode etik keperawatan dan aturan-aturan
hukum dirumah sakit.