More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
Similar to Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Ppt Kebijakan dan manajemen kesehatan.pptx
- 1. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN 1. HAERANI (K012221003) 2. AVELINUS S. N. ERWIN (K012221007) 3. LA ODE YUSRAN ONTA (K012221008) 4. OCTARENS ALIK (K012221012) 5. HASANUDDIN (K012221013) 6. ARIASTUTI DARTHA (K012221014) 7. FAJRIANA RAZAK (K012221015) 8. ASLIM (K012221020) KELOMPOK 1, KELAS A – S2 IKM
- 2. KERANGKA KEBIJAKAN KESEHATAN KONTEKS, PROSES DAN PERILAKU MODUL 1
- 3. Mengapa Kebijakan Kesehatan penting? Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara. Sektor kesehatan seperti pembangkit perekonomian, melalui inovasi dan investasi dibidang technologi bio‐medis atau produksi dan penjualan obat‐obatan atau dengan menjamin adanya populasi yang sehat yang produktif secara ekonomi. Pengambilan keputusan kesehatan berkaitan dengan hal kematian dan keselamatan, kesehatan diletakkan dalam kedudukan yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya. Memahami hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesehatan itu sendiri menjadi sedemikian pentingnya sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah kesehatan utama yang terjadi saat ini – meningkatnya obesitas, wabah HIV/AIDS, meningkatnya resistensi obat – sekaligus memahani bagaimana perekonomian dan kebijakan lain berdampak pada kesehatan.
- 4. DEFINISI KEBIJAKAN KESEHATAN kebijakan oleh Thomas Dye yang menyatakan bahwa kebijakan umum adalah apa yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah tampaknya berlawanan dengan asumsi yang lebih formal bahwa segala kebijakan disusun untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Menurut Walt, kebijakan kesehatan serupa dengan politik dan segala penawaran terbuka kepada orang yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan, bagaimana mereka mengolah pengaruh tersebut, dan dengan persyaratan apa.
- 5. Segitiga Kebijakan Kesehatan Aktor Individu Grop Organisasi Gambar Segitiga Analisis Kebijakan; Sumber: Walt and Gilson (1994) Konteks Isi Konteks Proses Segitiga kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan yang sudah sangat disederhanakan untuk suatu tatanan hubungan yang kompleks, dan segitiga ini menunjukkan kesan bahwa ke‐empat faktor dapat dipertimbangkan secara terpisah. Pada kenyataannya, para pelaku dapat dipengaruhi (sebagai seorang individu atau seorang anggota suatu kelompok atau organisasi) dalam konteks dimana mereka tinggal dan bekerja; konteks dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti: ketidak‐stabilan atau ideologi, dalam hal sejarah dan budaya; serta proses penyusunan kebijakan – bagaimana isu dapat menjadi suatu agenda kebijakan.
- 6. FAKTOR KONTEKSTUAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN Faktor Situasional, Kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan (contoh: perang, kekeringan). Faktror Struktural, Bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah Faktor Budaya, Menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara Faktor Internasional, Menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara
- 7. PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN a. Identifikasi masalah dan isu menemukan bagaimana isu – isu yang ada dapat masuk kedalam agenda kebijakan, mengapa isu – isu yang lain justru tidak pernah dibicarakan. b. Perumusan kebijakan ,menemukan siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan dikomunikasikan c. Pelaksanaan kebijakan ,tahap ini yang paling sering diacuhkan dan sering dianggap sebagai bagian yang terpisah dari kedua tahap yang pertama. d. Evaluasi kebijakan, temukan apa yang terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan – bagaimana pengawasannya, apakah tujuannya tercapai dan apakah terjadi akibat yang tidak diharapkan. Tahapan ini merupakan saat dimana kebijakan dapat diubah atau dibatalkan serta kebijakan yang baru ditetapkan
- 9. KEKUASAAN Adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan – untuk ‘melakukan’ sesuatu. Contohnya, kekuasaan dilaksanakan pada saat A meminta B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B sebelumnya. Si A dapat meraih tujuan akhir atas B ini melalui beberapa cara yang dikategorikan menjadi tiga dimensi kekuasaan: kekuasaan dalam pengambilan keputusan, kekuasaan untuk tidak membuat keputusan; dan kekuasaan sebagai pengendalian pikiran.
