Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
Are bloggers thought leaders? Here are some tips on how you can become one. Provide great value, put awesome content out there on a regular basis, and help others.
Berikut merupakan Negara-negara demokrasi penuh menurut demokrasi index tahun 2011:
1. Norwegia
2. Islandia
3. Denmark
4. Swedia
5. Selandia Baru
6. Australia
7. Swiss
8. Kanada
9. Finlandia
10. Belanda
11. Luksemburg
12. Irlandia
13. Austria
14. Jerman
15. Malta
16. Republik Ceko
17. Uruguay
18. Britania Raya
19. Amerika Serikat
20. Kosta Rika
21. Jepang
22. Korea Selatan
23. Belgia
24. Mauritius
25. Spanyol
Democracy Index memasukkan 53 negara di kategori berikutnya, demokrasi tidak sempurna: Argentina, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, Tanjung Verde, Chili, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Perancis, Ghana, Yunani, Guyana, Hongaria, Indonesia, India, Israel, Italia, Jamaika, Latvia, Lesotho, Lituania, Makedonia, Malaysia, Mali, Meksiko, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Indonesia, Rumania, Serbia, Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad dan Tobago, Zambia
Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengkaji hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poin. Pertama, mengulas mengenai demokrasi, hakikat dan pemaknaannya. Kedua, hubungan antara konsep HAM dan demokrasi. Ketiga, perkembangan demokrasi dan HAM. Keempat, kewajiban perlindungan HAM. Kelima, prospek demokratisasi dan pengembangan HAM di Indonesia.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Konsep dasar
Demos = people
Kratos = rule
Rule by the people; One (monarchy) or Many (oligarchy).
Tidak ada definisi pasti/ideal tentang demokrasi
sesungguhnya.
3. Beberapa acuan
Para ahli hanya dapat memberikan batasan-batasan atau kriteria-kriteria mengenai
demokrasi, misalnya Robert A. Dahl (1998) yang memberikan 6 kriteria:
Pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat
Pemilu yang bebas, adil dan berkesinambungan
Kebebasan berekspresi
Akses informasi yang terbuka luas
Kebebasan berasosiasi
Kewarganegaraan yang inklusif
Sumber ; Wood, 2004
4. Beberapa acuan
Pandangan Henry B. Mayo (Budiardjo, 2003):
Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga
Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di tengah
masyarakat yang terus berubah
Pergantian pimpinan/pejabat secara teratur
Membatasi penggunaan kekerasan
Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman
Menjamin tegaknya keadilan
5. Beberapa acuan
Menurut Morlino (2004):
Demokrasi yang baik paling tidak harus memenuhi 3 kualitas:
1. Kualitas hasil
Pemerintahan yang memiliki legitimasi yang dapat memuaskan warga negaranya.
2. Kualitas isi/substansi
Warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan
3. Kualitas prosedur
Warga negara memiliki kebebasan untuk memeriksa dan mengevaluasi bagaimana
pemerintahnya mencapai tujuan-tujuan kebebasan dan kesetaraan sesuai dengan
hukum yang berlaku
6. Momentum-momentum
Runtuhnya tembok Berlin
Hancurnya komunisme, kecuali Cina
Kegagalan diktatoral di Amerika Latin
Berakhirnya apartheid
Mendorong perkembangan demokrasi secara global.
(Weale, 2007)
7. Mengapa demokrasi?
Membuka kesempatan partisipasi publik secara luas.
Menentukan tujuan
Memilih pemimpin
Mengawasi pemerintahan
Meminta pertanggungjawaban
Jadi secara tidak langsung masyarakat ikut serta di dalam proses
pemerintahan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan.
8. Perdebatan
Selama lebih dari 55 tahun terakhir demokrasi memiliki definisi
yang beragam, memiliki banyak bentuk sehingga rejim yang
diktator
pun menggunakan kata demokrasi untuk menyamarkan
keditaktorannya.
9. Dimensi prosedur
Aturan hukum, supremasi hukum.
Akuntabilitas, kewajiban untuk menjawab pertanyaan publik
atas keputusan yang telah dihasilkan, menyangkut informasi,
justifikasi dan sangsi.
Responsive terhadap tujuan rakyat dan civil society
Morlino, 2004.
