2. KEBIJAKAN ( POLICY)
Policy dapat dilihat sebagai suatu konsep :
• Filosofis  karena kebijakan itu merupakan
serangkaian prinsip atau kondisi yang dinginkan
• Produk  Kebijakan itu bentuknya kesimpulan
dan rekomendasi
• Kerangka Kerja  kebijakan merupakan suatu
proses tawar menawar dan negosiasi dalam
merumuskan isu-isu dan serta bagaimana
implentasinya

3. KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)
Kebijaksanaan tingkat makro adalah kebijaksanaan
yang dilakukan oleh negara (institusi negara) atau
pejabat negara untuk menyelesaikan masalah publik
yang secara konstitusional mengikat kepada warga
negaranya
Kebijaksanaan mikro adalah suatu kebijaksanaan
yang dibuat dan dilaksanakan pada tataran
organisasi publik.

4. Pergeseran Paradigma
• Tahun 1935 dikenal Prinsip “ Pareto’s Optimally “ atau
Doctrine of Maximum Satisfaction “ yang dikemukakan
tokohnya Vilvredo Pareto bahwa kebijakan hanya dapat
diterima dan diadopsi bila kebijakan itu paling kurang
satu orang tetapi tidak merugikan seorangpun
• Prinsip ini kemudian kemudian di bantah oleh J.R Hicks
bahwa setiap kebijakan pasti akan merugikan seseorang
kemudian muncul prinsip yang dikenal “ Kaldor-Hicks
Criterion “ yang menyatakan bahwa mereka yang
terbantu kebijakan dapat memberikan kompensasi atau
membagi ( share ) perolehan tersebut pada mereka
yang dirugikan

5. Pergeseran Paradigma
• Tahun 1950 M.D Little melengkapi pendapat
Hicks bahwa seuatu kebijakan dapat diadopsi
bila kebijakan tersebut mendistribusikan
kekayaan secara baik
• Tahun 1951 D. Lerner dan Lasswell
menyarankan penggunaan analisis yang
sistenatik dalam kebijakan dalam menghindari
perilaku irasional
• Tahun 1959 C. Lindbloom “ the Science of
Mudding Through “ kebijakan seharusnya dibuat
melalui proses incremental bukan rasional
comprehensive

6. Pergeseran Paradigma
• Tahun 1962 Morton Kroll menyarakan untuk
mempelajari kebijakan sebagai kesatuan tiga
elemen yaitu pola tentang nilai, sistem etika, dan
penagaturan instititusional
• 1964 William W. Boyer membagi tahapan dalam
proses pembuatan kebijakan dalam lima
langkah pembuatan keputusan, programming,
Komunikasi kontrol, dan penilaian kembali.
• Tahun 1965 Vickers merankan pentingnya
memperhatikan situasi atau pengukuran
kesuksesan suatu kebijakan

7. Pergeseran Paradigma
• Tahun 1966 Thomas R. Dye bahwa variabel-
variabel ekonomi seperti urbanisasi,
industrialisasi secara significan mempengaruhi
output kebijaka. Kemudian tahun 1972 dia
mengusulkan digunakan analisa dampak dalam
menilai kebijakan dan ini perlu dikembangkan
suatu policy science

8. Paradigma yang populer di negara
berkembang ( Turner & Hulmer )
• Society centered models
• Social class analysis  Kebijakan adalah bentuk perwujudan
kealas dominan ( kaum burkois ) dalam mempertahankan dan
melindung kepentingannya terhadap kelas-kelas bawah atau
lemah
• Model pluralism  kebijakan tersebut merupakan hasil konflik
tawar menawar dan pembentukan koalisi antar berbagai
kelompok masyrakat yang diorganisir untuk memenuhi
kepentingannya
• Model Public Choice  bahwa kelompok-kelompok masyrakat
sangat peduli dengan kepentingannya sehingga mereka
bertindak sebagai konsumen yang menuntut melalui sebuah
bentuk kebijakan agar keinginan dan aspirasi mereka
diperhatikan