- 10. KEKUASAAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Kekuasaan dalam pengambilan keputusan menekankan pada tindakan individu atau kelompok yang mempengaruhi pemutusan kebijakan. KEKUASAAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEKUASAAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bachrach dan Barats (1962) berpendapat bahwa ‘kekuasaan juga dilakukan ketika A mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan atau memberlakukan nilai‐nilai sosial dan politik serta kegiatan‐kegiatan kelembagaan yang dapat membatasi lingkup proses politik hanya pada pemikiran umum dari isu‐isu tersebut yang tidak membahayakan A’. Akibatnya, kekuasaan sebagai latar belakang agenda menyoroti cara para kelompok berkuasa mengendalikan agenda tetap menjadi isu yang mengancam di bawah layar radar kebijakan. Steven Lukes (1974) menggambarkan kekuasaan sebagai pengendali gagasan.
- 11. SIAPAYANG MEMPUNYAI KEKUASAAN ? a. Pluralisme, Pluralisme merupakan kelompok dominan dari pemikiran teoritis dalam pembagian kekuasaan dalam demokrasi liberal. Dalam bentuk klasik, pluralisme berpendapat bahwa kekuasaan tersebar diseluruh masyarakat. Tidak ada satu kelompok yang memegang kekuasaan mutlak dan negara memutuskan diantara kepentingan‐kepentingan yang bersaing dalam perkembangan kebijakan. b. Pilihan Rakyat, Para ahli teori pilihan rakyat sepakat dengan para pluralis bahwa masyarakat terbentuk dari kelompok‐kelompok yang bersaing untuk meraih tujuan masing‐masing. Tetapi mereka mempermasalahkan kenetralan negara. Para ahli teori pilihan rakyat menyatakan bahwa negara sendiri merupakan suatu kelompok berkepentingan yang berkuasa atas proses kebijakan untuk meraih kepentingan pelaksana negara: para pejabat terpilih dan pegawai pemerintahan. Untuk tetap berkuasa, para pejabat terpilih berusaha untuk memfasilitasi kelompok‐kelompok dengan anggaran, barang, jasa dan peraturan yang mendukung dengan harapan bahwa kelompok‐kelompok ini akan tetap menjadikannya berkuasa. c. Elitisme Ahli teori elitisme menyatakan bahwa kebijakan didominasi oleh minoritas istimewa. Mereka berpendapat kebijakan umum menggambarkan nilai dan kepentingan dari para elit atau aristokrat, bukan “rakyat” seperti yang dianggap oleh pluralis. Para elit modern mempertanyakan sampai dimana sistem politik modern mencapai cita‐cita demokrasi yang dinyatakan oleh kaum pluralis liberal.
- 12. KEKUASAAN DANSISTEM POLITIK 1. Model ini gagal dalam membahas isu penyeimbangan kekuasaan dalam masyarakat danbagaimana keseimbangan ini dapat mempengaruhi alokasi nilai melalui sistem politik. 2. Model ini menunjukkan bahwa negara bersikap netral dalam alokasi nilai dalam tuntutan yang saling bersaing. 3. Model ini tidak memberi tempat bagi negara untuk bertindak atas kepentingan merekasendiri (seperti pendapat para ahli teori pilihan rakyat).
