Dokumen tersebut merangkum rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia dengan tiga sasaran strategis yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup, memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

1. RENCANA STRATEGIS 2015-
2019
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA
Pulau Bolilanga, TN. Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah.
Foto oleh Sandi Kusuma , Biro Perencanaan.

2. PROSES PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019:
2013 APR-AGT
Evaluasi RENSTRA
2010-2014 dan
identifikasi kebutuhan
bersama BAPPENAS,
Tim Pakar dan seluruh
unit kerja
ESELON 1
SEP-DES
Lokakarya Regional
dan Nasional bersama
BAPPENAS, Unt Kerja
Eselon I dan para
pihak
JAN-APR
Breakfast Meeting dan
berbagai pertemuan
penajaman target
kinerja 2015-2019
MEI-JUN
Rancangan
Teknokratik
NOV-DES
Diskusi kelembagaan
dan integrasi 2
Kementerian
DES
Trilateral meeting
RPJMN 2015-2019
JAN
RPJMN 2015-
2019
APR
Rancangan
RENSTRA
disampaikan
ke BAPPENAS
JAN-APR
Diskusi
kelembagaan
MEI
Penelaahan
oeh BAPPENAS
JUNI
penyelarasan
dengan Tim
UNDP untuk
perbaikan tata
kelola
AGUSTUS
ditandatangani
oleh Menteri
LHK
2014
2015
Lokakarya Regional
dan Nasional. Foto
oleh Sandi Kusuma,
Biro Perencanaan

3. MASALAH YANG INGIN DISELESAIKAN :
KONTEKS PEMBANGUNAN KEMENTERIAN
2015-2019 PADA PEMBANGUNAN NASIONAL
Ragam hayati TN. Wakatobi, Sulawesi
Tenggara. Foto adalah dokumentasi
Balai TN. Wakatobi
TINGGINYA
FREKUENSI
BANJIR DAN
TANAH
LONGSOR
KUALITAS AIR
DI BERBAGAI
SUNGAI
SEMAKIN
TURUN
KETERSEDIAAN
AIR SEMAKIN
SEDIKIT UNTUK
MENDUKUNG
KETAHANAN
PANGAN DAN
ENERGI
JUMLAH
WISATAWAN
MASIH SANGAT
SEDIKIT
BERKUNJUNG KE
INDONESIA
DIBANDINGKAN
NEGARA-NEGARA
ASEAN LAINNYA
TINGGINYA
RESIKO
KESEHATAN
(KANKER)
AKIBAT
PAPARAN
LOGAM BERAT
TINGGINYA
JUMLAH
PENDERITA ISPA
KARENA
KUALITAS
UDARA
MENURUN
PRODUKSI
PANGAN BELUM
MENCUKUPI
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
MARJINAL YANG
MASIH RENDAH
PRODUKSI ENERGI
BELUM
MENCUKUPI
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
PRODUKSI HASIL
HUTAN BELUM
MAMPU
MENDORONG
PERTUMBUHAN
EKONOMI
TINGGINYA
KERUGIAN
NEGARA AKIBAT
HAK-HAK
NEGARA HILANG
ATAS
KEBERADAAN
SUMBERDAYA
TINGGINYA
ANCAMAN
KEPUNAHAN
SPESIES YANG
MENYEBABKAN
KEKAYAAN HAYATI
TURUN, BAIK
SKALA EKOSISTEM,
SPESIES DAN
GENETIK
TINGGINYA
KERUSAKAN
HUTAN AKIBAT
LUASNYA HUTAN
OPEN ACCESS
YANG TIDAK
DIKELOLA

4. 49 waduk, jalan 45.592 km, dermaga
275, bandara 252
Pelabuhan 450 unit, jumlah
wisman 20 juta orang, wisnu 275
juta orang, produksi ikan 18,8 juta
ton, garam 4,5 juta ton
Pembangkit listrik 35.000 MW
Padi 82 juta ton, jagung 24,2 juta
ton, kedelai 2,6 juta ton, daging
sapi 755,1 ribu ton
Investasi tumbuh 12,1%
INFRASTRUKTUR
MARITIM
ENERGI
PANGAN
BIROKRASI
PROGRAMPEMERINTAHYANG
MERLUKANRUANG
Lanskap TN. Danau Sentarum,
Kalimantan Barat

5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN
DAN STRATEGI K/L
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
VISI-MISI
SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
SASARAN
STRATEGIS K/L
SASARAN
PROGRAM
SASARAN
KEGIATAN
HUBUNGAN SASARAN DENGAN
ARAH KEBIJAKAN

