bahan tayang mata diklat

1. DISKRESI KONSEP ZAKAT
DAN PAJAK
© H.A.Mushoddik
Widyaiswara BDK Bandung

2. KONSEP DASAR ZAKAT
Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci,
berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta
tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping
berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf Qardhawi, 1995: 34) Menurut etimologi
(istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat
tertentu yang diwajibkan
Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi
keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etiomologi zakat
berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara
terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh
Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (aghniyā’) untuk
diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya
dengan syarat-syarat tertentu (Ali Ibn Muhammad al-Jurjani,
1983:114)

4. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā’
untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk
mensejahterakan kehidupan social kemasyarakatan umat Islam.
Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang
berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah
Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz bin Jabal yang diperintahkan untuk
mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang
kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran strategis zakat bagi
masyarakat itu antara lain sebagai berikut (DSNI Amanah, “Dapatkah Zakat
Menyelesaikan Kemiskinan,” dikutip dari http://www.dsniamanah.or.id, diakses
pada tanggal 10 Oktober 2010).

5. (1). capital menurut penelitian yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research
and Advocacy) bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 19–20 triliun per tahun,
sebuah modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat, dan jumlah itu akan
semakin besar seiring meningkatnya kesadaran umat Islam tentang zakat

6. (2)Social Justice, pelaksanaan zakat membangkitkan keadilan social di tengah masyarakat,
disamping karena munculnya sumbersumber penerimaan zakat dari jenis-jenis penghasilan baru
juga karena zakat diberdayakan untuk kepentingan fakir-miskin yang ditunaikan oleh orang-orang
kaya di tengah-tengah mereka;
(3) Social Equilibrium, keseimbangan sosial yang dibangun oleh zakat menjadikan fakir mendapat
bagiannya yang diperoleh dari sebagian kekayaan orang-orang kaya yang ada di sekitarnya,
sehingga kesenjangan sosial tidak terpaut tinggi;

7. (4) Social Guarantee, masyarakat merasa mendapat jaminan ketika zakat
bisa diwujudkan dalam bentuknya, sehingga fakir miskin tidak perlu
khawatir untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan karena
tiadanya uang jaminan misalnya;
(5) Social Safety, sesungguhnya dengan terhimpunnya dana zakat yang
besar disamping sebagai modal pembangunan, juga bermanfaat bagi dana
siaga yang siap digunakan setiap saat terutama terhadap kejadian-kejadian
di luar dugaan baik bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain.

8. Salah satu temuan utama dari penelitian adalah pentingnya pendidikan publik
dan sosialisasi konsep zakat. Kesadaran kewajiban zakat harus dikembangkan
melalui pendekatan yang tepat dan sosialisasi yang efektif.Disarankan
mengoptimalkan media massa sebagai sarana yang efektif untuk sosialisasi. Media
massa diyakini memiliki dampak besar terhadap persepsi dan kesadaranmasyarakat

9. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam
buku Mardiasmo (2011:1) :“Pajak adalah iuran
kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.”

10. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun
2007 menjelaskan bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

11. Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Diana Sari (2013:37) ada 2 (dua), yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-
banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai
pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembanguanan. Sebagai
sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara

12. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang
ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif,
memberikan pengecualianpengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya
pemberatanpemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa
mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak
bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

13. Sepanjang pembahasan tadi dapat ditarik garis pemikiran bahwa antara zakat dengan pajak
terdapat titik temu dalam ihwal tujuannya yaitu adanya good willing (kehendak baik, tekad mulia)
berupa upaya mewujudkan social welfare (kesejahteraan social) atau public welfare
(kesejahteraan masyarakat). Dan itu pula sebabnya, ada garis kebijakan yang beririsan berupa
adanya reduksi pembayaran wajib pajak bagi yang telah membayar zakat sepanjang dibuktikan
dengan tanda terima resmi /legal penyerahan/pembayaran zakat pada BASNAS/LAZ

14. © H.A.Moeshoddik
Widyaiswara BDK Bandung