- 13. Upaya yang lebih baru dalam pengelompokkan sistem politik menambah suatu dimensibaru, lima kelompok sistem politik berhasil dibedakan: 1. Rezim demokrasi liberal. Kategori ini ditandai dengan pemerintahan yang berkuasa dengan institusi politik yang relatif stabil dengan kesempatan untuk berpartisipasi luas melalui sejumlah mekanisme dan kelompok: pemilihan umum, partai politik, kelompok kepentingan,dan ‘media bebas’. 2. Egalitarian‐autoritarian. Ketegori ini memiliki elit pemimpin yang tertutup, birokrasi autoritarian dan partisipasi yang diatur oleh negara (i.e. rezim partisipasi dan kurangnya kesempatan demokrasi dalam pengendalian sosial). 3. Traditional‐inegalitarian. Sistem ini memerintah dengan tradisi monarki yang hanya menyediakan partisipasi yang terbatas. 4. Populis. Sistem ini berdasar pada satu partai politik yang dominan, nasionalisme yang tinggidan kepemimpinan cenderung menjadi personal. 5. Authoritarian‐inegalitarian. Sistem politik ini seringkali muncul untuk menghadapi rezim populis dan liberal‐demokrasi. Sistem ini sering dikaitkan dengan pemerintahan militer dan menggunakan kekerasaan.
- 14. Model Pengambilan Keputusan Menurut Para Ahli Model Rasional, Model Pengambilan keputusan bersifat Preskriptif di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif yang paling efisien untuk pencapaian tujuan kebijakan. Merupakan model pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa kebijakan‐kebijakan dan keputusan‐keputusan dibuat atau diambil melalui cara yang rasional. Menurut Simon (1957) pilihan rasional melibatkan pemilihan diantara pilihan‐pilihan berlaku yang paling memungkinkan dalam pencapaian tujuan atau objektif yang ditentukan Model incremental. Model pengambilan keputusan bersifat Deskriptif menerangakn bagimana kelompok mengambil keputusan tertentu dengan merubah atau menambahkan sedikit kebijakan sudah. Hal yang paling mendasar dari model inkramental adalah adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan Model incremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya Model Pendekatan “mixed scanning”, Model pengambilan keputusan bersifat Deskriptif dan Preskriptif yang memungkinkan para pembuat keputusan untuk memanfaatkan model rasional komprhensif dan model inkremental sekaligus pada situasi yg berbeda beda. Etzioni mengklaim bahwa mixed scanning tidak hanya cara yang diinginkan untuk mengambil keputusan tapi juga menyediakan gambaran yang baik atas praktek pengambilan keputusan. Menerapkan model mixed scanning pada pembuatan kebijakan penyakit sifilis bawaan mungkin menggambarkan praktek model ini digunakan dibeberapa negara.
- 15. NEGARA DANSEKTOR SWASTA DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN MODUL 3
- 16. SEKTOR SWASTA organisasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan Dalam beberapa lingkup kesehatan juga termasuk dalam sektor swasta contohnya dokter pribadi, produsen obat dan penyedia alkes, bgitu pula rumah sakit. Peran sektor swasta pada kebijakan politik bertujuan untuk memperluas cakupan organisasi-organisasi yang terdaftar kedalam kelompok yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi juga mempunyai status organisasi amal tentu saja hal ini bertujuan untuk mendukung kepentingan perusahaan/indsiutri perdagangan. Sektor berorientasi keuntungan dan kebijakan kesehatan
- 17. Peran Negara dalam system Kesehatan Untuk mengatur jumlah dan distribusi pelayanan, negara telah memberi perijinan para penyedia jasa dan fasilitas, mengendalikan jumlah dan besarnya sekolah medis, serta menyediakan insentif untuk praktek daerah terpencil. Untuk mengatur kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah telah memberi ijin para praktisi Kesehatan, mendaftar fasilitas‐fasilitas Kesehatan, mengendalikan jenis pelayanan yang disediakan, mensyaratkan para penyedia jasa untuk membuat prosedur penanganan keluhan, mensyaratkan adanya informasi untuk mengawasi kualitas, mengendalikan pelatihan kurikulum, enetapkan syarat‐syarat untuk melanjutkan Pendidikan, memperkenalkan akreditasi untuk fasilitas Kesehatan. Peranan negara pada pendanaan dan pengawaasan pelayanan Kesehatan berbeda ditiap negara tergantung pada pasar swasta berkembang untuk penjamin asuransi dan penyedia jasa dan apakah negara telah mengambil tanggung jawab untuk menjamin seluruh warga.