6. NILAI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TUJUAN
MEMASTIKAN KONDISI LINGKUNGAN
BERADA PADA TOLERANSI YANG
DIBUTUHKAN UNTUK KEHIDUPAN
MANUSIA, DAN SUMBERDAYA BERADA
PADA RENTANG POPULASI YANG AMAN,
SERTA SECARA PARALEL MENINGKATKAN
KEMAMPUAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK
MEMBERIKAN SUMBANGAN BAGI
PEREKONOMIAN NASIONAL.
PEMBANGUNANKEMENTERIAN
2015-2019
TN. Taka Bonerate, Sulawesi Selatan.

7. MENJAGA KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP untuk
meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan
kesehatan masyarakat
SASARANSTRATEGIS
2015-2019
MEMANFAATKAN POTENSI
SUMBERDAYA HUTAN DAN
LINGKUNGAN HUTAN secara
lestari untuk meningkatkan
ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadailan
MELESTARIKAN
KESEIMBANGAN EKOSISTEM
dan keanekaragaman hayati
serta keberadaan SDA sebagai
sistem penyangga kehidupan
untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
Indeks kualitas
lingkungan hidup
berada pada
kisaran 66,5 – 68,5
Peningkatan
kontribusi
sumberdaya hutan
dan lingkungan hidup
terhadap penerimaan
devisa dan PNBP
sebagai masukan
terhadap PDB
nasional
Derajat
keseimbangan
ekosistem meningkat
setiap tahun
Peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk mempertahankan
keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan. Foto adalah
dokumentasi BIOCLIME PROGRAMME

8. KINERJA2015-2019
TN. Gunung Gede Pangrango, foto oleh BB TN.
Gede Pangrango
Reorganisasi selesai di triwulan II,
persiapan peningkatan akses
masyarakat terhadap pengelolaan
hutan seluas 12,7 juta ha, serta
persiapan dan pelaksanaan reformasi
agraria dari kawasan hutan produksi
yang dapat dikonversi berupa
legalisasi aset seluas 0,6 juta ha dan
redistribusi tanah seluas 3,5 juta ha
Perbaikan lingkungan secara nyata di
15 DAS, setidaknya 229 KPH mulai
diintervensi secara langsung, 20
taman nasional sudah memiliki pusat
sanctuary sebagai dasar peningkatan
populasi 25 spesies terancam punah,
penyiapan modal sosial untuk
peningkatan akses pengelolaan hutan
kepada masyarakat
2015
2016

9. KINERJA2015-2019
TN. Gunung Halimun Salak, foto oleh BTN. GN.
Halimun Salak
15 DAS mampu memberikan gambaran
peningkatan kualitas DAS, 229 KPH yang
dioperasikan di tahun 2016 mulai memberikan
gambaran penurunan degradasi hutan, peningkatan
produksi hutan, IKLH berangsur naik di setiap
anasir. Sebagian luas hutan yang dikelola
masyarakat sudah mulai terlihat perbaikannya dan
konflik tenurial mulai berkurang
15 DAS sudah mampu memberikan gambaran
dukungan ketahanan air, 329 KPH yang dioperasikan
tahun 2016-2017 dan 50 Taman Nasional mampu
memberikan sumbangan terhadap penyerapan
tenaga kerja, dan dukungan terhadap akselerasi
pembangunan ekonomi nasional. Hutan yang
dikelola masyarakat sudah memberikan keyakinan
mampu memberikan peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan meningkatkan produksi hasil hutan
15 DAS, 429 KPH dan 50 Taman nasional serta
peningkatan akses masyarakat telah dapat
diartikulasikan sebagai dukungan kementerian
terhadap pembangunan nasional yang ditunjukkan
dengan pencapaian 3 sasaran strategis pada tingkat
nasional
2017
2018
2019

