Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 46 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur akuntansi pajak penghasilan dalam laporan keuangan perusahaan. PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui aset, kewajiban, dan beban pajak penghasilan serta mengatur pengakuan pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Dokumen ini juga menjelask

1. Akuntansi Perpajakan
PSAK 46
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
Disusun oleh :
MUHTAROMI
CA417121084
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI
(KAMPUS PINANG – TANGERANG)
2017

2. Akuntansi Perpajakan
PERNYATAAN STANDAR AKUTANSI KEUANGAN
(PSAK 46)
Pengertian PSAK 46
PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporan pajak penghasilan
dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan
keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan. Atau seringkali beranggapan
antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki kaitan.
PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban
perpajakan. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan
dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada
masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan.
Tujuan PSAK 46
adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan
konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu pemulihan
(penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan
posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada
laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang
berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.
Ruang Lingkup PSAK 46
yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak
luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk
pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura
bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada
hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari
hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

3. Akuntansi Perpajakan
Istilah-istilah dalam PSAK 46
 Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada
periode masa depan sebagai akibat adanya:
 Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
 Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
 Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan
mengizinkan.
 Beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak
tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu
periode.
 Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban
pajak.
 Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi)
selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh
Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
 Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode
masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
 Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan
dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
 Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa
setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang
dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain
yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat
dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
 Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena
pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
 Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas
pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat
berupa:
 Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi
pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas
dipulihkan atau diselesaikan.

4. Akuntansi Perpajakan
 Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena
pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau
liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
Perbedaan permanen dan perbedaan tetap dalam pajak
 Perbedaan Permanen
Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi
transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial
dan tidak diakui menurut fiskal (pajak). Dimana pengakuan seperti hal tersebut
biasanya terdapat pada kategori dibwa ini, yaitu:
1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut
ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh
Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal
sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia. (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut
ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini
dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung)
dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya :
a. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
b. Penghasilan dari hadiah undian
c. Penghasilan bunga tabungan, deposito, jasa giro dan diskonto BI
d. Penghasilan bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
e. Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan
f. Penghasilan dari jasa konstruksi (Pengusaha Konstruksi Kecil)
g. Penghasilan WP perusahaan pelayaran dalam negeri
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut
ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000), misalnya biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat
dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya; daftar
nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang),

5. Akuntansi Perpajakan
pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, dll.
 Beda Sementara
Beda sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan
pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba. adapun unsur-unsur yang
menjadi objek dalam beda sementara adalah :
a. Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
b. Metode penilaian persediaan
c. Penyisihan piutang tak tertagih
d. Rugi-laba selisih kurs
e. Kompensasi Kerugian
f. Penyisihan bonus
Pengertian Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang
yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan
perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang
(tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu
periode tertentu.
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan
diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan
bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang
pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar
pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih
kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam
neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

6. Akuntansi Perpajakan
Dasar Pengenaan Pajak
DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap
manfaat ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat
memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan)
trsebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat
aktiva.
Contoh :
 Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30
dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan
mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut
adalah 70.
 Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga
diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil
 Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui
untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
 Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali
pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah
100
DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang
dapat dikurangkan pada masa mendatang.
Contoh :
 Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses) 100. Biaya
tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah
nol.
 Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal,
pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
 Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100. Untuk tujuan fiskal
biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
 Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban
denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100.

7. Akuntansi Perpajakan
 Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak
mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.
Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka DPP tersebut dapat
ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam Pernyataan ini. Dengan
beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban (aktiva) pajak
tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat
kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode
mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak
sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki
konsekuensi pajak.
Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan
konsolidasi dengan DPP-nya. Berhubung peraturan perundangan perpajakan di
Indonesia tidak memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban
ditentukan dengan merujuk pada SPT masing-masing entitas.
Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan
1. Deferred Method (Metode Penangguhan)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement Approach) yang
memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut
pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba
rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah
perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini
adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba
rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya
perbedaan tersebut.
2. Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach) yang
menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi
keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan
neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut
pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar

8. Akuntansi Perpajakan
pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan
perbedaan non temporer.
3. Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak)
Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas
perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan
sebagai penyesuaian atas nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau
beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan
laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT
tahunan.
Bagaimana cara Menentukan Pajak Tangguhan
1. Pengakuan (Recognition)
Standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan tax loss
carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan.
Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai
tercatat asset pajak tangguhan atau deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi
nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability (DTL)
tersebut.
2. Pengukuran (Measurement)
Cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan.
Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang
berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang.
3. Penyajian (Presentation)
Standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam
neraca ataupun laba rugi. Asset pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak
tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari asset atau kewajiban pajak
kini dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca.

9. Akuntansi Perpajakan
4. Pengungkapan (Disclosure)
Berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang
menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba
ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.
Pengakuan pada Pajak Tangguhan
 Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Pengakuan asset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya
kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan
pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tetapi,
apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang,
maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu
kewajiban.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Expense Rp. 120.000,00
Deferred Tax Liabilities Rp. 120.000,00
 Untuk Asset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset)
Dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada
masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus
diakui sebagai suatu asset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran
pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak
tangguhan.
Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:
Deferred Tax Asset Rp. 120.000,00
Deferred Tax Income Rp. 120.000,00

10. Akuntansi Perpajakan
Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan dan Penghasilan
atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan Laba Rugi
a. Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akun-akun di laba rugi
yang termasuk dalam beda waktu, seperti:
Beban penyisihan persediaan
Beban penyisihan piutang tak tertagih
Beban penyisihan bonus
Beban penyisihan pensiun
Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi
b. Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan
apakah koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif.
c. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali
koreksi fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas.
d. Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun sebelumnya.

11. Akuntansi Perpajakan
DAFTAR PUSTAKA
https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/12/penjelasan-singkat-tentang-psak-46/