Distribusi Pendapatan Islam.pptx

1. DISTRIBUSI
PENDAPATAN ISLAM
Zainiyatul Afifah,S.E.I.,M.M

2. Pengertian
Distribusi
Dalam aspek perekonomian, kegiatan distribusi merupakan
penyaluran sumber daya ekonomi yang dapat berupa
aset, kepemilikan, pendapatan maupun kesempatan kerja
dari suatu pihak kepada pihak lainnya.
Berdasarkan ruang lingkup makro ekonomi, distribusi
dilakukan oleh pemerintah (government) kepada
masyarakat secara luas.
Dari aspek pemasaran, distribusi berarti suatu proses dan
alur penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada
konsumen dan para pemakai.

3. Urgensi Distribusi
dalam perekonomian
• Distribusi menempati posisi penting dalam
sistem ekonomi Islam.
• sebab pembahasan dalam bidang distribusi
ini mencakup semua aspek, baik aspek
ekonomi, aspek sosial dan politik.
• Permasalahan ekonomi seperti kesenjangan
(inequality), ketidakmerataan distribusi
pendapatan, pengangguran bahkan
kemiskinan dapat disebabkan oleh kegiatan
distribusi yang tidak berjalan dengan
semestinya.

4. landasan pokok dalam
distribusi Islami
Proses ditribusi
dilakukan atas dasar
keimanan, serta
menghindari
perbuatan yg dilarang
syariah. Dan dilakukan
atas dasar
pertanggung jawaban
TAUHID KEADILAN KEJUJURAN
yakni menghindarkan
diri dari perilaku
curang yang dapat
menyebabkan
kezaliman bagi orang
lain
yakni proses
distribusi
dilakukan secara
riil tanpa ada hal-
hal yang
disembunyikan
yang dapat
merugikan pihak
lain.

5. TUJUAN DISTRIBUSI
DALAM ISLAM
1. TUJUAN DAKWAH (yakni kegiatan distribusi yang dilakukan
bertujuan untuk memajukan syiar ajaran Islam dan
meningkatkan nilai-nilai keimanan)
1. TUJUAN PENDIDIKAN ( yakni sebagai sarana mendidik
dan membersihkan diri dari akhlak tercela seperti sikap pelit,
kikir dan egois)
2. TUJUAN SOSIAL (sebagai sarana mendidik dan
membersihkan diri dari akhlak tercela seperti sikap pelit, kikir
dan egois)
3. TUJUAN EKONOMI (untuk pengembangan harta agar
tercipta perputaran barang dan jasa secara adil dan merata.
Serta dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kemandirian umat)

6. INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM ISLAM
1. ZAKAT
2. UJRAH
Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan
suci. Yakni membersihkan jiwa atau
mengembangkan keutamaan dan kebaikan jiwa
dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan
menginfakkan harta di jalan Allah Swt.
Dalam bahasa arab ujrah diartikan sebagai upah
atau bayaran, baik upah sebagai imbalan yang
diberikan atau yang diminta atas suatu
pekerjaan yang dilakukan maupun upah atas
manfaat dalam sewa menyewa barang

7. INSTRUMEN DISTRIBUSI DALAM ISLAM
3. WARIS
4. WAKAF
Waris merupakan instrumen distribusi harta dan
pendapatan dengan berpindahnya hak dan kewajiban
atas harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada
keluarganya yang masih hidup.
instrumen distribusi pendapatan dalam Islam antara lain
wakaf, infak, sedekah, hadiah dan hibah.
wakaf, sedekah dan infak diberikan oleh seseorang atas
dasar untuk mencari ridha Allah semata.
Hibah diberikan kepada seseorang atas dasar rasa kasih
sayang, iba atau ingin memperkuat tali silaturrahim
sedangkan hadiah diberikan kepada seseorang untuk
memuliakan seseorang atau sebagai bentuk penghargaan
atas prestasi yang telah dicapai.

8. Pada hakikatnya harta yang dimiliki harus
digunakan manfaatnya secara umum,
dan Islam melarang umatnya menumpuk
uang. Sebaliknya Islam Islam mendorong
pemerataan pendapatan dan
pendistribusian harta yang tujuan
akhirnya adalah mencapai kemakmuran
ekonomi dan kebaikan bersama (falah).