10. Kementerian
Program 1
(P1)
Program 2
(P2)
Program ke i
(Pi)
Program 1 (P1)
Kegiatan 1
(K1)
Kegiatan 2
(K2)
Kegiatan i (Ki)
Sasaran Strategis
1 (S1) S1.P1 S1.P2 S1.Pi S1.P1
S1.P1.
K1
S1.P1.K2 S1.P1.Ki
Sasaran Strategis
1 (S2) S2.P1 S2.P2 S2.Pi S2.P1 S2.P1.K1 S2.P1.K2 S2.P1.Ki
Sasaran Strategis
ke i (Si)
Si.P1 Si.P2 Si.Pi Si.P1 Si.P1.K1 Si.P1.K2 Si.P1.Ki
Unit Kegiatan 1
(UK1)
Elemen
Kegiatan 1
(EK1)
Elemen
Kegiatan 2
(EK2)
Elemen
Kegiatan ke i
(EKi)
Kegiatan 1 (K1)
Unit Kegiatan
1 (UK1)
Unit
Kegiatan 2
(UK2)
Unit Kegiatan
ke i (UKi)
S1.P1.K
1.UK1
S1.P1.K1.
UK1.EK1
S1.P1.K1.
UK2.EK2
S1.P1.K1.
Uki.EK1 S1.P1.K1
S1.P1.
K1.
UK1
S1.P1.K1.
UK2
S1.P1.K1.
UKi
S2.P1.K1.UK1
S2.P1.K1.
UK1.EK1
S2.P1.K1.
UK2.EK2
S2.P1.K1.
Uki.EKi
S2.P1.K1
S2.P1.K1.
UK1
S2.P1.K1.
UK2
S2.P1.K1.
UKi
Si.P1.K1.UK1
Si.P1.K1.
UK1.EK1
Si.P1.K1.
UK2.EK
Si.P1.K1.
Uki.EK2
Si.P1.K1
Si.P1.K1.
UK1
Si.P1.K1.
UK2
Si.P1.K1.
UKi
SKP

11. SASARAN STRATEGIS
2015-2019
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Menjaga kualitas
lingkungan hidup untuk
meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air
dan kesehatan masyarakat
PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG :
Menjaga prosen tumbuh hasil rehabilitasi hutan dan lahan sangat kritis dan kritis,
dan meningkatkan upaya sipil teknis untuk menunjukkan perubahan dan
perbaikan serta memberikan gambaran penurunan parameter Qmak-Qmin di 15
DAS dan 15 Danau
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN :
Mendorong restorasi ekosistem untuk menunjukkan peningkatan tutupan hutan
produksi
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM :
Menyusun rencana aksi mitigasi dan adaptasi disusun dan mendorong
intervensinya secara nyata
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN :
Menindaklanjuti seluruh pengaduan dan menangani perkara lingkungan hidup
dan kehutanan hingga tahap P.21 untuk menunjukkan secara nyata kehadiran
negara dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LHK :
Menyediakan iptek dan mendorong pemanfaatannya untuk mendukung
pencapaian kualitas lingkungan hidup
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN :
Memperbaiki parameter udara, air dan tutupan lahan di 380 kab/kota untuk
menunjukkan upaya nyata perbaikan lingkungan hidup
PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 :
Mengidentifikasi rantai keberadaan sampah, limbah dan B3 dan mengelolanya di
380 kab/kota sebagai upaya untuk mengurangi paparan sampah, limbah dan B3.

12. SASARAN STRATEGIS
2015-2019
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Memanfaatkan potensi
sumberdaya hutan dan
lingkungan hidup secara
lestari untuk meningkatkan
ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM :
Memperbaiki mekanisme perdagangan TSL dan pemanfaatan jasa lingkungan di
50 TN dan hutan konservasi lainnya untuk meningkatkan devisa dan PNBP dari
huutan konservasi
PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG :
Mengelola 40 KPHL dan meningkatkan tata kelola pemanfaatan hutan lindung
sehingga dapat memproduksi barang dan jasa, untuk membuka peluang
penerimaan devisa dan PNBP dari hutan lindung
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN :
Memperbaiki regulasi dan mekanisme perijinan serta mendorong produksi kayu
dan HHBK utamanya untuk hutan prooduksi yang belum dikelola dan/atau
memiliki ijin pemanfaatan untuk meningkatkan devisa dan penerimaan negara
dari hutan produksi beserta industri
PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA :
Memberikan pendampingan dan memanfaatkan iptek hasil Litbang bagi kelompok
masyarakat yang melaksanakan usaha-usaha di kawasan hutan, setidaknya di
229 KPH, 50 TN dan 15 DAS, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi barang
dan jasa dari hutan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN :
Menyediakan iptek dan mendorong pemanfaatannya untuk peningkatan produksi
hutan