9. Paradigma yang populer di negara
berkembang
• State centered models
• Model rational actor  bahwa aktor ( apakah perorangan,
pemerintah atau lembaga ) berlaku sebagai pemilih yang
rasional dalam alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia.
• Model Bureoucratic Politics  struktur suatu negara dipandang
sebagai arena para elit atau petinggi negara untuk manuver
politik dalam memenangkan keinginan atau kepentingannya
• Model state interests  Kebijakan sebagai perspeltif umum
dimana negara memiliki otonom dalam merumuskan hakekat
dari masalah-masalah public dan kemudian mengembangkan
solusinya

10. Proses Pembuatan
Kebijaksanaan
PUBLIK Input Conversion Output PUBLIK
NEGARA

11. Proses Pembuatan Kebijaksanaan
Oleh negara seharusnya memenuhi syarat:
• mencapai tujuan negara seperti yang telah
disepakati bersama dalam perundangan;
• mengutamakan kepentingan umum (publik atau
masyarakat banyak);
• melakukan proses dari input dikonversi menjadi
output;
• peraturan perundangan yang berlaku harus
didasarkan hierarchis undang-undang;
• harus dapat diimplementasikan dan ditinjau atau
dirubah sesuai kepentingan publik.

12. Proses Pembuatan Kebijaksanaan
Oleh organisasi sosial antara lain
memenuhi persyaratan:
• mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
• memberikan inspirasi perubahan perundangan
sesuai kepentingan umum;
• mampu merumuskan perubahan-perubahan yang
terjadi dalam masyarakat (publik);
• mampu mengidentifikasi, memproses,
mengusulkan perubahan kepentingan masyarakat;
• kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diusulkan dan
dilaksanakan harus implemented.

14. Prasarat KEBIJAKAN PUBLIK ( Gerald
Caiden )
• Adanya Partisipasi masyarakat ( public
partisipation
• Adanya kerangka kerja policy ( Policy frameworks
)  tujuan , nilai-nilai, sumber-sumber pelaku,
lingkungan, strategy
• Adanya strategy policy
• Adanya kejelasan kepentingan masyrakat ( public
interests )
• Adanya pelembagaan lebih lanjut dari
kemampuan Public Policy
• Adanya isi policy dan evaluasinya

15. Cakupan Analisis Kebijakan Publik :
Penentuan arah kebijakan umum yang harus
ditempuh untuk mengelola isu-isu yang
ada di masyarakat;
Menentukan ruang lingkup masalah yang
dihadapi pemerintah;
Mengetahui atau memetakan ukuran dan
besarnya organisasi publik tersebut.

16. Kebijakan publik adalah merupakan sebuah
fenomena dan kajian yang sangat dinamis, dan
hadir secara riil dalam hubungan antara
masyarakat dan pemerintah, antara individu dan
Negara;
Kebijakan publik merupakan respon atas apa yang
sedang terjadi di masyarakat dan juga
mencerminkan tentang apa yang diinginkan untuk
terjadi dan berubah dalam sebuah masyarakat;
Kebijakan publik akan gagal jika dirumuskan
tanpa melihat realita perkembangan dinamika
masyarakat terkini.

17. Sejauh mana
keterlibatan masyarakat
dalam Proses
Perumusan Kebijakan
Publik ?

18. Salah satu koreksi : Dalam pengambilan kebijakan
selama ini gagasan yang ditawarkan atau
pendekatan pengambilan kebijakan yang muncul
cenderung elitis technokratis atau top down

19. DAMPAKNYA………………….

20. DAMPAKNYA………………….

21. TUNTUTAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KETERLIBATAN
MASYRAKAT SERTA AKOMODASI MASUKAN DARI WARGA
NEGARA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN
DIMANA PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN ADALAH SIFATNYA
LEBIH PARTISIPATIF ATAU BERBASIS KOMUNITAS

22. DAMPAKNYA……………….
KAMI SELALU SIAP BERPARTISIPASI &
MENDUKUNG PEMERINTAH YANG PRO
TERHADAP RAKYAT

23. KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)
Ruang Lingkup (Scope of Works)
• identifikasi dan rumusan masalah publik
• analisis kebijaksanaan
• keputusan (decision making process) kebijaksanaan
• implementasi
• monitoring dan evaluasi kebijaksanaan
• kajian terhadap berbagai output dan dampak
kebijaksanaan
• pengembangan teoritis maupun pragmatis
kebijaksanaan.