9. Implementasi
Zakat dalam
Distribusi
Islam
Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat telah terbukti berperan besar dalam
meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya sekedar menjadi
kewajiban, akan tetapi lebih daripada itu, zakat menjadi salah satu
bentuk sharing mechanism, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial
yang tepat dan efektif kepada mereka yang berhak.
pada masa Umar bin Abdul Aziz, Kesadaran masyarakat muslim
untuk menunaikan zakat begitu tinggi. Umar bin Abdul Aziz
memiliki konsep dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh
rakyatnya, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan,
kebodohan, dan ketimpangan sosial. Umar menerapkan konsep
zakat secara tepat dan cermat. Hasilnya, hanya dalam rentang
waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan masa
kepemimpinannya, Baitul Mal (perbendaharaan negara)
kesulitan mendapatkan orang yang berhak menerima zakat,
sebab fakir miskin yang selama ini berhak menerima zakat telah
berubah menjadi muzaki (Al-Qasim, 1988).
Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan transfer of
income (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya (the
have) kepada golongan yang tidak berpunya (the have not).

10. Mekanisme Penerapan Zakat Pada
Masa Umar bi Abdul Aziz
Terdapat beberapa faktor dan kebijakan yg diterapkan Sayyidina
Umar bin Abdul Aziz dalam kesuksesannya menerpakan zakat,
diantaranya:
1. Kepercayaan masyarakat terhadap Umar bin Abdul Aziz. Berkat
dakwah, keadilan, ketakwaan, dan kejujurannya, masyarakat Islam
menjadi patuh, taat, dan percaya dalam membayar zakat kepada
negara secara langsung.
2. Banyaknya mustahik yang terdorong untuk bekerja dan berproduksi
3. Dalam pengelolaan dan pengumpulan pendistribusian zakat, Umar
memilih amil yang tsiqah (terpercaya) dan lemah lembut tanpa ada
yang merasa terzalimi.
4. Memastikan legitimasi zakat
5. Pengalokasian objek zakat yg tepat dan terperinci

11. Dapatkah zakat menggantikan pajak di Indonesia
sebagai upaya pemerataan distribusi pendapatan??

12. POTENSI & REALISASI ZAKAT DI INDONESIA
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian
Strategis Baznaz, pada tahun 2021 realisasi zakat yang
dapat dikumpulkan baru mencapai 14,1 Trilyun dari
potensi yang dapat dicapai sebesar 239 Trilyun per
tahunnya.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad
mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327
triliun per tahun 2022 menurut data yang dihimpun dari
pusat kajian strategis BAZNAS

13. Kedudukan Zakat
di Indonesia
menjadi
Pengurang pajak
Ketua Umum MUI waktu itu K.H. Hasan Basri menegaskan,
“Zakat mempunyai kekhususan, yakni dari umat Islam, oleh
umat Islam dan untuk umat Islam. Lain halnya dengan pajak.
Pajak mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang
lebih luas, baik sumber maupun pemanfaatannya. Pendapat
sebagian besar ulama menyatakan bahwa zakat tidak bisa
dipajakkan, begitu pula pajak tidak bisa dizakatkan.”
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan unsur
zakat bisa menjadi salah satu keringanan pajak (tax
relief) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).
Zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010
tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang
Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan
Bruto. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

14. Kendala Penerapan Zakat sebagai
pengurang Pajak di Indonesia
70%
50%
60%
1. Masih ada keengganan dalam masyarakat untuk
mencantumkan nama, NPWP atau bahkan besaran
zakat yang dibayarkan, karena menghindari riya.
2. Masih kurangnya pemahaman wajib pajak atas
aturan dan syarat yang wajib dipenuhi agar zakat
dapat menjadi pengurang pajak.
3. Kurangnya informasi tentang lembaga yang dibentuk
dan disahkan pemerintah sebagai badan zakat
4. Masyarakat juga dinilai masih memiliki keinginan
untuk membayarkan zakatnya pada selain lembaga-
lembaga yang disahkan pemerintah karena
diyakininya dapat menyalurkan zakat mereka secara
tepat.

15. THANK YOU
ANY QUESTIONS?