13. SASARAN STRATEGIS
2015-2019
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Melestarikan keseimbangan
ekosistem dan
keanekaragaman hayati
serta keberadaan
sumberdaya alam sebagai
sistem penyangga
kehidupan untuk
mendukung pembangunan
berkelanjutan
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM :
Mengelola 50 TN dan 20 KPHK untuk menunjukkan upaya peningkatan populasi sumberdaya alam dan
kelestarian di hutan konservasi
PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG :
Mengelola KPHL, hutan lindung lainnya dan hutan rakyat, serta membangun KPHL yang baru untuk
mengurangi kerusakan hutan dari hutan lindung
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN :
Mengelola KPHP, dan membangun KPHP baru untuk mengurangi kerusakan hutan dari hutan produksi
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN :
Memberikan akses kepada kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan dan membangun modal
sosial dalam pengelolaan hutan, mendorong penyelesaian konflik tenurial mulai, serta melaksanakan
pengaturan hutan adat
PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA :
Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara lestari di wilayah HKm,
HTR, HD, hutan adat dan wilayah konflik yang telah diselesaikan, untuk mendukung keberadaan
industri kecil dan kreatif berbasis sumberdaya hutan
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM :
Mendorong komitmen pemerintah daerah dan perusahaan dalam penanganan kebakaran hutan di
hutan produksi, hutan lindung, lahan perkebunan dan lahan gambut
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN :
Mendorong upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging, kebakaran hutan dan peredaran
hasil hutan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN :
Menyediakan iptek yang mendukung keseimbangan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan dan
secara berangsur mulai ditransformasikan ke dalam bentuk dukungan pengambilan kebijakan di tingat
tapak
PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN :
Memastikan kawasan hutan yang telah ditata batas dan mendorong pengakuan secara legal adan
aktual, serta mendorong upaya penataan lingkungan termasuk tata ruang wilayah pesisir
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN :
Menurunkan beban pencemaran utamanya di daerah pesisir dan laut, serta mendorong pengelolaan
lahan gambut oleh pemerintah daerah

15. Hasil pembangunan secara administratif
(SAKIP, Opini BPK, Reformasi Birokrasi)
Hasil pembangunan di tingkat tapak
(banjir, tanah longsor, laju penurunan
keanekaragaman hayati)
Meningkatkan
capaian
administratif,
seiring perbaikan
di tingkat tapak
Perbaikan
administrasi,
belum diikuti
perbaikan
tapak
Tahun
Kinerja
PENINGKATAN KAPASITAS
IMPLEMENTASI DI ENTITAS YANG
DIUKUR (182 KPHL, 347 KPHP, 100
KPHK, 50 TN, 15 DAS. 380 KAB/KOTA)
DEBIROKRATISASI
(MENATA PEGAWAI,
MERUBAH KULTUR,
MEMBANGUN
SISTEM)

16. ISU STRATEGI
PERENCANAAN
MEMBAWA HASIL LAPANGAN PADA
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN (BASE LINE)
EKSEKUSI TARGET
MENDAYAGUNAKAN UPT, DINAS,
BLHD, BAKORLUH, BAPELUH,
DENGAN PUSAT EKOREGION
SEBAGAI PENGENDALI
MENATA DEKON DAN DAK
ENTITAS YANG
AKAN DIUKUR
KPH, DAS DAN TAMAN NASIONAL,
KAB/KOTA
MEKANISME
PENGUKURAN
NUMERIK DAN SPASIAL
MEMBANGUN DAN MENYEPAKATI
MEKANISME 3 BULANAN DENGAN
UKURAN YANG LEBIH RIIL DI
LAPANGAN
KODEFIKASI UNTUK SELURUH
SASARAN BERBASIS LOGIC MODEL
MENDORONGPERBAIKANADMINISTRASISEIRING
PERBAIKANTAPAK
TN. Laiwangi Wanggameti, foto oleh Simon
Onggo Hastomo, BTN. Laiwangi Wanggameti

17. Sasaran Program Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1)
Indikator Kinerja Program Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun
Konteks, benchmarking Peningkatan pendapatan, serapan tenaga kerja
Jenis Data Luas kawasan hutan yang pengelolaan hutannya dilakukan oleh masyarakat
dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat
dan hutan desa, dan dilakukan intervensi pendampingan serta terbukti
dapat meningkatkan pendapatannya dari barang dan jasa yang
dihasilkannya
Target yang akan dicapai
selama 5 tahun
12,7 juta ha. Angka ini merupakan angka kumulatif termasuk di dalamnya
adalah angka luas konflik yang diselesaikan.
Lokus dan Basis data HKM : ….. ha HD : … ha Hutan Adat : … ha HTR : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha Provinsi … : … ha
SEBUAH CONTOH MEKANISME PENGENDALIAN

18. TERIMA KASIH