- 18. Kritik Kepada Negara Ketidakpuasan pada negara berlangsung selama 1980-an yang mengarah ke sektor pelayanan Kesehatan. Hal ini terjadi dalam konteks resesi ekonomi dunia, meningkatkan utang pemerintah dan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Negara dianggap gagal menyediakan pelayanan bagi semua orang, malah menaikan tingkat pengeluaran Tekanan politik menghasilkan pendanaan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang tidak cost‐ effective, sedangkan pelayanan yang lebih cost‐efektif tidak tersedia. Tuntutan politik dari para elit ekonomi dan kepentingan pribadi birokrat kota menghasilkan alokasi sumber‐sumber daya yang tidak proporsional untuk fasilitas‐fasilitas tersier kota yang mengesampingkan pelayanan dasar bagi sebagian besar populasi.
- 19. Pengagasan Kembali Pemerintah reformasi sector kesehatan Melihat permasalahan‐permasalahan luas di sektor kesehatan ini, tidaklah mengejutkan bahwa ide reformasi siap digunakan. Maksud reformasi sangat dipengaruhi oleh ideologi yang berlaku tentang peran pemerintah yang sepatutnya dan pemberian pelayanan kesehatan pemerintah Pemikiran ekonomi neo‐liberal dipakai sebagai penunjang untuk mengerti akar permasalahan di sektor kesehatan dan sangat mempengaruhi gambaran peran negara yang sesuai. Menteri Kesehatan diharap memfokuskan diri pada kebijakan dan pengawasan. Pada kasus lain, kekuasaan ditransfer ke kabupaten atau tingkat daerah. Desentralisasi meliputi pemberian otonomi pada rumah sakit dengan memberi mereka kontrol atas budget mereka
- 20. SEKTOR SWASTA Kekuatan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sumber‐sumber daya sering memberikan kekuatan dan, dengan dasar tersebut, kekuatan beberapa industri dan firma mungkin menjadi jelas bagi kita. Perusahaan‐perusahaan memberi pemerintah berupa pendapatan pajak, beberapa adalah perusahaan besar di perekonomian, dan pemerintah mendapatkan pengaruh dalam masalah‐ masalah internasional dengan menggunakan keistimewaan perusahaan‐perusahaan besar. Karena itu pemerintah tertarik pada kesuksesan mereka. Di banyak sektor, perusahaan‐perusahaan mempunyai kemampuan khusus yang diandalkan pemerintah dalam pembuat kebijakan dan peraturan. Karena alasan ini, bisnis besar dan kecil sering mempunyai peran penting dalam perdebatan kebijakan Apa yang membuat sektor swasta pelaku yang kuat dalam kebijakan politik?
- 21. SEKTOR SWASTA Contoh sektor swasta terlibat dalam kebijakan kesehatan dengan cara sektor swasta mengembangkan kebijakan kesehatan seperti menetapkan peraturan yang keras bagi para pekerjanya (contoh: cuti sakit) atau asosiasi industri membuat kebijakan untuk para anggotanya (contoh: sehubungan dengan polusi lingkungan). Hal ini adalah salah satu cara sektor swasta terlibat dalam kebijakan kesehatan. keterlibatan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan publik melalui kerjasama, disebut ‘ko‐regulasi’, memberikan jalan tengah antara self‐ regulation dan kebijakan publik.
- 22. KESIMPULAN Meskipun penting untuk memahami peran negara dalam pembuatan kebijakan,namun analisis yang dipusatkan seluruhnya pada negara tidak cukup. Hal ini terjadi karena peran negara telah berubah dan sektor swasta sekarang berperan lebih menonjol dalam pembuatan kebijakan kesehatan secara independen atau bekerja sama dengan negara.
- 23. TERIMAKASIH